1 / 59

Uploading Peristiwa politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan

sejarah indonesia (asdi wiranto)

voltairebonaparte
Download Presentation

Uploading Peristiwa politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN A. Kembalike NKRI - PascaPengakuankedaulatan 27 Desember 1949, RIS terdiridari 7 negara bagian (RI, NIT, Negara Madura, Pasundan, SumTim, SumSel. Jatim) dan 9 Daerah otonomi (Kalbar, Kaltim, Dayak Besar, Banjar,KalTenggara, Bangka, Belitung, Riau, Jateng) - RIS Presiden : Soekarno PM : M. Hatta Presiden RI : Mr. Asaat

  2. LatarBelakangKembalike Negara Kesatuan RI (NKRI) • Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tidaksesuaidengancita-citaproklamasi 17 Agustus 1945. • Pada umumnyamasyarakat Indonesia tidakpuasdenganhasil KMB yang melahirkan negara RIS. Rakyat di berbagaidaerahmelakukankegiatankegiatan, sepertidemonstrasi dan pemogokanuntukmenyatakankeinginannya agar bergabungdenganRepublik Indonesia. • Dengansistempemerintahan federal berartimelindungimanusia Indonesia yang setujudenganpenjajahBelanda.

  3. Proses Kembali ke Negara Kesatuan RI Dengandisetujuinya KMB pada tanggal 2 November 1949, di Indonesia terbentuklahsatu negara federal yang bernama Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiridari negara-negara bagianyaituRepublik Indonesia, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Indonesia Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Biliton, Riau, dan Jawa Tengah Bentuk nyata dari adanya pertentangan tersebut yaitu muncullah dua golongan berikut. a. Golonganunitaris, yaitugolongan yang menghendaki negara kesatuan, dipimpin oleh Moh. Yamin b. Golonganfederalis, adalahgolongan yang tetapmenghendakiadanya negara serikat, dipimpin oleh Sahetapy Engel.

  4. Pertentanganinidimenangkan oleh golonganunitaris. Pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS denganpersetujuanParlemen dan Senat RIS mengeluarkanUndang-UndangDarurat No. 11 tahun 1950 tentang “Tata Cara PerubahanSusunanKenegaraan RIS”. BerdasarkanUndang-UndangDarurattersebutberturut-turut negara-negara bagianmenggabungkandiridenganRepublik Indonesia, sehinggasampaitanggal 5 April 1950 negara RIS tinggal terdiri dari tiga negara bagian, yaitu: a. Republik Indonesia (RI) b. Negara Sumatra Timur (NST) c. Negara Indonesia Timur (NIT)

  5. Sementara itu pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia denganPemerintahRepublik Indonesia Serikat (NST dan NIT). Kesepakatantersebutdinamakan “PiagamPersetujuan” yang berisisebagaiberikut. • Keduapemerintahsepakatuntukmembentuk negara kesatuansebagaipenjelmaanRepublik Indonesia berdasarkanproklamasi 17 Agustus 1945. • Undang-Undang Dasar yang diperolehdenganmengubahkonstitusi RIS sedemikianrupasehinggaprinsip-prinsippokok UUD 1945 dan bagian-bagian yang baikdarikonstitusi RIS termasuk di dalamnya. • Dewan menteriharusbersifatparlementer. • PresidenadalahPresiden Sukarno, sedangkanjabatan wakil presidenakandibicarakanlebihlanjut. • Membentuksebuahpanitia yang bertugasmenyelenggarakanpersetujuantersebut.

  6. Berbagaiperistiwa yang berhubungandenganpemiluumum di tingkatpusat dan daerah

  7. KemelutPolitik 1. KetidakstabilanPolitik Periode 1950 – 1959 terjadi 7 kali gantikabinet : 1. KabinetNatsir September 1950-Maret 1951 JatuhakibatgagaldalamperundingandenganBelanda mengenaiIrian Barat KabinetSukiman April 1951-April 1952 Jatuh, akibatdituduhmelencengdariPolitikLuarNegeriBebasAktif

  8. Lanjutan KabinetWilopo April 1952-Juni 1953 JatuhakibatPeristiwaTanjungMorawa Kabinet Ali Sastroamijoyo I Juli 1953-Juli 1955 Jatuhakibatkemelutdalamtubuh AD, krisisekonomi KabinetBurhanudinHarahapAgustus 1955-Maret 1956 Jatuhakibatkurangmendapatdukngandarihasilpemilu I 1955 Kabinet Ali Sastroamijoyo II Maret 1956- Maret 1957 Jatuhakibatpergolakandidaerah, mundurnyadukungandari MASYUMI KabinetJuanda April 1957- Juli 1959 MunculDekritPresiden 5 Juli 1959

