Bahan Kuliah

1. Bahan Kuliah Hukum Acara perdata Created by dhoni.yusra@indonusa.ac.id Modified by : HeruSusetyo hsusetyo@ui.ac.id

2. PidanaatauPerdata?

3. PidanaatauPerdata?

4. PidanaatauPerdata?

5. PendahuluanPengertian Hukum Acara Perdata Hukum Acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum dalam hukum acara suatu hunbungan yang mengabdi kepada hukum materiil.

6. Hukum Acara Perdata adalah Hukum Perdata Formil, yaitu kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagimana yang diatur dalam hukum perdata materil (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeriepkartaprawira, hal 1)

7. Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap pihak orang lain di muka pengadilan itu harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata (wirjono Prodjodikoro)

8. Pengertian Hukum Acara Perdata (sambungan) Kaidah hukum yang mengatur cara dan prosedur hukum dalam mengajukan, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan putusan tentang tuntutan hak dan kewajiban tertentu sehingga menjamin tegaknya hukum perdata materiil melalui lembaga peradilan

9. Sifat / Karakteristik Hukum Acara Perdata Dalam Hukum acara perdata, orang yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai Penggugat, sedangkan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa telah melanggar hak penggugat disebut sebagai tergugat. Turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan, mereka harus diikutsertakan

10. Sifat Hukum Acara Perdata Inisiatif ada tidak ada perkara ada pada orang/ beberapa orang yang merasa haknya dilanggar (penggugat/ para penggugat) Berbeda dengan Hukum Acara Pidana yang tidak tergantung ada/ tidak adanya inisiatif Ada Hukum acara pidana yang mirip dengan Hukum acara perdata, yaitu Tindak Pidana Aduan

11. Tahapan Hukum Acara Perdata (menurut Sudikno Mertokusumo) Tahap Pendahuluan : tahap persiapan menuju tahap penentuan dan pelaksanaan, yaitu ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan seperti membuat gugatan,mendaftarkan gugatan, membayar biaya perkara dll. Tahap Penentuan : Tahap pemeriksaan peristiwa, pembuktian dan penjatuhan putusan. Tahap Pelaksanaan : Tahap dilakukannya tindakan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang telah dijatuhkan oleh hakim.

12. Sifat Hukum Acara Perdata Pencabutan gugatan oleh penggugat/ para penggugat tidak dapat dilakukan sesuka hati, Pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila tergugat menyetujui pencabutan gugatan, namun kadangkala persetujuan itu tidak dipenuhi, bahkan malah menggugat balik (rekonpensi)

13. Hukum Acara Perdata Positif Hukum acara perdata nasional hingga saat ini belum diatur dalam undang-undang, sampai saat ini ketentuan yang masih dipakai sebagai rujukan adalah het Herziene Indonesich Reglement (HIR) yang dulu diberlakukan untuk wilayah Jawa-Madura, sedangkan diluar itu berlaku RechtsReglement Buitengewestem (RBg) Sejarah Hukum Acara Perdata/ terbentuknya HIR dapat dibaca pada buku Retnowulan Sutantio

14. Sumber Hukum Acara Perdata (Hukum Positif) Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 6 UU No. 1 Drt Tahun 1951 Tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil HIR, Het Herziene Indonesisch Reglement (Bab IX, 7 Bagian) RBg (Reglemen Buitengewesten, S. 1927 Nomor 227) RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) disebut juga Hukum Acara Perdata untuk Gol. Eropa, namun menurut Prof. Soepomo, sudah tidak berlaku sejak Raad van Justitie dan Residentiegerecht dihapus. RO (Reglement op de Rechterlijke Organisatie in Het Beleid der Justitie in Indonesie) Undang-undang yang telah dikodifikasi (KUHPerdata dan KUHDagang) Undang-undang yang belum dikodifikasi ( UU No. 20 Tahun 1947, tentang acara banding, UU No. 14 Tahun 1970 Jo UU No. 35 Tahun 1999 Jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.dll Yurisprudensi Perjanjian Internasional Doktrin

15. Asas-asas Hukum Acara Perdata Hakim Bersifat Menunggu (iudex no procedat ex officio) diatur dalam Pasal 118 HIR dan 142 RBg, artinya bila tidak tuntutan dari pihak, maka tidak ada hakim (Wo Kein klager ist, ist kein rechter ; nemo judex sine actor) Ada konsekuensi bagi seorang hakim, yaitu harus mengadili semua perkara, karena hakim dianggap tahu semua (ius curia novit)

16. Asas-asas Hukum Acara Perdata (sambungan) Hakim Bersifat Pasif (Lijdelijkeheid van Rechter), artinya hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak saja (secundum allegat iudicare) Perdailan Terbuka untuk umum (Openbaarheid van rechtspraak), konsekuensi yang terjadi apabila asas ini tidak dilaksanakan adalah putusan dapat menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hakim mengadili kedua belah pihak (Horen van beide partijen)

17. Asas-asas Hukum Acara Perdata (sambungan) Pemeriksaan dalam dua tingkat (Onderzoek in twee instanties), hanya PN dan PT judex factie dilaksanakan Pengawasan Putusan Pengadilan melalui Kasasi (Toezicht op de rechtspraak door van cassatie) Mahkamah Agung adalah Puncak Peradilan di Indonesia (Pasal 10 Ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 2 UU No. 4 tahun 2004)

18. Asas-asas Hukum Acara Perdata (sambungan) Putusan Hakim harus disertai alasan (Pasal 23 UU No. 14 tahun 1970 jo Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 184 Ayat 1 , dan 319 HIR) Berperkara dikenakan biaya (Niet-kosteloze rechtspraak) Pasal 4, 5 UU No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004)

19. Asas-asas Hukum Acara Perdata (sambungan) Tidak ada keharusan mewakilkan dalam Beracara Majelis hakim di Persidangan (Pasal 15 UU No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 17 UU NO. 4 Tahun 2004) Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 4 UU No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2004)

20. Asas-asas Hukum Acara Perdata (sambungan) Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pasal 4 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 Hak menguji Materiil UU hanya ada pada MK dan dibawah UU oleh MA (Pasal 11, 12 UU No. 4 Tahun 2004) Asas Obyektifitas, Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004

21. Perihal Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan relatif Kewenangan Mutlak/ absolute compententie menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, berdasarkan macamnya pengadilan yang memberikan kekuasaan untuk mengadili Kewenangan Relatif/ relative compententie mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa Asas yang berlaku dalam kewenangan relatif adalah Actor sequitur forum rei

22. Lingkup Peradilan Macam-Macam Pengadilan Di samping Pengadilan Sipil seperti tersebut diatas lazimnya disebut Pengadilan Umum di Indonesia terdapat pula : Pengadilan Militer yang hanya berwenang untuk mengadili perkara yang terdakwanya berstatus anggota ABRI. Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara perdata yang kedua pihaknya baragama Islam dan menurut hukum yang dikuasai Hukum Islam. Pengadilan Administrasi yang termasuk wewenang Pengadilan Administrasi adalah perkara yang tergugatnya pemerintah dan penggugatnya perorangan pemerintah itu digugat dengan alsan kesalahan dalam menjalankan administrasi.

23. Lingkup Peradilan (sambungan) Susunan Badan-Badan Pengadilan Umum • Di Indonesia kita kenal susunan Pengadilan dalam : • Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana. • Pengadilan Tinggi atau Pengadilan tingkat banding yang juga merupakan Pengadilan tingkat kedua. dinamakan Pengadilan tingkat kedua karena cara pemeriksaannya sama seperti pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tinggi). • Mahkamah Agung yang merupakan Pengadilan tingkat akhir dan bukan Pengadilan tingkat ketiga. Mahkamah Agung memeriksa perkara-perkara yang dimintakan Kasasi, karena tidak puas dengan dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi. Pada tingkat kasasi yang diperiksa adalah penerapan hukumnya saja.

24. Lingkup Peradilan (sambungan) Kewenangan Pengadilan • Mengenai kewenangan mengadili dapat dibagi menjadi dua dalam Kekuasaan Kehakiman, yaitu Kekuasaan Kehakiman atribusi (atributie van rechtsmacht) dan Kekuasaan Kehakiman distribusi (distributie van rechtsmacht), bahwa : • Kekuasaan Kehakiman Atribusi disebut juga kewenangan mutlak atau kompetensi absolute. Kewenangan Mutlak atau Kompetensi absolute adalah kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, misalnya Pengadilan Negeri pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan dan bukan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Agama biasanya kompentensi absolute ini tergantung pada isi gugatan dan nilai daripada gugatan (lihat Pasal 6 UU No. 29 Tahun 1947). • Kekuasaan Kehakiman Distribusi disebut juga kewenangan nisbi atau kompetensi relative . Kewenangan nisbi atau Kompetensi relative adalah bahwa Pengadilan Negeri di tempat tinggal (domisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak. jadi gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggal. apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat tinggalnya yang nyata tidak dikenali, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat sebenarnya. • Dikenali, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat sebenarnya ( Pasal 18 HIR, Pasal 141 Ayat 1 Rbg)

