1 / 17

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik pada Instansi Pusat (K/L). Disampaikan pada : Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan UU tentang pelayanan Publik Hotel Kartika Chandra, Jakarta 13 Feb 2013.

kaori
Download Presentation

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PenilaiandanPemeringkatanKinerja PenyelenggaraPelayananPublik padaInstansiPusat (K/L) • Disampaikanpada: • SosialisasiPeraturanPelaksanaan UU tentangpelayananPublik • Hotel Kartika Chandra, • Jakarta 13 Feb 2013

  2. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik : 2

  3. Program Evaluasi, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan 3

  4. Monitoring, Evaluasi, Pemeringkatan, Pemberian Penghargaan terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik • Evaluasi kinerja PelayananPublik bagi Pembina dan Penanggung Jawab/Instansi (setara CBAN) • Evaluasi terhadap Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan (setara CPP). Obyek yang akan dimonitor, dievaluasi, dan dinilai Instansi (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah). Peringkat berdasar kelompok sejenis: (Peringkat antar kementerian; antar LPNK; antar Pemerintah Provinsi; antar Pemerintah Kabupaten; dan antar Permerintah Kota) Obyek yang akan disusun peringkatnya: Instansi (Pusat dan Daerah) sesuai kriteria (Citra Bakti Abdi Negara) Unit Kerja Pelayanan yang dinilai sesuai kriteria (Citra Pelayanan Prima) Yang akan diberi Penghargaan: 4

  5. PertimbanganuntukPenilaiandanPemeringkatanPenyelenggaraanPelayananPublikPertimbanganuntukPenilaiandanPemeringkatanPenyelenggaraanPelayananPublik • Penilaian dan Pemeringkatan untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik tidak mungkin dilakukan oleh MenPAN dan RB; • Penilaian dan pemeringkatan Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan seharusnya dilakukan oleh masing-masing “Pembina/Penanggung Jawab” dan peringkat terbaiknya dinilai di tingkat nasional oleh MenPAN dan RB; • Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan terhadap seluruh Instansi (Pusat dan Daerah) tanpa terkecuali; • Pemeringkatan instansi dikelompokkan untuk instansi sejenis berdasarkan hasil penilaian; • Penghargaan diberikan berdasarkan peringkat terbaik dan/atau berdasarkan capaian kinerja pelayanan sesuai hasil penilaian; 5

  6. Target Penilaian Tahun 2013 • Penilaian dan Pemeringkatan terhadap Kementerian, Lembaga, dan PemerintahKabupaten/Kota; • Obyek Penilaian: (secara terintegrasi) - Instansi Pembina / Penanggung Jawab; 72 K/L ditambahKab.Kota - Unit Penyelenggara di bawahnya secara sampling (berdasarkan usulan dan ada yang ditentukan) • Hasil yang diharapkan: 1. Pemeringkatan Kementerian dalam Pelayanan Publik (perlu klasterisasi); 2. Pemeringkatan LPNK dalam pelayanan Publik (perlu klasterisasi); 3. Pemeringkatan Kab/Kota dalam Pelayanan Publik; 4. Pemberian Penghargaan kepada K/L, Pemkab/kota, dan Unit Penyelenggara. 6

  7. Pelaksanaan Penilaian Tahun 2013 ● Surat Edaran MenPAN dan RB No 907/M.PAN-RBKepada K/L dan Provinsi tentang Program Penilaian Yanlik 2012 agar instansi dapat mempersiapkan diri; ● Instrumen Penilaian: - Instrumen penilaian terhadap Instansi Pembina / Penanggung Jawab: (PermenPAN dan RB Nomor 66/2012); • Instrumen Penilaian Unit Penyelenggara (PermenPAN dan RB No. 38/2012); ● Jadwal Pelaksanaan Penilaian: 1. Penilaian kinerjaterhadapKementerian/Lembaga Mei 2013 2. PenetapanpemeringkatandanpemberianpenghargaanDesember 2013

