DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

1. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH PERBATASAN DALAM MEMPERKOKOH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Oleh : DIRJEN PENATAAN RUANG Kantor Menko POLHUKHAM Kamis, 14 Juli 2005

2. Bahan Pembahasan • Pulau Pulau Kecil Terluar Sebagai Kawasan Perbatasan • Kawasan Perbatasan sebagai Kawasan Tertentu • Isu Pengembangan Kawasan Perbatasan • Jakstra Spasial Pengembangan Kawasan Perbatasan • Usulan Substansi Materi Yang Perlu Ada Dalam Pasal-pasal Perpres • Pembangunan Infrastruktur Bidang Ke- PU an • Kegiatan Non-Spasial Dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan

3. Pulau Pulau Kecil Terluar Sebagai Kawasan Perbatasan • Kondisi geografis wilayah NKRI yang berbatasan dengan negara tetangga ada yang berbentuk fisik daratan dan pulau kecil kontinen dan ada dalam bentuk gugusan pulau pulau lautan dalam bentuk pulau-pulau kecil terluar. • Pulau-pulau kecil terluar dapat meliputi pulau-pulau kecil terluar yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga dan pulau-pulau kecil terluar yang tidak berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pulau-pulau kecil dan terluar yang merupakan titik garis pangkal wilayah teritorial negara adalah KAWASAN TERTENTU PERBATASAN NEGARA, sesuai dengan PP no. 38 tahun 2002 ttg Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. • Pulau-pulau kecil terluar yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga (berjarak relatif < 200 – 400 mil, yaitu jarak yang memiliki wilayah potensi ekonomi yang dapat dikelola dimasing-masing negara kepulauan) merupakan kawasan perbatasan antar negara. • Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang bukan sebagai kawasan perbatasan ditangani berdasarkan prinsip penataan ruang bukan Kawasan Tertentu Perbatasan

4. Kawasan Perbatasan sebagai Kawasan Tertentu • UU no. 24 tahun 1992 menyebutkan KAWASAN PERBATASAN NEGARA sebagai KAWASAN TERTENTU dari segi pertahanan, ekonomi dan lingkungan (penjelasan pasal 10:3). • KAWASAN TERTENTU, menurut UU 24 tahun 1992, adalah Kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan (Pasal 1 dn pasal 23 :2). Kawasan Tertentu perbatasan ini ditetapkan dalam RTRWN dengan Peraturan Presiden (Pasal 20:2,5). RTR Kawasan Tertentu Perbatasan ditetapkan oleh Presiden (pasal 23:2). • RTR Kawasan Perbatasan disusun untuk sinergisitas kepentingan berbagai sektor dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan, melalui perwujudan Kebijakan dan Strategi Spasial Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan. RTR ini sebagai acuan spasial pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

5. Dalam rangka pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pasal 65 PP 47/1997 tentang RTRWN memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan penataan ruang dengan Keputusan Presiden. • RTR Kawasan Tertentu termasuk kawasan perbatasan disusun oleh Menteri yg membidangi Penataan Ruang (UU 24/92 dan Perpres no. 10 tahun 2005) • RTR Kawasan pulau-pulau kecil terluar disusun untuk sinergisitas kepentingan berbagai sektor dan wilayah untuk meningkatkan keutuhan NKRI, kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan, melalui perwujudan Kebijakan dan Strategi Spasial Pemanfaatan Ruang. RTR ini sebagai acuan spasial pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

6. Isu Pengembangan Kawasan Perbatasan • Garis Batas yang Berada di Laut, Ditentukan dengan Keberadaan Pulau-Pulau Terluar yang Terpencil • Penyebaran Penduduk di Wilayah Perbatasan umumnya Jarang dan Tidak Merata Bahkan di Pulau-Pulau Terluar Ada yang Tidak Berpenghuni dan letaknya Terpencil • Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia diperlihatkan dari Pendidikan Masyarakat dan Tingkat Kesehatan yang Masih Relatif Rendah • Secara Etnis, Penduduk yang Berada di Perbatasan Memiliki Hubungan Keluarga dengan Saudaranya di Negara Tetangga • Kesenjangan Wilayah Perbatasan Indonesia dibandingkan Wilayah Lainnya adalah Akibat Perbedaan Harga Jual Produk-Produk yang Dihasilkan Masing-masing.

