100 likes | 253 Views
ADR VI. Sabtu , 07 Mei 2011. UU No. 30 Th 1999 Ttg Arbitrase d an APS. Pasal 1 angka 10
E N D
ADR VI Sabtu, 07 Mei 2011
UU No. 30 Th 1999 Ttg Arbitrase dan APS • Pasal1 angka 10 “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”
A. KONSULTASI Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien”, dengan pihak lain yang merupakan “konsultan”, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. • Tidak ada suatu keharusan bgklien mengikuti pendapat yg disampaikan konsultan; • Konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum) sptdiminta kliennya; • Selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak; • Meski demikian, adakalanya pihak konsultan jg diberikan kesempatan utk merumuskan bentuk2 penyelesaian sengketa yg dikehendaki para pihak yg bersengketa.
B. NEGOSIASI Cara penyelesaian sengketaygdilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung pada saat negosiasi dilaksanakan tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. • Para pihak yang bersengketa yang secara langsung melakukan perundingan atau tawar-menawar, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama; • Pada umumnya kesepakatan bersama tersebut dituangkan secara tertulis.
C. MEDIASI Proses perundingan yang melibatkan pihak ketiganetral (mediator) tetapi tidak punya wewenang untuk memutus dengan tujuan untuk menghasilkan kesepakatan penyelesaian sengketa. • Dilakukanscrterstrukturdansistematis; • Dilakukanolehparaphkscrlangsungdanpenyelesainnyadikontrololehmrksendiri; • Adanyabataswaktutertentuygdisepakati; • Mediator hanyabertindaksbgwasit.
D. KONSILIASI Upayaygdilakukanolehpihakketigaygbersifatnetral, utkberkomunikasi dg phk2 ygbersengketagunamencapaikesepakatanbersama. • Pihakketigaseringkalibertindaksbgphkygmengirimkantawaranpenyelesaian; • Konsiliatorhanyamemfasilitasiterjadinyaproseskomunikasiparaphkutkmencapaisolusisendiri; • Konsiliatorjgbertindaksbgpembawapesandarisatuphkkephk lain jkpesantsbtdkmngkndisampaikanlangsungatautdkbersediabertemuscrlangsung.
UU No. 30 Th 1999 Ttg Arbitrase dan APS • Pasal 6 Ayat (3) : “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator”. E. PENILAIAN AHLI PenilaianAhlidapatdiartikansbgpendapathukum/legal opinion ataspermintaanparapihakygbersengketa.
BadanArbitraseNasional Indonesia (BANI) • Didirikanoleh KADIN tgl 3 Desember 1977; • BerwenangmenyelesaikansengketaperdataantarapengusahaIndatauasing, jgberwenangmemberikanpendapatygmengikat; • Menanganisengketamelaluiarbitrasesbgkelembagaanmaupunscr ad-hoc; • Membutuhkanwaktuantara 3 – 6 bulan. LEMBAGA APS DI INDONESIA
Dibentuktgl 23 Okt 1993 dg yurisdiksipenyelesaiansengketaperdagangan, industri, keuangan, jasa, dll.; • Pendirianyaberakarpadakonsepishlahdlm Islam ygmendukungpenyelesaiansengketascrdamai; • Belakangan, konsepishlahtelahmenyatu dg konseptahkimygberartimjdpenengahsuatusengketa. • Mekanismepenyelesaiansengketadptdilakukan dg institusionaldan ad-hoc; • Penyelesaiansengketamemakanwaktu 3-6 blnsbgmnumumnyaarbitrase. 2. BadanArbitraseMuamalat Indonesia (BAMUI)
Kelahirannya (Feb 1996) mrpknreaksipositifataspertumbuhanekonomiInd; • Mekanismedanprosedurpenanganansengketatdkberbeda dg BANI dan BAMUI; • Rata2 penyelesaiansengketa (mediasi, negosiasi, konsiliasi) diselesaikan paling lama 6 bulan; • Mempunyaistrukturorganisasiutktiapmetode APS ygdipimpinolehaeorangketuabidang. 3. PusatPenyelesaianPerselisihanBisnis Indonesia (P3BI)