1 / 30

Sejarah Kepailitan

Sejarah Kepailitan. Faillisements Verordening (UU Kepailitan) (S.1905-217 jo S.1906-348). Berlaku hanya untuk golongan Eropa dan Timur Asing. Aturan Peralihan UUD;

zoe-singleton
Download Presentation

Sejarah Kepailitan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Sejarah Kepailitan • Faillisements Verordening (UU Kepailitan) (S.1905-217 jo S.1906-348). • Berlaku hanya untuk golongan Eropa dan Timur Asing. • Aturan Peralihan UUD; • Krisis moneter 1998 - Perubahan atas UU Kepailitan: Peraturan pemerintah Pengganti Undang2 (Perpu) No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Kepailitan (2 pasal: 1)pokok2 perubahan dan tambahan; dan 2)saat berlakunya UU pengganti, yaitu 120 hari sejak Perpu diundangkan. • Tahun 2004: UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban membayar Utang.

  2. UU No.37 tahun 2004 • Kepailitan; • Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). • Pengertian kepailitan: Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sbgmn diatur dal UU ini. Pasal 1(1); • Black’s Law Dictionary: “Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due.”

  3. Dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk membayar (insolvent); • Insolvent tidak automatis mengakibatkan pailit (tidak seperti di US)-butuh pernyataan pengadilan; • Harus ada tindakan nyata untuk mengajukan: sukarela oleh debitur sendiri atau pihak ketiga (seorang kreditur atau lebih, kejaksaan, jika debitur adl bank pemohonnya adl BI, jika debitur perusahaan efek pemohonnya adalah Bdn Penyelenggara PM).

  4. Sejak putusan pernyataan pailit oleh pengadilan (Pengadilan Niaga): berlakulah ketentuan Ps.1131 KUHPer. • Persyaratan Kepailitan: • Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur; • Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; • Dinyatakan pailit dgn putusan pengadilan; • Permohonan sendiri atau permohonan satu atau lebih kreditornya.

  5. Subyek Kepailitan Yang dapat dinyatakan pailit: • Orang perorangan; • Perserikatan2 atau Perkumpulan2 tidak berbadan hukum; • Perseroan2, perkumpulan2, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum.

  6. Pengadilan yang wenang • Debitur telah meninggalkan Indonesia: tempat kedudukan terakhir; • Debitur adalah persero atau firma:kedudukan firma tersebut; • Debitur tidak berkedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha di Indonesia: tempat usahanya berkedudukan di Indonesia; • Badan hukum: kedudukan hukum BH sebagaimana dlm AD.

  7. Hukum Acara yang Berlaku • “..kecuali ditentukan lain dengan Undang2, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga…”.

  8. Jangka Waktu Proses Peradilan • Kelebihan dari UU Kepailitan yang baru: jangka waktu yang ditentukan UU (tidak berkepanjangan); • Ps.4,6,8,9,10,287 dan 288 UU Kepailitan; • Sejak pendaftaran permohonan-pengumuman putusan kepailitan:34 hari; • Pendaftaran permohonan kasasi-pengumuman putusan kasasi: 40 hari.

  9. Usaha Banding • Tidak ada tingkat banding; • Terhadap putusan Pengadilan Niaga tingkat pertama, khususnya mengenai permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat diajukan kasasi pada MA.

  10. Peninjauan Kembali • Peninjauan kembali untuk putusan pernyataan pailit yg telah berkekuatan hukum tetap, dgn syarat: • Terdapat bukti tertulis penting, yang bila diketahui pd tahap sidang sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda; • Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

  11. Sifat Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu • UU mewajibkan kurator kepailitan untuk melaksanakan segala tugas dan wewenangnya untuk mengurus dan membereskan harta pailit terhitung sejak putusan dijatuhkan walaupun terhadap putusan itu diajukan upaya hukum atau putusan itu dikoreksi atau dibatalkan oleh suatu putusan yang secara hirarkis lebih tinggi.

  12. Penyitaan oleh Kreditur Selama Sidang Berlangsung • Sebelum putusan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk: • Meletakkan sita jaminan thd sebagian atau seluruh kekayaan debitur; • Menunjuk kurator sementara untuk: • Mengawasi pengelolaan usaha debitur; • Mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang memerlukan persetujuan kurator.

  13. Harta Pailit • Kekayaan debitur yang ada pd saat pernytaan pailit dijatuhkan dan meliputi seluruh kekayaan yang diperoleh selama kepailitan berlangsung.

  14. Akibat Hukum Pernyataan Pailit • Kepailitan mengakibatkan debitur pailit kehilangan hak perdatanya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukan dlm harta pailit; • Setiap dan seluruh perjanjian antara debitur pailit dgn pihak ketiga sesudah pernytaan pailiy, tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan itu mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan.

