Download
1 / 19
1.36k likes | 4.97k Views
Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah Pusat Dan Daerah. Oleh: Kelompok 2 Agatha Sherly X MIA 1/3 Aristya Julianto X MIA 1/5 Calista Pranoto X MIA 1/8 Daniel Sumarga X MIA 1/14 Helvyra R.W. X MIA 1/22 Justin Limoris X MIA 1/26. HAL- HAL YANG AKAN DIBAHAS :.
E N D
Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah Pusat Dan Daerah Oleh: Kelompok 2 Agatha Sherly X MIA 1/3 Aristya Julianto X MIA 1/5 Calista Pranoto X MIA 1/8 Daniel Sumarga X MIA 1/14 Helvyra R.W. X MIA 1/22 Justin Limoris X MIA 1/26
HAL- HAL YANG AKAN DIBAHAS: • Apa itu Hubungan Struktural? • Apa itu Hubungan Fungsional? • Bagan Pemerintahan • Penyelenggaraan Pemerintahandi Indonesia • Sentralisasi • Desentralisasi • Macam-Macam Otonomi • Otonomi Materiil • OtonomiFormal • OtonomiRiil • Tugas Pembantuan • Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Berbagai Bidang • BidangKeuangan • BidangPengawasan • Cara-carapengawasan
Apa itu Hubungan Struktural? • Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, secara struktural Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingat nasional sedangkan kepala daerah (provinsi atau kabupaten/kota) merupakan penyelenggara pemerintahan di wilayah daerah masing-masing, sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
Apa itu Hubungan Fungsional? • Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintahan pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (goog governance). pembagian tugas dan wewenang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.
PenyelenggaraanPemerintahan di Indonesia SENTRALISASI TUGAS PEMBANTUAN DESENTRALISASI
Sentralisasi Sentralisasimerupakan pengaturan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. • Contoh Sentralisasi: • pembuatan kebijakan fiskal & moneter • penyelenggaraan politik luar negeri
Desentralisasi Desentralisasiadalahpenyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. MAKA OTONOMI ADALAH SUATU BAGIAN DARI DESENTRALISASI YANG BERARTI kebebasanataukemandirian
Macam-Macam Otonomi: OTONOMI RIIL OTONOMI FORMAL OTONOMI MATERIIL
Otonomi Materiil Otonomimateriiladalahurusan yang diserahkanmenjadiurusanrumahtanggadiperincisecarategas,pastidandiberibatas-batas (limitative), dandalampraktiknyapenyerahaninidilakukandalam UU Pembentukan Daerah yang bersangkutan.
OtonomiFormal Otonomi formal adalahurusan yang diserahkantidakdibatasi . Batasnyaialah, bahwa Daerah tidakbolehmengatururusan yang telahdiaturolehundang-undangatauperaturan yang lebihtinggitingkatannya. Selainitu , pengaturantersebuttidakbolehbertentangandengankepentinganumum.
OtonomiRiil Otonomiriiladalahkombinasiataucampuranotonomimateriildanotonomi formal pemerintahpusatmenentukanurusan-urusan yang dijadikanpangkaluntukmengaturdanmengurusrumahtangga Daerah. Setiapwaktu Daerah dapatmemintatambahanurusankepadaPemerintahPusatuntukdijadikanurusanrumahtangganyasesuaidengankesanggupandankemampuan Daerah. Penambahanurusanpemerintahankepadadaerahdilakukandengan UU penyerahanmasing-masingurusan.
Tugas Pembantuan Adalah penugasandaripemerintahkepadadaerahdan/ataudesadaripemerintahprovinsikepadakabupaten/kotadan/ataudesasertadaripemerintahkabupaten/kotakepadadesauntukmelakukantugastertentu. Tetapiduabentukterakhirinidapatdisebutsebagaisuatupemencaranpenyelenggaraannegaradanpemerintahankarenatidakdiikutidenganpembagiankekuasaanatauwewenang. masing-masingtetapsecarapenuhmenjalankankekuasaansebagainegara.
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Berbagai Bidang BidangKelembagaan BidangKeuangan BidangPengawasan
BidangKeuangan Dalampelaksanaanotonomidaerah, pemerintahdaerahharusmempunyaisumber-sumberkeuangan yang memadaiuntukmembiayaipenyelenggaraanotonominya. Kapasitaskeuanganpemerintahdaerahakanmenentukankemampuanpemerintahdaerahdalammenjalankanfungsi-fungsinyasepertimelaksanakanfungsipelayananmasyarakat (public service function), melaksanakanfungsipembangunan (development function) danperlindunganmasyarakat (protective function • BidangKeuanganDalamUndang-UndangNomor 33 Tahun2004 DalamUndang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganAntaraPusatdanPemerintahan Daerah ditegaskanbahwapenerimaan Daerah dalampelaksanaanDesentralisasiterdiriatasPendapatan Daerah danPembiayaan. Pendapatan Daerah bersumberdariPendapatanAsli Daerah; Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan.
BidangKelembagaanMenurutPeraturanPemerintahNomor 41 Tahun 2007
BidangPengawasan Pengawasanataspenyelenggaraanpemerintahandaerahmerupakan proses kegiatanyang ditujukanuntukmenjamin agar pemerintahdaerahberjalansesuaidenganrencanadanketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku DalamUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 ditegaskanbahwapengawasanataspenyelenggaraanpemerintahandaerah yang dilaksanakanolehpemerintahmeliputi : • Pengawasanataspelaksanaanurusanpemerintahandidaerah. Pengawasaninidilaksanakanolehaparatpengawas intern pemerintahsesuaidenganperaturanperundang-undangan; • Pengawasanterhadapperaturandaerahdanperaturankepaladaerah.
