1 / 31

public serve

pelayanan public yang diperlukan masyarakat

zapra1980
Download Presentation

public serve

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT

  2. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN 1. 1. UU UU No Angkutan Angkutan Jalan No. . 22 22 Tahun Tahun 2009 Jalan 2009 tentang tentang Lalu Lalu Lintas Lintas dan dan 2 2. . UU UU No Monopoli Monopoli dan No. . 5 5 Tahun dan Persaingan Persaingan Usaha Tahun 1999 1999 t tentang entang Larangan Usaha Tidak Larangan Praktek Tidak Sehat Sehat Praktek 3 3. . PP PP No No. . 41 41 Tahun Tahun 1993 1993 tentang tentang Angkutan Angkutan Jalan Jalan 4 4. . KM KM. . 35 Angkutan Angkutan Orang 35 Tahun Tahun 2003 Orang di 2003 tentang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan di Jalan Jalan dgn dgn Kendaraan Kendaraan Umum Umum 5 5. . KM KM. . 69 Angkutan Angkutan Barang 69 Tahun Tahun 1993 Barang di 1993 tentang tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan di Jalan Jalan 2

  3. 3 Tinjauan Hukum : . Pasal 138 UU No. 22 Tahun 2009 (1). Angkutan Umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau; (2). Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum; (3). Angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum; Pasal 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 173 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.

  4. 4 Hakekat Penerbitan Izin : . Sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan J alan (LLAJ ) pasal 5 dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan J alan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Dalam hal penyediaan dan penyelenggaraan jasa layanan angkutan orang dalam trayek, pemerintah mengendalikannya dengan menerbitkan Ijin. Hakekat diterbitkannya Ijin oleh pemerintah adalah dalam rangka untuk : 1. Memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan untuk mendapatkan jasa angkutan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Untuk mewujudkan kepastian pelayanan jasa angkutan umum tersebut maka setiap operator harus dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan. 2. Memberikan perlindungan kepada penyedia jasa/operator dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan angkutan (supply) dan permintaan angkutan (demand), agar perusahaan dapat menjaga dan mengembangkan usahanya.

  5. SUBSTANSI PELAYANAN IZIN ANGKUTAN JALAN Klasifikasi Angkutan sesuai UU. No.22/2009 ANGKUTAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR KENDARAAN BERMOTOR ORANG BARANG MOBIL PENUMPANG SEPEDA MOTOR B U S UMUM KHUSUS KEND. UMUM DALAM TRAYEK TETAP & TERATUR ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK 1. TAKSI 1. LINTAS BATAS NEGARA 2. AKAP 3. AKDP 4. PERKOTAAN 5. PERDESAAN 2. TUJUAN TERTENTU 3. PARIWISATA 5 4. KAWASAN TERTENTU

  6. PERBANDINGAN KLASIFIKASI ANGKUTAN UU. NO.14 Tahun 1992 UU. NO.22 Tahun 2009 6

  7. PERIZINAN ANGK UTAN (Pasal 173 dan 174) Izin Penyelengaraan  Angkutan Orang Dalam Trayek  Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek  Angkutan Barang Khusus / Alat Berat Dokumen Kontrak dan/atau Kartu Elektronik  Surat Keputusan  Surat Pernyataan  Kartu pengawasan Pemberi dan Perpanjangan Izin Seleksi atau Pelelangan 7

  8. PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT 1 1. . Izin Izin Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkutan Trayek Trayek. . Angkutan Orang Orang Dalam Dalam 2 2. . Izin Izin Penyelenggaraan Penyelenggaraan Angkutan Dalam Dalam Trayek Trayek. . Angkutan Orang Orang Tidak Tidak 3. 3. Izin Izin Khusus Khusus dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan dan/ /atau atau Alat Angkutan Angkutan Berat. . Barang Barang Alat Berat 4. 4. Sertifikasi Sertifikasi Uji Uji Tipe Tipe Kendaraan Kendaraan Bermotor Bermotor. . 5. 5. Pengesahan Pengesahan Rancang Kendaraan Kendaraan Bermotor Rancang Bangun Bermotor. . Bangun dan dan Rekayasa Rekayasa 8

