sistem politik indonesia

1. SISTEM POLITIKINDONESIA Dr. H. M. Said Saggaf, M.Si. SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA MAKASSAR 2016

2. Sistem • Kumpulan unsur-unsur, atau bagian-bagian yang saling berinteraksi, saling bergantungan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang kompleks. Shrode dan Voich, JR, 1974:122 • Suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dalam satu kesatuan dan saling bergantung Almond & powell, 1966:19

3. Unsur Utama Sistem • Ada sekumpulan objek • Adanya interaksi atau hubungan antara unsur-unsur (bagian, elemen) • Ada sesuatu yang mengikat unsur-unsur menjadi suatu kesatuan • Berada dalam suatu lingkungan yg kompleks • Terdapat tujuan bersama, sebagai hasil akhir Maksudi, Beddy Iriawan, 2015: 11

4. Politik Politik: • Proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya Maksudi, 2015: 19 • Proses pembuatan kebijakan pemerintah (publik policy) Austin Ranney • Proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu Ramlan Surbakti

5. Sistem Politik • Mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng Rusandi Sumintapura • Suatu sistem hubungan antara manusia dalam satu negara tertenu. Maksudi, 2015: 21

7. Kerangka Sistem Politik (Gabriel A. Almond)

9. ANALISIS SISTEM POLITIK: PENDEKATAN BUDAYA POLITIK

10. Budaya politik menunjuk pada orientasi dari tingkahlaku individu/masyarakat terhadap sistem politik. • Orientasi politik tersebut terdiri dari 2 tingkat yaitu: di tingkat masyarakat dan di tingkat individu. • Orientasi masyarakat secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari otientasi individu. Menurut Almond dan Verba, masyarakat mengidentifikasi dirinya terhadap simbol-simbol dari lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikinya.

11. Menurut Almond dan Powel, orientasi individu terhadap sistem politik mencakup 3 aspek yaitu : • Orientasi kognitif, yaitu pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Misalnya : tingkat pengetahuan seseorang tentang jalannya sistem politik, tokoh pemerintahan dan kebijakan yang mereka ambil, simbol-simbol kenegaraan, dll. • Orientasi afektif, yaitu aspek perasaan dan emosional seseorang individu terhadap sistem politik. • Orientasi evaluatif, yaitu penilaian seseorang terhadap sistem politik, menunjuk pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik terhadap kinerja sistem politik.

12. BAGAIMANA BUDAYA POLITIK MENURUT ANDA ?

13. MACAM - MACAM BUDAYA POLITIK YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT • Budaya politik elit (terdiri dari kaum pelajar sehingga memiliki pengaruh dan lebih berperan dalam pemerintahan) dan budaya politik massa (kurang memahami politik sehingga mudah terbawa arus). • Menurut Hebert Feith, sistem politik di Indonesia di dominasi oleh budaya politik aristokrat Jawa dan wiraswasta Islam. • Menurut C. Geertz di Indonesia terdapat budaya politik priyayi, santri dan abangan.

14. TIPE - TIPE BUDAYA POLITIK(Gabriel Almond) • Budaya Politik Parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidika relatif rendah) • Budaya Politik Kaula, yaitu: masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif • Budaya Politik Partisipan, yaitu: budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi

15. TIPE - TIPE BUDAYA POLITIK • Budaya politik parokial • Budaya politik subjek • Budaya politik partisipan • Budaya politik subjek - parokial • Budaya politik subjek - partisipan • Budaya politik parokial - partisipan

16. BUDAYA POLITIK PAROKIAL ( PAROCHIAL POLITICAL CULTURE ) • Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah. Hanya terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit. • Individu tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. • Tidak ada peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. • Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional.

17. BUDAYA POLITIK SUBJEK SUBJECT POLITICAL CULTURE ) • Masyarakat dan individunya telah mempunyai perhatian dan minat terhadap sistem politik • Meski peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menerima kebijakan tersebut dengan pasrah. • Tidak ada keinginan untuk menilai , menelaah atau bahkan mengkritisi

18. BUDAYA POLITIK PARTISIPAN ( PARTICIPANT POLITICAL CULTURE ) • Merupakan tipe budaya yang ideal. • Individu dan masyarakatnya telah mempunyai perhatian, kesadaran dan minat yang tinggi terhadap politik pemerintah. • Individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (melaksanakan, menilai dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan politik pemerintah).