25. Lingkup Peradilan (sambungan) Tempat Kedudukan Pengadilan Tempat kedudukan Pengadilan Negeri pada prinsipnya berada di tiap Kabupaten, namun di luar Pulau Jawa masih terdapat banyak Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lebih dari satu Kabupaten. Kedudukan Pengadilan Negeri ada sebuah Kejaksaan Negeri dan disamping tiap Pengadilan Tinggi ada Kejaksaan Tinggi. Khusus di Ibukota Jakarta ada 5 instansi Pengadilan Negeri yakni di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara demikan pula dengan Kejaksaannya Negerinya.

26. Lingkup Peradilan (sambungan) Susunan Pejabat Pada Suatu Pengadilan Di tiap pengadilan terdapat beberapa hakim. diantaranya menjabat sebagai ketua pengadilan dan wakil ketua. Para hakim bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara di persidangan. disamping itu ada panitera yang bertugas memimpin bagian administrasi atau tata usaha dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera pengganti dan karyawan-karyawan lainnya. tugas dari pada panitera ialah menyelenggarakan administrasi perkara serta mengikuti semua sidang serta musyawarah-musyawarah pengadilan dengan mencatat secara teliti semua hal yang dibicarakan (Pasal 58,59 UU no. 2 Tahun 1986, Pasal 63 RO). ia harus membuat Berita Acara (proses verbal) sidang pemeriksaan dan menandatanganinya bersama-sama dengan ketua sidang (Pasal 186 HIR, Pasal 197 Rbg). karena ia tidak mungkin mengikuti semua sidang-sidang pemeriksaan perkara, maka di dalam praktik, tugas tersebut dilakukan oleh panitera pengganti. Di samping hakim dan panitera masih ada petugas yang dinamakan jurusita (deurwaarder) dan jurusita pengganti (Pasal 38 UU No.21 Tahun 1986). adapun tugas dari pada jurusita dalai melaksanakan perintah dari ketua sidang dan menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, pemberitahuan putusan pengadilan, panggilan-panggilan resmi para Tergugat dan Penggugat dalam perkara perdata dan para saksi, dan juga melakukan penyitaan-penyitaan atas perintah hakim.

27. Cara Mengajukan GugatanPengertian Permohonan dan Gugatan Perbedaan Gugatan dengan Permohonan ada pada ada atau tidak adanya konflik. Tuntutan dalam hal ini adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan lembaga peradilan untuk mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau main hakim sendiri (eigenrichting) Dalam gugatan syarat utama adalah adanya orang/ sekelompok orang yang merasa haknya dilanggar, dan orang yang dirasa melanggar hak tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu Dalam Perkara permohonan tidak ada sengketa, permohonan yang umunya diajukan adalah pengangkatan anak, wali, pengampu

28. Pengajuan Gugatan,Tempat Tinggal, dan domisili Pengajuan gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat (Pasal 118 Ayat 1 HIR) Tempat tinggal adalah tempat dimana seorang menempatkan pusat kediamannya (Pasal 17 KUHPerd) atau dengan kata lain dimana seorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk Domisili/ kediaman adalah tempat seseorang berdiam

29. Pengecualian terhadap Asas Actor Sequitur Forum Rei (berdasarkan Pasal 118 HIR) Gugat dapat diajukan di PN ditempat kediaman tergugat apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui Apabila tergugat lebih dari 2, maka penggugat dapat mengajukan gugatan dapat diajukan disalah satu tempat tinggal tergugat. Apabila tergugat ada 2, dan salah satunya adalah penjamin dari yang berhutang, maka penggugat mengajukan gugatan ke PN di wilayah tempat tinggal tergugat yang berhutang

30. Pengecualian terhadap Asas Actor Sequitur Forum Rei (berdasarkan Pasal 118 HIR) Apabila tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak dikenal, maka guguatan dapat diajukan di tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat. Apabila gugatan mengenai objek benda tetap, maka gugatan diajukan di PN di wilayah benda itu ada/ terletak. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dalam suatu akta, maka gugatan diajukan di tempat yang telah dipilih dalam akta.