7. Isu Pengembangan Kawasan Perbatasan • Potensi Sumberdaya Alam di Wilayah Perbatasan meliputi Potensi Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan/Pertanian, Perikanan, dan Sumberdaya Air • Pengelolaan Sumberdaya Alam Relatif Kurang Terkendali terutama Eksploitasi Hutan dan Kawasan Lindung yang Illegal dan Penangkapan Ikan Illegal, serta perdagangan satwa langka lainnya secara illegal • Rawan terhadap Ancaman Langsung dari Luar dan Pengaruhnya • Lemahnya Sistem Informasi dan Komunikasi menyebabkan Masyarakat Perbatasan Mudah Terpengaruh oleh Informasi dari Luar • Penggunaan Lahan Kawasan Lindung yang Rawan Terhadap Eksploitasi, terutama Illegal Logging/Fishing • Kawasan Budaya, umumnya masih bersifat Ekstraktif dengan Pengembangan Perkebunan Besar seperti Kelapa Sawit dan Karet serta di Wilayah Kepulauan dengan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap

8. Kebijakan dan Strategi Spasial Pengembangan Kawasan Perbatasan A. KEBIJAKAN SPASIAL • Mendorong pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional ke negara tetangga; • Pengembangan kawasan perbatasan menerapkan keserasian prinsip pertahanan keamanan, pembangunan kesejahteraan dan lingkungan hidup

9. B. STRATEGI SPASIAL • Pengembangan kawasan perbatasan sebagai “beranda depan” dengan mendorong kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat setempat yang bermartabat dan tumbuh berkembang serasi, aman, harmonis dengan negara tetangga • Menjaga keamanan masyarakat dan kedaulatan NKRI yang serasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah ganguan aktivitas illegal seperti illegal logging, tradding, terorisme, dll • Peningkatan perlindungan kawasan konservasi nasional dan internasional seperti: hutan tropis dunia, World herritage, taman nasional laut, taman nasional, dan habitat-habitat tertentu yang harus dilindungi.

10. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan secara selektif (contoh : kluster Sangihe, dengan pusat pengembangan Kota Beo) yang terkait pusat pertumbuhan regional Manado, dan mendorong pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan, seperti P. Marore dan P. Miangas. • Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat/udara/laut untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan beserta penentuan jalur perhubungan antar pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan beserta fungsinya (outlet). • Peningkatan kerjasama ekonomi sub regional, terutama dengan negara tetangga (Philipina dan Malaysia).

11. Usulan Substansi Materi Yang Perlu Ada Dalam Pasal-Pasal PerPres • 1. Pasal 3 dirubah menjadi: • Pulau-pulau kecil terluar meliputi pulau-pulau kecil terluar yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga dan pulau-pulau kecil terluar yang tidak berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. • Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. • Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada rencana tata ruang pulau-pulau kecil terluaryang penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri yang membidangi penataan ruang. • Ayat (2) lama. • Ayat (3) lama.

12. 2. Substansi Pasal 4 diganti dengan rumusan berikut: • Rencana Tata Ruang Pulau-pulau Kecil Terluar seagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) merupakan acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. • Rencana Tata Ruang Pulau-pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) berisi: • a. kebijakan dan strategi pengembangan pulau-pulau kecil terluar; • b. arahan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang pulau- pulau kecil terluar; • c. indikasi program pengembangan pulau-pulau kecil terluar; • d. Rencana pengendalian pemanfaatan ruang

13. 3. Substansi Pasal 5 diganti dengan rumusan berikut: • Dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dilakukan penyusunan rencana tindak oleh instansi sektoral, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengacu pada rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2). • Pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan sektoral dan daerah masing-masing. • Koordinasi penyusunan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri Kelauatan dan Perikanan

14. 4. Pasal 6 diusulkan berubah menjadi: • …………………, dilakukan pengendalian terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar oleh instansi sektoral sesuai dengan kewenangannya. • ……… ayat (1) melalui pengawasan dan penertiban. • Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. • -- Ayat (3) lama -- • Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan perijinan, penerapan mekanisme insentif dan disinsentif, serta pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

15. 5. Pasal 7 diganti dengan rumusan berikut : • Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan pengelolaan kawasan tertentu perbatasan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. • Pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar dilakukan secara koordinatif oleh Menteri Koordinator sesuai bidangnya.