  9. PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT Pasal 173 ayat (1) huruf a, b dan c UU No. 22 Tahun 2009 : Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki: a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 : Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan peujian (Uji Tipe & Uji Berkala). 9

  10. KEWENANGAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG Pemberi Pemberi Izin Izin Dalam Trayek Dalam Trayek Tidak Dalam Trayek Tidak Dalam Trayek Menteri 1. 2. 3. 4. lintas batas negara antarkabupaten/kota melampaui wilayah 1 provinsi angkutan perkotaan melampaui wilayah 1 provinsi Perdesaan melewati wilayah 1 provinsi. 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 daerah provinsi; angkutan dengan tujuan tertentu; atau angkutan pariwisata 2. 3. Gubernur 1. Antarkota melampaui wilayah 1 kab/kota dalam 1 provinsi angkutan perkotaan melampaui wilayah 1 kab/kota dalam 1 provinsi perdesaan yang melampaui wilayah 1 kab dalam 1 provinsi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 daerah kab/kota dalam 1 provinsi angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. 2. 3. 4. Bupati 1. 2. perdesaan yang berada dalam 1wilayah kabupaten perkotaan yang berada dalam 1wilayah kabupaten taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten. Walikota perkotaan yang berada dalam 1 wilayah kota. taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota. 10

  11. PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG SURAT PENOLAKAN DITOLAK 14 Hari Kerja PERUSAHAAN BARU P E R M O H O N A N DIRJEN HUBDAT DISETUJUI KAJIAN PEMBAHARUAN MASA BERLAKU BUMN/BUMD SWASTA KOPERASI SYARAT BELUM LENGKAP SYARAT LENGKAP ADMINISTRATIF PERUBAHAN IZIN 14 Hari Kerja TEKNIS SURAT IZIN TRAYEK PERSETUJUAN (PERTIMBANGAN) TAMBAHAN 11 11 PEMOHON JAWABAN PROSES PERMOHONAN

  12. KAJIAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG Administrasi, Teknis dan Khusus 1. Melengkapi Persyaratan Administrasi : Izin Usaha Angkutan, Surat Pernyataan Kesanggupan, FC STNK & STUK, Pool/Bengkel, SK Kondisi Usaha, SK Komitmen Usaha. 2. Trayek /Kuota masih Memungkinkan. 3. Prioritas pada Perusahaan dengan Kondite Baik. 4. Rekomendasi dari Dishub Provinsi Asal & Tujuan. (AKAP & AJAP) 5. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi domisili (Pariwisata & Taksi) 6. Kerjasama dengan Pengelola atau Otorita untuk Pemadu Moda. 7. Kerjasama dengan Pengelola Bandara (Taksi Bandara). 8. Umur kendaraan mak 3 thn (Taksi Bandara). 9. Rapat Teknis penetapan quota dg Ditjen Hubud, Ad. Bandara dan AP II. 1. SK Izin Trayek (AKAP,AJAP), SK Izin Operasi (Pariwisata,Taksi Bandara Soekarno Hatta) 2. SK Pelaksanaan, Lampiran SK , Kartu Pengawasan, dan Surat Pernyataan. Bentuk Perizinan 12

  13. PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK (AKAP & AJAP) 14 Hari Kerja DITOLAK SURAT PENOLAKAN PERUSAHAAN BARU P E R M O H O N A N DIRJEN HUBDAT BUMN/BUMD SWASTA KOPERASI KAJIAN PEMBAHARUAN MASA BERLAKU DISETUJUI ADMINISTRATIF 1. Izin Usaha Angkutan 2. Surat Pernyataan Kesanggupan 3. FC STNK & STUK 4. Pool/Bengkel 5. SK Kondisi Usaha 6. SK Komitmen Usaha PERUBAHAN IZIN 14 Hari Kerja GUBERNUR PENAMBAHAN SYARAT BELUM LENGKAP SYARAT LENGKAP PENGURANGAN TEKNIS 1. Trayek masih Memungkinkan 2. Prioritas pada Perusahaan dengan Kondite Baik PERUBAHAN TRY SURAT IZIN TRAYEK PERSETUJUAN (PERTIMBANGAN) RUBAH JAM 1.SK Izin Trayek 2.SK Pelaksanaan 3.Lampiran SK 4.KPS 5.Surat Pernyataan BUPATI/ WALIKOTA GANTI KEND TAMBAHAN 1. Melengkapi Persyaratan 2. Berlaku 6 Bulan Kerjasama dengan Pengelola atau Otorita untuk Pemadu Moda PENGALIHAN POLISI & IKLAN TANPA BIAYA KPS HILANG 13 13 REKOMENDASI PEMOHON JAWABAN PROSES PERMOHONAN

