1 / 27

Evidence Based Policy Making

Evidence Based Policy Making. Dalam Konteks Kebijakan Askeskin. Daftar Isi. Pengantar Bagian 1: Prinsip-prinsip Evidence Based Policy Making Bagian 2: Sejarah kebijakan untuk askeskin Bagian 3: Pembahasan dari perspektif Evidence Based Policy Making Bagian 4: Perbandingan dengan Thailand

waseem
Download Presentation

Evidence Based Policy Making

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Evidence Based Policy Making DalamKonteksKebijakanAskeskin

  2. Daftar Isi • Pengantar • Bagian 1: Prinsip-prinsip Evidence Based Policy Making • Bagian 2: Sejarah kebijakan untuk askeskin • Bagian 3: Pembahasan dari perspektif Evidence Based Policy Making • Bagian 4: Perbandingan dengan Thailand • Penutup: Diskusi tentang analisis stakeholder untuk prospek penggunaan Evidence Based Medicine di program askeskin.

  3. Pengantar • Di berbagai negara, proses keputusan kebijakan di sektor kesehatan diusahakan dilakukan berdasarkan kajian bukti yang tepat (evidence based policy making). • Sementara itu di negara lain, keputusan dilakukan sebaliknya, lebih merupakan keputusan berdasarkan tekanan politik atau naluri belaka. • Pengambilan kebijakan di Indonesia menunjukkan gejala yang belum memberikan tempat bagi evidence based policy making.

  4. Pengantar (lanjutan) • Contoh paling mencolok adalah kebijakan mengenai jaminan kesehatan untuk keluarga miskin. • Sampai sekarang, sistem jaminan askeskin masih belum jelas dan belum banyak penelitian yang menjadi dasar keputusan.

  5. Tujuan: • Membahas prospek penggunaan prinsip Evidence Based Policy Making dalam kebijakan askeskin • Metode: Mempelajarikejadiandimasalalu • Melakukanintepretasi

  6. Bagian 1: Prinsip-prinsip Evidence Based Policy Making Evidence Based Medicine Evidence Based Policy • Sackettdkkmendefinisikan EBM sebagai: “The conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the case of individual patient”. • (Sackett DL, Rosenberg WMC, Muir Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence-based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ 1996: 312:71-2) • Cookson memberikandefinisi yang serupa, namunberfokuspadakeputusan public tentangkelompokataumasyarakat, bukansebuahkeputusantentangindividupasien • (Cookson R. Evidence-based policy making in health care: what it is and what it isn’t. Journal of Health Service Research Policy. Vol 10 No 2 April 2005).

  7. Bukti Ilmiah Pengalaman Bukti Anekdot Opini Kepercayaan Nilai-nilai Keputusan Hambatan: Politis, ekonomi, hukum, dan etika Diagram 1. Evidence Based Policy MakingSumber: Cookson, 2005

  8. Situasi pengambilan keputusan • Berdasarkan konsep EBP saat ini ada dua golongan besar pengambilan keputusan: • (1) Pengambilan keputusan dilakukan tanpa tersedianya dukungan bukti ilmiah; • (2) Pengambilan keputusan dilakukan dalam situasi tersedianya dukungan bukti ilmiah.

  9. Tidak ada Bukti Ilmiah yang berasal dari Riset Pengalaman Bukti Anekdot Opini Kepercayaan Nilai-nilai Keputusan Hambatan: Politis, ekonomi, hukum, dan etika Situasi A: Tidak Ada bukti Ilmiah.

  10. Situasi tanpa bukti ilmiah,namun keputusan harus dilakukan Contoh: • Alokasi anggaran kesehatan untuk propinsi dan kabupaten dari pemerintah pusat • Penyebaran tenaga dokter di daerah-daerah terpencil dan sulit • Kegiatan untuk pencegahan penyakit karena sistem surveillance tidak berjalan • Kebijakan pembiayaan kesehatan..

  11. Ada Bukti Ilmiah Berasal dari Riset Pengalaman Bukti Anekdot Opini Kepercayaan Nilai-nilai Keputusan Hambatan: Politis, ekonomi, hukum, dan etika Situasi B: Ada Bukti Ilmiah.

  12. Dalamsituasi B iniadabeberapakemungkinan: • B1. AdaBuktiIlmiahdaririsetdasardanklinik, danproses Evidence Based Policy dilakukan. Contohnyaadalah: • Program TB DOTS • Program IMCI • B2. AdaBuktiIlmiahdariRisetDasarnamunProses Evidence based Policy tidakberjalan, misalnya: • Kebijakanpenyemprotan DHF (fogging) • Pembelian test diagnostic AIDS melalui saliva olehPemda DKI • Pemberianmakanantambahan • Kebijakanobat-obatkanker • KebijakanObat AIDS.

  13. Bagian 2: Sejarah Kebijakan Untuk Askeskin di Tahun 80an sampai saat ini • Kebijakan mengenai jaminan keluarga miskin sudah di mulai sejak adanya program Dana Sehat di tahun 1980an sampai dengan sistem Askeskin di tahun 2000an. • Pada tahun 2006 dan 2007, program dilakukan melalui PT Askes Indonesia. • Kepmenkes No 1241/Menkes/SK/XI/2004, 12 November 2004

  14. Program Askeskin • Keadaan ekstrim terjadi pada tahun 2008. Terjadi keputusan yang menarik: Program Askeskin tidak lagi menggunakan mekanisme asuransi. Di awal tahun ini Departemen Kesehatan memutuskan bahwa program dilakukan melalui mekanisme langsung, dengan nama baru Jaminan Kesehatan Masyarakat. (JAMKESMAS).

