1 / 34

PROGRAMA PENYULUHAN PERIKANAN

PROGRAMA PENYULUHAN PERIKANAN. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KP TAHUN 2010. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan , mengamanahkan:. Pasal 23

zeke
Download Presentation

PROGRAMA PENYULUHAN PERIKANAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROGRAMA PENYULUHAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KP TAHUN 2010

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, mengamanahkan: Pasal 23 • Programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan. • Programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi, dan programa penyuluhan nasional.

  3. Lanjutan Pasal 23 • Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan. • Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota, Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi, atau Kepala Badan Penyuluhan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan. • Programa penyuluhan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketahui oleh kepala desa/kelurahan.

  4. Pasal 24 • Programa penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan. • Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, demokratis, dan bertanggung gugat.

  5. Pasal 25 Ketentuan mengenai pedoman penyusunan programa penyuluhan diatur dengan peraturan menteri. Pasal 26 Penyuluh menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan programa penyuluhan. Penyuluhan dilaksanakan dengan berpedoman pada programa penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.

  6. Lanjutan Pasal 26 • Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha. • Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan ditetapkan dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Pasal 32 Untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan tersedianya pembiayaan yang memadai untuk memenuhi biaya penyuluhan.

  7. Lanjutan Pasal 32 • Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. • Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa bersumber dari APBD yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan programa penyuluhan. • Jumlah tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada jenjang jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  8. PENYULUHAN PARTISIPATIF PERMASALAHAN PELAKU UTAMA (NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PENGOLAH IKAN ALTERNATIF PEMECAHAN EVALUASI KEGIATAN KEGIATAN PENYULUHAN

  9. PROGRAMA Adalah suatu pernyataan tertulis, tentang: KEADAAN, MASALAH, TUJUAN, DAN CARA MENCAPAI TUJUAN, yang disusun secara SISTIMATIS DAN TERATUR

  10. 4. Cara Mencapai tujuan ILUSTRASISebuah PROGRAMA adalah ibarat sebuah roket, ia baru dapat diluncurkan apabila unsur-unsurnya lengkap serta disusun secara sistimatis dan tertaur 3 Tujuan 2 Masalah 1 keadaan

  11. DIAGRAM ALIR PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERIKANAN Khusus Masalah Tujuan Umum Khusus Potensial Aktual Umum Keadaan Cara Mencapai Tujuan Keadaan Sekarang Keadaan Masa Depan

  12. Mengapa Programa Penyuluhan Perikanan harus dibuat tertulis? • Meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan biaya • Melakukan perbaikan jika terjadi kekeliruan • Menjaga kontinuitas pelaksanaan jika terjadi pergantian pelaksana • Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga • Memudah penilaian hasil kegiatan

  13. Tujuan dan ManfaatPrograma Penyuluhan Perikanan • Sebagai arah, Pedoman, dan Tujuan yang kondusif dalam penyelenggaraan penyuluhan • Membangun kesediaan dan kesiapan para penyuluh perikanan pelaku utama dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan • Mengatur pendayagunaan tenaga, peralatan, sarana, dana, serta sumber-sumber potensi yang ada • Penyelenagaraan penyuluhan dapat dilaksanakan lebih efisien dan efektif • Menjadi acuan dasar bagi para penyuluh perikana untuk menyusun rencana kerja penyuluhan.

  14. PENETAPAN KEADAAN • KEADAAN pada Programa Penyuluhan Perikanan adalah : Data, Fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh, dihimpun, atau dikumpulkan pada saat akan disusun suatu programa, yang terdiri dari data aktual dan data potensial

  15. Penyuluh Perikanan untuk menjalankan fungsinya membutuhkan : Data dan Informasi yang akurat baik data potensi wilayah maupun data kependudukan dan permasalahan yang ada di pelaku utama (nelayan, pembudi daya ikan dan pengolah ikan)dan pelaku usaha perikanan. Melalui data sekunder dan data primer

  16. Data aktual adalah data, fakta, dan keterangan, yang telah dapat dicapai oleh sebagian besar masyarakat setempat dengan pola dan teknik yang umum dipraktekan • Data potensial adalah data, fakta dan keterangan-keterangan yang telag dapat dicapai dalam skala kecil (dempond) dan dapat dicapai dengan potensi yang ada di wilayah setempat.

  17. ContohData Aktual dan Data Potensial

  18. PERUMUSAN KEADAAN AKTUAL A. KEADAAN SUMBER DAYA ALAM • Luas lahan potensial untuk budidaya ikan dan luas lahan aktual yang baru dimanfaatkan • Produksi potensial yang dapat dicapai baik kegiatan budidaya, penangkapan, maupun pengolahan dan produksi aktual yang baru dicapai pelaku utama baik untuk kegiatan budidaya, penangkapan maupun pengolahan • Data potensial penggunaan perahu/alat tangkap untuk penangkapan, dan data aktual yang baru dimanfaatkan nelayan

  19. B. KEADAAN SUMBER DAYA MANUSIA • Jumlah penduduk potensial yang dapat melakukan usaha (budidaya, pengolah, nelayan) dan data aktual yang baru berusaha. C. KEADAAN PENDUKUNG USAHA • Keberadaan instansi (Dinas, Badan, Kantor dll) dan pemanfaatan riil dari pelaku utama; • Potensi penyuluh perikanan dan data riil yang dilakukan; • Keadaan sarana/prasarana pendukung usaha (kios dll) dan pemanfaatan yang baru dapat dilakukan oleh pelaku utama,

  20. Perolehan data primer ... Kunjungan singkat / Survei kilat * Dilakukan secara cepat * Lebih murah * Secara akademis sulit dipertanggung jawabkan * Belum tentu disetujui masyarakat

  21. Participatory Rural Appraisal (PRA) * Relatif cepat * Relatif murah * Multi disiplin * Secara akademik dpt dipertanggungjawabkan * Secara sosial diterima Perolehan data primer ...