16. Kawasan Perbatasan Negara Kawasan Perbatasan Darat (Malaysia – Timor Leste – Papua New Guinea) • Kawasan Perbatasan Kalimantan – Sarawak/Sabah Malaysia • Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur – Timor Leste • Kawasan Perbatasan Papua – Papua New Guinea Kawasan Perbatasan Laut ( Pulau-pulau Kecil Terluar ) (Malaysia – Timor Leste – Papua New Guinea – Philipina – Singapura – Australia– Thailand - Vietnam – India – Palau) • Kawasan Perbatasan Sangihe Talaud - Philipina • Kawasan Perbatasan Maluku – Timor Leste • Kawasan Perbatasan Maluku Utara/Papua – Palau/Australia • Kawasan Perbatasan Riau (Kep. Natuna) – Malaysia/Brunei Darusalam/Vietnam/Singapura • Kawasan Perbatasan NTT (Kep. Alor) – Timor Leste/Australia • Kawasan Perbatasan NAD – India/Thailand

17. + 149,1 Km Motaain TIMOR LESTE Manusasi Noel Besi + 119,7 Km INDONESIA Dilumil Batas Negara Batas Wilayah Darat RI - Timor Leste di NTT

18. Batas Wilayah Laut RI - Philipina di Sulawesi Utara

19. PROPINSI KALIMANTAN TIMUR F. Kab. Kutai Barat 16. Kec. Long Apari 17. Kec. Long Pahangai G. Kab. Malinau 18. Kec. Kayan Hulu 19. Kec. Kayan Hilir 20. Kec. Pujungan H. Kab. Nunukan 21. Kec. Krayan 22. Kec. Krayan Selatan 23. Kec. Lumbis 24. Kec. Nunukan 25. Kec. Sebatik 26. Kec. Sungai Krayan Batas Wilayah Darat RI - Malaysia di Kalimantan PETA CAKUPAN WILAYAH KAWASAN PERBATASAN KASABA

20. Struktur Ruang Kawasan Perbatasan Kasaba

21. Pembangunan Infrastruktur Bidang Ke-PUan

22. Pembangunan Infrastruktur Bidang Ke-PUan (Lanjutan)

23. Kegiatan Non Spasial dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan • Penetapan dan Pengesahan Garis Batas Internasional antara Indonesia dengan negara tetangga yang berbatasan • Pengamanan Wilayah Perbatasan dengan peningkatan pelayanan imigrasi, bea cukai, dan karantina di pos pemeriksaan lintas batas, dan peningkatan patroli darat, laut dan udara.

24. Kegiatan Non Spasial dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan • Pengembangan Wilayah Perbatasan melalui • peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, • peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dengan peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, • pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan, • pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah daerah/kawasan perbatasan dan kelembagaan, • peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan

25. Sistem Perencanaan Tata Ruang Strategic Development Framework Hirarki Sistem Perencanaan Tata Ruang Nasional Sistem Perencanaan Tata Ruang Provinsi Sistem Perencanaan Tata Ruang Kab/Kota Rencana Umum TR RTRWN RTRWP RTRWK RTR Pulau, Kawasan Tertentu, Kawasan Perbatasan, Kawasan Terpencil Rencana Detail TR Operasionalisasi/tingkat kedalaman Renc. “Detail” TRWP RDTR Kab/Kota Renc. “Teknik” RWP RTR Rencana Teknik Ruang RTR Kawasan