  14. BAGAN ALIR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TDK DLM TRAYEK (PARIWISATA) Disp 0 hr DISPOSISI DIREKTUR LLAJ STAFF/OPERATOR E-LICENCE PERMOHONAN PARAF KASI Disp 8 hr (3 hr) Disp 2 hr (3 hr) Disp 1 hr (0 hr) Disp 9 hr (1 hr) Disp 3 hr (1 hr) Disp 2 hr (2 hr) PERUSAHAAN ANGKUTAN DISPOSISI KASUBDIT AJ PARAF KASUBDIT AJ PENYUSUNAN TELAAHAN & PENCETAKAN DOKUMEN IZIN Disp 3 hr (1 hr) Disp 10 hr (1 hr) Disp 4 hr (1 hr) DISPOSISI KASI AB TANDATANGAN DIREKTUR LLAJ Disp 4 hr (1 hr) Disp 13 hr (3 hr) DISETUJUI Disp 7 hr (3 hr) PENELITIAN PERSYARATAN PENOMORAN DOKUMEN IZIN Disp 14 hr (1 hr) Disp 5 hr (1 hr) PENOLAKAN Disp 8 hr (1 hr) PENYUSUNAN TELAAHAN & PENCETAKAN DOKUMEN IZIN PENYERAHAN DOKUMEN IZIN 14

  15. PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK (PARIWISATA) 14 Hari Kerja DITOLAK SURAT PENOLAKAN PERUSAHAAN BARU P E R M O H O N A N DIRJEN HUBDAT KAJIAN PEMBAHARUAN MASA BERLAKU BUMN/BUMD SWASTA KOPERASI DISETUJUI ADMINISTRATIF 1. Izin Usaha Angkutan 2. Surat Pernyataan Kesanggupan 3. FC STNK & STUK 4. Pool/Bengkel 5. SK Kondisi Usaha 6. SK Komitmen Usaha PERUBAHAN IZIN 14 Hari Kerja GUBERNUR PENAMBAHAN SYARAT BELUM LENGKAP PERSYARATAN LENGKAP TEKNIS PENGALIHAN 1. Wilayah masih Memungkinkan 2. Prioritas pada Perusahaan dengan Kondite Baik SURAT IZIN OPERASI BUPATI/ WALIKOTA PERSETUJUAN (PERTIMBANGAN) 1. SK Izin Operasi 2. SK Pelaksanaan 3. Lampiran SK 4. KPS 5. Surat Pernyataan GANTI KEND 1. Melengkapi Persyaratan 2. Berlaku 6 Bulan POLISI & IKLAN KPS HILANG 15 15 PROSES PERMOHONAN PEMOHON JAWABAN REKOMENDASI

