PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

1. PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI

2. DANA PERIMBANGAN Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (sumber penerimaan/pendapatan daerah) DANA PERIMBANGAN : • 1. DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK (SDA)  sumber penerimaan dgn pertimbangan potensi daerah penghasil. • 2. DANA ALOKASI UMUM (DAU) tujuan pemerataan, dgn pertimbangan luas daerah, jlh penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, ikk dsb. • DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  kebutuhan2 khusus daerah. • DANA DARURAT  keadaan mendesak, spt:Bencana Alam • (Psl 6 UU 25/1999)

3. DANA BAGI HASIL PAJAK 1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) • Untuk Pusat dibagi sebesar 10 %dan untuk Daerah sebesar 90 % Penerimaan Pusat sebesar 10% dibagikan secara merata ke seluruh Kabupaten dan Kota Penerimaan Daerah sebesar 90% dibagikan dengan rincian : • Sebesar 9 % untuk Biaya Pemungutan • Sebesar 16,2 % untuk Daerah Propinsi ybs • Sebesar 64,8 % untuk Daerah Kabupaten/Kota • ybs.

4. 2. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Dibagikan untuk Pusat sebesar 20 % danuntuk Daerah sebesar 80 % Penerimaan Pusat sebesar 20% dibagikan secara merata ke seluruh Kabupaten dan Kota Penerimaan Daerah sebesar 80% dibagikan dengan rincian : • - Sebesar 16 % untuk Daerah Propinsi. • Sebesar 64 % untuk Daerah Kabupaten/Kota ybs.

5. BAGI HASIL SDA 1. SEKTOR KEHUTANAN : Dibagikan untuk Pusat sebesar 20 % dan untuk Daerah sebesar 80 % Penerimaan sumber daya sektor kehutanan terdiri dari a. Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) IHPH dibagi untuk Provinsi sebesar 16%, dan untuk Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 64% b. Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) PSDH dibagi untuk Provinsi ybs sebesar 16%Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 32%; dan Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi ybs sebesar 32%

6. 2. SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM : Dibagikan untuk Pusat sebesar 20 % dan untuk Daerah sebesar 80 % Penerimaan sumber daya sektor kehutanan terdiri dari Iuran Tetap/Land-rent dan Iuran Eksplorasi & Eksploitasi/Royalti Iuran Tetap/Land-rent dibagi untuk Provinsi sebesar 16% dan untuk Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 64% Iuran Eksplorasi & Eksploitasi/Royalti dibagi utk Provinsi sebesar 16%, Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 32% dan Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi ybs sebesar 32%

7. 3. SEKTOR PERIKANAN Dibagikan untuk Pusat sebesar 20 % dan untuk Daerah sebesar 80 % Penerimaan Sektor Perikanan terdiri dari a. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan b. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan KEDUA PENERIMAAN TERSEBUT DIBAGIKAN DENGAN PORSI YANG SAMA BESAR BAGI KABUPATEN/KOTA YBS DI SELURUH INDONESIA

8. BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM (SDA) PERTAMBANGAN MINYAK BUMI Dibagikan untuk Pusat sebesar 85 % dan untuk Daerah sebesar 15 % Bagian Daerah tersebut dibagi untuk Provinsi sebesar 3%, Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 6% dan Kabupaten/Kota Lain dalam Provinsi ybs sebesar 6% dibagi secara merata. Bagi Hasil sektor Minyak Bumi yang menjadi bagian Daerah tersebut diperhitungkan setelah dikurangi komponen pajak

9. BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM (SDA) PERTAMBANGAN GAS ALAM Dibagikan untuk Pusat sebesar 70 % dan untuk Daerah sebesar 30 % Bagian Daerah tersebut, dibagi untuk Provinsi sebesar 6%,Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 12% dan Kabupaten/Kota Lain dalam Provinsi ybs sebesar 12% dibagi secara merata Bagi Hasil sektor Gas Alam yang menjadi bagian Daerah tersebut diperhitungkan setelah dikurangi komponen pajak

10. DANA PERIMBANGAN BAGIAN DAERAH DARI PBB, BPHTB & SDA (Sesuai UU No. 25 THN 1999) JENIS PUSAT 10 % 20 % 20 % 20 % 20 % 85 % 70 % DAERAH 90 % 80 % 80 % 80 % 80 % 15 % 30 % PBB *) BPHTB *) SDA : - KEHUTANAN (IHPH : Prop 16 %, Kab/Kota Penghasil 64 %) (PROVISI: Prop 16%, Kab/KotaPenghasil 32 %, Kab/Kota Lain 32 %) - PERTAMBANGAN UMUM (Iuran Tetap: Prop 16 %, Kab/Kota64 %) (Iuran eksp & ekspl/royalti : Prop 16 %, Kab/Kota Pengh 32 %,Kab/Kota lain 32 % - PERIKANAN (Pungutan Pengusahaan/Hsl Perikanandibagi merata ke seluruh Kab/Kota) - TAMBANG MINYAK **) (Prop 3 %, Kab/Kota Pengh 6 %, Kab/Kota lain 6 %) - Gas Alam **) Prop 6 %, Kab/kota Pengh 12 %, Kab/Kota lain 12 % *) Penerimaan Pusat (10 % dr PBB & 20 % dari BPHTB dibagikan kpd selurh kab/kota **) diperhitungkan sesudah dikurangi komponen pajak