26. Sistem Penataan Ruang Nasional RTRW Nasional • RTR – Pulau • SISTEM NASIONAL • Pengemb. Kaw. Prioritas (Kaw. Tertentu, Perbatasan, Terpencil, dll) • Pengemb. Sistem Perkotaan • Pengemb. Sistem Prasarana Strategis • Pengembangan Sistem Perlindungan thd. Bencana Alam Ditjen Penataan Ruang Pereencanaan Peninjauan RTR Pengendalian I P Strategis (5 Tahun) Rencana Induk Jalan Rencana Induk SDA Rencana Induk Air Bersih Pembangunan Perkotaan Pembangunan Perkotaan Rencana Induk Sektor Lain Pemanfaatan Sektor P e r w u j u d a n Pemantauan

27. Banda Aceh BANDAR SRI BEGAWAN KUALA LUMPUR Medan SINGAPORE Bontang Entikong Manado Gorontalo Pekanbaru Ternate Batam Pontianak Samarinda Sorong Jambi Biak Palu Palangkaraya Padang Pangkal Pinang Balikpapan Jayapura Mamuju Palembang Pangkalan Bun Banjarmasin Kendari Bengkulu Ambon Lampung Makasar JAKARTA Semarang Serang Surabaya Bandung Malang DILLI Yogyakarta Merauke Denpasar Mataram Kupang Kerangka Pengembangan Strategis Legenda : Pulau Besar Pola Sebaran Permukiman Gugus Pulau Samudra Poros Pengembangan Startegis Global/Nasional Jalur Patahan dan Sesar Alur Pelayaran Internasional Gugus Pulau Pantai Poros Pengembangan Strategis Sub Regional Pegunungan Tinggi Batas Teritorial Kota PKN Poros Pengembangan Strategis Nasional Kawasan Andalan Batas ZEE

28. Terima Kasih

29. LAMPIRAN : PP NO. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

30. N0. NAMA PULAU PERAIRAN, KOORDINAT TITIK TERLUAR (LINTANG, BUJUR) PROPINSI 1. P. SENTUT SELAT SINGAPURA 01002’52” U 104049’50” T KEPULAUAN RIAU 2. P. TOKONG MALANG BIRU LAUT NATUNA 02018’00” U 105035’47” T KEPULAUAN RIAU 3. P. DAMAR LAUT NATUNA 02044’29” U 105022’46” T KEPULAUAN RIAU 4. P. MANGKAI LAUT NATUNA 03005’32” U 105035’00” T KEPULAUAN RIAU 5. P. TOKONG NANAS LAUT NATUNA 03019’52” U 105057’04” T KEPULAUAN RIAU 6. P. TOKONG BELAYAR LAUT NATUNA 03027’04” U 106016’08” T KEPULAUAN RIAU 7. P. TOKONGBORO LAUT NATUNA 04004’01” U 107026’09” T KEPULAUAN RIAU DAFTAR PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

31. 8. P. SEMIUN LAUT NATUNA 04031’09” U 107043’17” T KEPULAUAN RIAU 9. P. SEBETUL LAUT CINA SELATAN 04042’25” U 107054’20” T KEPULAUAN RIAU 10. P. SEKATUNG LAUT CINA SELATAN 04047’45” U 108001’19” T RIAU 11. P. SENUA LAUT CINA SELATAN 04000’48” U 108025’04” T KEPULAUAN RIAU 12. P. SUBI KECIL LAUT NATUNA 03001’51” U 108054’52” T KEPULAUAN RIAU 13. P. KEPALA LAUT NATUNA 02038’43” U 109010’04” T KEPULAUAN RIAU 14. P. SEBATIK SELAT MAKASAR 04010’00” U 117054’00” T KALIMANTAN TIMUR 15. GOSONG MAKASAR LAUT SULAWESI 03059’25” U 117057’42” T KALIMANTAN TIMUR