  8. Penilaian terhadap Kementerian/Lembaga Penilaian Kinerja Pembina / Penanggung Jawab A. Tingkat Implementasi aspek-aspek dalam Undang-Undang 25/2009(untuk mengetahui %tase instansi yang menerapkan UU 25/2009 / target RPJMN) - Aspek dalam UU 25/2009; - Kebijakan umum dan yang mendukung implementasi aspek-aspek tersebut; - Pembinaan dan monev atas kebijakan yang telah ditetapkan. • Penunjang Kinerja: • Kebijakan Korporatisasi Unit Pelayanan PPK (BLU); • Penerapan SPM; • Pengembangandanpemanfaatane-Goverment. • Penerapan SMM/ISO 9001-2008. 8

  9. Unit Pelayanan Yang Dinilai Penilaiandilakukanuntuk 3 unit : a. 1 (Satu) Unit PelayananInformasi (wajib) b. 2 (Dua) Unit PelayananTerbaik (pilihan) 9

  10. PermenPAN dan RB No. 66/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina / Penanggung Jawab untuk K/L A. Tingkat Implementasi aspek-aspek dalam Undang-Undang 25/2009 1 Kebijakan (Umum) ttg Penyelenggaraan Pelayanan Publik (5%); 2 Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi: termasuk Tindak Lanjut hasil evaluasi (10%); 3. Pembinaan Teknis terhadap Unit Pelayanan (7,5%); 4. PTSP (pembentukan dan implementasinya) (0%); 5. Evaluasi Kinerja Pelaksana dalam Penyelenggara Pelayanan Publik(9%). 6. Kebijakan penyusunan, penetapan, danpenerapan Standar Pelayanan dan Maklumat (8%); 7. Larangan bagi pelaksana: kebijakan (4%) 10

  11. PermenPAN dan RB No. 66/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina / Penanggung Jawab untuk K/L Lanjutan: • Sistem Informasi Pelayanan Publik: terbangunnya sistemInformasiPelayananPublik (6%) • Pelayanan Khusus: Kebijakan dan implementasinya (4%) • Pengelolaan Pengaduan: kebijakan, mekanisme pengolahan, unit pengelola (7,5%); • Peran serta Masyakat (6%); • Survey Indeks Kepuasan Masyarakat: kebijakan dan pelaksanaan survei (6%) • PengelolaanSarana, prasarana pelayanan (4%) 11

  12. PermenPAN dan RB No. 66/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina / Penanggung Jawab untukK/L B. Penunjang Kinerja Pembina/ PenanggungJawab: • Kebijakan Korporatisasi Unit Pelayanan (2%) • Penerapan Standar Pelayanan Minimal (tertentu) dan HDI (0%); • Kebijakan Pembangunan ekonomi dan hasilnya: PDRB, PAD, Employment, penurunan angka kemiskinan (0%); • PengembangandanPemanfaatane-Government (10%); • PenerapanSistem Management Mutu – dan SNI-ISO 9001 (11%) 12

  13. PermenPAN dan RB No. 38/2012 1. Visi, misi, dan motto pelayanan (5%). 2. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan (25%). 3.Sistem, Mekanisme, danProsedur (10%) 4. Sumber Daya Manusia (17%). 5. Sarana dan Prasarana Pelayanan (8%). 6. Penanganan Pengaduan (10%) 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (10%) 8. Sistem Informasi Pelayanan Publik (7%) 9. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan (8%) Komponen yang akandinilai:

  14. Hasil Penilaian: • Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan - UntukPemeringkatansesuai kelompoknya; - Untuk Pemberian Penghargaan bagi yang memenuhi kriteria. • Kinerja Pembina / Penanggung Jawab: Untuk Pemberian Penghargaan bagi yang memenuhikriteria. • Gabungan Kinerja Unit dan Pembina / PenanggungJawab UntukPemeringkatansesuai kelompoknya; 14

  15. MATERI PENILAIAN dan PEMBOBOTAN 15

  16. Pemeringkatan • Nilai Untuk Pemeringkatan: • Total Nilai Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dengan bobot 60%; • Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara dengan bobot 40%. • GradasiHasilPenilaian:

  17. Drs. M. Sitorus • AsistenPerumusanKebijakanPelayananPublik 17

More Related