Pengalokasian Jenis Belanja dan Akun

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN PengalokasianJenisBelanjadanAkun KegiatanSinkronisasi Program KerjadanAnggaranTahun 2013 JajaranKanwilKementerian Agama Prov. Sulawesi Utara Manado, 5 Juli 2012 OLEH : ABDUL GOFAR KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULUT

2. Tema RKP 2012 : PercepatandanPerluasan per- tumbuhanekonomi yang berkualitas, inklusif, danberkeadilan Prioritas Pembangunan Nasional: • ReformasiBirokrasidan Tata Kelola ; • Pendidikan; • Kesehatan; • PenanggulanganKemiskinan; • KetahananPangan; • Infrastruktur; • IklimInvestasidanIklimusaha; • Energi; • LH danPengelolaanBencana; • Daerah tertinggal, terdepan, terluardanPascaKonflik; • Kebudayaan, KreativitasdanInovasiTeknologi; dan 3 prioritaslainnyadibidang : Polhukam, PerekonomiandanKesejahteraan.

3. Arahkebijakan APBN 2012: • Mendorongpertumbuhanekonomi yang berkualitas, inklusifdanberkeadilan (pro growth) • Memperluaskesempatankerja (pro-job) • Menanggulangikemiskinan (pro-poor) • Mendukung (ramahterhadap) upayapelestarianlingkunganhidup (pro-environment) • Kebijakanfiskaltahun 2012 diarahkanuntukmemberikandoronganterhadapperekonomian (stimulus fiskal) serayamemeliharastabilitasekonomidengantetapmenjagakeberlanjutanfiskal

4. ArahKebijakanBelanjaPemerintahPusatTahun 2012 • Peningkatanbelanjainfrastrukturuntukmendukungupayadebottlenecking, domestic connectivity, ketahananpangan, ketahananenergi, dankesejahteraanmasyarakat; • Pemberiandukunganpadapendanaankegiatanmultiyears; • Peningkatankemampuanpertahananmenuju minimum essential forces (MEF); • Peningkatankapasitasmitigasidanadaptasiperubahaniklim (climate change); • Penguatan Program Pro Rakyat (Klaster 4), yang terdiridari: • 6 program Utama: RumahSangatmurah, KendaraanAngkutanUmumMurah, Air bersihuntuk Rakyat, ListrikMurahdanhemat, PeningkatanKehidupanNelayan, peningkatankehidupanMasyarakatMiskinPerkotaan; • 3 Program Prioritas: Surplus beras 10 juta ton padatahun 2014, Penciptaanlapangankerjagunamengurangipengangguran 1 jutajiwa / tahun, Pembangunan Transportasi Jakarta

5. KEBIJAKAN BELANJA PEGAWAI , APBN 2012 • Kenaikangajipokokdanpensiunpokok (rata-rata 10%) • PemberianGajidanpensiunbulanke 13 • Kenaikanuangmakan PNS (Rp. 20.000 => Rp. 25.000) • Kenaikanuanglaukpauk TNI / Polri (Rp. 40.000 => Rp. 45.000) • Penyediaananggarantunjangankinerjauntukmendukungreformasibirokrasi • Pemberianjaminankesehatanutama (Jamkestama) untukKetua, WakilKetua, Anggota DPR, DPD, BPK, KY, Hakim MK, dan Hakim Agung MA • Pengelolaanjumlah PNS mengacuprinsi zero growth • Penyediaananggaranuntukpembayarankurangbayartunjanganprofesi guru 2009-2010

6. KEBIJAKAN BELANJA BARANG, APBN TAHUN 2012 • MenjagakelancaranpenyelenggaraankegiatanoperasioanalPemerintahan, pelayanankepadamasyarakat, danpemeliharaanaset; • MeningkatkanefisiensidanefektivitasalokasidanpenggunaanBelanjaBarang K/L, khususnyabiayaperjalanandinas; • Meningkatkancapacity building pegawaisertapersiapan/evaluasidalamrangkareformasibirokrasi.

7. KEBIJAKAN BELANJA MODAL, APBN TAHUN 2012 Meningkatkananggaranbelanja modal dalamrangka: • Menjaminketersediaaninfrastrukturdasar, termasukinfrastrukturenergi, ketahananpangan, dankomunikasi; • Mendukungupayadebottlenecking, pengurangan backlog pembangunaninfrastruktur, danpeningkatandomestic connectivity (keterhubunganantarwilayah); • Meningkatkankemampuanpertahananmenujuminimum essential forces (MEF); • Mendukungpendanaankegiatanmultiyears; • Meningkatkankapasitasmitigasidanadaptasiterhadapdampaknegatifakibatperubahaniklim (climate change), danmeningkatkankesiagaandalammenghadapibencana.

