250 likes | 414 Views
Selamat Datang. Peserta Sosialisasi Tata Cara Pengisian Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Universitas Sebelas Maret. Ruang Seminar UPT. Perpustakaan UNS Surakarta, 28 Desember 2011. LHKPN. Oleh Pembantu Rektor II UNS.
E N D
SelamatDatang PesertaSosialisasi Tata Cara PengisianFormulirLaporanHartaKekayaanPenyelenggara Negara (LHKPN) BagiPejabat di LingkunganUniversitasSebelasMaret Ruang Seminar UPT. Perpustakaan UNS Surakarta, 28 Desember 2011
LHKPN OlehPembantuRektor II UNS Disampaikandalam SosialisasiMengenai Tata Cara PengisianFormulirLaporanHartaKekayaanPenyelenggara Negara (LHKPN) BagiPejabat di LingkunganUniversitasSebelasMaret Ruang Seminar UPT. Perpustakaan UNS Surakarta, 28 Desember 2011
RuangLingkup PN PenyelenggaraNegara (PN) sebagaimanadimaksuddalamPasal2 UU No. 28 tahun 1999 adalah : Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara Pejabat Negara padaLembagaTinggiNegara Menteri Gubernur Hakim Pejabatnegara yang lain sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku Pejabat lain yang memilikifungsistrategisdalamkaitannyadenganPN sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku
BerdasarkanPermendiknas No. 48 Tahun 2006 mewajibkanjabatandi bawahiniuntukmenyampaikan LHKPN : • PejabatEselon I di lingkunganDepdiknas • Pejabat di lingkunganSetjen, Itjen, DitjenManajemenDikdasmen, DitjenDikti, Ditjen PLS, Ditjen PMPTK, Banlitbang • Pejabat di lingkunganKopertisdanPTN • PejabatPerbendaharaan JabatanYang DiwajibkanMenyampaikanLHKPN di lingkunganDepdiknas (Kemdikbud)
Pejabatygwajibmenyampaikan LHKPNdi lingkunganinstansi (PTN) Berdasarkan SE/05/M.PAN/04/2005, MenPANmemintakepadamasing-masingPimpinanInstansiuntukmengeluarkanSuratKeputusantentangpenetapanjabatan-jabatan yang rawanKorupsi, KolusidanNepotisme (KKN) di lingkunganmasing-masinginstansi yang diwajibkanuntukmenyampaikan LHKPN kepadaKPK BerdasarkanPermendiknas No. 48 Tahun 2006 pejabat di lingkungan PTN danPejabatPerbendaharaan yang wajibmenyampaikan LHKPN adalahRektor, PembantuRektor, Dekan, PembantuDekan, KuasaPenggunaAnggaran/ Barang, PejabatPembuatKomitmen, AtasanLangsungBendahara, PejabatPenandaTangan SPM, BendaharaPenerimaan/ Pengeluarandan PUMK
Menindaklanjuti SE/05/M.PAN/04/2005 danPermendiknas No. 48 Tahun2006, makaditerbitkan SK Rektor UNS Nomor 527/UN27/KP/2011 tanggal 28 November 2011 tentangPenetapanPejabatWajibLaporKekayaanPenyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan UNS
Pejabat YangDiwajibkanMenyampaikan LHKPN di lingkungan UNS Pejabatwajibmenyampaikan LHKPN berdasarkanSK RektorNomor 527/UN27/KP/2011 adalah :
Model-A BelumMengisi Dilaporkan : sebelum, selama, setelahmemangkujabatan. Paling lambat 2 bulansetelahresmimendudukijabatan Tata Cara Pelaporan LHKPNKeputusan KPK No. KEP.07/IKPK/02/2005 pasal 2 dan 3 LHKPN Model-B PernahMengisi
Pelaporankekayaanoleh PN selamamenjabat Menggunakan Model-B melaporkan KPK memeriksaKekayaan PN ybssbgpelaksanaanpasal 5 angka 2 UU No.28 Th. 1999 2 tahunsetelah PN mendudukijabatan/ sewaktu-2 ataspermintaan KPK memeriksa
Paling lambat 2 bulansetelahserahterimajabatan Tata Cara Pelaporan LHKPN Diisioleh Model-B Pelaporandilaksanakanoleh PN ybs/ ahliwarisnyaapabila PN ybsmeninggaldunia
LHKPN dilaporkan Tata Cara Pelaporan LHKPN Dilampiri FC akta/ bukti/ suratkepemilikanhartakekayaan SuratPernyataan & SuratKuasaditandatangani PN ybs di atasmeterai
PengumumanLHKPNKeputusan KPK No. KEP.07/IKPK/02/2005 pasal 5
Pengumuman LHKPN Media lain yang ditetapkanolehKPK
Alur Proses LHKPN PN menyampaikanLHKPN kpdKPK baiksecaralangsungmaupunlewat pos. Customer Service (CS) LHKPN akanmemberikanbuktitandaterima (TT) terkaitpenyerahan LHKPN kepadaPN yang datangsecaralangsung, ataumengirimkanTT tsblewatpos KPK melakukanpengecekanthd LHKPN ygditerima. Apabilaformulirtidaktepatpengisiannya/dokumenbelumlengkap, maka KPK akanmenyuratiPN untukmengoreksiisianformulirdanmelengkapidokumenpendukung. Untukmelengkapidokumendanmemberikankoreksipengisian, PN dptmenyampaikannyasecaralangsungkeCS/ lewatpos
Alur Proses LHKPN DokumenygsudahlengkapakandiprosesdanakandiumumkanpdTambahanBerita Negara (TBN) dandiberiNomorHartaKekayaan (NHK). PN wajibmengingat NHK untukkebutuhanpelaporanberikutnya. TBN dan Poster Pengumumanakandisampaikankpd PN melaluiinstansimasing-masingPenyelenggara PN wajibmenempelkan Poster Pengumumantsbpada media pengumuman di kantor/instansiPN danmenyampaikanlembarpemberitahuanpengumuman LHKPN di instansike KPK
KelalaianDalamMemenuhiKewajiban LHKPN BagiPenyelenggara Negara yang tidakmemenuhikewajibanterkaitLHKPN sebagaimanadiaturdalamUndang-UndangNomor 28 Tahun 1999, makaberdasarkanPasal 20 undang-undang yang samaakandikenakansanksiadministratifsesuaidenganperundang-undangan yang berlaku (PP 53 Tahun 2010)
Data StatistikPenyampaian LHKPN Per Unit Kerja(s/d 27 Desember 2011)
Data StatistikPenyampaian LHKPN Yang SudahDiumumkan (s/d. 27 Desember 2011)
Laman LHKPN Informasiterkait LHKPN dapatdiperoleh di Laman KPK denganalamat : www.kpk.go.dipada menu LHKPN Form LHKPN Model A dan B besertapanduanpengisiannyadapatdiunduhpadalamandan menu di atas, pada sub menu UNDUH FORM DAN JADWAL BIMTEKataudapatmengkopi di BagianKepegawaian Kantor Pusat UNS
Sekian TerimaKasih