31. Pengecualian lain terhadap Asas Actor Sequitur Forum Rei Apabila tergugat tidak cakap, amak gugatan diajukan di PN dimana orang tua, wali, pengampu tinggal. Apabila PNS, maka pengadilan yang berwenang adalah PN di tempat ia bekerja Apabila buruh, maka PN yang berwenang adalah PN tempat tinggal majikan Apabila ini berkenaan dengan masalah kepailitan, maka PN yang berwenang adalah yang memutus pailit. Bila ini tentang penjaminan, maka yang berwenang untuk mengadili adalah PN yang pertama dimana pemeriksaan pertama dilakukan. Bila masalahnya adalah pembatalan perkawinan, maka PN yang berwenang adalah tempat pertama kali perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri atau salah satu tempat istri/ suami. Gugatan perceraian dapat diajukan ke PN di kediaman penggugat

32. Gugat Lisan dan Tertulis Berdasarkan Pasal 118 HIR, gugat diajukan dengan surat permintaan dan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Gugat lisan dapat juga dilakukan, dan berdasarkan Pasal 120 HIR, Ketua PN akan membuat atau menyuruh untuk membuat gugatan tersebut. Berdasarkan yurisprudensi, surat gugat yang bercap jempol harus dilegalisasi Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.

33. Gugat Lisan dan Tertulis Gugatan sebaiknya ditik, tidak perlu memakai Materai (Meski dalam praktek diperlukan, karena bila tidak dilakukan, surat gugatan akan dikembalikan ) Dalam gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkara, dengan kata lain dasar gugatan harus dijelaskan dengan jelas. Bagian ini disebut sebagai fundamentum petendti atau Posita Dalam posita ada dua gugatan, yaitu alasan berdasarkan keadaan dan alasan berdasarkan hukum Dalam gugatan harus dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal yang diinginkan/ diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim

34. Substansi Surat Gugatan • Identitas Para Pihak • Adanya Posita atau Fundamentum Petendi (Didasarkan pada alasan hukum seperti piramida terbalik, Rentetan peristiwa hukum yang terjadi dan atau dialami sampai terjadinya suatu fakta hukum, Fakta hukum yang terjadi dan dialami Penggugat,dan Fakta hukum terjadinya benturan kepentingan) • Adanya Petitum atau Tuntutan , yaitu Permohonan berupa : • Mengabulkan seluruh isi gugatan dan lain sebagainya. • Putusan dilaksanakan terlebih dahulu (uitvooerbaar bij vorrad) • Didasarkan pada Posita

35. Syarat Formal Surat Gugatan yang lazim dalam praktek Tempat dan waktu surat gugatan yang dibuat oleh penggugat atau kuasa hukumnya Harus menyebut identitas para pihak secara lengkap dan jelas Surat Gugatan memakai materai (UU No: 13/1985 (psl.2).PP No: 7/1995 PP No: 24/2000) Surat Gugatan harus ditandatangani Ex Aequa Et Bono

36. Bentuk dan Format Surat Gugatan Bentuk dan format pengetikan surat gugatan tidak ada yang baku, namun selaku kuasa hukum harus dapat menyiapkan surat gugatan dengan memperhatikan bentuk, format, etika dan nilai-nilai keindahan atau kebersihan (tanpa coretan) Surat Gugatan yang baik adalah Surat Gugatan yang dapat menimbulkan opini dan perasaan hakim bahwa penggugat adalah orang yang benar-benar mendambakan keadilan atau keinginan menegakkan keadilan

37. TEKHNIK MENYUSUN GUGATAN • Hal-hal penting yang harus diingat : • Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan • Gugatan dapat diajukan secara lisan (Pasal 118 Ayat 1 HIR, Pasal 142 Ayat 1 Rbg) atau tertulis (Pasal 120 HIR Pasal 144 Ayat 1 Rbg) dan bila perlu dapat minta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri • Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan • Tuntutan hak di dalam gugatan merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan • Identitas Para Pihak