19. BUDAYA POLITIK SUBJEK PAROKIAL( PAROCHIAL SUBJECT POLITICAL CULTURE ) • Budaya politik yang sebagian besar telah menolak tuntutan masyarakat feodal atau kesukuan. • Telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih komplek dengan stuktur pemerintah pusat yang bersifat khusus. • Cenderung menganut sistem pemerintahan sentralisasi.

20. BUDAYA POLITIK SUBJEK PARTISIPAN( PARTICIPANT SUBJECT POLITICAL CULTURE ) • Sebagian besar masyarakatnya telah mempunyai orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian pribadi sebagai seorang aktivis. • Sementara sebagian kecil lainnya terus berorientasi kearah struktur pemerintahan yang otoriter dan secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang pasif.

21. BUDAYA POLITIK PAROKIAL PARTISIPAN( PARTICIPANT PAROCHIAL POLITICAL CULTURE ) • Berlaku di negara-negara berkembang yang yang masyarakatnya menganut budaya dalam stuktur politik parokial. • Tetapi untuk keselarasan diperkenalkan norma-norma yang bersifat partisipan.

22. Tipe Model Kebudayaan Politik

23. Perhatikan gambar - gambar di bawah ini ! Termasuk tipe budaya politik yang manakah gambar - gambar tersebut ?

24. PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK MASYARAKAT INDONESIA • Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di pihak lain. • Sikap ikatan primodalisme masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia. • Masih kuatnya paternalisme dalam budaya politik Indonesia.

25. MAKNA SOSIALISASI KESADARAN POLITIK • Menurut M. Taopan, Kesadaran politik (political awwarnes) merupakan proses bathin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. • Masyarakat harus mendukung pemerintah, mengingat kompleks dan beratnya beban yang harus dipikul para penyelenggara negara. • Kesadaran politik dapat terwujud salah satunya melalui sosialisasi politik.

26. PENGERTIAN SOSIALISASI POLITIK( POLITICAL SOCIALIZATION ) • Proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana seseorang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Michael Rush dan Phillip Althoff). • Suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya (David Easton dan Jack Dennis). • Proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat (Ramlan Surbakti).

27. Suatu proses belajar dimana setiap individu memperoleh orientasi-orientasi berupa keyakinan, perasaan dan komponen-komponen nilai pemerintahan dan kehidupan politik. Dari sudut pandang masyarakat, sosialisasi politik adalah cara memelihara atau mengubah kebudayaan politik (Jack Plano). • Proses dimana sikap-sikap dan nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa dan orang-orang dewasa tersebut direkrut ke dalam peranan-peranan politik tertentu (Almond dan Powell).

28. Pada hakekatnya sosialisasi politik Adalah proses untuk memasyarakatkan nilai -nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyarakat.

29. MEKANISME SOSIALISASI BUDAYA POLITIK Menurut Robert Le Vine ada 3 (tiga) mekanisma pengembangan budaya politik: • Imitasi, proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan individu-individu lain. Sosialisasi pada masa kanak-kanak merupakan hal amat penting. • Instruksi, mengacu pada proses sosialisasi melalui proses pembelajaran formal, informal maupun nonformal. • Motivasi, proses sosialisasi yang berkaitan dengan pengalaman individu.

30. AGEN - AGEN SOSIALISASI POLITIK • Keluarga • Sekolah • Kelompok pergaulan • Lingkungan kerja • Media masa • Partai politik

31. PENGERTIAN PARTISIPASI POLITIK Kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun secarakolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun atas dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkan.

