1 / 24

GETTING THE PRIORITY RIGHT

adie
Download Presentation

GETTING THE PRIORITY RIGHT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MENGAPA PERLU KAMPANYE PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI?DR DRADJAD WIBOWOCALON ANGGOTA DPR RI 2004-2009SENIOR ECONOMIST - INDEFPENDIRI/KETUAINSTITUTE FOR MULTI-DISCIPLINARY RESEARCH (IMDR)JL SUWIRYO 52, MENTENG, JAKARTA PUSAT TELP/FAX: +(62 21) 3844674, HP: 0818 94 23 24EMAIL: imdr_bim@indo.net.id SEPTEMBER 2004

  2. GETTING THE PRIORITY RIGHT • Development is about, by and for the people, which needs to be carried out with a hard-headed and soft-hearted approach. When policy makers reduce development into “a myriad of numbers”, using a hard-headed and hard-hearted approach, they’re losing the big picture.Development process become a messy-web of politics and bureaucracy, with an ivory tower of elitist ideas and debates. Development will loose its heart and soul. The end result is an imbalanced distribution of development costs and benefits among various elements of current and/or future society, with worsening intra- and inter-generational inequities. Ordinary people will be burdened with the majority of the costs, while selected elites taking the biggest chunk of the benefits. (dradjad wibowo, bogor, 1 Muharam 1425 H, 22 February 2004)

  3. STABILITAS MAKRO • STABILITAS MAKRO: • 40%-48% DARI DINAMIKA INFLASI DIPENGARUHI OLEH PASS THROUGH EFFECT (PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH) • RUANG GERAK PENURUNAN SUKU BUNGA SBI, PINJAMAN DAN SIMPANAN SANGAT DIPENGARUHI OLEH INFLASI • 70% DINAMIKA NILAI TUKAR RUPIAH DIPENGARUHI OLEH DINAMIKA EURO-USD • JADI STABILITAS MAKRO SANGAT EXTERNALLY DRIVEN (TERUTAMA OLEH KURS EURO-USD) • KARENANYA MASIH RENTAN TERHADAP EXTERNAL SHOCKS SPT HARGA MINYAK DAN DEPRESIASI RUPIAH • PEMBENGKAKAN DEFISIT APBN 2004 (SUBSIDI BBM NAIK MENJADI RP 63T) DAN POLA PEMBIAYAAN REAPBN 2005 ADALAH BUKTINYA

  4. FAKTA: Sekitar 40-48% dinamika inflasi dipengaruhi pass-through effect dari kurs Rupiah. SBI sangat mengikuti tren inflasi. Sementara 70% fluktuasi Rupiah/USD terkait Euro/USD (faktor eksternal). Kelemahan fundamental makro terlihat dari data Agustus 2003-Februari 2004. Euro menguat drastis terhadap USD, tapi Rupiah justru relatif melemah, padahal semestinya menguat.

  5. JUST SEE IT BY YOURSELF • DATA BI: PEREKONOMIAN MUNDUR KRN TERFOKUS PADA INDUSTRI PRIMER (PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN), INDUSTRI SEKUNDER HANYA ELEKTRONIK YANG BERTAHAN • SEKTOR YANG TUMBUH NEGATIF: • 1993-97: 2.1% (DARI 30 KOMODITAS EKSPOR UNGGULAN) • 1998-2003: 32,5% • 2003: 46.7% • 2004: 41.4% • AFTER ALL THE PAIN, HAVE WE STABLIZE OUR BUDGET?

  6. TANTANGAN: PENGANGGURAN • Permasalahan utama: pengangguran terbuka • 1996: 4.29 juta jiwa (4.86%) • 2003: 10.13 juta jiwa (9.85%) + 40 juta pengangguran terselubung • Jika kebijakan ekonomi tetap mengikuti filosofi pro-stabilitas a la IMF seperti sekarang ini, maka pengangguran terbuka • 2005: 11.19 juta jiwa (10.45%) • 2009: 13.53-15.74 juta jiwa (11.6-13.5%) • ApabilaTarget: • Pengangguran terbuka 2009: 9.3 juta jiwa (8%), maka target rata-rata pertumbuhan ekonomi 2005-2009: 6.3%/tahun

  7. MORE DOWN-TO-EARTH STUFF: Indeks Daya Saing Indonesia pun lebih jelek dibandingkan China dan Negara-Negara ASEAN lain, termasuk Vietnam dan Filipina.