8. KETENTUAN DALAM PENGalokasiAN Anggaran

9. a. Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker • Dalam rangka menjamin kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang lebih realistis, maka penghitungan alokasi gaji dan tunjangan pegawai dilakukan dengan berbasis datadan menggunakan aplikasi GajiPokokPegawaipada Output Kegiatan Pelayanan Perkantoran. Perhitungan gaji dan tunjangan didasarkan atas hitungan dalam aplikasi GajiPokokPegawai pada masing-masing Kantor/Satuan Kerja. • Apabilatidakmenggunakanaplikasi GPP, K/L dapatlangsungmemasukkan data pegawai yang telahdi-updatedalammodulBelanjaPegawaipadaaplikasi RKA-K/L. • Dalam hal terdapat sisa lebih dibandingkan dengan pagu anggaran yang dialokasikan untuk sebuah Satker, maka kelebihan tersebut dialihkan/dikelompokkan dalam Akun Belanja Pegawai Transito (akun 512412).

10. Khusus untuk pengalokasain Gaji Dokter PTT dan Bidan PTT agar berpedoman pada : SE DJA tanggal 5 Januari 2001 No.SE-07/A/2001 perihal Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama masa bakti dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan No.1537/Menkes-Kessos/SKB/X/2000 dan No.410/KMK.03/2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang Pelaksanaan Penggajian Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti. • Akun belanja yang termasuk dalam Belanja Pegawai : • Honorarium; • Uang lembur merupakanbatastertinggi; • Vakasi merupakanbatastertinggi; • Belanja pegawai lain-lain; • Uang lauk pauk TNI/POLRI; • Uang makan PNS; • Uangdukawafat/tewas.

11. b. PengalokasianAnggaran Pembangunan BangunanGedung Negara • Pengalokasiananggaranuntukpembangunan/renovasibangunangedungnegara, berpedomanpadaPermen PU nomor 45/PRT/M/2007 tentangPedomanTeknis Pembangunan BangunanGedung Negara. • Dasarperhitunganalokasiadalahperhitungankebutuhanbiayapembangunan/renovasibangunangedung negara atau yang sejenisdariKementerianPekerjaanUmumatau Dinas PekerjaanUmumsetempat. • Dalamrangkaoptimasipembangunanbangunangedungnegara, K/L yang akanmelaksanakanpembangunanbarubangunangedungnegara, harusmelengkapinyadengandokumenclearance (persetujuanprinsip)dariKementerianPekerjaanUmum, KementerianPendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasi, danBadanPengawasanKeuangandan Pembangunan.

12. Penerapan Bagan Akun Standar • Belanja Barang  ruang lingkup meliputi : (i) belanja Barang Operasional, (ii) belanja Barang Non Operasional, (iii) belanja Barang Lainnya yang secaralangsungmenunjangkegiatan non –operasional, (iv) belanja Jasa, (v) belanja Pemeliharaan, dan (vi) belanja Perjalanan Dinas. • Penerapan konsep nilai perolehan (full costing),pada Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial. • Penerapan konsep kapitalisasi: • Karakteristikasettetap, • Syarat/Kategoribelanja modal • Contohbelanjabarangdan modal

13. DasarHukumPenerapan BAS : • UU No. 17/2003 tentangKeuangan Negara; • UU No. 1/2004 tentangPerbendaharaan Negara; • PP No. 90/2010 tentangPenyusunanRencanaKerjadanAnggaranKementerian Negara/ Lembaga; • PP No. 71/2010 tentangStandarAkuntansiPemerintahan; • PP No. 8/2006 tentangPelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah; • PMK No. 91/PMK.05/2007 tentangBaganAkunStandar. • PMK NO.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran

14. Opini BPK atas LKPP 2009 WajarDenganPengecualian (Qualified). Yang dikecualikanada 3 haldansalahsatunyaadalah: Ketidaksesuaianantaraklasifikasianggarandanrealisasipenggunaannya minimal sebesar 27,67 triliunsehinggadapatmemberiinformasi yang tidaktepat

15. TemuanSPI BPK atas LKPP TA 2010(temuanberulang) Anggaran Belanja minimal sebesar Rp 4,70 triliun digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya (peruntukannya)

16. TUJUAN BAGAN AKUN STANDAR • Memastikanrencanakeuangan (anggaran), realisasidanpelaporankeuangandinyatakandalamistilah yang sama; • Meningkatkankualitasinformasikeuangan; • Memudahkanpengawasankeuangan.

