1 / 57

ADR LINGKUNGAN HAK GUGAT

ADR LINGKUNGAN HAK GUGAT. Wiwiek Awiati, Harsanto Nursadi, Andri Wibisana. SISTEMATIKA PEMBAHASAN. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) SECARA UMUM ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM SENGKETA LIGKUNGAN HAK GUGAT. I. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTON SECARA UMUM. Costs, benefits ($).

zeheb
Download Presentation

ADR LINGKUNGAN HAK GUGAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ADR LINGKUNGANHAK GUGAT Wiwiek Awiati, Harsanto Nursadi, Andri Wibisana

  2. SISTEMATIKA PEMBAHASAN • ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) SECARA UMUM • ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM SENGKETA LIGKUNGAN • HAK GUGAT

  3. I. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTON SECARA UMUM

  4. Costs, benefits ($) Marginal social (damage) cost (MSC) of farmer Marginal net private benefit (MB) of cattle-raiser X O Qs Output Qp TeoremaCoase: Teoretisasi Keuntungan Cattle raiser: a + b + c • Coase: Kerugian Farmer: b + c + d • Farmer memperoleh Ganti atas kerugianapa yang akan dilakukan cattle-raiser/farmer? Farmer tidak memperoleh Ganti atas kerugian apa yang akan dilakukan cattle-raiser/farmer? d a c b

  5. Teorema Coase: when parties can bargain and settle their disagreements by cooperation, their behaviour will be efficient regardless of the underlying rule of law • Kritik

  6. BENTUK-BENTUK PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA • MELALUI PENGADILAN (IN COURT) • DI LUAR PENGADILAN (OUT COURT) A. PRIMARY: 1. AJUDIKASI : ARBITRASI 2. NON AJUDIKASI: a. NEGOSIASI b. MEDIASI B. HYBRID: 1. MINI TRIAL 2. MED-ARB 3. OMBUDSMAN

  7. LATAR BELAKANG DIKEMBANGKANNYA ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) • KETIDAKPUASAN TERHADAP PROSES PENGADILAN YANG MEMAKAN WAKTU YANG RELATIF LAMA, MAHAL DAN SULIT • PENYELESAIAN SENGKETAMELALUI PENGADILAN MENIMBULKAN PERASAAN BERMUSUHAN DI ANTARA PARA PIHAK

  8. LATAR BELAKANG DIKEMBANGKANNYA ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) • ADANYA BUDAYA MUSYAWARAH YANG TELAH DIKENAL DALAM BERBAGAI MASYARAKAT • PENYELESAIAN BERSIFAT WIN-WIN SOLUTION • MEMPERHATIKAN ASPEK SUBSTANTIF, PROSEDURAL DAN PSIKOLOGIS

  9. BATASAN/PENGERTIAN PENYELESAIAN SENGKETA YANG DILAKUKAN MELALUI PERUNDINGAN DIBANTU OLEH PIHAK KETIGA YANG NETRAL DAN TIDAK MEMPUNYAI WEWENANG UNTUK MEMUTUS PENYELESAIAN SENGKETA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA YANG MEMPUNYAI WEWENANG UNTUK MEMUTUS PENYELESAIAN SENGKETA YANG DILAKUKAN OLEH PARA PIHAK MELALUI PERUNDINGAN TANPA DIBANTU OLE PIHAK KETIGA

  10. TIPOLOGI MEDIATOR • MEDIATOR JARINGAN SOSIAL (SOCIAL NETWORK MEDIATIOR) • MEDIATOR OTORITATIF (AUTHORITATIVE MEDIATOR) • MEDIATOR MANDIRI (INDEPENDENT MEDIATOR)

  11. MEDIATOR JARINGAN SOSIAL * Dipilih karena dikenal oleh para pihak * Berasal dari lingkungan para pihak * Tokoh yang dipercaya dapat membantu menyelesaikan sengketa

  12. MEDIATOR OTORITATIF * Berasaldarikalangan yang berpengaruh, ataumempunyaikedudukan yang kuat * Tidakmempunyaihubungandenganparapihak * Memilikikapasitasuntukmengarahkan hasilperundingan

  13. MEDIATOR MANDIRI * Dipilih karena profesinya * Tidak mempunyai hubungan dengan para pihak * Tidak mempunyai wewenang untuk memutus

  14. Prasyarat negosiasi yang efektif • Para pihak bersedia berunding secara sukarela (willingness) • Para pihak siap bernegosiasi (preparedness) • Para pihak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan (authoritative) • Para pihak relatif mempunyai kekuatan yang seimbang (relative equal bargaining power) • Para pihak mempunyai kemauan untuk menyelesaikan masalah

