DISIPLIN

1. DISIPLIN PNS KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGWAIAN NEGARA YOGYAKARTA

2. INSTRUMEN KENDALI DISIPLIN PNS • Peraturan Perundang-undangan : • PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS • PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS • PP Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri • PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS • Buku Biru • Berdasarkan SE Kepela BAKN Nomor 02/SE/80 tanggal 11 Pebruari 1980, maka bagi setiap PNS menurut ketentuan disediakan buku catatan penilaian yang lazim disebut buku biru, dimana atasan langsung PNS yang bersangkutan wajib mengisi dan mencatat segala temuan dari bawahannya baik yang positif maupun yang negatif dan menyimpannya. Buku Biru ini dijadikan dasar didalam mengisi DP-3 • Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) • Berdasarkan PP Nomor 10 tahun 1979 setiap atasan langsung PNS sebagai pejabat yang berwenang dan berkewajiban untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan PNS dilingkungan yang dibawahinya.

3. Daftar Hadir (Kep Pres 58/1964 dan Kep Pres 17/1984). • Sebagai konsekwensi ketentuan jam kantor, maka kehadiran PNS dapat diketahui melalui daftar hadir yang harus diisi secara tertib, jujur dan terawasi serta terkelola dengan baik • Laporan Kegiatan • Untuk mengetahui produktivitas kerja suatu unit kerja setiap hari, minggu, bulan dan setiap tahunnya akan sangat mudah diketahui apabila setiap atasan dapat menerima laporan kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat unit kerja ditingkat bawahnya • Suasana kerja kantor dan Kebersihan kantor, Ruang kerja, Toilet dsb • Indikator lain yang dapat menunjukkan bahwa instansi telah menerapkan disiplin dengan baik dapat dilihat dari suasana kerja kantor dan kebersihankantornya, terutama kamar

4. Pola-pola pembinaan disiplin • Pengembangan Kepribadian • Penghargaan atas usaha pegawai • Saling percaya antar unit/ bagian • Penghargaan atas harga diri tiap pegawai • Mengurangi kecemasan dalam bekerja • Peningkatan karier pegawai • Menciptakan lingkungan kerja yg menyenangkan • Saling menghormati sesama pegawai

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 • Materi : • Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi (hukuman disiplin) bagi yang melanggarnya. • Kewajiban PNS • Pegawai Negeri Sipil Wajib : • Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah • Mengutamakan kepentingan Negara diatas ke-pentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak pemerintah • Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan PNS. • Mengangkat dan mentaati sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan sebaik-baiknya. • Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum. • Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya & penuh pengabdian. • Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara. • Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil.

6. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yg dapat membaha-yakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama dibidang keamanan, keuangan & materiil • Mentaati ketentuan jam kerja (Kep Pres 58/1964 dan Kep Pres 17/1984). • Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. • Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik baiknya. • Memberikan pelayanan dengan sebaik baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing. • Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya. • Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. • Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya. • Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya. • Memberikan kesempatan kepada bawahannya mengembangkan kariernya. • Mentaati ketentuan peraturan perundang undangan tentang perpajakan. • Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan satun terhadap masyarakat sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan. • Hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan. • Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat. • Mentaati segala peraturan perundang–undangan & peraturan kedinasan yang berlaku. • Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang. • Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin

7.  Larangan • Melakukan hal hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil • Menyalahgunakan wewenangnya • Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing. • Menyalahgunakan barang barang uang atau surat surat berharga milik Negara. • Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan atau meminjamkan barang barang, dokumen atau surat surat berharga milik Negara secara tidak sah. • Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. • Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya. • Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. • Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil kecuali untuk kepentingan jabatan.

8. Bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya. • Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani. • Mengahalangi berjalannya tugas kedinasan. • Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. • Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah. • Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya. • Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilik saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan. • Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan menjadi direksi pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a keatas atau yang memangku jabatan eselon I. • Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi golongan atau pihak lain • Menjadi Anggota Partai Politik • Menjadi Istri pertama, kedua, ketiga dan seterusnya bagi PNS wanita.

