1 / 13

Penataan Ruang Taman Nasional

Penataan Ruang Taman Nasional. Taufik Tri Hermawan t3hermawan@ugm.ac.id. Bahan kuliah ke-4 Pengelolaan Kawasan Konservasi. Phase dalam pemantapan kawasan TN. Penunjukan Kawasan TN. Penataan Batas dan pemetaan Kawasan TN. Kawasan TN mantap. Tata batas Zonasi.

makaio
Download Presentation

Penataan Ruang Taman Nasional

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Penataan Ruang Taman Nasional Taufik Tri Hermawan t3hermawan@ugm.ac.id Bahan kuliah ke-4 Pengelolaan Kawasan Konservasi

  2. Phase dalam pemantapan kawasan TN Penunjukan Kawasan TN Penataan Batas dan pemetaan Kawasan TN Kawasan TN mantap • Tata batas • Zonasi Integrasi dengan tataruang/pembangunan regional

  3. Penunjukan Kawasan TN • Kriteria dan mekanisme penunjukan kawasan TN • Dasar pertimbangan berfokus pada ekologi dan konservasi biodiversitas (PP 68/1998) • Usulan dari berbagai pihak tanpa proses uji publik dan mekanisme perwakilan yang jelas • Apakah mekanisme yg ada sudah akomodatif? Bgmn seharusnya? Bgmn mekanisme keterwakilan masy didlm dan sekitar hutan?

  4. Penataan Kawasan TN • Cakupan • Tata Batas • Zonasi • Kebutuhan legalitas dan legitimasi para pihak • Merupakan problematika lapangan yang sering muncul

  5. Tata Batas • Mekanisme keterwakilan para pihak • Kepmenhut 635/Kpts-II/1996 pembentukan PTB, terdiri (bupati, bapeda, pertanahan, PU, Deptan, Camat, UPT Dephut terkait). • Kepmenhut 32/Kpts-II/2001 kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan (bupati, bappeda, dinas terkait, UPT Dephut, Kepdes, tokoh masy/ ketua adat setempat • Akomodasi inisiatif lokal dalam mengelola hutan/kawasan khusus • Kriteria status yang ditatabatas: bebas dari hak-hak pihak ke-3 (perorangan dan Badan Hukum) • Problem teknis • Patok nafas, tdk pada tempatnya, digeser dsb

  6. ZONASI • FLEKSIBILITAS UNTUK MENGAKOMODASI KEBUTUHAN DAN KEPENTINGAN PARA PIHAK (jenis zona dan pengelolaan di masing-masing zona) • Dampak tdk fleksibel (penolakan terbuka dan pelanggaran) • Konsekwensi kalo fleksibel ? • Aspek legal kalo mengakomodasi kebutuhan parapihak? Kalo belum ada, bagaimana? • Bagaimana mekanisme dukungan ke arah sana? Bgmn konsekwensi tatahubungan parapihak, hak,tgjwb, kewenangan dsb

  7. Integrasi TN dan tata ruang regional • TN dianggap cost center/aset tidak menghasilkan PAD • TN berada dalam wilayah administrasi yang kompleks • TN lintas kabupaten, lintas propinsi • TN/ Kawasan konservasi mencakup mayoritas suatu wilayah administrasi • TN/KK lebih dari 50% wilayah suatu kab

  8. Flow chart penyusunan zonasi TNGC

  9. Flow Chart teknis

  10. Kriteria yang digunakan

  11. Tabel 4‑12 Skoring Masing-masing Kriteria Penentuan Zonasi

More Related