  16. PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK (Taksi Bandara Soekarno Hatta) 14 Hari Kerja DITOLAK SURAT PENOLAKAN PERUSAHAAN BARU P E R M O H O N A N DIRJ EN HUBDAT BUMN/BUMD SWASTA KOPERASI KAJ IAN PEMBAHARUAN MASA BERLAKU ADMINISTRATIF DISETUJUI 1. Izin Usaha Angkutan 2. Surat Kesanggupan 3. FC STNK & STUK 4. Pool/Bengkel 5. SK Kondisi Usaha 6. SK Komitmen Usaha Pernyataan 14 Hari Kerja PERUBAHAN IZIN GUBERNUR PENAMBAHAN SYARAT TIDAK LENGKAP PERSYARATAN LENGKAP TEKNIS 1. Rapat penetapan quota dg Ditjen Hubud, AD. Bandara dan AP II 2. Prioritas Perusahaan dengan Kondite Baik 3. Umur mak 3 thn TAMBAHAN Teknis PENGALIHAN SURAT PERSETUJUAN 1. Persetujuan Izin Operasi 2. Melengkapi Persyaratan 3. Berlaku 6 Bulan IZIN BUPATI/ WALIKOTA OPERAS I 3. Lampiran SK 4. KPS 5. Surat Pernyataan 1. SK Izin Operasi 2. SK Pelaksanaan pada GANTI KEND kendaraan POLISI & IKLAN KPS HILANG Kerjasama dengan Pengelola 16 PROSES PERMOHONAN PEMOHON J AWABAN REKOMENDASI 16

  17. BAGAN ALIR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS Disp 1 hr (0 hr) PENYUSUNAN TELAAHAN & PENCETAKAN DOKUMEN IZIN PENERIMAAN & VERIFIKASI AWAL PERMOHONAN PERMOHONAN PARAF KASI PERUSAHAAN ANGKUTAN DISPOSISI DIREKTUR LLAJ PARAF KASUBDIT AJ DISETUJUI DISPOSISI KASUBDIT AJ TANDATANGAN DIREKTUR LLAJ PENOLAKAN DISPOSISI KASI AB BERKAS TIDAK LENGKAP PENOMORAN DOKUMEN IZIN PENELITIAN PERSYARATAN PENYERAHAN DOKUMEN IZIN PENYUSUNAN TELAAHAN & PENCETAKAN DOKUMEN IZIN 17

  18. PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS PERUSAHAAN BARU ANALISA DAN EVALUASI TELAAH STAF & CETAK DOKUMEN IZIN PERMOHONAN PEMBAHARUAN MASA BERLAKU (PERPANJ ANGAN) DIRJ EN PERHUBUNGAN DARAT (DIREKTUR LLAJ ) BUMN/BUMD/ BADAN HUKUM PENERIMAAN & VERIFIKASI AWAL PERUBAHAN IZIN PERSETUJ UAN CHECK LIST PERSYARATAN : PENAMBAHAN KASI AB 1.Surat Permohonan 2.Rekomendasi Instansi Terkait * 3.Akte Pendirian Perusahaan 4.Fotokopi STNK & Buku Uji Kendaraan 5.Foto Kendaraan (semua sisi) 6.Surat Keterangan ttg nama, jenis dan jumlah barang berbahaya yang akan diangkut (MSDS / Material Safety Data Sheet) 7.Prosedur penanggulangan keadaan darurat (Emergency Response) 8.Identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan 9.Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus KPS Hilang) PENGURANGAN KASUBDIT AJ PERUBAHAN SURAT IZIN HILANG PENANDATANGAN IZIN OLEH DIREKTUR LLAJ PENOMORAN & ARSIP *Rekomendasi Instansi Terkait : a. Barang Berbahaya dan Limbah Barang Berbahaya dari Kementerian Lingkungan Hidup. b. Minyak dan Gas (BBM,BBG,CNG, LGV dll.) dari Kementerian ESDM. PERSYARATAN TIDAK LENGKAP 18 PENYERAHAN DOKUMEN IZIN PERSYARATAN TIDAK SESUAI SURAT PENOLAKAN

  19. BAGAN ALIR PROSES SURAT PERSETUJUAN ANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) 14 Hari Kerja DITOLAK SURAT PENOLAKAN DIRJEN HUBDAT PERUSAHAAN BARU P E R M O H O N A N PERSYARATAN TIDAK LENGKAP KAJIAN BUMN/BUMD SWASTA KOPERASI PERORANGAN PEMBAHARUAN MASA BERLAKU ADMINISTRATIF DISETUJUI 1. Srt Ket ttg jenis & jml brng yg iangkut 2. Rekomendasi pengangkutan B3 dr Instansi yg berwenang 3. Ket ttg tempat pemuatan, pemberhentian, pembongkaran & lintasan, yg dilalui, 4. Daftar, foto, STNK & Buku Uji kendaraan yg digunakan untuk mengangkut 5. Waktu & jadwal pengangkutan 6. Izin usaha angkutan bagi kendaraan umum 7. Prosedur penanggulangan keadaan darurat yg diterapkan oleh perusahaan PERSYARATAN LENGKAP PERUBAHAN STATUS 14 Hari Kerja SURAT PERSETUJUAN PENGANGKUTAN B3 KLH PENAMBAHAN BPOM DITJEN MIGAS PENGALIHAN BATAN GANTI KEND POLISI & IKLAN SP HILANG PEMOHON JAWABAN REKOMENDASI PROSES PERMOHONAN

