Perampasan Kedaulatan dan Kemandirian Ekonomi

1. Perampasan Kedaulatan dan Kemandirian Ekonomi • Penyiapan produk hukum (legalisasi) yang tidak mendasarkan pada kepentingan nasional • Pembelokan makna/pasal-pasal hukum • Penutupan peluang koreksi secara legal

2. Struktur Industri di Indonesia

3. Keterkaitan Industri Kecil Dengan Industri Menengah/Dengan Industri Besar Sangat Rendah

4. Kesenjangan Wilayah:PDRB Jawa Bali Terhadap PDB (2005)

5. Kepemilikan Modal

6. Kepemilikan Modal

7. Kemitraan (Linkages) Harus Didasari Alasan Bisnis • Kemitraan dalam line business (jenis usaha) yang sama. • Contoh: sub contracting dalam industri komponen kendaraan bermotor, garmen, dll • Kemitraan dalam line business (jenis usaha) yang berbeda • Contoh: kemitraan antara industri komponen kendaraan bermotor dengan industri pendukung (packaging, dll)

8. Pemilihan Bidang Usaha Dalam Program Kemitraan • Bidang usaha strategis • Bidang usaha dimana usaha kecil sudah mampu efektif dan atau efisien namun akan lebih berkembang dengan kerjasama dan dukungan modal, manajemen dan teknologi dari usaha menengah dan besar • Bidang usaha dimana usaha kecil memiliki keunggulan skill dibanding usaha menengah atau besar • dll

9. Pemilihan Bidang Usaha Kemitraan Yang Saat Ini Terjadi • Bidang usaha yang tidak memiliki business linkage (backward maupun forward) • Bidang usaha yang tidak memiliki prospek pasar • Bidang usaha yang memasuki siklus declining • Bidang usaha yang didominasi usaha kecil tetapi tidak diminati usaha menengah dan besar • dll

10. Beberapa Contoh Sektor Yang Harus Melalui Usaha Kemitraan • Pengusahaan perlebahan • Pengusahaan bambu • Pengusahaan gaharu • Pengusahaan tanaman pangan alternatif (sagu) • Pengusahaan Damar • Pengusahaan Minyak Atsiri • Pembesaran Ikan Air Payau • Industri permanisan-pengasinan buah-buahan dan sayur-sayuran • Indsutri barang dari tanah lait untuk bahan bangunan, industri barang dari kapur dan industri barang-barang dari semen • Indusutri perhiasan dari perak

11. Kewajiban Modal Dalam Negeri 100% • Pembuatan Film • Distribusi Film (ekspor, impor, dan pengedaran) • Penayangan: bioskop/gedung teater film • Studio rekaman (Cassette, VCD, DVD, dll) • Usaha industri obat tradisional • Jasa pelayanan penunjang kesehatan (Ambulance services) • Jasa rumah sakit lainnya • Lembaga penyiaran swasta (LPS) • Lembaga penyiaran berlangganan (LPB) • Perdagangan eceran: a. eceran kaki lima b. eceran keliling c. eceran di luar/selain di luar supermarket, department store, toserba dan sejenisnya d. community store e. convenience store f. mini market g. Eceran melalui media dan sejenisnya

12. Penutupan Peluang Koreksi Salah satu contoh: UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 7 Ayat 1 Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi Ayat 2 Bila akan dilakukan nasionalisasi kompensasi ditetapkan berdasarkan harga pasar Ayat 3 Jika tidak tercapai kesewpakatan maka penyelesaian dilakukan melalui arbitrasi

13. Pembelokan Makna dan Aturan Hukum Salah satu contoh: UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 7 Ayat 1 Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi Ayat 2 Bila akan dilakukan nasionalisasi kompensasi ditetapkan berdasarkan harga pasar Ayat 3 Jika tidak tercapai kesewpakatan maka penyelesaian dilakukan melalui arbitrasi

14. Solusi Menolak paradigma neoliberal Menyusun strategi dan kebijakan ekonomi mandiri dan berpihak kepada kepentingan nasional (kembalikan pada amanah UUD 1945) yang antara lain diikuti dengan menyiapkan industrial policy Melakukan desakan kepada DPR untuk melakukan judicial review terhadap berbagai peraturan perundangan yg menghambat tujuan menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat