160 likes | 549 Views
TEORI HUKUM. NORMA HUKUM. Paksaan ( coersion ) sebagai elemen esensial hukum . Norma hukum harus menentukan sanksi ( coersive act ). Perumusan norma : Keharusan atau preskripsi . Kalimat yang akan datang . Sanksi digantungkan pada kondisi tertentu. NORMA HUKUM.
E N D
NORMA HUKUM • Paksaan (coersion) sebagaielemenesensialhukum. • Norma hukumharusmenentukansanksi(coersive act). • Perumusannorma: • Keharusanataupreskripsi. • Kalimat yang akandatang. • Sanksidigantungkanpadakondisitertentu.
NORMA HUKUM • Dilaksanakanoleh organ • Dipatuhiolehsubyek • StandarValuasi
SANKSI • Perdata Reparasi • Pidana retributif, deterrence, prevensi. • Administrasi Negara? • Tata Negara?
KEWAJIBAN HUKUM • Setiapnormahukummenunjuksetidaknyaduapihak, pelakudan yang harusmelaksanakansanksi. • Kewajibanhukum: • Kewajibantidakmelakukandelik. • Kewajibansubyekmematuhinormahukum.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM • Dapatdikenakansuatusanksiatassuatuperbuatan. • Pertanggungjawaban: • Based on fault/dolus/culpability – negligance. • Absolut responsibility.
HAK • Klasifikasiawal: • jus in rem • jus in personam • Hakhukummempresuposisikanadanyakewajibanhukum. • Haksebagaipermission untukmelakukansesuatu. • Kepentingan yang dilindungiolehhukum, keinginan yang diakuidandibuatefektifolehaturanhukum. • Hakadalahhukum.
SUBYEK HUKUM • Dapatdibebanikewajibandanhakhukum. • Kemampuanmelakukanhubunganhukumdanmemengaruhiproseduryudisial. • Orang PribadidanBadanHukum. • Apakahsetiapsubyekhukum orang pribadimemilikikompetensiataukapasitashukum?
BADAN HUKUM • sekelompok individu yang diperlakukan oleh hukum sebagai satu kesatuanpribadi yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari hak dan kewajiban individu yang membentuknya” • setiap individu memiliki fungsi spesifik dalam hubungannya dengan yang lain. • Aturan yang membentuk badan hukum. • negara memberikan status badan hukum
UnsurBadanHukum • harta kekayaan yang terpisah • mempunyai tujuan tertentu • mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum • memiliki organisasi kepengurusan yang teratur menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan internalnya. • memperoleh status sebagai badan hukum.
KLASIFIKASI BADAN HUKUM (Kansil) • Badan hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk oleh penguasa umum dan didasarkan pada hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik. • Badan hukum privat adalah badan hukum yang dibentuk pribadi orang-perorang berdasarkan hukum perdata atau menyangkut kepentingan pribadi pembentuknya.
JIMLY: • Lembaga-lembaga negara yang dibentuk dengan maksud untuk kepentingan umum dapat mempunyai status sebagai badan hukum yang mewakili kepentingan umum dan menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. • Badan hukum yang mewakili kepentingan publik dan menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata. • Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya tetapi menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. • Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya dan menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata.
APAKAH SETIAP BADAN HUKUM MEMILIKI KOMPETENSI ATAU KAPASITAS HUKUM?