SISTEM POLITIK

1. SISTEM POLITIK Standar Kompetensi Menganalisis Sistem Politik di Indonesia • Kompetensi Dasar • Mendiskripsikan suprastruktur dan infrastruktur • politik di Indonesia. • 2. Mendiskripsikan perbedaan sistem politik • di berbagai negara • 3. Menampilkan peran serta dalam sistem politik • di Indonesia

2. Sistem • Suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dalam satu kesatuan dan saling bergantung • Almond & powell, 1966:19

3. Politik • Politik: • Proses pembuatan kebijakan pemerintah (publik policy) • Austin Ranney • Proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu • Ramlan Surbakti

4. Sistem Politik • Mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng Rusandi Sumintapura

5. BAGAN SISTEM POLITIK SERANGKAIAN TINDAKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH LEMBAGA POLITIK SESUAI FUNGSI MASING-MASING YANG MEMBENTUK STRUKTUR POLITIK PROSES PEMENUHAN ATAU PENOLAKAN ASPIRASI TUNTUTAN DUKUNGAN SIKAP APATIS OUTPUT INPUT FEEDBACK

6. TUNTUTAN • Keinginan warga masyarakat yang pemenuhannya harus diperjuangkan melalui cara-cara dan menggunakan sarana politik. • Contoh : • tuntutan kenaikan gaji PNS • pembatalan kenaikan harga BBM

7. Dukungan • Setiap perbuatan, sikap, dan pemikiran warga masyarakat yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan dan tindakan pemerintah • Contoh: • Memberikan suara dalam pemilu • Mematuhi aturan hukum yang berlaku • Memepertahan keputusan pejabat yang berwenang • Kesetiaan kepada negara

8. Sikap apatis • Sikap tidak peduli warga negara terhadap kehidupan politik yang mengindikasikan adanya persolan yang harus dipecahkan

9. Struktur Politik • Keseluruhan bagian atau komponen yang berupa lembaga-lembaga dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu • StrukturPolitik terdiri dari : • Suprastruktur Politik dan • Infrastruktur Politik

10. Fungsi Politik • 1. Merumuskan Kepentingan • 2. Pemaduan Kepentingan • 3. Pembuatan kebijakan Umum • 4. Penerapan Kebijakan • 5. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan • 6. Komunikasi Politik • 7. Sosialisasi Politik • 8. Rekrutmen Politik

11. Fungsi merumuskan kepentingan • Fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam satu negara • Fungsi ini terutama dijalankan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau Kelompok Kepentingan (Interest Group)

12. Fungsi Pemaduan Kepentingan • Fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudnyatakan ke dalam berbagai alternatif kebijakan • Pihak yang paling bertanggungjawab adalan Partai Politik

13. Fungsi Pembuatan Kebijakan Umum • Fungsi untuk memeprtimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak lain, untuk dipilh salah satu di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintah • Pelaku fungsi ini adalah lembaga legeslatis dan eksekutif

14. Fungsi Penerapan kebijakan • Fungsi melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang • Pelaksana kebijakan ini adalah aparat birokrasi pemerintah atau PNS

15. Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan • Fungsi menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintah, dengan norma-norma yang berlaku • Fungsi ini dilakukan oleh lembaga peradilan

16. Fungsi komunikasi politik • Proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat • Oleh semua lembaga politik

17. Sosialisasi politik • Proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat • Oleh semua lembaga politik

18. Rekrutmen Politik • Proses menyeleksi orang-orang yang akan dipilih atau diangkat sebagai pejabat negara atau partai politik • Oleh semua lembaga politik

19. SuprastruktuR PolitiK • Struktur Politik dalam suasana pemerintahan (Lembaga Negara) • Contoh • MPR • DPR • DPD • PRESIDEN • MA • MK • KY • BPK

20. SuprastrukturPolitiK • Suprastruktur politik menjalankan fungsi output yaitu: • Fungsi pengambilan keputusan (decision atau rule making), yang dijalankan oleh lembaga legeslatif dan atau eksekutif. • Fungsi pelaksanaan keputusan (rule aplication), dijalankan oleh aparat birokrasi dan eksekutif. • Fungsi pengawasan keputusan( rule adjudication) yang dijalankan oleh badan-badan kehakiman (yudikaif)

21. InfrastrukturPolitiK • Struktur Politik dalam suasana masyarakat • Contoh: • PARTAI POLITIK • KELOMPOK KEPENTINGAN • KELOMPOK PENEKAN • MEDIA MASSA • TOKOH POLITIK

22. InfrastrukturPolitiK • InfraStruktur Politik menjalankan fungsi input yaitu; • Fungsi perumusan dan pegajuan kepentingan (interst articulation), dijalankan oleh klp kepentingan, klp penekan, LSM/NGo/Ornop, dan Pers. • Fungsi pemaduan dan pengajuan kepentingan(interest agregation), oleh parpol dan tokoh politik.

23. Partai Politik • Sekelompok orang yang terorganisir yang berusaha untuk mengendalikan pemerintahan supaya dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintah.

24. Perkembangan Partai Politik di Indonesia

25. KELOMPOK KEPENTINGAN • Kelompok ANOMIK • Kelompok NON – ASOSIASIONAL • Kelompok ASOSIASIONAL • Kelompok INSTITUSIONAL

26. Media Massa Alat kontrol Sarana Pembentuk Pendapat Umum Penyalur Informasi Pelapor pertanggung jawaban pemerintah Sarana Peringatan Dini

27. Tokoh Politik • Transformasi dari peranan non politis kepada situasi di mana mereka menjadi cukup berbobot memainkan peran politik • Pengangkatan dan penugasan untk menjalankan tugas-tugas politik

28. KELOMPOK PENEKAN • 1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) • 2. Organisasi Sosial Keagamaan • 3. Organisasi Kepemudaan • 4. Organisasi Lingkungan Hidup • 5. Organisasi Pembela Hukum dan HAM • 6. Yayasan atau Badan Hukum lainnya

35. Partai Peserta Pemilu Tahun 2004

37. Kelompok Anomik • Terbentuk dari unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan seketika. • Kelompok ini sering tumpang tindih dengan bentuk partisipasi politiklain : demonstrasi, kerusuhan, kekerasan politk dll.

38. Kelompok Non Asosiasional • Biasanya tidak terorganisir secara rapi dan bersifat kadang kala. • Misal: kel. Keluarga, keturunan, etnik,regional, status dll

39. Kelompok Institusional • Bersifat resmi dan memiliki fungsi-fungsi politik lain di samping artikulasi politik • Koorporasi bisnis, badan legeslatif, militer, birokrasi.

40. Kelompok Asosiasional • Menyatakan kepentingan dari kelomok khusus, memakai tenaga profesional yang bekerja penuh, dan memiliki prosedur teratur untuk memutuskan tuntutan

41. Partisipasi Politik • Merupakan kegiatan mengambil bagian atau peran serta dalam proses-proses politik dalam suatu sistem politik

42. Bentuk-bentuk partisipasi politik

43. 1.

44. 2.

45. 3.

46. 4.

47. 5.

48. 6.

49. 7.

50. 8.