  15. II. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION SENGKETA LINGKUNGAN

  16. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASAL 30 UU No. 23/1997 • DAPAT DITEMPUH MELALUI PENGADILAN ATAU DI LUAR PENGADILAN BERDASARKAN PILIHAN SUKARELA PARA PIHAK • PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN TIDAK BERLAKU TERHADAP TINDAK PIDANALINGKUNGAN

  17. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN PASAL 31 - PASAL 33 UU NO. 23 TAHUN 1997

  18. PASAL 31 PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN DILAKUKAN SECARA SUKARELA MELALUIPERUNDINGAN OLEH PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

  19. TUJUAN UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN TENTANG BENTUK DAN BESARNYA GANTI KERUGIAN DAN / ATAU TINDAKAN TERTENTU YANG AKAN MENJAMIN TIDAK TERULANGNYADAMPAK NEGATIF TERHADAP LINGKUNGAN

  20. PASAL 32 PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DILUAR PENGADILAN DAPAT MENGGUNAKAN JASA PIHAK KETIGA: A. PIHAK KETIGA YANG NETRAL YANG TIDAK MEMILIKI KEWENGAN MENGAMBIL KEPUTUSAN ( MEDIATOR) B. PIHAK KETIGA NETRAL YANG MEMILIKIKEWENANGAN MENGAMBIL KEPUTUSAN (ARBITER)

  21. PASAL 33 1) PEMERINTAH DAN/ATAU MASYARAKAT DAPAT MEMBENTUK LEMBAGA PENYEDIA JASA PE NYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN 2) KETENTUAN MENGENAI LEMBAGA PENYEDIA JASA INI DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH

  22. PASAL 33 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN(PP NO. 54 TAHUN 2000)

  23. UU No. 32 tahun 2009 • Pasal 84 • Penyelesaian sengketa lingkungan hidupdapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. • Penjelasan: Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. • Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh parapihak yang bersengketa. • Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaiansengketa di luar pengadilan yang dipilihdinyatakan tidak berhasil oleh salah satuatau para pihak yang bersengketa. • Penjelasan: Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegahterjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketalingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

  24. Pasal 85 • Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapaikesepakatan mengenai: • bentuk dan besarnya ganti rugi; • tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; • tindakan tertentu untuk menjamin tidakakan terulangnya pencemaran dan/atauperusakan; dan/atau • tindakan untuk mencegah timbulnyadampak negatif terhadap lingkunganhidup. • Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidakberlaku terhadap tindak pidana lingkunganhidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. • Dalam penyelesaian sengketa lingkunganhidup di luar pengadilan dapat digunakanjasa mediator dan/atau arbiter untukmembantu menyelesaikan sengketalingkungan hidup.

  25. Pasal 86 • Masyarakat dapat membentuk lembagapenyedia jasa penyelesaian sengketalingkungan hidup yang bersifat bebas dantidak berpihak. • Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi* pembentukan lembagapenyedia jasa penyelesaian sengketalingkungan hidup yang bersifat bebas dantidak berpihak. • Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketalingkungan hidup diatur dengan PeraturanPemerintah. *Bandingkandengan UU No. 23/1997, PP No. 54/2000

  26. LEMBAGA PENYEDIA JASA YANG DIBENTUK MASYARAKAT • DIBENTUK DENGAN AKTA NOTARIS • BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH WAJIB MEMBERITAHU INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

  27. LEMBAGA PENYEDIA JASA YANG DIBENTUK PEMERINTAH • DI PUSAT DITETAPKAN DAN DIANGKAT OLEH MENTERI DAN BERKEDUDUKAN DI INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN • DI DAERAH DITETAPKAN DAN DIANGKAT OLEH GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA DAN BERKEDUDUKAN DI INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

  28. PENGERTIAN • LEMBAGA PENYEDIA JASA BERSIFAT BEBAS DAN TIDAK BERPIHAK • MENYEDIAKAN PIHAK KE 3 NETRAL MELALUI ARBITER MAUPUN MEDIATOR • PENYELESAIAN SENGKETA DILAKUKAN SECARA SUKARELA

  29. HAL-HAL POKOK YANG DIATUR DALAM PP NO. 54 TAHUN 2000 • PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN BERSIFAT SUKARELA • PARA PIHAK BEBASMENENTUKAN LEMBAGA PENYEDIA JASA YANG MEMBANTU PENYELESAIAN SENGKETA

  30. HAL-HAL POKOK YANG DIATUR DALAM PP NO. 54 TAHUN 2000 • LEMBAGA PENYEDIA JASA DAPAT DIBENTUK OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU MASYARAKAT • LEMBAGA PENYEDIA JASA DIBANTU OLEH SEKRETARIAT DAN MENYEDIAKAN DAFTAR PANGGIL