9. TINGKATAN DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN • Tingkatan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut : • 1. Hukuman disiplin ringan yang terdiri dari : • a.Tegoran lisan • Tegoran tertulis • Pernyataan tidak puas secara tertulis • Hukuman disiplin sedang yang terdiri dari • Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun • Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun • Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun • Hukuman disiplin berat yang terdiri dari : • Penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun • Pembebasan dari jabatan • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS • Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

10. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin

13. Pendelegasian penjatuhan hukuman disiplin

14. Tata cara Pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin • Sebelum penjatuhan hukuman disiplin pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yg disangka melakukan pelanggaran hukuman disiplin, • Pemeriksaan dilakukan secara lisan untuk jenis hukuman ringan dan pemeriksaan dilakukan secara tertulis untuk jenis hukuman disiplin sedang dan berat; • Pemeriksaan dilakukan secara tertutup • Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum, namun untuk memepercepat pemeriksaan dapat memerintahkan pejabat lain untuk memeriksa dengan ketentuan pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tersebut tidak bolehberpangkat atau memengku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa • Apabila PNS yang melakukan pelanggaran tidak memenuhi panggilan untuk diperiksa tanpa alasan yang syah, maka dibuat panggilan kedua secara tertulis dan apabila PNS itu tidak juga memenuhi panggilan kedua, maka pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bahan-bahan yang ada padanya. • Dalam melakukan pemeriksaan pejabat yang berwenang dapat meminta keterangan dari orang lain yang dipandang perlu

15. Berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dan harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. • Kepada PNS yang melakukan beberapa pelanggaran displin terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin • PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian melakukan pelang-garan disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat • Untuk jenis hukuman disiplin berupa teguran lisan disampaikan secara lisan, dan untuk jenis hukuman tegoran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis dinyatakan secara tertulis. Sedangkan untuk jenis hukuman sedang dan berat ditetapkan dengan surat keputusan. • Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.

16. Keberatan atas hukuman disiplin • PNS yang dijatuhi salah satu jenis hukuman ringantidak dapat mengajukan kebe-ratan. • PNS yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sedang atau beratdapat mengajukankeberatan kepada atas pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 hari terhitung ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut. • Keberatan tersebut diajukan secara tertulis melalui saluran hirarkhi dan memuat alasan keberatan itu. • Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan Presidentidak dapat dilakukan keberatan • Setiap pejabat yang menerima surat keberatan wajib menyampaikan kepada atas pejabat yang berwenang dalan jangka waktu 3 hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan tersebut; • Pejabat yang berwenang menghukum wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam waktu 3 hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan tersebut; • Atas pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka 1 bulan terhitung mulai tanggal, ia menerima surat keberatan; • Atasan pejabat berwenang dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan. • Terhadap keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum, tidak dapat diajukan keberatan.

17. Berlakunya hukuman disiplin • Hukuman disiplin bagi jenis hukuman disiplin ringan berklaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang bersangkutan. • Hukuman disiplin bagi jenis hukuman sedang dan berat diatur sebagai berikut : • Apabia tidak ada keberatan mulai berlaku pada hari ke 15, terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima hukuman disiplin, kecuali hukuman disiplin pembebasan dari jabatan. • Apabila ada keberatan mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan tersebut; kecuali jenis hukuman disiplin pembebasan dari jabatan • Jenis hukuman disiplin pembebasan dari jabatan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. • Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian hukuman disiplin, maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ke 30 terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut.

18. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN • PNS yang berpangkat Pembina Golru IV/b kebawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin pemberhentian dengan hormattidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian • Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan • KETENTUAN LAIN • PNS yang meninggal dunia atau mencapai BUP pada waktu men-jalani hukuman disiplin jenis hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penurunangaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun, dianggap telah selesai menjalankan hukuman disipliln. • Calon PNS yang dijatuhi hukuman sedang atau berat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS.

19. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 • Hal-hal yang diatur : • PNS yang melakukan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat melalui saluran hirarkhi selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan. • Ketentuan tersebut juga berlaku kepada PNS yang telah menjadi Janda/Duda yang akan melangsungkan perkawinan lagi • PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijinterlebih dahulu dari pejabat, yang diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang lengkap. • PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. • PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. • PNS dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah • Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, pembagiana tersebut adalah 1/3 untuk PNS Pria 1/3 untuk bekas istri dan 1/3 utuk anak-anaknya • Apabila dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai anak maka istri memperoleh ½ dari gajinya. • Istri tidak diberikan gaji apabila alasan perceraian dikarenakan, istri berzina, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami menjadi pemabuk atau penjudi berat, atau selama 2 tahun berturut-turut meninggalkan suami tanpa izin, dan alasan yang sah.

20. Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Th 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 • 1, PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban, sepertihalnya : • PNS lebih dari 1 tahun tidak memberitahukan secara tertulis mengenai perkawinan pertama, • PNS yang telah menjadi duda/janda telah lebih dari 1 tahun tidak memberitahukan secara tertulis perkawinannya lagi; • PNS yang melakukan perceraian tanpa izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang; • PNS yang tidak mendapat izin terlebih dahulu,dari pejabat yang berwenang untuk beristri lebih dari satu(a,b,c,d) dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 • PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga dan keempat dijautuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. • Atasan atau pejabat yang melanggar ketentuan yang diatur didalam Peraturan Penerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dijatuhi salah satu jenis hukuman berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 • PNS yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji, dijatuhi salah satu jenis hukuman berat berdasarkan Peraturan Pemerintah 30 tahun 1980 • Tatacara penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 1980

21. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PNS • Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan disiplin PNS : • PNS dapat diberhentiakan tidak dengan hormat dikarenakan : • Melanggar sumpah/janji PNS, sumpah/Janji jabatan atau peraturan disiplin (pasal 8) • Dihukum penjara berdasar keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat (pasal 8); • PNS yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan penga-dilan yang ,mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindakan pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pasal9); • Melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau kegiatan yang menetang Negara dan atau Pemerintah; • PNS yang dalam waktu 6 bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah (pasal 12, ayat 3) • PNS yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 bulan terus menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga;

22. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1966 TENTANG PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PNS • Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan disiplin PNS adalah : • Untuk kepentingan peradilan PNS yang didakwa telah melakukan kejahatan/ pelanggaran jabatan oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara, maka mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara (pasal 2 ayat 1). • Ketentuan tersebut juga diberlakukan bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut jabatannya, namun berakibat hilangnya penghargaan, martabat dan wibawa pegawai tersebut (pasal 2 ayat 2) • PNS harus diberhentikan jika terbutkti melakukan penyelewengan terhadap idiologi dan haluan negara serta merugikan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara (pasal 3)

23. Sanksi terhadap pelanggaran : • PNS yang diberhentikan sementara dan terdapat petujuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya, maka mulai bulan berikutnya ia diberhentikan dan diberikan bagian gaji sebesar 50% dari gaji yang diterimanya terakhir (pasal 4 ayat 1 huruf a). • PNS yang diberhentikan sementara dan belum terdapat petujuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya, maka mulai bulan berikutnya ia diberhentikan dan diberikan bagian gaji sebesar 75% dari gaji yang diterimanya terakhir (pasal 4 ayat 1 huruf b). • PNS yang dikenakan pemberhentian sementara karena didakwa telah melakukan suatu hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya, namun berakibat hilangnya penghargaan, martabat dan wibawa pegawai tersebut, maka mulai bulan berikutnya ia diberhentikan dan diberikan bagian gaji sebesar 75% dari gaji yang diterimanya terakhir (pasal 4 ayat 2) • PNS yang menerima bagian gaji diatas, mendapat tunjangan keluar-ga, tujangan kemahalan umum dan lain-lain kecuali tunjangan jabatan dan fasilitas yang ada hubungannya dengan jabatannya (pasal 5)-

24. Lain-lain • Untuk menghindarkan kerugian keuangan negara, maka perkara yang menyebabkan PNS dikenakan pemberhentian sementara harus diperiksa dalam waktu yang secepatnya dan segera diambil keputusan yang tepat terhadap diri pegawai tersebut • Jika menurut pemeriksaan pihak yang berwajib ternyata PNS tersebut tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali dan PNS tersebut berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan yang lainnya. • Jika PNS tersebut bersalah maka harus diambil tindakan pemberhentian sedangkan bagian gaji berikut tunjangan yang telah dibayarkan tidak dipungut kembali. • Pemberhentian seorang PNS ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum yang pasti.

25. LARANGAN PNS MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIKPP No. 37 Tahun 2004 • Larangan dan Kewajiban • PNS yang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik (parpol) diberhentikan sebagai PNS • PNS dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus parpol • PNS yang akan menjadi anggota dan/ atau pengurus parpol wajib mengundurkan diri sebagai PNS • PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di atas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, tmt akhir bulan pengajuan pengunduran diri

26. Pemberhentian PNS yang mengajukan pengunduran diri ditangguhkan bila : • Masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS yang dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS • Sedang mengajukan upaya banding administratif kepada BAPEK karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS • Mempunyai tanggung jawab kedinasan yang dalam waktu singkat tidak dapat dialihkan kepada PNS lainnya • Penangguhan tersebut dilakukan sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. • Penangguhan tersebut dilakukan untuk paling lama 6 (enam) bulan.

27. Pengunduran diri PNS diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada : • Atasan langsung PNS yang bersangkutan serendah-rendahnya Eselon IV • Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian • Pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan • Atasan langsung wajib menyampaikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya tembusan pengunduran diri • Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mengambil keputusan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan dari atasan langsung PNS ybs.

28. Apabila sampai dengan 10 hari kerja sejak atasan langsung menerima surat pengunduran diri tidak memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, maka selambat-lambatnya 20 hari kerja sejak diterimanya surat pengunduran diri, keputusan pemberhentian dapat ditetapkan tanpa pertimbangan atasan langsung PNS ybs. • Apabila sampai tenggang waktu sebagaimana dimaksud di atas Pejabat Pembina Kepegawaian tidak mengambil keputusan, maka usul pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil tsb dianggap dikabulkan. • Pejabat Pembina Kepegawaian sudah harus menetapkan keputusan pemberhentian PNS ybs selambat-lambatnya 30 hari sejak dikabulkan.

29. Dalam hal PNS yang mengundurkan diri ditangguhkan, maka Pejabat Pembina Kepe-gawaian memberikan alasan tertulis. • Pejabat Pembina Kepegawaian dapat men-delegasikan wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya serendah-rendahnya pejabat struktural eselon II untuk menangguhkan pemberhentian PNS • Keputusan Pemberhentian atau penangguhan pemberhentian PNS, disampaikan kepada PNS ybs dan pejabat lain yang berkaitan

30. PNS yang menjadi anggota dan/ atau pengurus parpol tanpa mengundurkan diri sbg PNS , diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan ybs menjadi anggota dan/ atau pengurus parpol. • PNS yang mengundurkan diri dan ditangguhkan pemberhentiannya, tetapi tetap menjadi anggota dan/ atau pengurus parpol, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS mulai akhir bulan ybs menjadi anggota dan/ atau pengurus parpol.

31. Ketentuan dalam PP ini berlaku juga bagi PNS yang akan menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. • PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat berdasar PP ini, diberikan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-un-dangan yang berlaku.

32. NETRALITAS P N S DALAM PILKADA • PNS yang menjadi Calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah (SE MENPAN 08A/2005). • Wajib membuat Surat Pernyataan mengun-durkan diri dari jabatan negeri • Dilarang menggunakan anggaran Pemerintah/ dan/ atau Pemerintah Daerah • Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya • Dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye

33. Bagi PNS yang bukan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah • Dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala atau Wakil Daerah • Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye • Dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye • Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Pennyelenggara Pemungut-an Suara (KPPS) dan Pengawasan Pemilihan dengan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung. • Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin PNS sebagaimana diatur dalam PP 30/l980.

34. SANKSI ATAS PELANGGARAN • Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun bagi : • PNS yang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye • PNS yang duduk sebagai panitia Penga-wasan Pemilihan tanpa ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung

35. Hukuman disiplin tingkat berat Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai P N S bagi : • PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Kepala/Wakil Kepala Daerah • PNS yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye • PNS yang menjadi anggota PPK, PPS, KPPS tanpa ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung

36. Hukuman disiplin Tingkat Berat Pemberhen-tian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi : • PNS yang menggunakan Anggaran Pemerintah /Peme-rintah Daerah dalam proses pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah • PNS yang menggunakan fasilitas terkait dengan jaba-tannya dalam proses pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah • PNS yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye • Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat ybw. menghukum, dilakukan atas dasar BAP oleh pemeriksa sesuai prosedur yang berlaku.

37. PENUTUP • Dalam upaya penegakan disiplin pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan, namun dalam implementasinya sangatlah tergantung pada kesadaran, motivasi yang ada pada diri PNS itu sendiri, serta keberanian pejabat atasan untuk menegakkan aturan yang ada tersebut. • Keseimbangan pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi dan punishment atau sanksi yang tegas bagi pegawai yang melanggar peraturan adalah syarat mutlak yang sangat dibutuhkan bagi upaya penegakan disiplin PNS. • Contoh dan keteladanandari pimpinan merupakan faktor utama yang sangat menentukan bagi keberhasilan dan tercapainya upaya penegakan disiplin PNS dilingkungan unit kerja masing-masing. • Kesejahteraan PNS merupakan motivasi pendorong yang sangat signifikan dalam upaya penegakan dan pelaksanaan dispiln PNS, • Disiplin yang tumbuh dari kesadaran hati masing-masing diri PNS jauh lebih baik dari pada disiplin yang dipaksakan atau karena terpaksa.

38. BKN JOGJA SAMPAI JUMPA