Peran dan Fungsi Mahasiswa dan Lulusan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Kebijakan dan Kinerja DJP

1. Dialog Perpajakan PerandanFungsiMahasiswadanLulusanPerguruanTinggidalamMendukungKebijakandanKinerja DJP Gedung G –Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tangerang Selatan

2. OUTLINE • POTENSI PEREKONOMIAN INDONESIA • KONDISI INDONESIA SAAT INI • PERKEMBANGAN REFORMASI PERPAJAKAN • PERAN DAN FUNGSI MAHASISWA DAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DAN KINERJA DJP

3. POTENSI PEREKONOMIAN INDONESIA

8. KONDISI INDONESIA SAAT INI

9. Pajak Adalah Tanggung Jawab Kita Bersama PEMBANGUNAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA NON PAJAK NON PAJAK PAJAK PERAN SERTA MASYARAKAT DJP YANG DAPAT DIPERCAYA (TRUST) DUKUNGAN DARI INSTANSI LAIN

10. Fakta: Menikmati Tanpa Berkontribusi NEGARA PUBLIC GOODS & SERVICES BELA NEGARA MEMBAYAR PAJAK PEMBAYAR PAJAK FREE RIDER WARGA NEGARA

11. NEGARA Voluntarily Compliance TRUST PEMBAYAR PAJAK FREE RIDER WARGA NEGARA

12. REKAPITULASI WAJIB PAJAK TERDAFTAR S.D. 01 JANUARI 2013 DATA NASIONAL Sumber : Masterfile Nasional Per Tanggal 08/01/2013 10:52;48

13. KondisiEmpirisKepatuhanPerpajakan • iNPUT kondisi Kepatuhan WP di suplemen perpajakan yang dimejanya MBAK nAY

14. Target PenerimaanPajak 2013 1.134,29 Triliun (74.15 % dari Total Pedapatan Negara dan Hibah-APBN )

15. Target PenerimaanPajak

16. Kontribusi Penerimaan Perpajakan semakin dominan terhadap total Pendapatan Negara • Komposisi Pendapatan Negara Dalam total Pendapatan Negara 2000-2012, kontribusi Perpajakanmeningkat : 56,5%  78,8% • Komposisi PenerimaanPerpajakan Dalam Penerimaan Perpajakan 2000-2012, kontribusi PajakNonmigasnaik68,1% 77,2%

17. Perkembangan Tax Ratio di Indonesia tahun 2002 – 2011 (dalam persen)

18. PERKEMBANGAN REFORMASI PERPAJAKAN

19. TahapanReformasiPerpajakan

20. Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak FOKUS REFORMASI REFORMASI Administrasi(MODERNISASI) 1 Reformasi Kebijakan 2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi 3 • Restrukturisasi organisasi • Penyempurnaan proses bisnisberbasis IT • Penyempurnaan manajemen SDM • Pelaksanaan good governance • Amandemen Undang-undang Perpajakan • InsentifFiskal • Mapping, profiling, benchmarking • Ekstensifikasiberbasispropertidankaryawan • Sunset Policy

21. Reformasi Kebijakan BidangPeraturan • AmandemenUndang-UndangPerpajakan, bertujuanuntuk: • Menciptakanikliminvestasi yang lebihkompetitif, • meningkatkankeseimbanganhakdankewajibanwajibpajakdanfiskus, • meningkatkankepatuhanwajibpajak, • meningkatkanpenerimaanpajak • Amandemen UU Perpajakan 21

22. Intensifikasi danEkstensifikasi • Program ekstensifikasidilaksanakandenganmenggunakanmetodeekstensifikasi(i)berbasispropertimelaluipemanfaatan data petablok PBB, dan(ii) berbasispemberikerjamelaluipemanfaatan data karyawanperusahaan. • Program Sunset Policydanpenerapan UU PPh yang baruberhasilmendorongpenambahanjumlahwajibpajakdengansignifikanselamatahun 2008 danawaltahun 2009. Program drop box yang memberikankemudahanwajibpajakuntukmenyampaikan SPT di tempat-tempatstrategisdanpusatkeramaiancukupsuksesmeningkatkantingkatpenyampaian SPT wajibpajak. • Upayaintensifikasiperpajakanmeliputiperbaikan database wajibpajak, program OptimalisasiPemanfaatan Data Perpajakan, serta program mapping, profilingdanbenchmarkingwajibpajak. BidangPengawasan • Ekstensifikasi & Intensifikasi 22

23. BidangAdministrasi • ModernisasiAdministrasiPerpajakan • Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi • Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi • Tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi REFORMASI Administrasi(MODERNISASI)

24. SistemAdministrasi Internal

25. Kegiatan Law Enforcement danPenggalianPotensi WP

26. ManajemenSumberDayaManusia (SDM) Program Capacity Building

27. PelaksanaanGood Governance

28. PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE Kinerja DJP diawasiolehInstitusiPengawasan InstitusisebagaimanadimaksudselainKepolisiandanKejaksaan