  22. PENETAPAN MASALAH • Masalah adalah sesuatu yang tidak diinginkan atau segala sesuatu (alasan, faktor penyebab) yang mengakibatkan tidak dicapainya tujuan, kehendak, atau keinginan, • Masalah merupakan selisih/kesenjangan/ gaf antara data potensial dengan data aktual.

  23. Masalah umum, disebut juga induk masalah, merupakan permasalahan yang sangat kompleks, terdiri dari banyak unsur dan pemecahannya memerlukan waktu relatif lama (tidak cukup 1 tahun) • Masalah khusus disebut juga anak masalah merupakan bagian atau salah satu masalah dari masalah umum, yang untuk pemecahannya dapat dilaksanakan denga kegiatan tertentu dalam waktu relatif cepat.

  24. ContohMasalah Umum dan Masalah Khusus

  25. UJI PRIORITAS MASALAH

  26. PENETAPAN TUJUAN • TUJUAN ADALAH PERYATAAN TENTANG PEMECAHAN MASALAH ATAU PERNYATAAN TENTANG APA YANG DIINGINKAN SEHUBUNGAN DENGAN MASALAH YANG DIHADAPI. • TUJUAN UMUM DIMAKSUDKAN UNTUK MEMECAHKAN MASALAH UMUM • TUJUAN KHUSUS DIMAKSUDKAN UNTUK MEMECAHKAN MADALAH KHUSUS

  27. Contoh: PENETAPAN TUJUAN

  28. PENETAPAN CARA MENCAPA TUJUAN • CARA MENCAPAI TUJUAN DALAM PROGRAMA MERUPAKAN BENTUK “RENCANA KEGIATAN ENYULUHAN” • RENCANA KEGIATAN MERUPAKAN KEGIATA UNTUK MEMEMCAHKAN MASALAH KHUSUS YANG DIBUAT UNTUK SETIAP TAHUN ANGGARAN

  29. Sebuah gambaran “PROSES PERUBAHAN PERILAKU” Pengetahuan EVALUASI (Evaluation) SINTESIS (Synthesis) ANALISIS (Analysis) PENGETRAPAN (Aplikasi) PAHAM (Komprehensif) TAHU (Understand) Keterampilan NATURALISASI ARTIKULASI PERSISIS MEMANIPULASI IMITASI Sikap KARAKTERISASI MENGORGANISASI MENILAI MERESPON MENERIMA Kecakapan BERUSAHA BERORGANISASI MENGANALISIS BERFIKIR

  30. Contoh: PENETAPAN CARA MENCAPAI TUJUAN

  31. Format Programa Penyuluhan KP Bab I. PENDAHULUAN Bab II. PENETAPATAN KEADAAN WILAYAH (Deskripsi Wilayah, gambaran keadaan umum wilayah kerja dan data potensial /aktual wilayah kerja,kebijakan pemerintah) dari segi SDA, SDM dan Fasilitas Pendukung kegiatan Bab III. PERUMUSAN MASALAH SDM, SDA (hasil identifikasi dari aspek teknis, sosial, ekonomi) baik maalah umum maupun masala khusus

  32. Bab IV. PENETAPAN TUJUAN Dirumuskan tujuan umum dan tujuan khusus dari hasil perumusan masalah umum dan masalah khusus Bab V. PENETAPAN CARA MENCAPAI TUJUAN Upaya Pemecahan Masalah (Rencana Kegiatan dalambentuk tabel) Bab VI. PENUTUP Daftar Lampiran (Peta wilayah, tabelrencana kegiatan penyuluhan KP)

  33. TUGAS: • Peserta dibagi kedalam kelompok-kelompok; • Setiap kelompok menentukan “sebuah desa/wilayah kerja”; • Semua anggota kelompok: (1) membayangkan/berpikir terhadap wilayah kerja yang sama; (2) berperan sebagai pelaku utama/usaha. • Penyusunan Programa: a. Penetapan Keadaan (D’Aktual dan D’Potensial); b. Penetapan Masalah (Umum dan Khusus); c. Penetapan Tujuan (Umum dan Khusus); d. Penetapan Cara Mencapai Tujuan/RKPP.

  34. BURUNG IRIAN BURUNG CENDRAWASIH SEKIAN DAN TERIMA KASIH TERIMA KASIH Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDM-KP Pantai teluk luar Ambon, Septembwer 06 Dok : ikhsan) Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDM-KP

More Related