32. 16. P. MARATUA LAUT SULAWESI 02015’12” U 118038’41” T KALIMANTAN TIMUR 17. P. SAMBIT LAUT SULAWESI 01046’53” U 119002’26” T KALIMANTAN TIMUR 18. P. LINGIAN SELAT MAKASAR 00059’55” U 120012’50” T SULAWESI TENGAH 19. P. SALANDO LAUT SULAWESI 01020’16” U 120047’31” T SULAWESI TENGAH 20. P. DOLANGAN LAUT SULAWESI 01022’40” U 120053’04” T SULAWESI TENGAH 21. P. BANGKIT LAUT SULAWESI 01002’52” U 123006’45” T SULAWESI UTARA 22. P. MANTERAWU LAUT SULAWESI 01045’47” U 124043’51” T SULAWESI UTARA 23. P. MAKALEHI LAUT SULAWESI 02044’15” U 125009’28” T SULAWESI UTARA

33. 24. P. KAWALUSU LAUT SULAWESI 04014’06” U 125018’59” T SULAWESI UTARA 25. P. KAWIO LAUT MINDANAU 04040’16” U 125025’41” T SULAWESI UTARA 26. P. MARORE LAUT SULAWESI 04044’14” U 125028’42” T SULAWESI UTARA 27. P. BATU BAWAIKANG LAUT SULAWESI 04044’46” U 125029’24” T SULAWESI UTARA 28. P. MIANGAS LAUT SULAWESI 05034’02” U 126034’54” T SULAWESI UTARA 29. P. MARAMPIT LAUT SULAWESI 04046’18” U 127008’32” T SULAWESI UTARA 30. P. INTATA LAUT SULAWESI 04038’38” U 127009’49” T SULAWESI UTARA 31. P. KAKARUTAN SAMUDRA PASIFIK 04037’36” U 127009’53” T SULAWESI UTARA

34. 32. P. JIEW LAUT HALMAHERA 00043’39” U 129008’30” T MALUKU UTARA 33. P. BUDD SAMUDRA PASIFIK 00032’08” U 130043’52” T PAPUA 34. P. FANI SAMUDRA PASIFIK 01004’28” U 131016’49” T PAPUA 35. P. MIOSSU SAMUDRA PASIFIK 00020’16” S 132009’34” T PAPUA 36. P. FANILDO SAMUDRA PASIFIK 00056’22” U 134017’44” T PAPUA 37. P. BRASS SAMUDRA PASIFIK 00055’57” U 134020’30” T PAPUA 38. P. BEPONDI SAMUDRA PASIFIK 00023’38” S 135016’27” T PAPUA 39. P. LIKI SAMUDRA PASIFIK 01034’26” S 138042’57” T PAPUA

35. 40. P. KOLEPON LAUT ARU 08012’49” S 137041’24” T PAPUA 41. P. LAAG LAUT ARU 05023’14” S 137043’07” T PAPUA 42. P. ARARKULA LAUT ARU 05035’42” S 134049’05” T MALUKU 43. P. KARAWEIRA LAUT ARU 06000’09” S 134054’26” T MALUKU 44. P. PANAMBULAI LAUT ARU 06019’26” S 134054’53” T MALUKU 45. P. KULTUBAI UTARA LAUT ARU 06038’50” S 134050’12” T MALUKU 46. P. KULTUBAI SELATAN LAUT ARU 06049’54” S 134047’14” T MALUKU 47. P. KARANG LAUT ARU 07001’08” S 134041’26” T MALUKU

36. 48. P. ENU LAUT ARAFURU 07006’14” S 134031’19” T MALUKU 49. P. BATUGOYANG LAUT ARU 07057’01” S 134011’38” T NUSA TENGGARA TIMUR 50. P. LARAT LAUT ARU 07014’26” S 131058’49” T MALUKU 51. P. ASUTUBUN LAUT TIMOR 08003’07” S 131018’02” T MALUKU 52. P. SELARU LAUT TIMOR 08010’17” S 131007’31” T MALUKU 53. P. BATARKUSU LAUT TIMOR 08020’30” S 130049’16”T MALUKU 54. P. MASELA LAUT TIMOR 08013’29” S 129049’32” T MALUKU 55. P. MEATIMIRANG LAUT TIMOR 08021’09” S 128030’52” T MALUKU