38. TEKHNIK MENYUSUN GUGATAN (Sambungan) • Fundamentum Petendi, terdiri dari dua bagian : • Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden) • Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtsgronden) • Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. • Mengenai uraian yuridis tersebut tidak berarti harus menyebutkan peraturan -peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu. • Mengenai seberapa jauh harus dicantumkannya perincian tentang peristiwa yang dijadikan dasar tuntutan ada beberapa pendapat : • Menurut substantieringstheori, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi harus disebutkan pula kejadian itu kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut misalnya : Penggugat yang menuntut hak miliknya selain menyebutkan bahwa sebagai pemilik ia juga harus menyebutkan asal-usul pemilikan tersebut. • Menurut indvidualiseringstheorie, sudah cukup dengan disebutkannya kejadian-kejadiannya yang dicantumkan dalam gugatan yang sudah dapat menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut tidak perlu dijelaskan, karena hal tersebut tidak perlu dikemukakan dalam sidang yang akan datang pada acara pembuktian

39. TEKHNIK MENYUSUN GUGATAN (Sambungan) • Petitum atau Tuntutan, apa yang diminta atau diharapkan Penggugat agar diputuskan oleh hakim. jadi tuntutan itu akan terjawab didalam amar atau dictum putusan. oleh karenanya petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas (ps 8 Rv). • Tuntutan yang jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. demikian pula gugatan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan satu sama lain atau disebut obscuur libel (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Sebuah tuntutan dapat dibagi 3 (tiga) ialah : • Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara • Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara • Tuntutan subsideir atau pengganti

40. TEKHNIK MENYUSUN GUGATAN (Sambungan) • Biasanya sebagai tuntutan tambahan berwujud : • Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara. • Tuntutan “uitvoebaar bij voorraad” yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. di dalam praktik permohonan uitvoebaar bij voorraad sering dikabulkan. namun demikian Mahkamah Agung menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah memberi putusan uitvoerbaar bij voorraad (Intruksi MA tanggal 13 Februari 1958). • Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratair) apabila tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat berupa sejumlah uang tertentu. • Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan. • Dalam hal gugat cerai sering disebut juga dengan tuntutan nafkah bagi istri (Pasal 59 Ayat 2, 62, 65 HOCI, Pasal 213, 229 BW) atau pembagian harta (Pasal 66 HOCI, Pasal 232 BW). • Mengenai tuntutan subsideir selalu diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain. biasanya tuntutan subsidiary itu berbunyi “agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar” atau “mohon putusan yang seadil-adilnya” (aequo et bono).

41. TEKHNIK MENYUSUN GUGATAN (Sambungan) • Kesimpulan agar gugatan tidak ditolak atau dinyatakan tidak diterima ialah : • Gugatan supaya diajukan kepada Pengadilan yang berwenang. • Identitas seperti nama, pekerjaan, alamat dan sebagainya dari Penggugat dan Tergugat harus jelas. • Pihak Penggugat maupun Tergugat harus ada hubungan hukum dengan pokok permasalahan. • Pihak Penggugat maupun Tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (handelingsbekwaamheid). • Dalil-dalil atau posita gugatan harus mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum (fundamentum petendi) yang cukup kuat. • Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan belum lampau waktu. • Peristiwa belum pernah diajukan dan diputuskan oleh pengadilan

42. NO. _______________ Jakarta, ___________ Kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Gajah Mada No. 17 JAKARTA PUSAT Perihal : Gugatan Dengan Hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, Dhoni Yusra, S.H., pengacara/ penasihat hukum pada Yusra & Yudi Law Firm “Y&Y”, berkedudukan hukum di Jl_____________________, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa : HAJI GANI ABDUL SALAM, Usia 45 Tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. ______________, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ______________selanjutnya disebut PENGGUGAT. Dengan ini hendak mengajukan gugatan perdata terhadap SUTIYONO, Usia 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, ALamat _______________, selajutnya disebut sebagai TERGUGAT. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :(Posita/ Fundamentum Petendi) 1. Bahwa _____ 2. Bahwa _____ 3. Bahwa _____ 4. 5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum a). Kerugian Material b). Kerugian Moril / material, berupa : 6. Dwaangsom 7. Sita jaminan terhadap A. B. C. 8. Permohonan serta merta Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon sudilah kiranya Pengadilan berkenan memutuskan sebagai berikut : (PETITUM) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; Menyatakan sah berharga sita jaminan tersebut ; Menyatakan demi hukum para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat ; - - - Dan seterusnya Ex Aequo Et Bono Mohon putusan seadil-adilnya Hormat Kami, Kuasa Penggugat Dhoni Yusra, SH Yudi Syaifullah, SH