  20. PENGUJIAN KENDARAANBERMOTOR UJI TIPE UJI BERKALA OLEH UP UJI TIPE PEMERINTAH OLEH UP BERKL PEMERINTAH KAB/KOTA MOBIL PNP UMUM MOBIL BUS OLEH UP ATPM DGN IZIN PEMERINTAH KEND. YG DIIMPOR MOBIL BARANG KEND. YG DIBUAT/ DIRAKIT KERETA TEMP/ GANDENGAN UP PENGUJIAN SWASTA DGN IZIN PEMERINTAH KEND. YG DIMODIFIKASI UU NO 22 TAHUN 2009

  21. STRUKTUR UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR SESUAI KEPMENHUB NO. KM 9 TAHUN 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor UJ I TI PE UJ I TIPE FISIK KENDARAAN BERMOTOR PENELITIAN RANCANG BANGUN DAN REKAY ASA KB : K B yang dimodifikasi selain perubahan sumbu atau modifikasi jarak sumbu -Rumah2 ( karoseri) , - bak muatan, - kereta gandengan, - kereta tempelan, - K B yang dimodifikasi perubahan sumbu atau modifikasi jarak sumbu - K B yang dibuat/ dirakit dalam negeri < < 10 unit UJ I TIPE LANDASAN ( CHASSIS ENGINE) UJ I TIPE LENGKAP ≤ ≤10 > 10 PROSEDUR SERTIFIKASI TIPE KENDARAAN BERMOTOR PROSEDUR PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR Pilihan 21

  22. PROSEDUR SERTIFIKASI TIPE KENDARAAN BERMOTOR PERMOHONAN UJI TIPE : ATPM DAN IU Keterangan : Ditjen Hubdat : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat BPLJSKB : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor BTMP : Balai Termodinamika, Mesin, dan Propulsi ATPM : Agen Tunggal Pemegang Merek IU : Importir Umum Principle : Pabrik Asal Kendaraan Bermotor Ya PERBAIKI ITEM TIDAK LULUS UJI ULANG Tidak DOKUMEN PENGAJUAN KE DITJEN HUBDAT (SPEK. TEKNIS, TPT, FOTO) LENGKAPI BERKAS DOKUMEN UJI ULANG SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR Tidak BERKAS LENGKAP Ya SURAT PENGANTAR UJI TERLAMPIR BIAYA UJI TIPE SERTIFIKAT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR Ya PEMBAYARAN BIAYA UJI Tidak LULUS PROSES UJI TIPE DI BPLJSKB DAN BTMP/PRINCIPLE *) RESUME HASIL UJI TIPE DARI BPLJSKB DAN BTMP/PRINCIPLE *) DITJEN HUBDAT Catatan : *) = sampai dengan tersedianya fasilitas uji tipe di BPLJSKB 22

  23. PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT UJI TIPE PEMOHON DIRJEN HUBDAT PERSYARATAN (TIDAK LENGKAP) LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR PERIKSA BERKAS (LENGKAP) TIDAK LULUS UJI ULANG/PERBAIKI ITEM TIDAK LULUS PENERBITAN SURAT IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR SURAT PENGANTAR UJI TIPE BUKTI PEMBAYARAN UJI TIPE SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE* PER SERI KB DENGAN TIPE YANG SAMA UJI TIPE BPLJSKB RESUME HASIL UJI SERTIFIKAT UJI TIPE LULUS * Sertifikat Registrasi Uji Tipe diberikan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) dengan menunjukkan dan/atau melampirkan fotokopi Sertifikat Uji Tipe yang telah dikeluarkan