  9. B. Demokrasi liberal1950 – 1959 . PrestasiPolitik 1. Sistem Multi Partai 2. Pemilu I 1955 3. KAA . Kemelutpolitik 1. Ketidakstabilanpolitik 2. Gangguankeamanandalamnegeri 3. Perdebatandikonstituante

  10. 1. Sistem Multi Partai . MaklumatPemerintah No X , 3 November 1945 Pembentukanpartaipolitik . DampakPositif 1. Demokrasimenjadihidup 2. MembatasikekuasaanPresiden 3. Sipilpelaksanakedaulatanrakyat . DampakNegatif 1. Partaihanyamengutamakankepentingangolongannya 2. Persaingantidaksehat

  11. 2. Pemilu I 1955 . MasaKabinet Burhanuddin Harahap .Pelaksanaan Setelah beberapatahunlamanyamenjadi program pemerintahdarikabinet yang satukekabinet yang berikutnya, akhirnyaselesailahpersiapan-persiapanuntukmelaksanapemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan melalui dua tahap berikut. 1. 29 September 1955, memilihanggota DPR 2. 15 Desember 1955 memilihanggotakonstituante (Badan pembuatUndang-Undang Dasar). . 4 Besarhasilpemilu 1 tahun 1955 1. MASYUMI 2. PNI 3. NU 4. PKI

  12. Pemilu yang telahdilaksanakan Pemilutahun 1955 ternyatatidakdapatmemenuhiharapanrakyat yang menghendakipemerintah yang stabil. Para wakil rakyatterpilihhanyamemperjuangkanpartainyamasingmasingsehingga pergantian kabinet terus saja terjadi. • 1955 • 1971 • 1977 • 1982 • 1987 • 1992 • 1997 • 1999 • 2004 • 2009 • 2014 • 2019

  13. KONFERENSI ASIA-AFRIKA latarbelakang Persamaannasibdansejarah Perangdingin PolitikLuarNegeribebasaktif persiapan Konferensicolombo, 28 April-2 Mei 1954, dihadiri : * Ali Sastroamijoyo (Indonesia) * P.J Nehru (India) * Muhammad Ali Jinnah (Pakistan) * U-Nu ( Myanmar) * Sir John Kotelawala (Srilanka) Konferensipancanegara, Bogor 28-29 desember 1954, membicarakan : * TempatdanWaktuPelaksanaan * Rancangan Agenda * Undangan

  14. lanjutan KAA Pelaksanaan Waktu 18-25 April 1955 TempatgedungMerdeka Undangan 30, hadir 29 Tujuan MemperkokohkerjasamaBangsa Asia-Afrika Mempertimbangkanmasalah yang dihadapibangsa Asia-Afrika (poleksosbud) Mempertegaskankedudukanbangsaasia-afrikauntukperdamaiandunia

  15. Hasil DasaSila Bandung Pengaruh Sikapbersamamenghadapiperangdingin Dukunganbangsa Asia-AfrikaterhadapperjuanganmerebutkembaliIrian Barat MenggalangsikapsalingmengertidalammenyelesaikanmasalahPalestina, Indo China, rasialisme

  16. 2. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 LatarBelakang TugasKonstituantemenyusun UUD pengganti UUDS 1950 Mulaibersidang 10 November 1956 – 1959 tidakmenghasilkanapapunsebabmasing-masingParpolhanyamengutamakankepentingangolongannyasaja (Konstituantegagalmenyusun UUD baru). KonsepsiPresidenmengenai: Presiden Sukarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengajukangagasan yang disebutKonsepsiPresidenmengenai: pembentukankabinet gotong royong yang terdiridari wakil semuapartaiditambahgolonganfungsional pembentukan Dewan Nasional (nantinyabernama DPA) yang beranggotakanseluruhpartai dan golonganfungsionaldalammasyarakat, dewan iniberfungsimemberinasihatkepada kabinet baik diminta ataupun tidak.