  31. HAL-HAL POKOK YANG DIATUR DALAM PP NO. 54 TAHUN 2000 • PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITER TUNDUK PADA KETENTUAN ARBITRASE • ARBITER DAN MEDIATOR TERIKAT PADA KODE ETIK PROFESI • BIAYA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITER TUNDUK PADA KETENTUAN ARBITRASE

  32. BIAYA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIATOR DIBEBANKAN ATAS KESEDIAAN SALAH SATU PIHAK, ATAU PARA PIHAK ATAU SUMBER DANA LAIN YANG TIDAK BERSIFAT MENGIKAT • BIAYA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA PENYEDIA JASA YANG DIBENTUK OLEH PEMERINTAH DAPAT DIBEBANKAN KEPADA PEMERINTAH

  33. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengekata Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan • Dibentuk di setiap bapedal atau lembaga pengelola lingkungan hidup di daerah. • Lembaga dibentuk oleh pemerintah pusat dan/atau daerah atau oleh masyarakat. • Mediator/arbiter dipilih oleh para pihak dari daftar yang diberikan. • Biaya ditanggung oleh para pihak atau pihak ketiga yang bersedia menjadi penyandang dana. • Mediasi oleh lembaga penyedia jasa milik pemerintah dilaksanakan dengan biaya murah atau pro bono. • Lembar asli atau salinan kesepakatan hasil mediasi diserahkan dan didaftarkan pada panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak ditandatangani.

  34. MekanismePenyelesaianSengketa (ps.17-24) Para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa mengajukan permohonan bantuan untuk penyelesaian sengketakepada lembaga penyedia jasa, dengan tembusan disampaikan kepada KLH/Bapedalda ▼ Dalam waktu 30 hari, KLH/Bapedalda wajib melakukan verifikasi tentang kebenaran fakta-fakta yang diajukan ▼ Hasil verifikasi dilaporkan oleh KLH/Bapedalda ke lembaga penyedia jasa (menurut pasal 6(1) KepMenLH No. 78/2003, paling lambat 14 hari setelah verifikasi) ▼ Dalam waktu tidak lebih dari 14 hari sejak menerima hasil verifikasi, lembaga penyedia jasa wajib mengundang para pihak yang bersengketa. ▼ Penyelesaian sengketa melalui mediator atau pihak ketiga lainnya tunduk pada kesepakatan yang dibuat para pihak yang bersengketa dengan melibatkan mediator atau pihak ketiga lainnya ▼

  35. Kesepakatan yang dicapai melalui proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediator atau pihak ketiga lainnya wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis di atas kertas bermeterai yang memuat antara lain: • nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; • nama lengkap dan tempat tinggal mediator atau pihak ketigalainnya; • uraian singkat sengketa; • pendirian para pihak; • pertimbangan dan kesimpulan mediator atau pihak ketiga lainnya; • isi kesepakatan: • bentuk dan besarnya ganti kerugian; dan/atau • melakukan tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pembiayaan atas tindakan tertentu ini dibebankan kepada pelaku pencemaran • batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan; • tempat pelaksanaan isi kesepakatan; • pihak yang melaksanakan isi kesepakatan. ▼

  36. Kesepakatan ditandatangani oleh para pihak dan mediator atau pihak ketiga lainnya. ▼ Dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penandatanganan kesepakatan, lembar asli atau salinan otentik kesepakatan diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan/pendaftaran ini dapat dilakukan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya atau salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa

  37. Biaya • Penyedia jasanya Pemerintah: • Kesepakatan para pihak • Sumber lain yang tidak mengikat • Dibebankan kepada pemerintah • Penyedia jasanya masyarakat (swasta): • Kesepakatan para pihak • Sumber lain yang tidak mengikat

  38. ADR pada UU 4/82; 23/97; 32/09 Bersifat Wajib Bersifat sukarela Bersifat sukarela Dilakukan oleh Arbiter atau Mediator Dilakukan oleh Tim/Tri Partit (Penderita/korban; Pencemar; Pemerintah) Dapat menggunakan jasa Arbiter atau Mediator Pasal 20 ayat (2) Pasal 31-33 Pasal 85-86

  39. III. HAK GUGAT • Pada tahun 2003, Gunung Mandalawangi mengalami longsor parah yang kemudian menghancurkan area pemukiman di desa Mandalasari. Akibat longsor tersebut, 20 orang meninggal, 1 orang hilang, dan ratusan rumah serta ratusan hektar sawah serta ladang hancur. Sekitar 2000 jiwa kehilangan tempat tinggalnya. Longsor terjadi karena Gunung Mandalawangi, yang hutannya telah rusak parah, menerima curah hujan yang sangat tinggi. Gunung Mandalawangi sendiri berada di dalam wilayah hutan yang dikuasai oleh PT. Perhutani sebagai pengelola hutan, yang menurut PP no. 53/1999 memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, perlindungan dan pengamanan hutan.