  24. PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT UJI TIPE 14 15 DIRJEN HUBDAT SERTIFIKAT UJI TIPE 13 SURAT 10 PERMOHONAN + BERKAS KANTOR PUSAT KEMENHUB DIR. LLLAJ & KASUBDIT SAJ 1 KA BALAI PLJSKB 2 11 12 PEMOHON 8 9 4 5 3 PENGANTAR UJI + BIAYA UJI STAF SAJ 6 7 ATM/BANK PENGUJIAN KEND PEMOHON + KEND UJI + BUKTI BAYAR

  25. PROSEDUR PENERBITAN PENGESAHAN PENELITIAN RANCANG BANGUN & REKAYASA PEMOHON/PERUSAHAAN KAROSERI DOKUMEN PERSYARATAN PERSYARATAN TIDAK LENGKAP TIDAK LULUS/REVISI PENGAJUAN DIRJEN HUBDAT PROSES PENELITIAN RANCANG BANGUN SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE* PENGESAHAN RANCANG BANGUN LULUS * Sertifikat Registrasi Uji Tipe diberikan oleh Dishub Provinsi setelah diperiksa kesesuaian kendaraan dengan spesifikasi teknis pengesahan rancang bangun

  26. PROS EDUR PENGES AHAN RANCANG BANGUN DAN REK AYAS A K ENDARAAN BERMOTOR PEMOHON : - ATPM - PERSH. KAROSERI Dokumen Pengajuan :  Surat Permohonan  Spesifikasi Teknis K.B  Sertifikat Uji Tipe Landasan  SIUP, NPWP, Akte Notaris  Surat Penetapan Karoseri KB dari Propinsi  Gambar Rancang Bangun  Rekomendasi ATPM/Principal untuk modifikasi perubahan wheel base atau perpanjangan chassis. PERBAIKAN GAMBAR RANCANG BANGUN DOKUMEN PENGAJUAN KE DITJEN HUBDAT (SPEK. TEKNIS, GAMBAR TEKNIK) PENELITIAN DAN PENILAIAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR Tidak Keterangan :  Ditjen Hubdat = Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  ATPM = Agen Tunggal Pemegang Merek LULUS ? Ya PENGES AHAN RANCANG BANGUN DAN REK AYAS A K ENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN / LLAJ PROPINSI PENELITIAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN FISIK UNTUK SETIAP UNIT PRODUKSI KAROSERI K.B S ERT IFIK AT REGIS T RAS I UJ I T IPE (S RUT ) K ENDARAAN BERMOTOR PERBAIKAN FISIK K.B SAMPAI SESUAI Tidak Ya SESUAI ? 26

  27. PROSEDUR PENERBITAN PENGESAHAN PENELITIAN RANCANG BANGUN & REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR & SRUT DI PROVINSI 5 6 DIRJEN HUBDAT SK PENESAHAN RANCANG BANGUN & REKAYASA 4 SURAT PERMOHONAN + BERKAS KANTOR PUSAT KEMENHUB DIR. LLLAJ & KASUBDIT SAJ 1 2 3 PEMOHON SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE 7 STAF SAJ 10 PEMOHON + SK RANC BANGUN + KENDARAAN BERITA ACARA PENELITIAN & PENILAIAN FISIK KENDARAAN 9 8 DISHUB PROV

