1 / 19

BAB V PERAN DAN FUNGSI MUI, DSN DAN DPS

BAB V PERAN DAN FUNGSI MUI, DSN DAN DPS. LATAR BELAKANG. Faktor utama pendorong keberadaan bank syariah adalah keinginan pengguna jasa utk secara kaffah menghindari larangan dan melaksanakan ketentuan syariah dalam seluruh aktivitas perbankan yg dilakukan.

maine
Download Presentation

BAB V PERAN DAN FUNGSI MUI, DSN DAN DPS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BAB V PERAN DAN FUNGSI MUI, DSN DAN DPS

  2. LATAR BELAKANG • Faktor utama pendorong keberadaan bank syariah adalah keinginan pengguna jasa utk secara kaffah menghindarilarangan dan melaksanakan ketentuan syariah dalam seluruh aktivitas perbankan yg dilakukan. • Kunci keberhasilan dan kesinambungan eksistensi bank syariah adalah adanya ‘jaminan’ dan kepercayaan pengguna jasa bhw bank syariah melaksanakan norma dan prinsip syariah secara istiqomah. • Peran pemantauan, memberikan nasihat kesyariahan dan menjelaskan secara gamblang yg haq dan yang bathil adalah peran keulamaan yg tak tergantikan.

  3. Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) • Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah; • Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah; • Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah; • Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

  4. Gambar Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional Rapat DPS dengan Direksi dan Bag./Dep Terkait Pembahasan Pembahasan Pengajuan Pengajuan Badan Pelaksana Harian DSN Pleno DSN DSN Jawaban Jawaban Pengajuan Rancangan Produk/Jasa/Pertanyaan Jawaban Instruksi Direksi Bag./Dept. Terkait Usulan Implementasi dan sosialisasi

  5. Substansi SK MUI Kep-98./MUIIII/2001 ttgSusunanPengurusDewanSyariahNasional MUI MasaBakti Th.2000-2005 Tgl. 30 Maret 2001 KEDUDUKAN, STATUS DAN ANGGOTA DSN: • DSN merupakan bagian dari MUI • DSN membantu pihak terkait seperti Depkeu, BI dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk LKS • Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bid. Terkait dg muamalah syariah • Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI selama 5 th masa bakti

  6. TUGAS DSN: TUGAS-TUGAS DSN: • Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas keuangan dan ekonomi • Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan • Mengeluarkan fatwa atas produk & jasa keuangan syariah • Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

  7. KEWENANGAN DSN: • Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait • Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Depkeu dan BI • Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada LKS • Mengundang para ahli unt. Menjelaskan masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun LN • Memberikan peringatan kepada LKS atas penyimpangan dari fatwa DSN • Mengusulkan kepada instansi berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tdk diindahkan

  8. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) : • Mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari, agar sesuai dengan ketentuan syariah; • Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah; • Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

  9. Gambar Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah Rapat DPS dengan Direksi dan Bag./Dep Terkait DPS Pengajuan Rancangan Produk/Jasa/Pertanyaan Jawaban Implementasi dan sosialisasi Instruksi Direksi Bag./Dept. Terkait Usulan

  10. FUNGSI DAN PERAN DPS DALAM PERBANKAN SYARIAH • Peran DPS (dan DSN) sangat sentral dalam sistem jaminan ‘shariah compliance’ karena : • Nasabah : memiliki banyak keterbatasan keahlian, waktu dan akses informasi serta kewenangan masuk dalam operasional bank, • Pengelola Bank: memiliki kecenderungan memaksimal keuntungan serta mendorong kepraktisan yg terkadang mengabaikan aspek shariah compliance • Unsur lainnya e.g. Internal Shariah Reviewer, External Shariah Auditor, lembaga advokasi konsumen syariah belum ada/efektif. • Sifat delegasi wewenang yg diberikan nasabah kepada DPS adalah amanah sehingga dimensi tanggung jawab DPS selain bersifat formal kelembagaan juga kepada Allah SWT.

  11. LANDASAN YURIDIS, FUNGSI & TUGAS LEMBAGA PENGAWASAN SYARIAH (DSN-DPS) DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) Penjelasan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf m : (Bank UmumSyariah) danPasal 13 huruf c: (BPR Syariah) Pokok-pokokketentuan yang ditetapkanoleh BI memuatantara lain: PembentukandantugasDewanPengawasSyariah

  12. DSN & DPS SK DIR BI NO.32/34/KEP/DIR TGL 12 MEI 1999 DEFINISI (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1): • DSN adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas & memiliki kewenangan untuk memastikan kesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dg prinsip syariah • DPS adalah dewan yang bersifat independen yang dibentuk oleh DSN dan ditempatkan pada Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dgn fungsi yang diatur oleh DSN

  13. TUGAS, KEWENANGAN & FUNGSI DPS(SK DIR BI NO.32/34/KEP/DIR TGL 12 MEI 1999) Pasal 19 : (2) Bank Wajib memiliki DPS yg berkedudukan di KP-BS (3) Persyaratan anggota DPS diatur & ditetapkan oleh DSN Pasal 20 : (1) DPS berfungsi mengawasi keg. usaha bank agr sesuai syariah (2) Dalam melaksakan fungsinya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN Pasal 31 : Dalam hal Bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana pada pasal 28 dan 29 yang belum difatwakan oleh DSN, Bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum melaksanakan kegiatan usaha tersebut

  14. MEKANISME KERJA DSN-MUI • DSN mensahkan rancangan fatwa yang diusulan BPH-DSN • DSN melakukan rapat pleno minimal 1 kali dalam sebulan • DSN setiap tahunnya membuat pernyataan yang dimuat dalam Laporan Tahunan (Annual Report) bahwa LKS memenuhi ketentuan syariah sesuai fatwa DSN

  15. MEKANISME KERJA DPS • DPS melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada dalam pengawasannya • DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan LKS bersangkutan dan kepada DSN • DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diwasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 th anggaran • DPS merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN

  16. DSN & DPS AKAN DATANG • DSN adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas & memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan usaha bank syariah • Keanggotaan DPS diusulkan oleh Bank, disetujui oleh BI dan ditetapkan oleh DSN dan diangkat oleh RUPS • Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab DPS: • Menyampaikan Laporan Min setiap 6 bulan ke Direksi, Dewan Komisari DSN dan BI • Menilai aspek syariah terhdp pedoman dan produk yg dikeluarkan BPRS • Memastikan kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa DSN • Memberikan opini syariah • Mengkaji produk dan jasa baru untuk dimintakan fatwa DSN • Meminta penjelasan langsung pada bank dan ikut pembahasan intern

More Related