  8. MORE DOWN-TO-EARTH STUFFS: Efektifitas operasi pemerintah pun sangat rendah, di bawah –0.5. India dan Vietnam juga memiliki indeks negatif, tapi masih lebih bagus dari Indonesia. Malaysia, China, Korea, Thailand dan Philippines memiliki indeks yang positip.

  9. Indonesia memperoleh skor terburuk untuk persepsi terhadap sistem peradilan, jauh lebih jelek dari Thailand, Filipina, China, India dan Vietnam. Perombakan total terhadap MA, Pengadilan, Kejaksaan, dan Depkeh HAM adalah MUTLAK. Sumber ADB, 2003.

  10. Indonesia menjadi “juara bertahan” negara dengan peringkat good corporate governance terjelek di ASIA.

  11. Kualitas lingkungan bisnis, operasi dan strategi perusahaan serta daya saing mikro juga jauh di bawah kompetitor dalam pasar ekspor dan FDI spt India, China dan Vietnam.

  12. Dengan kode industri 3 digit, dari 29 sektor terdapat 14 sektor yang membukukan pertumbuhan tahunan negatif selama 1999-2003. Yang mengganggu, industri andalan ekspor, terutama agro-processing, banyak yang tumbuh negatif. Contohnya, industri makanan (311), minuman, kulit, kayu bambu dan rotan, serta kertas. Ini ditambah andalan lain seperti industri tekstil, pakaian jadi dan sepatu.

  13. Industri pengolahan tanah liat, barang galian lain bukan logam (369) dan industri logam dasar besi dan baja juga rata-rata tumbuh negatif selama 5 tahun terakhir. Industri logam dasar bukan besi dan baja, industri barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya, serta industri alat angkutan tumbuh positif. Dengan kode industri 2 digit, dari 9 sektor terdapat 5 sektor yang membukukan pertumbuhan tahunan negatif selama 1999-2003.

  14. Berdasarkan tren pertumbuhannya, analisis per industrinya adalah sebagai berikut.

  15. Berdasarkan tren pertumbuhannya, analisis per industrinya adalah sebagai berikut.

  16. PROSPEK 2005 • 2005 KEMUNGKINAN TERJADI LAGI KONSERVATIFISME FISKAL • TANPA STIMULUS FISKAL “NEO KEYNESIAN” SEPERTI YANG DIADOPSI MAHATHIR DAN THAKSIN, SEKTOR USAHA DIPERKIRAKAN AKAN “STAYING PUT” PADA 2004. • SETELAH PEMILU, PROSES ADMINISTRASI UNTUK PMA DAN PMDN DIPERKIRAKAN MENINGKAT, REALISASI MULAI AKHIR Q1/2005 • DORONGAN 2005 KE DEPAN TERGANTUNG: • STIMULUS FISKAL • PEMBELIAN BARANG DAN JASA YANG PRO-PRODUKSI DALAM NEGERI • KREDIT MURAH BAGI PERTANIAN, PEDESAAN DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH • KREDIT BERSUBSIDI BAGI KONSUMSI PRODUK DURABLE TERUTAMA PROPERTI

  17. ARAH 2005 • PRIORITAS 2005: • STRATEGI INDUSTRIALISASI DAN PERDAGANGAN • PERBAIKAN DAYA SAING  KURANGI KOMPONEN BIAYA TINGGI (PUNGUTAN TERKAIT OTDA, MARJIN TRANSPORTASI DLL, PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA RENDAH • SALAH SATU PRIORITAS: PENANGANAN PENYELUNDUPAN • INDUSTRIAL ASSISTANCE VIS-À-VIS AFTA, LIBERALISASI • INDUSTRI ANDALAN: AGROINDUSTRI, FOOT-LOOSE (TPT, SEPATU), ELEKTRONIKA, HEAVY INDUSTRIES, CHEMICAL INDUSTRIES • KEBIJAKAN HARUS PRO DUNIA USAHA TERUTAMA UKMK

  18. PPPDN MELALUI BELANJA NEGARA • ACUAN UMUM: UU KEUANGAN NEGARA (17/2003), UU PERBENDAHARAAN NEGARA (1/2004), UU PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (15/2004) • UU MIGAS  TERLALU LIBERAL DAN FRAGMENTATIF • HASILNYA: PRODUKSI MEROSOT, PERTAMINA KESULITAN LIKUIDITAS SAAT HARGA NAIK (PETRONAS DAN KUWAIT OIL MENDAPATKAN WINDFALL GAIN DI ATAS USD 11 MILYAR) INDEKS PROD SEKTOR TERKAIT MIGAS CENDERUNG MENURUN • PRETELISASI PERTAMINA  HARUS DIHENTIKAN KRN IRONIS, KITA MELALUKAN PRETELISASI SAAT INDUSTRI MIGAS DUNIA SEMAKIN MELAKUKAN INTEGRASI  INGAT: PERTAMINA SEBELUM DIPRETELI PUN HANYA PEMAIN “DIVISI TARKAM” DIBANDINGKAN RAKSASA MINYAK DUNIA • ORIENTASI TERHADAP PPPDN MENJADI JAUH BERKURANG