43. Pihak-Pihak yang berperkara, perwakilan orang, badan hukum, dan negara Setiap orang boleh berpekara di depan pengadilan, namun ada pengecualiannya yaitu orang sakit ingatan, belum dewasa. Bila badan hukum, maka orang yang mewakili adalah wenang mewakili badan hukum, itu dapat dilihat di ADRT Surat kuasa yang dipakai adalah surat kuasa khusus

44. JAWABAN TERGUGAT • Eksepsi, Bentuk jawaban dalam eksepsi ialah suatu tangkisan bahwa syarat-syarat prosessuil gugatan tidak benar atau eksepsi berdasarkan ketentuan materiil (eksepsi dilatoir dan eksepsi paremptoir), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Dasar-dasar daripada eksepsi antara lain sebagai berikut : • Gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang • Gugatan salah alamat (tergugat tak ada hubungan hukum) • Penggugat tak berkualitas (penggugat tidak mempunyai hubungan hukum) • Tergugat tidak lengkap • Penggugat telah memberi penundaan pembayaran (eksepsi)

45. JAWABAN TERGUGAT (sambungan) • Dalam Pokok Perkara Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan bantahan terhadap dalil-dalil atau fundamentum petendi yang diajukan penggugat. • Misalnya : A (Penggugat) menuntut B (Tergugat) agar meninggalkan tanah yang dikerjakan B dengan dalih : • Tanah tersebut adalah milik A sebagai ahli waris bapaknya C pemilik tanah asal yang sudah meninggal dunia. • Adanya petok D dan letter C yang masih atas nama C. • A tidak pernah melihat atau mengetahui adanya transaksi antara B dan C atas tanah tersebut. • Dalam contoh tersebut, B dapat membantah dalih A dengan alasan : • A diragukan sebagai ahli waris karena tidak fatwa waris. • Petok D dan letter C bukan bukti kepemilikan. • B mempunyai akte jual beli. • Berdasarkan bantahan atau tangkisan tersebut B dapat meminta kepada hakim agar gugatan ditolak

46. JAWABAN TERGUGAT (sambungan) • Permohonan atau Petitum: • Sifat permohonan sudah barang tentu harus menguntungkan tergugat sendiri, misalnya : • Primair : • Agar gugatan ditolak secara keseluruhan • Agar hakim menerima sluruh jawaban tergugat • Subsidair : • Apabila hakim berpendapat lain, maka tergugat mohon agar hakim memberikan putusan seadil-adilnya • Jawaban tergugat pada prinsipnya menolak gugatan penggugat dengan jalan menangkis dan membantah apa yang didalihkan oleh penggugat. Untuk itu tergugat harus jeli, menguasai permasalahan serta hukum-hukum yang terkait. semua jawaban juga cukup beralasan artinya berdasarkan peristiwa yang didukung oleh hukum.

47. Pemeriksaan dalam persidangan Wajibnya hakim untuk mengupayakan perdamaian dalam persidangan sesuai dengan Pasal 130 Ayat 1 HIR Perdamaian dalam persidangan, memiliki kekuatan hukum yang pasti

48. Pemeriksaan dalam persidanganJawaban, gugat-ginugat, dan eksepsi Jawaban diajukan setelah upaya perdamaian, tidak berhasil. Jawaban pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan. Jawaban tergugat akan ditanggapi oleh penggugat dalam replik Tanggapan atas replik dijawab tergugat dalam duplik Setelah itu apabila dikehendaki, maka para pihak dapat membuat kesimpulan sebelum memohon putusan dengan penawaran bukti

49. Pemeriksaan dalam persidanganJawaban, gugat-ginugat, dan eksepsi • Jawab tergugat dapat dikategorikan 2 macam : • Jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara atau disebut sebagi tangkisan/ eksepsi • Jawaban mengenai pokok perkara • Eksepsi yang dikenal HIR adalah berkenaan dengan tidak berkuasanya hakim dalam mengadili apakah itu kekuasan absolut atau relatif • Eksepsi ini berkenaan dengan hukum acara/ prosesuil

50. Pemeriksaan dalam persidanganJawaban, gugat-ginugat, dan eksepsi • Eksepsi berdasarkan hukum materil ada 2 macam: • Eksepsi dilatoir, eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat belum dapat dikabulkan, misalnya karena penundaan pembayaran • Eksepsi peremptoir, eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya gugatan yang diajukan daluarsa • Pengajuan eksepsi, umumnya dilakukan pada awal persidangan, yaitu sebelum tergugat mengajukan jawaban • Terlambat memberikan eksepsi, mengakibatkan sia-sia