  28. Electronic License for Type Approval PEMOHON SAJ BPLJSKB Data Dokumen kelengkapan uji tipe dan bukti pendaftaran via web permohonan uji tipe kendaraan Mulai Daftar permintaan account baru Kendaraan siap untuk pengujian? Validasi Account baru Sudah memiliki account? Belum Ya Pemeriksaan kelengkapan dokumen uji tipe dan bukti pendaftaran via web Ya Penjadwalan pelaksanaan uji tipe Update status permohonan Login Aplikasi Cetak bukti pendaftaran Pendaftaran dan pengisian data surat pengantar uji tipe Update status permohonan Pendaftaran uji tipe kendaraan sesuai jadwal Update status permohonan Tampilkan data permohonan sebelumnya Tidak (uji Ulang) Permohonan uji tipe baru? Penyerahan Surat Pengantar Uji ke pemohon ya Tidak Cek Fisik kendaraan, Pemeriksaan data permohonan (dokumen dan data elektronik), Pelaksanaan Uji Tipe. Pemohon menunggu di ruang tunggu Dokumen kelengkapan uji tipe, bukti pendaftaran via web, bukti pendaftaran di SAJ dan SPU Pengisian formulir data teknis KM9 dan dilengkapi data TPT/ NIK Pengisian data Hasil uji tipe kendaraan Update status permohonan Tidak Konfirmasi kesiapan kendaraan Tampilkan data hasil uji Lulus uji tipe? Verifikasi hasil uji oleh Seksi Sertifikasi, Seksi Pengujian dan Kepala BPLJSKB Update status permohonan Informasi Status permohonan uji Ya Cetak resume hasil uji tipe berserta pengantar surat Cetak bukti pengisian data teknis KM9 Resume Hasl uji di PLJSKB Pengiriman resume hasil uji Selesai Update status permohonan

  29. ITEM UJI & BIAYA UJI PP PNBP NO 6 TH 2009 Mobil CBU (Bensin) Mobil CBU (Solar) Landasan (Solar) Landasan (Bensin) Sepeda Motor Karoseri (solar) Kereta Tempelan/Gandengan Item Uji Item uji √ √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ √ 12 item Biaya Item uji √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ √ √ 12 item Biaya Item uji √ √ √ √ √ √ × √ × √ √ √ √ 11 item Biaya Item uji √ √ √ √ √ √ × √ √ × × √ √ 10 item Rp5.584.000 Biaya Item uji √ × √ √ √ √ √ √ √ × √ × × 9 item Biaya Item uji √ √ √ √ √ √ √ √ × √ × √ √ Biaya Item uji √ √ × × × √ √ √ × × × √ × 6 item Biaya Uji rem utama Uji rem parkir Uji lampu utama Uji speedometer Uji klakson Uji berat kend uji dimensi uji konstruksi uji CO-HC Uji gas buang uji emisi euro 2 Uji radius putar Uji side slip Total Rp442.000 Rp0 Rp380.000 Rp370.000 Rp280.000 Rp210.000 Rp340.000 Rp220.000 Rp370.000 Rp0 Rp1.200.000 Rp0 Rp0 Rp3.812.000 11 item Rp6.156.000 Rp976.000 Rp976.000 Rp976.000 Rp976.000 Rp976.000 Rp976.000 Rp510.000 Rp932.000 Rp423.000 Rp432.000 Rp328.000 Rp923.000 Rp645.000 Rp0 Rp6.584.000 Rp233.000 Rp510.000 Rp12.496.000 Rp510.000 Rp932.000 Rp423.000 Rp432.000 Rp328.000 Rp923.000 Rp0 Rp889.000 Rp6.584.000 Rp233.000 Rp510.000 Rp12.740.000 Rp510.000 Rp932.000 Rp423.000 Rp432.000 Rp0 Rp923.000 Rp0 Rp889.000 Rp6.584.000 Rp233.000 Rp510.000 Rp12.412.000 Rp510.000 Rp932.000 Rp423.000 Rp432.000 Rp0 Rp923.000 Rp645.000 Rp0 Rp0 Rp233.000 Rp510.000 Rp510.000 Rp932.000 Rp423.000 Rp432.000 Rp328.000 Rp923.000 Rp0 Rp889.000 Rp0 Rp233.000 Rp510.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp432.000 Rp328.000 Rp923.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp233.000 Rp0 Rp2.892.000 SUT LANDASAN SUT LENGKAP SUT TRAILER SUT SEPEDA MOTOR SUT LANDASAN SUT KAROSERI SUT LENGKAP

  30. BENTUK-BENTUK PERIZINAN 30

  31. sekian… TERIMA KASIH Website : www.hubdat.web.id e-mail : hubdat@hubdat.web.id www.dephub.go.id

More Related