32. BENTUK – BENTUK PARTISIPASI POLITIK Samuel Huntington dan Joan M. Nelson mengidentifikasi 4 (empat) bentuk paertisipasi politik: • Kegiatan pemilihan • Lobbying • Kegiatan organisasi • Mencari koneksi • Tindakam kekerasan

33. CONTOH PERAN AKTIF DALAM KEHIDUPAN POLITIK • Lingkungan keluarga, misal : musyawarah keluarga; pemesang atribut kenegaraan pada hari besar nasional; membaca dan mengikuti berbagai berita di media masa dan elektronik. • Lingkungan sekolah, misal : pemilihan ketua kelas, ketua osis, dan lain - lain; pembuatan AD - ART dalam setiap organisasi yang diikuti; forum-forum diskusi atau musyawarah; membuat artikel tentang aspirasi siswa. • Lingkungan masyarakat, misal : partisipasi dalam forum warga; pemilihan ketua RT, RW, dsb. • Lingkungan bangsa dan bernegara, misal : menggunakan hak pilih dalam pemilu; menjadi anggota aktif dalam partai politik; ikut aksi unjuk rasa dengan damai, dan sebagainya.

34. Struktur Politik • Keseluruhan bagian atau komponen yang berupa lembaga-lembaga dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu • Terdiri dari : • Suprastruktur Politik dan • Infrastruktur Politik

35. Fungsi Politik • 1. Merumuskan Kepentingan • 2. Pemaduan Kepentingan • 3. Pembuatan kebijakan Umum • 4. Penerapan Kebijakan • 5. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan • 6. Komunikasi Politik • 7. Sosialisasi Politik • 8. Rekrutmen Politik

36. Fungsi merumuskan kepentingan • Fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam satu negara • Fungsi ini terutama dijalankan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau Kelompok Kepentingan (Interest Group)

37. Fungsi Pemaduan Kepentingan • Fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudnyatakan ke dalam berbagai alternatif kebijakan • Pihak yang paling bertanggungjawab adalan Partai Politik

38. Fungsi Pembuatan Kebijakan Umum • Fungsi untuk memeprtimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak lain, untuk dipilh salah satu di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintah • Pelaku fungsi ini adalah lembaga legeslatis dan eksekutif

39. Fungsi Penerapan kebijakan • Fungsi melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang • Pelaksana kebijakan ini adalah aparat birokrasi pemerintah atau PNS

40. Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan • Fungsi menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintah, dengan norma-norma yang berlaku • Fungsi ini dilakukan oleh lembaga peradilan

41. Fungsi komunikasi politik • Proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat • Oleh semua lembaga politik

42. Sosialisasi politik • Proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat • Oleh semua lembaga politik

43. Rekrutmen Politik • Proses menyeleksi orang-orang yang akan dipilih atau diangkat sebagai pejabat negara atau partai politik • Oleh semua lembaga politik

44. SuprastruktuR PolitiK • Struktur Politik dalam suasana pemerintahan (Lembaga Negara) • Contoh • MPR • DPR • PRESIDEN • MA • MK

45. SuprastruktuR PolitiK • Suprastruktur politik menjalankan fungsi output yaitu: • Fungsi pengambilankeputusan (decision atau rule making), yang dijalankan oleh lembaga legeslatif dan atau eksekutif. • Fungsi pelaksanaan keputusan (rule aplication), dijalankan oleh aparat birokrasi dan eksekutif. • Fungsi pengawasan keputusan( rule adjudication) yang dijalankan oleh badan-badan kehakiman (yudikaif)

46. InfrastruktuR PolitiK • Struktur Politik dalam suasana masyarakat • Contoh: • PARTAI POLITIK • KELOMPOK KEPENTINGAN • KELOMPOK PENEKAN • MEDIA MASSA • TOKOH POLITIK

47. InfrastruktuR PolitiK • InfraStruktur Politik menjalankan fungsi input yaitu; • Fungsi perumusan dan pegajuan kepentingan (interst articulation), dijalankan oleh klp kepentingan, klp penekan, LSM/NGo/Ornop, dan Pers. • Fungsi pemaduan dan pengajuan kepentingan(interest agregation), oleh parpol dan tokoh politik.

48. Partai Politik • Sekelompok orang yang terorganisir yang berusaha untuk mengendalikan pemerintahan supaya dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintah.

49. Perkembangan Partai Politik di Indonesia

50. KELOMPOK KEPENTINGAN • Kelompok ANOMIK • Kelompok NON - ASOSIASIONAL • Kelompok INSTITUSIONAL • Kelompok ASOSIASIONAL