  40. Pertanyaan • Siapa yang berhak menggugat? • Siapa yang bisa dijadikan tergugat? • Apa dasar hukum pertanggungjawaban, dan apa yang harus dibuktikan? 40

  41. A. GugatanPerwakilan (Class Action) • Pasal 37(1) UU No. 23/1997 • Definisi: gugatan oleh sekelompok korban (wakil kelas, class representatives) yang diajukan atas nama sejumlah korban yang jumlahnya besar (anggota kelas, class members) • Syarat: • Jumlah korban haruslah banyak (numerousity) • Antara wakil dan anggota kelas memiliki kesamaan dasar dan fakta hukum (commonality) • Antara wakil dan anggota kelas memiliki tuntutan hukum yang sama (typicality) • Wakil kelas haruslah wakil kelas yang jujur (adequacy of representatives) 41

  42. Pasal 91UUPPLH (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingandirinya sendiri dan/atau untuk kepentinganmasyarakat apabila mengalami kerugianakibat pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup. (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

  43. Class Actions dalam UU No. 18/2008 ttgpengelolaansampah • Pasal 36: Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok. • Penjelasan pasal 36: Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

  44. Mekanisme Class actions (Perma No. 1 tahun 2002) • Wakil kelas tidak perlu memperoleh surat kuasa dari anggota kelas untuk bertindak atas nama mereka • Untuk tampil sebagai penggugat, wakil kelas biasanya kemudian memberikan kuasa kepada pengacara (misalnya lembaga bantuan hukum) • Gugatan harus menyertakan: • Identitas wakil kelas secara jelas dan lengkap • Definisi kelompok secara rinci (tapi tidak perlu menyebutkan nama anggota kelompok satu per satu) • Duduk perkara (posita) kelompok (penggugat) secara rinci • Tuntutan dan model pembagian ganti rugi Kelompok bisa dibagi ke dalam beberapa sub-kelompok, sesuai dengan ganti rugi yang diminta 44

  45. Setelah gugatan masuk, hakim akan memeriksa kriteria untuk menentukan layak-tidaknya gugatan tersebut diajukan secara gugatan perwakilan • Layak-tidaknya gugatan perwakilan diputuskan oleh hakim melalui ketetapan • Apabila dianggap layak, maka hakim akan memerintahkan penggugat untuk membuat model pemberitahuan (pemberitahuan kepada anggota kelas bahwa sedang ada sidang gugatan atas nama mereka) 45

  46. Model pemberitahuan memuat: • Uraian singkat tentang kasus dan kelompok • Tata cara pemberitahuan (di mana dan dengan cara apa) • Tata cara “pernyataan keluar” bagi korban (anggota kelas) yang tidak mau diwakili Tata cara ini meliputi kapan dan bagaimana pernyataan keluar dapat dilakukan • Pemberitahuan dilakukan: • pada waktu gugatan dinyatakan sah • pada waktu pendistribusian ganti rugi  Pemeriksaan pokok perkara 46

  47. Class Actions Wakil Kelompok (Penggugat aktif) 1,2 or 5 KORBAN/ Penderita kerugian Kuasa Hk/Lawyer Anggota Kelompok (Penggugat Pasif) Kesamaan Fakta dan Kesamaan Hukum Surat Kuasa khusus Pengadilan Tdk ada surat kuasa identified unidentified Harus memenuhi syarat Adequacy of Representation (kelayakan wakil) Perkiraan jumlah korban (yg akan dikonfirmasi setelah putusan) Opt Out Setelah Notifikasi oleh pengadilan ICEL 2002

  48. B. HakGugatPemerintah • Pasal 37(2) UU No. 23/1997 • Apabilamasyarakatmenderitakerugian yang “mempengaruhiperikehidupanpokok” mereka • Diaturoleh PP • Pasal 90 UUPPLH • (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerahyang bertanggung jawab di bidanglingkungan hidup berwenang mengajukangugatan ganti rugi dan tindakan tertentuterhadap usaha dan/atau kegiatan yangmenyebabkan pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup yangmengakibatkan kerugian lingkunganhidup.

  49. Penjelasanpasal 90(1) UUPPLH: Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup”adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hakmilik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan danpenanggulanganpencemaran dan/ataukerusakansertapemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidakakan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadaplingkungan hidup.

  50. C. HakGugat LSM • Pasal 38 UU No. 23/1997 • Mengapa? Untuk mewakili lingkungan karena selama ini kepentingan lingkungan tidak ada yang mewakili LSM sebagai penjaga kepentingan lingkungan hidup • Syarat: • LSM berbentuk badan hukum atau yayasan • Dalam AD/ART-nya tercantum bahwa tujuan dari LSM tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan • LSM telah melakukan kegiatan sesuai AD/ART-nya

More Related