  19. PPPDN MELALUI BELANJA NEGARA • SAYANGNYA PPPDN SAMA SEKALI TIDAK MENJADI SALAH SATU PRIORITAS PEMERINTAH SEKARANG, MISALNYA DALAM NOTA KEUANGAN DAN RAPBN 2005 • CERMINAN DARI KEBIJAKAN FISKAL YANG PRO STABILITAS, TAPI KONTRA-PRODUKTIF TERHADAP PERTUMBUHAN DAN DAYA SAING UAN UMUM: UU KEUANGAN NEGARA (17/2003), UU PERBENDAHARAAN NEGARA (1/2004), UU PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (15/2004) • RAPBN 2005: • BELANJA PEMERINTAH PUSAT: RP 264.9 TRILIUN • BELANJA BARANG: RP 31 T, BELANJA MODAL: RP 43 T • TAPI ARAH BELANJA BARANG DAN MODAL: • MEMPERTAHANKAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK • MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGADAAN BARANG (DAN MODAL) • CERMINAN PENDEKATAN GARIS KERAS IMF DAN NEOLIBERAL: YANG PENTING EFISIEN DAN EFEKTIF, TIDAK PEDULI SUPPLY-NYA DARI MANA • FAIR ENOUGH, BUT OUR COUNTRY IS IN DESPERATE NEED OF A LITTLE BIT STIMULUS!

  20. PPPDN MELALUI BELANJA NEGARA • HAL YANG SAMA DILAKUKAN OLEH BUMN-BUMN (TERMASUK BANK BUMN), BPPN. AKIBATNYA INVESTASI DAN BIAYA PEMULIHAN EKONOMI BANYAK DINIKMATI OLEH PELAKU ASING: • MISAL: JASA KEUANGAN, MIGAS, PENJUALAN ASET HINGGA KE BRANDING • PADAHAL BANK BUMN MISALNYA, MASIH MEMPEROLEH SUBSIDI ANTARA RP 14-20 TRILIUN DARI BUNGA OBLIGASI REKAP • DEPARTEMEN ESDM JUGA IKUT-IKUTAN (SMILE … YOU’RE ON CANDID CAMERA) • RAPBN 2005  LAMPIRAN 5 BELANJA NEGARA MENURUT ORGANISASI • ESDM: TOTAL BELANJA RP 3.12 TRILIUN • TERDAPAT 24 PROGAM • TIDAK SATUPUN YANG SECARA EKSPLISIT MENYEBUTKAN PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK SEKTOR MIGAS, HULU DAN HILIRNYA • MASIH ADA KESEMPATAN UNTUK MEREVISI!

  21. PPPDN MELALUI BELANJA NEGARA

  22. PPPDN MELALUI KEBIJAKAN • PPPDN JUGA BISA DIDORONG MELALUI KEBIJAKAN • MEMANG BISA JADI SUMBER DISTORSI, INEFISIENSI DAN KORUPSI  DISTORSI DAN EFISIENSI BISA DITOLERIR SEJAUH TERKENDALI DI BAWAH THRESHOLD TERTENTU DAN UNTUK PERIODE SECUKUPNYA • PRIORITAS ADALAH SEKTOR PRIMER YANG MENGANDUNG UNSUR EKPLORASI SUMBER DAYA ALAM, HULU DAN HILIRNYA • MIGAS, PERTAMBANGAN UMUM, KEHUTANAN, KELAUTAN • KEBIJAKAN LOCAL CONTENT: • PERLU ADA PP BARU MENGENAI PPPDN DAN LOCAL CONTENT • BUKAN CHECK KOSONG  GOOD CORPORATE GOVERNANCE, STANDARISASI, VERIFIKASI, PERFORMANCE MEASUREMENT (PRICE, QUALITY, DELIVERY), EMERGENCY MEASURES, POST AUDIT • SECTOR SPECIFIC  INDUSTRIAL PERFORMANCE INDICATORS • TIME LIMIT  ADA PHASING OUT PERIOD

  23. Thank you

More Related