17. KlasifikasiAkun 2012

18. KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI : Pelayanan Umum Pemerintahan; Pertahanan; Hukum, Ketertiban dan Keamanan; Ekonomi; Lingkungan Hidup; Perumahan dan Pemukiman; Kesehatan; Pariwisata dan Budaya; Agama; Pendidikan; Perlindungan Sosial. MENURUT JENIS : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan jasa; Belanja Modal; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja Lain-Lain.

19. KLASIFIKASI EKONOMI KlaskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkKl(JENIS BELANJA)

20. DEFINISI JENIS BELANJA MENURUT KLASIFIKASI EKONOMI

21. BELANJA PEGAWAI Kompensasiterhadappegawaibaikdalambentukuangataubarang, yang harusdibayarkankepadapegawaipemerintah (didalamnegeridandiluarnegeri) sebagaiimbalanataspekerjaan yang telahdilaksanakanselamaperiodeakuntansi, kecualipekerjaan yang berkaitandenganpembentukan modal. Pembayarankepadapekerja yang dipekerjakansendiri, danpekerja lain yang bukankaryawanpemerintahtidaktermasukdalamkelompokbelanjapegawaitetapidalamkelompokbelanjabarangdanjasa.

22. Hal-hal yang perludiperhatikan : • BelanjaPegawaidifokuskanuntukmembayargajidantunjangan yang melekatdengangaji, honor-honor pegawai non PNS sertatunjangan-tunjangan yang telahditetapkanolehMenteriKeuangan. • Sementaraitu, sesuaidenganpenerapankonsepnilaiperolehanmakapembayaran honor-honor untukpelaksanakegiatan yang semuladisediakandari“BelanjaPegawai : Uang honor tidaktetap”diintegrasikankedalamkegiataninduknyadankodeakun yang digunakanmengikutijenisbelanjakegiatan yang bersangkutan.

23. BELANJA BARANG Pembelianbarangdanjasa yang digunakanuntukmemproduksibarangdanjasa yang dipasarkanmaupuntidakdipasarkan, BarangdanJasa yang digunakanuntukrisetdanpengembangan, pelatihanstaf, risetpasar termasuk. • ATK dan operasional kantor lainnya • Biayapemeliharaan • Biaya perjalanan. • Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat

24. Hal-hal yang perludiperhatikan : • BelanjaBarangdifokuskanuntukmembiayaikebutuhanoperasionalkantor (barangdanjasa), pemeliharaankantordanasettetaplainnyasertabiayaperjalanan. • Disampingitu, belanjabarangjugadialokasikanuntukpembayaran honor-honor bagiparapengelolaanggaran (KPA, PPK, BendaharadanPejabatPenguji/Penandatangan SPM, termasuk Petugas SAI/ SIMAKBMN). • Selanjutnyasesuaidenganpenerapankonsepnilaiperolehanmakapembayaran honor untukparapelaksanakegiatanmenjadisatukesatuandengankegiataninduknya.

25. Hal-hal yang perludiperhatikan : • Selainitu, BelanjaBarangjugameliputihal-hal : • PengadaanAsetTetap yang nilaipersatuannyadibawahnilai minimum kapitalisasi (< Rp300.000,-/unit); • Belanjapemeliharaanasettetap yang tidakmenambahumurekonomis, manfaatataukapasitas; • Belanjaperjalanandalamrangkaperolehanbarangpakaihabis. • Disampingitu, belanjabarangjugadialokasikanuntukkegiatanoperasionalSatker BLU (gajidanoperasionalpelayananSatker BLU).