  15. Hak Retensi • Hak yang diberikan kepada kreditur untuk menahan kebendaan milik debitur hingga dibayarkan utang oleh debitur, tidak akan hapus dengan putusan pernyataan kepailitan.

  16. Pengurusan Harta Pailit • Kurator; • Hakim Pengawas; • Panitia Kreditur.

  17. Kurator • Tidak ada definisi; • Pihak yang berhak melakukan pengurusan atas harta kekayaan debitur pailit untuk melindungi kepentingan debitur pailit sendiri atau pihak ketiga; • “…seluruh gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit, harus diajukan thd atau oleh kurator..”

  18. Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan dgn putusan pernyataan kepailitan; • Jika kreditur tidak menentukan kurator: Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sbg kurator; • Kurator: a)perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Ind dan mempunyai keahlian khusus untuk mengurus dan membereskan harta pailit; dan b) terdaftar di Depkeh.

  19. Hakim Pengawas • Hakim Pengawas bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit;

  20. Panitia Kreditur • Memberikan nasehat kepada kurator (memeriksa pembukuan dan surat2, mengadakan rapat para kreditur); • Terdiri dari 1-3 orang; • Panitia kreditur sementara: selama belum ada penetapan panitia kreditur tetap; • Panitia kreditur tetap.

  21. Tindakan Hukum terhadap Debitur Pailit Paksa Badan: • Dinyatakan dalam putusan pailit atau segera setelah putusan; • Diajukan oleh Hakim pengawas, kurator, seorang kreditur atau lebih setelah mendengar hakim pengawas. • Penahan dilakukan oleh Kejaksaan; • Dimasukan dalam tahanan atau rumah debitur sendiri di bwh pengawasan pejabat ttt; • 30 hari sejak diperintahkan, perpanjangan 30 hari (setelah mendengar hakim pengawas), perpanjangan selanjutnya dgn prosedur yang sama selama2nya 30 hari

  22. Alasan Paksa Badan Melanggar: • meninggalkan tempat tinggal tanpa izin hakim pengawas; • wajib menghadap di muka hakim pengawas jika dipanggil untuk memberikan keterangan2; Upaya debitur: • Dengan atau tanpa uang jaminan berjanji akan datang pada panggilan pertama. Jika tidak hadir maka uang menjadi bagian keuntungan harta pailit.

  23. Pencocokan Utang • Hakim pengawas menentukan batas akhir pengajuan utang, hari, tanggal dan tempat rapat kreditur melakukan pencocokan utang; • Kreditur harus memasukan sifat dan jumlah piutang, bukti2 dan pernyataan ttg ada tidaknya hak istimewa, gadai, hipotik, hak tanggungan, hak agunan lain, termasuk hak retensi (kreditur dgn hak istimewa, kreditur preferen dan kreditur konkuren). • Debitur wajib datang dalam rapat pencocokan utang.

  24. Pemberesan dan penjualan harta pailit • Kurator melakukan pemberesan dan penjualan harta pailit dengan pengawasan hakim pengawas; • Penjualan dilakukan di muka umum kecuali mendapat izin lain dari hakim pengawas;

  25. Rehabilitasi • Setelah kepailitan, debitur dabat mengajukan rehabilitasi ke pengadilan yang dulu memeriksa dan menjatuhkan putusan kepailitan dengan mengajukan bukti pembayaran semua kreditur; • Rehabilitasi tidak automatis diberikan, harus ada permohonan dari debitur atau ahli waris.

  26. Pembatalan Putusan dan Pencabutan Kepailitan • Pembatalan putusan: • Berdasarkan kasasi atau peninjauan kembali; • Harus disampaikan kpd Panitera Pengadilan yang akan menyampaikan kpd kurator dan debitur; • Kurator mengumumkan dalam suarat2 kabar.

  27. Pencabutan kepailitan: • Atas anjuran hakim pengawas; • Setelah mendengar panitia kreditur atau setelah mendengar debitur pailit.

  28. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) • Dimohonkan secara sukarela oleh debitur setelah keadaan insolvensi; • Terhadap utang2 dari kreditur konkuren; • PKPU ditetapkan oleh hakim pengadilan; • Prosedur permohonan PKPU=prosedur kepailitan; • Melampirkan rencana perdamaian: melakukan pembayaran keseluruhan atau sebagian atau penjadwalan kembali utang2nya; • Jika seluruh kreditur menyetujui rencana perdamaian: hasilnya perdamaian; • Jika tidak disetujui: pemohon PKPU dinyatakan pailit.

  29. Pengadilan Niaga • Pengadilan Niaga merupakan bagian dari peradilan umum; • Diberi kewenangan khusus untuk menangani perkara yg berhubungan dengan kepailitan dan PKPU; • Lokasi sementara di PN Jakpus sampai ada pembentukan lebih lanjut oleh Keppres;

  30. Pasal 303 UUKepailitan : “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ps 2(1) UU ini.”

More Related