260 likes | 845 Views
HUKUM KEPAILITAN INDONESIA. MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT Banjarmasin, 24 Mei 2013 Dr. Murni,SH.,MHum. ISTILAH. Faillisement Bankruptcy KEPAILITAN. PENGERTIAN.
E N D
HUKUM KEPAILITAN INDONESIA MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT Banjarmasin, 24 Mei 2013 Dr. Murni,SH.,MHum
ISTILAH • Faillisement • Bankruptcy • KEPAILITAN
PENGERTIAN • KepailitanadalahsitaumumatassemuakekayaanDebitorPailit yang pengurusandanpemberesannyadilakukanolehKuratordibawahpengawasan Hakim PengawassebagaimanadiaturdalamUndang‑Undangini.
LANDASAN HUKUM • FaillissementsverordeningS.1905 – 217 jo S.1906 – 348. • PeraturanPemerintahPenggantiUndang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998. L.N. 1998 Nomor 87 TLN 3761 tentangPerubahanatasUndang-undangtenangKepailitan, 22 April 1998 • Undang-undangNomor 4 Tahun 1998 LN. 1998 Nomor 135 TLN Nomor 3778 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentangPerubahanatasUndang-undangtenangKepailitan, 9 September 1998 • Undang-undangNomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitandanPenundaanKewajibanPembayaranUtang , 18 Oktober 2004, LNRI Tahun 2004 No. 131 dan TLN 4443 .
TUJUAN • Untukmenjaminpembagian yang samathdhartakekayaandebiturdiantaraparakrediturnya; • Mencegah agar debiturtidakmelakukanperbuatan-perbuatan yang dapatmerugikankepentinganparakreditur; • Memberikanperlindungankepadadebitur yang beritikadbaikdariparakreditur, dengancaramemperolehpembebasanutang.
ASAS-ASAS UU KEPAILITAN 1.KESEIMBANGAN; 2.KELANGSUNGAN USAHA; 3.KEADILAN; 4.INTEGRASI’ PENJELASAN UMUM
PEMOHON KEPAILITAN 1.DEBITUR YBS; 2.KREDITUR; 3.KEJAKSAAN KEPT UMUM 4.BANK INDONESIA BANK 5.BAPEPAM PERSH EFEK 6.MENTERI KEUANGAN PERSH KEU NON BANK (PershAsuransidanReasuransi )DAN BUMN,
LANJUTAN…… KREDITUR DAN DEBITUR ADVOKAT (TIDAK BERLAKU BAGI Kejaksaan, Bank Indonesia, BadanPengawasPasar Modal, danMenteriKeuangan)
YANG DAPAT DIMOHON PAILIT • ORANG DAN BADAN USAHA (FIRMA DAN CV); 2.BADAN HUKUM (PT,YAYASAN,KOPERASI,DLL); 3.HARTA WARISAN(PSL 207-211 UU KEPAILITAN DAN PKPU 2004).
SYARAT-SYARAT KEPAILITAN 1. DEBITUR MEMPUNYAI DUA/LEBIH KREDITUR; • TIDAK MEMBAYAR LUNAS SEDIKITNYA SATU HUTANG • UTANG YG JATUH TEMPO • DAN DAPAT DITAGIH; No. 1 ; 3 ; dan 4 merupakanBuktiSederhanamenjadisyaratDikabulkannyaPermohonanPailit (Pasal 8 ayat (4)
PengertianUtang • Pasal 1763 BW “meminjamuangdengankewajibanmembayar, sthjatuh tempo debiturtdkmampumembayar” • Sempit utangbersumberdarihubunganpinjammeminjamuang. • Luas meliputusegalabentukkewajibanuntukmembayarsejumlahuangolehdebiturkepadakrediturtanpamempersoalkansumbertimbulnyakewajibanitu.
Pasal 1 angka 6 • Utangadalahkewajibanyang dinyatakanataudapatdinyatakandalamjumlahuangbaikdalammatauang Indonesia maupunmatauangasing, baiksecaralangsungmaupun yang akantimbuldikemudianhariataukontinjen, yang timbulkarenaperjanjianatauundang‑undangdan yang wajibdipenuhiolehDebitordanbilatidakdipenuhimemberihakkepadaKreditoruntukmendapatpemenuhannyadarihartakekayaanDebitor.
PenundaanKewajibanPembayaranUtang ( PKPU) ataususpension of payment atausurseance van betaling Tambahamwaktu yang diberikanolehundang-undangkepadadebituruntukmelakukanrestrukturisasiutangkepadaparakrediturberdasarkanputusanpengadilanNiaga.
PenundaanKewajibanPembayaranUtang ( Pasal 222-294) • SejenisLegal Moratorium ( rencanaPerdamaian) tujuanuntuktercapainyaperdamaian (Akoor) untukmenghindariterjadinyaKepailitan
ActioPauliana • ActioPaulianaadalahhakkreditoruntukmengajukanpembatalanatassegalaperbuatan yang tidakwajibdilakukanolehdebitordengannamaapapun yang merugikanparakreditorsepanjangdapatdibuktikanbahwaketikaperbuatanitudilakukanbaikdebitormaupunpihakdenganatauuntuksiapadebitorituberbuatmengetahuibahwaperbuatanitumerugikanparakreditor.
AkibatHukumdariPenundaanKewajibanPembayaranUtang • DebiturKehilanganIndependensinya • Debitur yang telahMintaDirinyaPailit, DiaTidakDapatLagiMinta PKPU • PKPU Berakhir, DebiturLangsungPailit
KasusKepailitan I • Padatanggal 1 Juli 2000 Lee Boon Siong, warganegaramalaysia, bersama PT Prudential menekenperjanjiankerjasamakeagenan. Berdasarkanperjanjianitu, Lee wajibmengembangkankeagenandanmemasarkanprodukasuransi PT Prudential. Sebaliknya, perusahaanasuransi yang mulaiberoperasidi Indonesia pada 1995 ituwajibmembayar bonus atasprestasi yang dicapai Lee. • Padatanggal 20 Januari 2004 PT Prudential membatalkanperjanjianitusecarasepihak. Karenanyapadatanggal 7 April 2004 Lee memohonkanpailitperusahaanasuransi yang induknyadidirikandi London, Inggris, padatahun 1848 itu.
PutusanPengadilan • Putusan PN JktPst mengabulkanpermohonanpailit PT Prudential • Putusan MA membatalkanPutusan PN JktPSt.
AnotasiHukum • SudahtepatkanPutusan PN JktPst yang memutusPailit PT. Prudential ? • Apakah yang menjadirasiodesidendi MA sehinggamenolakputusan PN JktPst? • ( ingat: syarat2 mengajukanpermohonankepailitan, siapaygberhakmenjadiPemohonKepailitan)
KasusKepailitan II • PutusanPengadilanNiagapada PN JktPst No.10/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 13 Juni 2002, menyatakan PT AsuransiJiwa Manulife Indonesia (PT AJMI) Pailit. PT AJMI tidakmembayardevidentahun 1998
Anotasi hukum • Rasio desidensi Putusan Pengadilan Niaga sampai Putusan MA • PT AsuransiJiwa Manulife Indonesia (PT AJMI) tidak Pailit