26. KlasifikasiBelanjaBarang Kodefikasiakunbaru (526): BelanjaBaranguntukdiserahkankepadamasyarakat yang dipisahkandariakun 521219 (BelanjaBarang Non OperasionalLainnya). SehinggaJenisBelanjaBarangdanjasamenjadi: Belanja barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Belanja BLU BelanjaBaranguntukdiserah-kankpdmasy./ Pemda

27. BELANJA MODAL Belanja Modal adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Lainnya diantaranya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). (Lampiran II PP 71 dan PMK 91/PMK.06/2007)

28. BELANJA MODAL • Belanja Modal Tanah • Belanja Modal Gedung dan Bangunan • Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan • Belanja Modal Fisik Lainnya

29. KONSEP NILAI PEROLEHAN • Komponenbelanja modal untukperolehanasettetapmeliputi: • Hargabeliasettetap • Semuabiaya yang dikeluarkansampai AT siapdigunakan, termasuk: * biayaperjalanandinas * ongkosangkut * biayaujicoba * biayakonsultan

30. BelanjaBarangatauBelanja Modal? PemilihanantaraBelanjaBarangdanBelanja Modal dalampengadaanawal MemenuhiKriteriaPengakuanAsetTetap/AsetLainnya? MemenuhiNilai Min. kapitalisasi: P/M ≥ 300.000 G/B ≥ 10.000.000 Y T T Y BelanjaBarangsesuaiperuntukannya Belanja Modal sesuaiperuntukannya

31. DEFINISI ASET TETAP • DimilikidanBerwujud; • Mempunyaimasamanfaatlebihdari 12 bulan; • Digunakandalamkegiatanoperasionalpemerintahataudimanfaatkanolehmasyarakatumum; • Memenuhikriterianilaisatuan minimum kapitalisasi

32. KRITERIA PENGAKUAN ASET TETAP • Mempunyaimasamanfaatlebihdari 12 bulan; • Biayaperolehandapatdiukursecaraandal; • Tidakdimaksudkanuntukdijualdalamoperasi normal entitas; • Diperolehataudibangundenganmaksuduntukdigunakan

33. KRITERIA KAPITALISASI setelahperolehan RKA-KL BELANJA MODAL BELANJA BARANG TERPENUHINYA SALAH SATU KRITERIA KAPITALISASI • BERTAMBAHNYA MASA MANFAAT/ UMUR EKONOMIS; • BERTAMBAHNYA KAPASITAS, PENINGKATAN STANDAR KINERJA ATAU VOLUME ASET TIDAK dan NILAI MINIMUM KAPITALISASI: ≥ 300.000 untuk Peralatan & Mesin ≥10.000.000 untuk Gedung & Bangunan TIDAK YA

34. BELANJA BANTUAN SOSIAL Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risikososial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan

35. Bultek 10 SAP AkuntansiBelanjaBantuanSosial Risiko sosial menurut Buletin Teknis 10 adalah kejadianatauperistiwa yang dapatmenimbulkan potensi terjadinya kerentanansosial yang ditanggung oleh individu,keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaidampak krisissosial, krisisekonomi, krisispolitik, fenomenaalam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

36. Hal-hal yang perludiperhatikan : • Belanja BantuanSosialsecaraprinsipdimaksudkanuntukmelindungimasyarakatdarikemungkinanterjadinyarisikososial. • BantuanSosial yang diberikankepadamasyarakatdapatberupauangataubarang. • Pengadaan barangataubantuanperalatan yang akandiberikankepadamasyarakatdalamrangkabansoswalaupunberupabarngfisik, pencatatannyatetapmenggunakanakunbelanja bantuansosial.(57xxxx) • bantuansosialdiberikanolehinstansipemerintahdandiberikankepadainstitusiselainpemerintahataumasyarakatsertaharusmemenuhikriteriarisikososial;

37. KriteriaBantuanSosialmenurutBultek 10 SAP (1) • Tujuan penggunaan • Rehabilitasi sosial • Perlindungan sosial • Pemberdayaan Sosial • Jaminan Sosial • Penanggulangan kemiskinan • Penanggulangan bencana

38. KriteriaBantuanSosialmenurutBultek 10 SAP (2) • PemberiBantuan • Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusatdan/atauPemerintah Daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana. • Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat, lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah, selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah, adalah di luar ruanglingkup pengaturan buletin teknis ini

39. KriteriaBantuanSosialmenurutBultek 10 SAP (3) • Persyaratan Penerima Bantuan Sosial • Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintahharuslah selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalampengertianbelanjabantuansosialyaitu "melindungidarikemungkinanrisikososial". Oleh karena itu diperlukan persyaratan/kondisi yang harusdipenuhi oleh calon penerima, yaitu adanya perlindunganataskemungkinanterjadinya "Risiko Sosial". • Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang,keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi,politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaandanbidang lain yang berperanuntukmelindungiindividu,kelompokdan/ataumasyarakatdarikemungkinanterjadinyarisikososial

40. Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (4) • Bersifatsementaraatauberkelanjutan • Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan. Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian. • Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut. Bantuan sosial dapat terus menerus, misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali.