11. DANA ALOKASI UMUM • DAU bersumber dari APBN (besarnya secara Nasional Sekurang2nya 25% dari penerimaan APBN) • Sebagai salah satu bentuk transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Daerah • DAU mengatasi fiskal gap/ketimpangan fiskal horizontal ( equalization grant ) • DAU menduduki porsi jumlah terbesar dibandingkan komponen lain dalam Dana Perimbangan (Bagi Hasil, DAK) • by formula

12. PENGHITUNGAN DAU Dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi DAU untuk Propinsi ditetapkan sebesar 10% dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar 90% Dana Alokasi Umum bagi masing-masing Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan perkalian dari Jumlah DAU bagi seluruh Daerah dengan bobot Daerah yang bersangkutan dibagi jumlah masing-masing bobot seluruh Daerah di seluruh Indonesia Bobot Daerah ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Wilayah Otonomi Daerah dan Potensi Ekonomi Daerah

13. MEKANISME PERENCANAAN, PENETAPAN & PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM (PP 104/2000)  DEPKEU DAERAH D P R (Komisi IX)  Penyiapan Data Dasar DJ LK (SDA) PKPD (Perencana) BKF (Pengalokasian Dlm APBN) DJA (Penyalur) Konsultasi Formula & Penetapan DAU  TIM VERIFIKASI  • Depdagri • Depkeu • BKN • BPS Pusat & Propinsi • Dep ESDM • Perikanan • UI, UNHAS, UNAN, UGM Sidang D P O D Pembahasan Formula     DRAFT KEPPRES K P K N Penyaluran  Dasar Penyaluran/ Pencairan DAU olehDJA/Depkeu P R E S I D E N KEPPRES DEPKEU & DEPDAGRI 

14. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAK Dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN Kebutuhan khusus dimaksud adalah : (1) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum, atau (2) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional Kriteria Teknis sektor/kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK ditetapkan oleh Menteri Teknis/Instansi Terkait Penerimaan negara yang berasal dari Dana Reboisasi sebesar 40% disediakan kepada Daerah Penghasil sebagai bagian DAK untuk membiayai reboisasi dan penghijauan di Daerah penghasil

15. PERSYARATAN UMUM DAK • Adanya usulan Daerah yang diajukan ke Menteri Teknis/Instansi Terkait • Daerah tidak mampu membiayai keseluruhan kegiatan tersebut dari PAD, DAU, Bagi Hasil dan Penerimaan lain yang sah • Dana Pendamping 10% • Memenuhi kriteria Teknis sektor/kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis/Instansi terkait.

16. KEBUTUHAN KHUSUS YANG DIBIAYAI DARI DAK • Kebutuhan yg tdk dapat diperkirakan secara umum dengan rumus alokasi umum • Kegiatan Investasi, pengadaan dan atau peningkatan/ perbaikan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang serta bermanfaat bagi masyarakat • Kegiatan OP prasarana dan sarana untuk periode terbatas tidak melebihi 3 tahun yang bermanfaat bagi masyarakat dan diberikan dalam kondisi tertentu • Kegiatan Reboisasi dan penghijauan (dibiayai oleh 40% penerimaan negara yang bersumber dari Dana Reboisasi

17. DAK DANA REBOISASI • Sebesar 40 % dari penerimaan Dana Reboisasi bersumber dari: - Rencana Karya Tahunan - Ijin rencana pemanfaatan kayu - Tunggakan - Keberhasilan penanganan kayu ilegal • DAK DR disediakan bagi daerah penghasil

18. PEDOMAN PELAKSANAAN • Surat Edaran bersama : • DepKeu No. SE-59/A/2001 • DepHut No. SE-720/Menhut-11/2001 • Depdagri No. SE-522.4/947/V/Bangda tanggal 21 Mei 2001 dan • Bappenas No. SE-2035/D.IV/05/2001 tentang : Pedoman Umum Pengelolaan DAK DR.

19. DAK Non DR • Diarah kan untuk membiayai krbutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sarana pemerintahan