37. 56. P. LETI Laut TIMOR 08014’20” S 127037’50” T MALUKU 57. P. KISAR SELAT WETAR 08006’10” S 127008’36” T MALUKU 58. P. WETAR LAUT BANDA 07056’50” S 1260285’10” T MALUKU 59. P. LIRAN SELAT WETAR 08003’50” S 125044’00” T MALUKU 60. P. ALOR SELAT OMBAI 08013’50” S 125007’55” T NUSA TENGGARA TIMUR 61. P. BATEK LAUT SAWU 09015’30” S 123059’30” T NUSA TENGGARA TIMUR 62. P. DANA SAMUDERA HINDIA 11000’36” S 122052’37” T NUSA TENGGARA TIMUR 63. P. DANA SAMUDERA HINDIA 10050’00” S 121016’57” T NUSA TENGGARA TIMUR

38. 64. P. MANGUDU SAMUDERA HINDIA 10020’08” S 120005’56” T NUSA TENGGARA TIMUR 65. P. SOPHIALOUISA SAMUDERA HINDIA 08055’20” S 116000’08” T NUSA TENGGARA BARAT 66. P. BARUNG SAMUDERA HINDIA 08030’30” S 113017’37” T JAWA TIMUR 67. P. SEKEL SAMUDERA HINDIA 08024’24” S 111042’31” T JAWA TIMUR 68. P. PANEHAN SAMUDERA HINDIA 08022’17” S 111030’41” T JAWA TIMUR 69. P. NUSAKAMBANGAN SAMUDERA HINDIA 07047’05” S 109002’34” T JAWA TENGAH 70. P. MANUK SAMUDERA HINDIA 07049’11” S 108019’18” T JAWA BARAT 71. P. DELI SAMUDERA HINDIA 07001’00” S 105031’25” T BANTEN

39. 72. P. BATU KECIL SAMUDERA HINDIA 05053’45” S 104026’26” T LAMPUNG 73. P. ENGGANO SAMUDERA HINDIA 05031’13” S 102016’00” T BENGKULU 74. P. MEGA SAMUDERA HINDIA 04001’12” S 101001’49” T BENGKULU 75. P. SIBARUBARU SAMUDERA HINDIA 03017’48” S 100019’47” T SUMATRA BARAT 76. P. SINYAUNYAU SAMUDERA HINDIA 01051’58” S 99004’34” T SUMATRA BARAT 77. P. SIMUK SAMUDERA HINDIA 00005’33” S 97051’14” T SUMATRA UTARA 78. P. WUNGA SAMUDERA HINDIA 01012’47” U 97004’48” T SUMATRA UTARA 79. P. SIMEULUCUT SAMUDERA HINDIA 02031’47” U 95055’05” T NANGROE ACEH DARUSALAM

40. 80. P. SALAUT BESAR SAMUDERA HINDIA 02057’51” U 95023’34” T NANGROE ACEH DARUSALAM 81. P. RAYA SAMUDERA HINDIA 04052’33” U 95021’46” T NANGROE ACEH DARUSALAM 82. P. RUSA SAMUDERA HINDIA 05016’34” U 95012’07” T NANGROE ACEH DARUSALAM 83. P. BENGGALA SAMUDERA HINDIA 05047’34” U 94058’21” T NANGROE ACEH DARUSALAM 84. P. RONDO SAMUDERA HINDIA 06004’30” U 95006’45” T NANGROE ACEH DARUSALAM 85. P. BERHALA SELAT MALAKA 03046’38” U 99030’03” T SUMATRA UTARA 86. P. BATU MANDI SELAT MALAKA 02052’10” U 100041’05” T RIAU 87. P. IYU KECIL SELAT MALAKA 01011’30” U 103021’08” T KEPULAUAN RIAU

41. 88. P. KARIMUN KECIL SELAT MALAKA 01009’59” U 103023’20” T RIAU 89. P. NIPA SELAT SINGAPURA 01009’13” U 103039’11” T RIAU 90. P. PELAMPONG SELAT SINGAPURA 01007’44” U 103041’58” T RIAU 91. P. BATU BERHANTI SELAT SINGAPURA 01011’06” U 103052’57” T RIAU 92. P. NONGSA SELAT SINGAPURA 01012’29” U 104004’47” T RIAU