  17. Usul Soekarno • 22 April 1959 di depansidangKonstituantemengharapkan agar kembali UUD 1945 sebagai UUD negara • Konstituantemerespondenganmelakukansidang pada 29 Mei 1959, 2Juni 1959 (tidakmemenuhiQorum) kemudian reses • Larangan KASAD • 3 Juni 1959 KASAD Letjen AH Nasutionmelarangsemuakegiatanpolitik

  18. Isi Dekrit • Sebagaiakhirkemelut di Konstituante, presidenmengeluarkanDekritPresiden 5 Juli1959. Adapun isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah: • PembubaranKonstituante • Berlakukembali UUD 1945 dan tidakberlaku UUDS 1950 • Segeradibentuk MPRS dan DPAS

  19. Tanggapan Masyarakat terhadapDekritPresiden 5 Juli 1959 DikeluarkannyaDekritPresidentersebutmendapatdukungandarimasyarakatantara lain: • KSAD mengeluarkanperintahharian yang ditujukankepadaseluruhanggota TNI untukmelaksanakan dan mengamankandekrittersebut • Mahkamah Agung kemudian juga membenarkanDekritPresidentersebut • DPR hasilPemilihanUmumdalamsidangnya pada tanggal 2 Juli 1959 secaraaklamasimenyatakankesediaannyauntukbekerjaterusberdasarkanUndang-Undang Dasar 1945.

  20. DampakDekritPresiden 5 Juli 1959 Positif Menyelamatkan negara dariperpecahan dan krisispolitikberkepanjangan Memberikanpedoman yang jelasbagikelangsungan negara Merintispembentukan MPRS dan DPAS Negatif Memberikankekuasaan yang besarbagiPresiden KalanganMiliterterjundalamduniapolitik

  21. Persainganideologis dan pergolakandalamkehidupanpolitiknasional 1 PersainganIdeologis pada Masa Demokrasi 2 Pembentukan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara 3 Penyimpanganterhadap Pancasila dan UUD 1945 4 PenyimpanganPolitikLuar Negeri BebasAktif

  22. PersainganIdeologis pada Masa Demokrasi SebagaitindaklanjutpelaksanaanDekritPresiden 5 Juli 1959, maka pada tanggal 10 Juli 1959 dibentukKabinetKerja (KabinetKerja I). KabinetKerja I dibentukberdasarkan Keputusan Presiden No. 154 Tahun 1959. Presiden Sukarno sebagaiperdanamenteri dan Ir. Juanda, mantanperdanamenteriKabinetKaryaditunjuksebagaimenteripertama. KabinetinimerupakankabinetpresidentilpertamasetelahDekritPresiden. Program kerjaKabinetKerja I disebutTriprogram. Triprogram, meliputi: memperbaikisandangpanganrakyat menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. melanjutkanperjuanganmenentangimperialismeekonomi dan imperialismepolitik (Irian Barat).

  23. Program-program tersebut berpedoman kepada pidato Presiden Sukarno pada HUT kemerdekaan RI ke-14 denganjudul“PenemuanKembaliRevolusi Kita”. Pidatotersebutdikenaldengan Nama “Manifesto PolitikRepublik Indonesia” (MANIPOL) yang orang awammenyebutnyaManipol USDEK. Atasusul DPAS, ManipolditetapkansebagaiGBHNdenganPenetapan Presiden No. 1 Tahun 1960 dan pada tanggal 19 November 1960 dalamsidangMPRS di Bandung dikukuhkandenganketetapan MPRS No. I/MPRS/1960

  24. MenurutPresiden Sukarno intisari dari Manipol ada lima yaitu: • UUD 1945 (U) • Sosialisme Indonesia (S) • DemokrasiTerpimpin (D) • EkonomiTerpimpin (E) • Kepribadian Indonesia (K)

  25. Presiden merencanakan pembubaran partai-partai politik yang dianggap tidak mau mengikutisistemDemokrasiTerpimpin, tetapirencanaituditentang oleh PNI dan PKI. HanyapartaiMasyumi dan PSI yang dibubarkanberdasarkanPerpres No.7 tahun 1959, karenadituduhterlibatpemberontakan PRRI/Permesta. Perpres No.7 tahun 1959 mengaturtentangdapattidaknyasuatuparpoldiakuieksistensinyadalam negara RI. SementaraituDPR-GR dan MPRS serta Front Nasional adalahgolongan yang mendukungkebijaksanaanpresiden. AkibatnyakonsepDemokrasiTerpimpinberubahmenjadidemokrasi yang berada di bawahkekuasaanseorangpemimpinsaja. Dengankeadaan yang sepertiini PKI berusahamenggunakankesempatansebaik-baiknyauntukmempengaruhipemerintahdalammenentukankebijaksanaan.