  15. Rumah Sakit Rumah Sakit masyarakat masyarakat Pemerintah sebagai Pembayar PemerintahsebagaiPembayar Diagram 2. Perubahan di awal tahun 2005 Model Subsidi LangsungModel Melalui mekanisme Asuransi: Asuransi Kesehatan

  16. Rumah Sakit Rumah Sakit Rumah Sakit masyarakat masyarakat masyarakat Pemerintah sebagai Pembayar Pemerintah sebagai Pembayar Pemerintah sebagai Pembayar Diagram 2. Perubahan di awal tahun 2005 dan 2008 Model Subsidi LangsungModel Melalui mekanisme Asuransi: Di tahun 2008 kembali Model Subsidi Langsung Asuransi Kesehatan

  17. Rumah sakit masyarakat Pemerintah sebagai Pembayar Diagram 3. Perubahan di awal tahun 2008

  18. Bagian 3: Pembahasandariperspektif Evidence Based Policy Making • Program Dana Sehat tidak jelas evaluasinya • Program JPKM di Klaten dekade 1990an berada dalam situasi yang ”berlayar sambil membangun kapal”. Tertutup untuk studi. • Periode Bapel JPKM,tidak banyak studi independen yang dipergunakan untuk menguji kelayakannya.

  19. Periode Askeskin (2005-2007) • Periode perubahan dari periode Bapel JPKM ke PT Askes Indonesia pada awal tahun 2005, sektor jaminan kesehatan di Indonesia merasa terkejut. • Kebijakan Departemen Kesehatan yang berdasarkan Bapel JPKM dengan cepat diubah menjadi berdasarkan kerjasama dengan PT Askes Indonesia, tanpa ada studi yang bersifat sebagai pilot. • Pada tahun 2008 terkesan perubahan dilakukan berdasarkan negosiasi, bukan berbasis bukti ilmiah.

  20. Tidak ada Bukti Ilmiah yang berasal dari Riset Pengalaman Bukti Anekdot Opini Kepercayaan Nilai-nilai Keputusan Hambatan: Politis, ekonomi, hukum, dan etika Penafsiran: Catatan sejarah menunjukkan bahwa tidak ada bukti ilmiah untuk kebijakan askeskin

  21. Bagian 4: Perbandingandengan Thailand • Sistem jaminan kesehatan bagi seluruh Thailand dikenal dengan nama sistem 30 Baht. • Sistem 30 Baht berakar dari sebuah proyek yang disebut Ayyuddhaya Project di tahun 1989. • Proyek ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Thailand dan ahli-ahli dari Belgia. • Proyek ini mempunyai 3 komponen utama yaitu: • (1) reformasi pembiayaan; • (2) reformasi pelayanan kesehatan; dan • (3) reformasi pada hubungan masyarakat dengan pemberi pelayanan.

  22. Perbandingan dengan Thailand • Dalamperjalanannya, proyekinidiperkuatolehduaorangDoktoryaituyaitu Dr. VirojTangcharoensathiendan Dr. SupasitPannarunotai. • Perkembanganselanjutnyaditahun 1993 adalahbergabungnyaparaekonomdariFakultasEkonomidiUniversitasThammasatdanChullalongkorn, sertaakademisidari National Economic and Social Development Board. • Peranan akademisi sangat besar dalam perjalanan kebijakan 30 Baht

  23. Rumus cerita sukses di Thailand • (1) penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengatasi masalah; • (2) minat dan semangat masyarakat untuk membuat gerakan sosial agar masalah pelayanan kesehatan untuk semua dapat diperhatikan; dan • (3) dukungan politik di dalam arena legislatif untuk menyelesaikan masalah. • Dalam konteks Evidence Based Policy, program 30Baht dengan jelas telah menggunakan berbagai bukti ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan. • Program 30Baht bukanlah keputusan sesaat.

  24. Penutup: Diskusi Tentang Analisis Stakeholder Untuk Prospek Penggunaan Evidence Based Medicine Di Program Askeskin. • Apakah Evidence Based Policy Making akan dipergunakan ataukah semakin tidak digunakan? Pertanyaan praktis • Apakah pemerintah mengalokasi anggaran untuk mencari bukti ilmiah dalam kebijakan askeskin? • Apakah sistem saat ini terbuka untuk diteliti secara independen? • Apakah para peneliti independen akan mendapatkan pekerjaan?

  25. Perlu analisis stakeholder • Keinginan untuk melakukan Evidence Based Policy Making dalam menetapkan kebijakan askeskin. • Siapa Stakeholdernya? • Pemerintah: ?? • Masyarakat: ?? • Swasta/Usaha: ?? • Donor asing: ??

  26. Administrasi Publik Ilmu Kedokteran dan kesehatan Politik DimensiSistemPelayananKesehatan- Dimensimana yang menonjol?- Jikatidakseimbangapa yang akanterjadi?- Bagaimanaskenariodi Indonesia? Sumber: Mubasysyr Hasanbasri Bahan Perenungan

  27. TERIMA KASIH

More Related