29. KodeEtik Adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat pegawaidalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari (PMK 1/PM.3/2007 tanggal 23 Juli 2007) • Dasar Hukum : • PMK Nomor 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik Pegawai DJP; • SE Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2007 tentang Panduan Pelaksanaan KE Pegawai di Lingkungan DJP • TujuanKodeEtik (Pasal 2 ayat 1 PMK 1/PM.3/2007) : • Meningkatkandisiplinpegawai • Menjaminterpeliharanyatatatertib • Menjaminkelancaranpelaksanaantugasdaniklimkerja yang kondusif • Menciptakandanmemeliharakondisikerjasertaperilaku yang profesional • Meningkatkancitradankinerjapegawai

30. PenerapanKodeEtik NILAI BUDAYA VISI MISI INDIKATOR PERILAKU KAMUS KOMPETENSI Kode Etik KPI PROSES “CASCADING” NILAIBUDAYA

32. Kring Pajak 500200 Alert System • PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak • Pengaduanmelalui : • KringPajak 500200 • Email : pengaduan@pajak.go.id

33. WHISTLEBLOWING SYSTEM Help Desk KITSDA Phone: (021) 52970777; Kring Pajak 500200; Email: kode.etik@pajak.go.id; Email: pengaduan@pajak.go.id; SistemInformasiKeuangankepegawaian & Aktiva(SIKKA); Email ke: DirekturJenderalPajak; DirekturKepatuhan Internal danTransformasiSumberDayaAparatur(KITSDA); DirekturPenyuluhan, PelayanandanHubunganMasyarakat(P2Humas); DirekturIntelijendanPenyidikan

34. PengendalianLingkungandalammendukungGood Governance GOOD GOVERNANCE WHISTLEBLOWING SYSTEM

35. HASIL REFORMASI PERPAJAKAN

36. Pencapaian – PeringkatKorupsi HASIL SURVEY PERINGKAT KORUPSI UNTUK INDONESIA TAHUN 2007-2008 “Indonesia’s score of 2.6 continues to reflect perceptions of rampant corruption, but represents an improvement over its score of 2.3 in the 2007 CPI. Bold reform in the tax and custom administration and the ability of Corruption Eradication Commission to bring forward high profile cases have recently bolstered the perception that corruption is being addressed more aggressively, even though the problem remains widespread.”

37. PENCAPAIAN – INDEX SUAP INSTITUSI PUBLIK IndeksSuap 15 InstitusiPublikTahun 2009

38. HasilPenilaianInisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2010 Hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun 2010 KPK terhadap 183 unit dari 18 Kementerian/Lembaga dan 8 Pemda. Indikator PIAK 2010: 1. KODE ETIK: DJP berada pada peringkat 1 bersama dengan Pemkot Yogyakarta dengan nilai 9,73. 2. PROMOSI ANTI KORUPSI:DJP berada pada peringkat 1 bersama dengan 7 Unit Utama lainnya dan mendapat nilai 9,82. 3. PENINGKATAN AKSES PUBLIK: DJP berada pada peringkat 1 bersama dengan 28 Unit Utama lainnyadan memperoleh nilai 9,62. 4. TRANSPARANSI PENYELENGGARA NEGARA: DJP berada pada peringkat 4 dengan nilai 9,10. 5. TRANSPARANSI MANAJEMEN SDM: DJP berada pada peringkat 7 dan mendapat nilai 8,12.

39. Hasil Reformasi Perpajakan • Mencuatnya beberapa kasus di tubuh DJP merupakan tanda/bukti bahwa alert system kita sedang berjalan dan berfungsi dengan baik. • Gayus • BH • DW • AS • TH • PR • dan mereka tidak bermain sendiri (juga melibatkan Wajib Pajak) • Jika tidak muncul kasus-kasus tersebut dapat berarti alert system kita tidak berfungsi, pelanggaran-pelanggaran yang ada tidak terdeteksi dan terlaporkan

40. Kendala • Padadasarnyatidakada yang menyukaipajak • Menanamkanbudayabaru – tidakbisainstant • Jumlahpegawaidankantor yang sangatbesar • Untukkasus-kasusperpajakan: WP jugadiuntungkansehinggatidakmaumelapor • Pengawasanmelekatbelumoptimal

41. DampakKasusPerpajakanolehOknum DJP

42. PerandanFungsiMahasiswadanLulusanPerguruanTinggidalamMendukungKebijakandanKinerja DJP

43. TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

45. PenelitiandanPengembangan

46. Pengabdian padaMasyarakat

47. Statistik Pegawai DJP JumlahLulusan STAN sebanyak 14.794 orang

48. Statistik Unit Kerja

49. We will support you, Support us for Indonesia. Bagaimana Menurut Anda? Dan Dimanakah Peran Anda?

50. Bangga Bayar Pajak