41. Aset yg diserahkan Ke masyarakat Bel Barang Bantuan Sosial * Risiko Sosial Barang ( BAST ) Uang ( LS-Kel Masyarakat) Notes: Dana Bansos yg belum disalurkan Kas  di Neraca ( Kas Lainnya) Barang -> di Neraca ( Persediaan)

42. KlasifikasiBelanjaBantuan Sosial Restrukturisasikodefikasibelanjabantuansosial (57): BelanjabantuansosialdipisahkanberdasarkanjeniskegiatannyasesuaidenganBultek 10 SAP tentangAkuntansiBelanjaBantuanSosial. SehinggaJenisBelanjaBantuanSosialmenjadi: Belanja Bansos utk Rehabilitasi Sosial Belanja Bansos utk Jaminan Sosial Belanja Bansos utk Pemberdayaan Sosial Belanja Bansos utk Perlindungan Sosial Belanja Bansos utk Penanggulangan kemiskinan Belanja Bansos utk Penanggulangan Bencana

43. PERMASALAHAN IMPLEMENTASI BAS

44. PermasalahandalamPenggunaanBaganAkunStandar • PemahamanKlasifikasiBelanja • PemahamanPemakaianAkundalam BAS untukKepentinganPerencanaan, PelaksanaandanPenyusunanLaporanKeuangan

45. PerdirjenPerbendaharaantentangPenambahandanPerubahanBASPerdirjen PBN No.Per.80/PB/2011 PerdirjenPerbendaharaantentang BAS: • BatangTubuh: Pasal-pasal yang memberikanpenjelasanbahwapenambahandanperubahanhanyamencakupakunpendapatan, belanjadan transfer yang berlakumulaitahun 2012 • Lampiran yang terdiridari: • Lampiran I: Seluruhkodefikasiakunpendapatan, belanjadan transfer; • Lampiran II: Penjelasanpenggunaankodeakun; • Lampiran III: Mapping perubahankodefikasidanuraianakun; • Lampiran IV: Restrukturisasiakunpendapatandaripengelolaan BMN; • Lampiran V: RestrukturisasiakunBelanjaBansos; • Lampiran VI: Penambahandanperubahanuraian/ penjelasanakun; • Lampiran VII: Akun yang tidakdigunakanlagimulaitahunanggaran 2012.

46. LatarBelakang • Terdapatakun-akunpada PMK 91/PMK.05/2007 tentangBaganAkunStandardan Per-08/PB/2009 tentangPerubahan BAS, yang tidakdigunakanlagi/tidaksesuai/berubah. • Adanyarestrukturisasiakunbelanja, pendapatan, dan transfer. • Adanyapenambahandanperubahanuraian/penjelasanakun. • Penajamanuraianpadabeberapaakunbelanja.

47. POKOK-POKOK PERUBAHAN (1/9) Kodefikasiakunbaru (526): BelanjaBaranguntukdiserahkankepadamasyarakat yang dipisahkandariakun 521219 (BelanjaBarang Non OperasionalLainnya. SehinggaJenisBelanjaBarangdanjasamenjadi: Belanja barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Belanja BLU BelanjaBaranguntukdiserah-kankpdmasy./ Pemda

48. BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH

49. POKOK-POKOK PERUBAHAN (2/9) Restrukturisasikodefikasibelanjalangganan daya dan jasa (52211): Belanja langganan daya dan jasa dipecah sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih detil, sehingga BelanjaLangganan Daya dan Jasa menjadi: BelanjaLangganan Listrik BelanjaLangganan Telepon BelanjaLangganan Air BelanjaLangganan Daya dan Jasa Lainnya

50. POKOK-POKOK PERUBAHAN (3/9) Restrukturisasikodefikasibelanjabantuansosial (57): BelanjabantuansosialdipisahkanberdasarkanjeniskegiatannyasesuaidenganBultek 10 SAP tentangAkuntansiBelanjaBantuanSosial. SehinggaJenisBelanjaBantuanSosialmenjadi: Belanja Bansos utk Rehabilitasi Sosial Belanja Bansos utk Jaminan Sosial Belanja Bansos utk Pemberdayaan Sosial Belanja Bansos utk Perlindungan Sosial Belanja Bansos utk Penanggulangan kemiskinan Belanja Bansos utk Penanggulangan Bencana