  26. Pada masa DemokrasiTerpimpininipengaruh PKI di dalampemerintahansangatdominan. • PKI selaluberusahamempengaruhipemerintahdalammenentukankebijakan yang dapatmemberikankeuntunganbagi PKI. • Karena tujuan PKI adalahjelas, yaituakanmenggantiideologi Pancasila denganideologikomunis. • Hal inidapatdiketahuidenganjelas, yaitudengandinyatakannyaManipolsebagaisatu-satunyadoktrinRevolusiIndonsiadan ucapan D.N. Aidit pada tanggal 16 Agustus 1964 bahwa Pancasila hanyasebagaialatpemersatu, dan kalaurakyatsudahbersatu Pancasila tidakdiperlukanlagi.

  27. SekelompokwartawanmembentukBarisanPendukungSoekarnoisme (BPS) yang bertujuan mempertahankan Pancasila. • Nama badan ini dikaitkan dengannamaPresiden Soekarno denganharapan agar Presiden Soekarno tertarik dan ikutmembela Pancasila sehinggapresidendapatsegeramengambiltindakan yang tegasterhadap PKI. • Namun, kenyataannya lain. Presidenberhasildipengaruhi PKI, bahkan BPS dilarang dan dibubarkanpresiden.

  28. Pembentukan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara PembentukanMajelisPermusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) Pembentukan Front Nasional Pembentukan Badan PengawasKegiatanAparatur Negara (BPKAN) PembentukanDepernas

  29. Syarat-Syarat Anggota Setuju kembali kepada UUD Setia kepadaperjuanganRepublik Indonesia Setuju kepada manifesto politik Pembentukan MPRS PenetapanPresiden no 2 tahun 1959 Terdiri : 261 anggota DPR 94 utusan Daerah 200 wakil golongan diketuai : Chaerul Saleh Tugas : menetapkan GBHN SidangUmum ke-1 (10 Nov-7 Des 1960) : Tap no 1/MPRS/1960 : Manifestopolitiksebagai GBHN SidangUmum ke-2 (15-22 Mei 1963) : Tap No 3/MPRS/1963 : PengangkatanSoekarnosebagaiPresidenseumurhidup SidangUmum ke-3 (11-16 April 1965) Tap No 5/MPRS/1965 : PidatoSoekarno yang berjudulBerdikarisebagai pedomanrevolusidanpolitikluarnegeri Indonesia

  30. Pembentukan DPAS Berdasarperpres no 3 tahun 1959 KetuaPresiden Soekarno sedangkanwakilnyaadalah Ruslan Abdulgani Tugas DPAS antara lain memberijawabanataspertanyaanpresiden dan mengajukanusulkepadapemerintah.

  31. Pembentukandpr gr • PembentukanBerdasarPenpres no 4 tahun 1959 • Pembentukan DPR-GR inimerupakanpenggantidari DPR hasilpemilihanumumtahun 1955 yang dibubarkanoleh pemerintah pada tahun 1960 • Latar belakang pembubaran DPR tersebut karena DPR tidakmenyetujui RAPBN yang diajukan oleh pemerintah.

  32. Pembentukan Front Nasional • BerdasarkanPenpres No. 13 Tahun 1959 • Lembaga ini merupakan organisasi massa yang bertujuan menyatukan segala bentuk potensi nasionalmenjadisatukekuatanmenyukseskanpembangunannasional. • Diketuai oleh Presiden Sukarno • Memilikitugassebagaiberikut. 1) Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia. 2) Melaksanakan pembangunan semesta nasional. 3) Mengembalikan Irian baratkedalam wilayah Republik Indonesia.

  33. Pembentukan Badan PengawasKegiatanAparatur Negara (BPKAN) • BPKAN diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pelantikanlembagainidilakukan pada tanggal 15 Agustus 1959.

  34. PembentukanDepernas(dewan perancang Nasional) • Depernasdiketuaioleh Mr. Moh. Yamin dan dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959. • Sejaktahun 1963 Depernasdigantidengan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) dan ketuanyadijabat oleh Soekarno. • TugasBappenasantara lain: • Menyusunrencanapembangunan dan mengawasijalannyapembangunan • Menilaihasilkerjapresidensebagaimandataris MPRS.

