1 / 36

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN). PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT JAKARTA, 15 JULI 2014. LHKPN. LHKPN.

alagan
Download Presentation

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT JAKARTA,15 JULI 2014

  2. LHKPN

  3. LHKPN Daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan) yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

  4. Manfaatpelaporanharta • Penanaman sifat keterbukaan dan tanggung jawab; • Penyediaan sarana kontrol masyarakat; • Kerapihan administrasi dokumen harta; • Menghindari fitnah.

  5. DasarHukum LHKPN

  6. Kewajiban PN(UU 28 Tahun 1999)

  7. Kewenangan KPK(UU 30 Tahun 2002)

  8. WajiblhkpnmenurutUU No. 28 Th 1999PASAL 2

  9. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis : • Direksi, Komisaris & Pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD • Pimpinan Bank Indonesia • Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri • Pejabat Es. I dan Pejabat lain yang disamakan • Jaksa • Penyidik • Panitera Pengadilan • Pemimpin & bendaharawan proyek Penjelasan UU No. 28 Th 1999 Pasal 2, angka (7)

  10. KomitmenPemerintahdalamPemberantasan KORUPSI

  11. RegulasiPendukunguntukEksekutif(1)

  12. RegulasiPendukunguntukBUMN SALINAN INSTRUKSI MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : INS-01/MBU/2009 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

  13. RegulasiPendukunguntukBUMN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : SE-05/MBU/2013 TENTANG ROADMAP MENUJU BUMN BERSIH

  14. RegulasiPendukunguntukPT PLN (Persero) KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR : 0060.K/DIR/2014 TENTANG PEDOMAN PLN BERSIH

  15. FormulirLHKPN

  16. LHKPN MODEL KPK-B Diisi oleh PN/Pejabat Wajib LHKPN yang telah menyampaikan LHKPN Model KPK-A, apabila: Mengalami perubahan jabatan (mutasi/promosi/pensiun) Dua tahun dalam jabatan yang sama Sewaktu-waktu atas permintaan KPK LHKPN MODEL KPK-A Diisi oleh PN/Pejabat Wajib LHKPN untuk yang pertama kalinya

  17. MuatanLHKPN

  18. Harta yang dicantumkan ATAS NAMA SIAPAPUN

  19. KepemilikanHarta ATAS NAMA: …………………. HUBUNGAN KELUARGA: 1. Yang bersangkutan 2. Isteri/Suami 3. Anak 4. Lainnya *

  20. Asalusulharta

  21. Cara MemperolehFormulir TIDAK HARUS MENGGUNAKAN FORMULIR ASLI

  22. Tips PengisianFormulir LHKPN

  23. Contoh TBN

  24. Anti Corruption Clearing House(ACCH) • Anti Corruption Clearing House (ACCH) dirancangsebagaisumberpengetahuandaninformasi yang terdistribusisecaraterbukauntuk public “public knowledge management” dalamupayamembangunsemangat, visi, danbudayaantikorupsi. • KPK mengembangkan ACCH sebagaisalahsatupilarstrategipencegahankorupsi, danmerupakan platform jejaringantikorupsidalammenjalankanmisipemberantasankorupsi di Indonesia.

  25. Anti Corruption Clearing House (ACCH) terimplementasidalambeberapa program diantaranyaadalahPORTAL ACCH. • PORTAL ACCH http://acch.kpk.go.id Web portal ACCH sebagaiwadah online yangberisi data daninformasimengenaiantikorupsi. Beberapafitur yang terusdikembangkanadalaharsippenindakan (penyidikan, penuntutan, putusanpengadilan) arsipsorotankasuskorupsi, data statistik, edukasiantikorupsi, tanyajawab anti korupsi, publikasirisetdankajiandan lain-lain. PORTAL ACCH

  26. Buka halaman website dengan alamat http://acch.kpk.go.id • Ketik nama atau NHK (Nomor Harta Kekayaan) Penyelenggara Negara yang anda inginketahui TBN nya; • Ketik kode validasisesuaidengangambar; • Klik Go, makaakanditampilkandaftarpengumuman (TBN) a.n. PN yang dimaksudsecaraturutberdasarkantanggalpelaporan; • Klik View untukmemilih TBN dimaksud ; • LakukanSignup (bagi yang belum memiliki account di website ACCH), untukmendaftarkan email kita. • Lakukan Login denganmemasukkan email dan password sesuaidengan yang kitadaftarkansebelumnya; • TBN akanditampilkandalam pop up, tanpatombol Save. MANUAL PORTAL ACCH

  27. http://acch.kpk.go.id

  28. http://acch.kpk.go.id

  29. http://acch.kpk.go.id

  30. http://acch.kpk.go.id

  31. Mari Berkontribusi

  32. Kita mulaidarikeluarga: • Salingmenanyakanasal-usulbarangatauuang • Salingmengingatkan • Penanamansifatkejujuran Caranya?

  33. PLAY Ingatkanuntukkebaikan

  34. Alamat • Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 1, Jakarta 12920 • Telp. (021) 2557 8300 • Website : www.kpk.go.id • LHKPN • Direktorat Pendaftaran danPemeriksaan LHKPN • Telp. (021) 2557 8396 • Faks. (021) 5292 1230, (021) 5292 1231 • Email: Informasi.lhkpn@kpk.go.id/ • pendaftaran.lhkpn@kpk.go.id KPK

More Related