1 / 17

EXIT STRATEGI DAN KEMANDIRIAN KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA

KEBIJAKAN FINANSIAL & FISKAL. EXIT STRATEGI DAN KEMANDIRIAN KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA. Nama Kelompok :. M.Jamhar Hamsa A (11503010 1111028 ). Mochammad Rizki D (11503010 1111090 ). I Gusti Ayu Nadya A (1150301 07111105 ). Meri Anggraeni (11503010 0111120 ). IMF.

wylie-benson
Download Presentation

EXIT STRATEGI DAN KEMANDIRIAN KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN FINANSIAL & FISKAL EXIT STRATEGI DAN KEMANDIRIAN KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA

  2. NamaKelompok : M.Jamhar Hamsa A (115030101111028) Mochammad Rizki D(115030101111090) I Gusti Ayu Nadya A (115030107111105) Meri Anggraeni (115030100111120)

  3. IMF • Ketetapan MPRmemutuskan Indonesia tidakmemperpanjangkerjasamadenganIMF. • KemudianIndonesiasegeramenyusun exit strategipadanovember 2002 agar disaat Indonesia tidakmelanjutkankerjasamadengan IMF tidakadapergejolakandibangsaini. • Pengusahamenyarankanmenggunakan Post Program Monitoring (PPM) untukmemberikanketerangandankepercayaanduniausahadalammasatransisi.

  4. Dari tim exit strategimenyatakanbahwakesepakatannyaialahpemerintahmengakhirikerjasamadengan IMF berupa EFF danmemutuskanuntukmengikuti PPM. Denganmempertimbangkanberbagaikonsekuensiekonomidanpolitik, kabinetpadaAgustus 2003 mengambilkeputusanuntukmemilihopsi PPM.

  5. Pro dankontratentangkeputusanpemerintahbanyakterjadi. Dr. Didik J Rachbinimenilailangkahpemerintahmengambil PPM menunjukkankarenamenunjukkankegagalanpemerintahmenjadikanindonesiasebagainegaramandiri. Sementaraitusara MPR dalamsidangtahun 2003 ialahmembayarsisautangkepada IMF sehinggaposisiutangindoneisadibawahkuota 100% dantidakmemerlukan PPM. IkatanSarjanaEkonomi Indonesia melaluiketumnya Prof. BambangSudibyomerekomendasikanpemerintahuntukmengakhiripadaDesember 2003 agar lebihmandiri.

  6. Dalamkajiantimstrategimenyatakansalahsatukonsekuensidariberakhirnya program kerjasamadengan IMF padaakhir 2003 tidakdidapatkannyakembalipenjadwalanakhirtahun 2003 adalahtidakdidapatkannyakembalipenjadwalanutangpemerintahdalamkerangkaparis club danlondon club. Dari sisi APBN fasilitaspinjaman program IMF tidakdapatdiperoleh, haliniakanmempengaruhikondisi APBN dan BOP 2004 dan di tahun-tahunmendatang. Dalamjangkapendekmenyebabkanbebanpembayaranpokokutangluarnegeridalam APBN secaranetopembiayaanluarnegeripadatahun 2004 akanmengalamidefisitRp 16,1 t.

  7. Hal inimenyebabkanpemerintahmeningkatkansumberpembiayaandalamnegerigunamenutupidefisitanggarannya, halinidilakukanpemerintahmelaluipenerbitanobligasidanpenarikansebagiandana-danatunaipemerintah yang disimpan di BI. Dalamjangkamenengahpemerintahmenagetkanuntukmencapaikeseimbangananggaran. Dalamtahun 2005 defisitanggaransudahdapatditekan 0,4 persenterhadap PDB, sedangkantahun 2006 terciptanya surplus anggaran.

  8. Kebijakan Ekonomi Menjelang dan pasca Program IMF Denganberakhirnyakerjasamadengan IMF pemerintahtelahmenyiapkanpaketkebijakanekonomidalambentukInpres No 5/2003. Paketkebijakaninidirancanguntuklebihmendayagunakansumber-sumberekonomidalamnegeri. Kebijakaninimemilikitigasasaranpokok a. Memeliharadanmemantapkanstabilitasekonomimakroyang sudahdicapai b. Melanjutkanrestrukturisasidanreformasisektorkeuangan c. Meningkatkaninvestasi, ekspordanmenciptakanlapangankerja.

  9. Sasaran-sasaran tersebut adalah : 1. Pencapaian posisi keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan. 2. Penurunan laju inflasi ke tingkat yang rendah. 3. Terpeliharanya cadangan devisa yang cukup dalam jangka menengah.

  10. Untukmencapaisasarantersebut : 1. Penurunandefisitanggaranbelanjanegarasecarabertahap 2. Penguranganstokpemerintahhinggadalamtitikaman 3. Reformasisumberpenerimaannegara 4. Efisiensibelanjanegara 5. Pengembangansistempengelolaanhutang.

  11. Dalammasa PPM diadakandiskusidengan IMF. Hal inidilakukan agar IMF memastikan agar prossespemulihanekonomidapatberjalandenganbaikdanlebihutamalagimemastikannegara yang bersangkutandapatmelunasihutang yang tersisa. Dalampemantauan IMF memberikanpenilaianataspelaksanaankebijakandanbukanpenyetujuankebijakanseperti review yang dilakukanmelalui extended fund facilities. Indonesia jugamelihatnegara lain Korea melakukanpeminjaman 1997 mampumengakhirisebelumbataswaktu Thailand walaupuntidaksecepatkoreatapilancardanberhasil

  12. Banyakyang mengkritikperamn IMF dalampemulihanekonomi Indonesia. Ekonom Dr. Rizal Ramlimenyebutkanbahwaprestasi IMF paling besaradalahpeningkatkanbebanutang Indonesia. Namuntidakhanyakritikperan IMF jugabanyak yang memujikhususnya di Thailand dan Korea. Di Indonesia kritikperan IMF terutamaditujukanterhadapperannyadalampenutupan 16 bank bermasalahditahun 1997 yang tidakdilakukantanpapersiapancukupuntukmelindungideposan, sehinggamenimbulkankepanikan. Hal inisebenarnyadianggapwajar. Yang membedakanialahbiayapenutupanmencapai 65% dari PDB(2001) atauRp 650 T).

  13. Perbankan kita sejak dulu memang menyedihkan karena kebobrokannya, penuh kkn dan tidak profesional. Hal ini tercermin dari pembayaran pokok dan bunga utang yang sangat besar dan akan menjadi beban APBN. Program rekapitalisasi merupakan prioritas, bank adalah jantung perekonomian dan sebagian besar bank tidak bisa hidup tanpa modal. Karena tidak memiliki dana yang cukup, akhirnya pemerintah menerbitkan obligasi.

  14. Maka, kebijakanfiskal yang terlaluekspansifperludihindari.mengurangidefisitanggarandilakukanmelaluipeningkatandisiplinanggaran, pengurangansubsididanpinjamanluarnegerisecarabertahap, peningkatanpenerimaanpajak, sertapenghematanpengeluaran. Kinikewajibanpemerintahadalahmencarijalankeluar agar kemandrianpembiayaanterwujudbearsamabukanmenjadicita-cita.

  15. Thanks for your Attention

  16. Notulen

More Related