  35. Lembaga-lembaga negara berintikan Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom). Adapun hal yang dianggapsebagaiperwujudanNasakomadalah: 1) nasionaldiwakili oleh PNI 2) agama diwakili oleh NU 3) komunisdiwakili oleh PKI Prosedurpembentukan MPRS, karenaanggota MPRS diangkat oleh presiden. Seharusnyadipilihmelaluipemilu. Prosedurpembentukan DPAS, karenalembagainianggotanyaditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahaltugasdari DPAS adalahmemberijawabanataspertanyaanpresiden dan memberiusulankepadapemerintah. Penyimpanganterhadap Pancasila dan UUD 1945 Pada masa DemokrasiTerpimpintelahterjadipenyimpangan-penyimpanganterhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain sepertiberikut.

  36. Prosedurpembentukan DPRGR, karenaanggota DPRGR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasilpemilu 1955 justrudibubarkan oleh presiden. Padahalkedudukan DPR dan presidenadalahseimbang. Presidentidakdapatmembubarkan DPR, sebaliknya DPR tidakdapatmemberhentikanpresiden. Penetapan Manifesto PolitikRepublik Indonesia sebagai GBHN. Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR. Penyimpanganterhadap Pancasila dan UUD 1945

  37. Pengangkatanpresidenseumurhidup, karenatidakadaaturantentangjabatanpresidenseumurhidup. Menurutpasal 7 UUD 1945 (sebelumdiamandemen), presidenmemegangjabatanselama lima tahun dan sesudahnyabolehdipilihkembali. Sidang MPRS dilaksanakan di luaribukota negara yaitu di kota Bandung. Penyimpanganterhadap Pancasila dan UUD 1945

  38. PENYIMPANGAN politikluar negeri masa demokrasiterpimpin - Banyakditentukanpresiden - Politik LN bebasaktifmenjadikonfrontasi yang didasari pandanganadanyaduakekuatan: Oldefo (Old Established Forces) kekuatan lama: negarakapitalis, imperialis Nefo (New Emerging Forces) kekuatanbaru, negara baruygprogresifrevolusioner anti kolonialisme dan imperisalisme. Kebanyakannegarakomunisseperti china, Vietnam Utara korea Utara, EropaTimur - Langkah yang ditempuh: Mengirimmisi safari berdikariketimur Tengah dan Afrika mencaridukunganutkpelaksanaankonferensi negara-negara NEFO Membentukporos Jakarta-Peking. Maksudporosiniadalah Indonesia menjalinpersahatan yang eratdengan RRC, padahal pada waktuitu RRC merupakanblokkomunis. MelaksanakanPolitikMercusuar : pembangunan GBK, Jakarta By Pass, JembatanAmpera, Monas, penyelenggaraanpestaolahraga negara-negara NEFO (GANEFO)

  39. Konfrontasidengan Malaysia • Presiden Sukarno menganggapbahwaFederasi Malaysia adalahproyekNeoKolonialismeImperialisme (Nekolim) Inggris yang sangatmembahayakanrevolusi Indonesia. Oleh karenaitu Indonesia harusmencegahberdirinya Malaysia. Untukmewujudkancita-citanya, Presiden Sukarno mengumumkanDwiKomando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Setelah dikeluarkannyaDwikora, dibentuklahsuatukomandopenyerangan yang diberinamaKomando Mandala Siaga • (Kolaga) di bawahpimpinanMarsekal Madya OemarDhani. Isi DwiKomando Rakyat. • Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. • Bantulahperjuanganrakyat di Malaysia, Singapura, Serawak, dan Sabah untukmenggagalkan negara bonekaNekolim Malaysia.

  40. Indonesia KeluardariPerserikatanBangsaBangsa • Penyebabutama Indonesia keluardari PBB adalahditerimanyaMalaysia sebagaianggota Dewan Keamanan (DK) tidaktetap PBB. Denganmasuknya Malaysia menjadianggota DK tidaktetap PBB, makaPresiden Sukarno berpidato di depanSidangUmum PBB denganjudul“Membangun Dunia Kembali”. Karena PBB tetapmenerima Malaysia menjadianggota DK, maka pada tanggal 7 Januari 1965 denganterpaksaPresidenSukarno memutuskan Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi keluarnya Indonesia dari PBB dinyatakan oleh MenluSubandrio. Akibatkeluarnya Indonesia dari PBB adalahIndonesia semakin terkucil dari pergaulan internasional.

More Related