Peran Kementerian Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Aparatur Negara

1. Peran Kementerian Agama Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Aparatur Negara Dalam Penegakkan Hukum Raffles City Hotel 20 Mei 2014 Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Bengkulu DISAMPAIKAN DALAM : Orientasi Kesadaran Hukum dan Partisipasi Aparatur Negara Dalam Penegakan Hukum Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu 2014

2. Curriculum Vitae Nama : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Tgl Lahir : Bandung, 5 Nopember 1963 Pangkat/Gol : Pembina Tk 1 / IV/b Pendididikan : S.1 : IAIN Bandung tahun 1988  S.2 : Universitas Bengkulu Tahun 2007 Riwayat Pekerjaan : Kepala MAN Al-Hidayah – IPUH tahun 1992 Kepala MAN IPUH 1997 Kepala MAN Arga Makmur 2003 Kepala MAN 2 Padang Kemiling 2007 Kepala Seksi Penyuluhan Haji dan Umroh pada Bidang Hazawa Kanwil Kemenag tahun 2007 Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lebong (2007-2013) Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu (2013-Sekarang)

3. Visi Kementerian Agama Provinsi Bengkulu “Terwujudnya MasyarakatProvinsi Bengkulu yang TaatBeragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera LahirBatin”.

4. Lima Misi Kementerian Agama • MeningkatkanKualitasKehidupanBeragama • MeningkatkanKualitasKerukunanUmat Beragama • MeningkatkanKualitas Raudhatul Athfal Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan • PeningkatanKualitasPenyelenggaraanIbadahHaji,. • Mewujudkan Tata KelolaKepemerintahan yang Bersihdanberwibawa

5. Definisi HUKUM = TATA NILAI HUKUM ADALAH TATA NILAI YANG DISEPAKATI MENJADI SUATU STANDAR PERILAKU YANG WAJIB DIIKUTI, BERSIFAT MEMAKSA, DAN MEMBERIKAN SANGSI BAGI ORANG YANG MELANGGARNYA.

6. TUJUAN HUKUM TERTIB PASTI ADIL

7. NEGARA INDONESIA BERDASARKAN ATAS HUKUM TIDAK BERDASARKAN KEKUASAAN PEMERINTAH WAJIB MENGADAKAN ATAU MEMELIHARA KETERTIBAN MASYARAKAT DENGAN PENEGAKANHUKUM

8. PENEGAKAN HUKUM TERPENUHI BILA : 5 PILAR HUKUM BERJALAN DENGAN BAIK JIKA.: 1. INTSRUMEN HUKUM YANG BAIK 2. APARAT PENEGAK HUKUM YANG TANGGUH 3. PERALATAN YANG MEMADAI 4. MASYARAKAT YANG SADAR HUKUM 5. BIROKRASI YANG MENDUKUNG

9. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM YANG NEGATIF • FAKTOR YANG ADA DI DALAM SISTEM HUKUM (HUKUM,PENEGAK HUKUM, SARANA & PRASARANA) • FAKTOR YANG ADA DI LUAR SISTEM HUKUM (KESADARAN HUKUM MASYA-RAKAT, PERKEMBANGAN MASYARAKAT, KEBUDAYAAN, POLITIK/PENGUASA)

10. AGAMA MENJADI SALAH SATU FAKTOR MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM Bagaimana Peran Kementerian Agama Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum??

11. Peran Agama Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Mendorong seseorang (manusia) berperilaku dan berbuat sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang sah serta sesuai QS, sehingga tercipta suatu kondisi masyarakat yang sadar dan taat hukum.

12. 2. Mendorong seseorang berperilaku yang baik dengan mentauladani pribadi Rasulullah, agar manusia selamat dan bahagia dunia dan akhirat (antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan Allah serta dengan alam lingkungan).

13. 3. Mengeluarkan manusia dari miopik (cara pandang yang sempit) dan Primordial dan Formalisme sempit yang akan melahirkan berbagai konflik sosial, politik bahkan menjurus kepada perpecahan dan perperangan

14. Dalam Al Quran Surat An Nisa : 59 disebutkan bahwa setiap muslim wajib mengikuti kehendak Allah, kehendak Rosul dan kehendak ulil ‘amri yakni orang yg mempunyai “kekuasaan” berupa ilmu pengetahuan utk mengalirkan ajaran hukum Islam dari dua sumber utamanya yakni Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad

15. Sebuah Kisah : • Ketika Rosulullah mengutus Mu’adz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman, beliau bertanya kpdnya, “Dengan pedoman apa engkau akan memutus sesuatu urusan ?” Jawab Muadz : dengan kitabullah Tanya Rosul : kalau tidak ada dalam Al Quran?

16. Jawab Muadz : degan sunnah Rosulullah Tanya Rosul : kalau dalam sunnah jg tdak ada? Jawab Muadz : Saya berijtihad degan pikiran saya Sabda Rosul : Maha suci Allah yg telah memberikan bimbingan kepada utusan Rosul-Nya, degan satu sikap yg disetujui Rosul-Nya. (HR Abu Dawud dan Turmudzi)

17. Sumber Hukum Islam

18. APARATUR PEMERINTAH

19. KEWAJIBAN PNS Kewajiban PNS berdasarkanPasal 3 PP No. 53 Tahun 2010 : Mengucapkansumpah/janji PNS; Mengucapkansumpah/janjijabatan; SetiadantaatsepenuhnyakepadaPancasila, UUD RI 1945, Negara KesatuanRepublik Indonesia, danpemerintah; Menaatisegalaketentuanperaturanperundang-undangan; Melaksanakantugaskedinasan yang dipercayakankepada PNS dengapenuhpengabdian, kesadarandantanggungjawab Menjunjungtinggikehormatannegara, pemerintahdanmartabat PNS; Mengutamakankepentingannegaradaripadakepentingansendiri, seseorang, dan/ataugolongan; Memegangrahasiajabatan yang menurutsifatnyaataumenurutperintahharusdirahasiakan; bekerjadenganjujur, tertib, cermat, danbersemangatuntukkepentingannegara;

20. PelanggaranDisiplin PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukumandisiplin, yakni berdasarkan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 ada tingkatan dan jenis hukuman : (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

21. JENIS HUKUMAN DISIPLIN Baca PP 53 Tahun 2010 1. HUKUMAN DISIPLIN RINGAN ( PASAL 8 angka 1 s.d 14 ) 2. HUKUMAN DISIPLIN SEDANG ( PASAL 9 angka 1 s.d 17 ); 3. HUKUMAN DISIPLIN BERAT ( PASAL 10 angka 1 s.d 13 ).

22. Strategi Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum bagi PNS • DISIPLIN – Bekerja sesuai aturan • NETWORKING – Membentuk jaringan kerjasama • KREATIF DAN INOVATIF – Selalu mencari cara-cara baru • AMANAH – Bertanggung jawab terhadap tugas

23. Lagijalansambilketawa.Gaktaunyaditimpukbatu.TerimakasihatasperhatiannyaLagijalansambilketawa.Gaktaunyaditimpukbatu.Terimakasihatasperhatiannya SemogaBapak/Ibusuksesselalu. TERIMA KASIH