140 likes | 768 Views
PENGGUNAAN OBAT RASIONAL. Dr. Haris Budi Widodo , drg ., M.Kes ., A.P., SIP. TUJUAN KEBIJAKAN OBAT NASIONAL. Menjamin : Ketersediaan , pemerataan dan keterjangkauan obat , terutama obat esensial
E N D
PENGGUNAAN OBAT RASIONAL Dr. Haris Budi Widodo, drg., M.Kes., A.P., SIP.
TUJUAN KEBIJAKAN OBAT NASIONAL Menjamin : • Ketersediaan, pemerataandanketerjangkauanobat, terutamaobatesensial • Keamanan, khasiatdanmutusemuaobat yang beredarsertamelindungimasyarakatdaripenggunaan yang salahdanpenyalahgunaanobat 3. Penggunaan obat yang rasional
AMAN EFEKTIF BERKUALITAS POR PENDANAAN AKSES KETERJANGKAUAN HARGA SISTEM KES & SUPLAI OBAT KETERSEDIAAN OE JENIS JUMLAH
PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL Sasaran : Penggunaan obat dalam jenis, bentuk sediaan, dosis dan jumlah yang tepat disertai informasi yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan
MANFAAT PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL • Meningkatkanmutupelayanan • Mencegahpemborosansumberdana • Meningkatkanaksesterhadapobatesensial
SIKLUS MANAJEMEN OBAT Seleksi • Manajemen pendukung • Organisasi • Anggaran • M. Informasi • SDM Penggunaan Pengadaan Distribusi
ISU YANG HARUS DIANTISIPASI DALAM PENGGUNAAN OBAT • Di era desentralisasi : pelayanankesehatanmenjadisalahsatuasetsumber PAD • Pergeserannilaisosialobatkearahkomoditasbisnis, mengakibatkankepentinganpasiendapatterabaikan • Pengobatantidakberdasarkanbukti/data ilmiah(evidence based treatment)sehinggatidakrasional
Strategi untuk menjamin penggunaan obat yang rasional • Penerapan penggunaan DOEN dlm setiap upaya pelayanan kesehatan • Penerapan pendekatan farmakoekonomi melalui analisis biaya-efektif dengan biaya-manfaat pd seleksi obat yg digunakan di semua tingkat pelayanan kesehatan • Penerapan pelayanan kefarmasian yang baik (pharmaceutical care), perubahan dari product oriented ke patient oriented • Pemberdayaan masyarakat melalui KIE
KEPMENKES YANG MENUNJANG POR SK MENKES NO: 085/MENKES/PER/I/1989 KEWAJIBAN MENULISKAN RESEP DAN/ATAU MENGGUNAKAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH
KEPMENKES NO: 1009/MENKES/SK/X/1995 SEMUA RS PEMERINTAH DIWAJIBKAN MEMBENTUK KFT BERTUGAS MEMBANTU DIREKTUR MENENTUKAN KEBIJAKAN DI BIDANG OBAT, PENGOBATAN , DAN FARMASI UNTUK MENINGKATKAN MUTU, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN RS
SK BERSAMA MENKES DAN MENDAGRI NO: 394/MEN.KES/SK/VII/1981DAN NO: 196 TAHUN 1981 TENTANG PENGADAAN OBAT UNTUK UNIT PELAYANAN PEMERINTAH PUSAT &DAERAH PENGADAAN DG MENGGUNAKAN APBN DAN APBD DILARANG MENYIMPANG DARI KETENTUAN DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL (DOEN) PENGADAAN HARUS DALAM BENTUK ESENSIAL GENERIK
FAKTOR PENUNJANG PENINGKATAN PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL • Pasiendanmasyarakatterdidik • Tersedianyapedomanpengobatan • Tersedianyaobatesensial • Kebijaksanaanhargaobat yang baik • Tersedianyaperaturan yang meningkatkanperesepanrasional • Masuknya POR dalamkurikulumtenagakesehatan • Pengawasanterhadapiklandantekanandaripabrik • Insentiveuntukpenggunaan DOEN
SUKSESNYA POR MEMBUTUHKAN DUKUNGAN KEBIJAKSANAAN YANG KOMPREHENSIF Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Badan Pengawasan Obat LSM KONAS Masyarakat Perguruan Tinggi Asosiasi Profesi Kesehatan
Peningkatan penggunaan obat rasional merupakan bagian integral dari Kebijakan Obat Nasional (KONAS)