Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pertemuan 7 AnggaranPendapatandanBelanja Daerah Akuntansi Sektor Publik

2. DasarHukum • Undang-undang No. 32 Tahun 2004tentangPemerintahan Daerah. • Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintah Daerah. • PeraturanPemerintah No. 58 Tahun 2005tentangPengelolaanKeuangan Daerah. • PeraturanMenteriDalamNegeri No. 13 Tahun 2006tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah. • PeraturanPemerintah No. 8 Tahun 2006tentangLaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah.

3. Perubahan Penganggaran Line Item Budgeting Performance Budgeting • Tidakdapatdinilaiefisiensidanefektifitas program • Berorientasijangkapendek • Belummengaitkansetiappengeluarandenganmanfaatnya • Mengaitkansetiappengeluarandenganmanfaatnya • dapatdinilaiefisiensidanefektifitas program • Berorientasijangkapanjang

4. ManfaatAnggaranBerbasisKinerja • AlatKomunikasikepada Stakeholder tentangPerencanaanStratejik • MemberdayakanPimpinan • Alatpengukurhasildaripenggunaananggaran • Mendorongpimpinanuntukberakuntabilitas yang transparandanobyektifkepadapublik • Mendorongsetiap unit kerjauntukselektifdalammerencanakan program/kegiatansehinggamenghindariadanyabelanja yang kurangefektifdantumpangtindih.

5. Anggaran Kinerja APBD =

6. Proses Penyusunan APBD • Kegiatanpendahuluan yang terdiriatasaktivitassebagaiberikut : • Penjaringanaspirasimasyarakat • Evaluasikinerjamasalalu • Penjabaranrenstrada • Penentuanarahdankebijakanumum APBD (KUA) • Penentuanstrategidanprioritas APBD (PrioritasdanPlafonAnggaranSementara = PPAS) • PenyusunanRencanaKerjadanAnggaran SKPD (RKA-SKPD) • Evaluasidanseleksi RKA-SKPD • Pembahasan RAPBD danPenetapan APBD

7. 1. KegiatanPendahuluan Penjaringan aspirasi masyarakat Telaah dan evaluasi atas kinerja pemerintah di masa lalu Penjabaran RENSTRADA

8. RencanaStratejik Daerah (Renstrada) • Menjabarkantentang: • posisiorganisasisaatini • arahankemanaorganisasiharusmenuju • bagaimanacara (strategi) untukmencapaitujuan

9. Hal-hal yang terdapatdalamRenstrada • VisidanMisiOrganisasi • Analisismengenailingkungan internal daneksternal (environmental scanning) • Tujuandansasaranorganisasi • Strategi-strategiuntukmencapaitujuandansasarantersebut. • Indikator-indikator yang pentingdalammencapaisasaran

10. 2. Penentuan Arah dan Kebijakan Umum APBD

11. ArahdanKebijakanUmum APBD • KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun • KUA disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan pedoman SE Mendagri • RKPD merupakan hasil kompilasi rencana kerja (Renja) SKPD, dan Renja SKPD adalah pengembangan dari rencana strategis (Renstra) SKPD yang diambil dari program yang tercantum dalam RPJMD. • Rancangan awal KUA dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) • Rancangan KUA awal berisi: 1) target pencapaian kinerja, 2) proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai asumsi yang mendasari.

12. 3. Penentuan Strategi & Prioritas APBD Rancanganawal PPAS dibuatoleh TAPD berdasarkan nota kesepakatan KUA dengantahapansbb: • Menentukanskalaprioritasuntukurusanwajibdanurusanpilihansesuaidenganvisidanmisipemda. • Menentukanurutan program untukmasing-masingurusan. • menentukanplafonanggaranuntuktiap program

13. 3. Penentuan Strategi & Prioritas APBD merupakan sebuah strategi operasional yang bersifat jangka pendek merupakan program–program prioritas pemerintah selama setahun Arah dan Kebijakan Umum APBD : Peningkatan rasio guru dengan siswa menjadi 1 :30 Peningkatan jumlah guru berkeahlian pada tingkat pencapaian 10 % Strategi dan Prioritas APBD : Pengangkatan dan penempatan guru Pembinaan dan pengembangan karier guru

14. 4. Penyusunan RKA-SKPD (Penentuan Kegiatan & Anggarannya) • Aktivitas dalam penyusunan APBD akan dijelaskan dalam dokumen yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) • RKA-SKPD ini dibuat oleh unit-unit kerja pemerintah, sehingga sifatnya adalah usulan dengan acuan pembuatannya adalah PPAS • Usulan-usulan ini akan dibahas dan dibuat penetapan oleh panitia anggaran yang dibentuk oleh Kepala Daerah bersama DPRD. RKA-SKPD dibagi menjadi 3, yaitu : S.1 :berisi tentang pernyataan strategi organisasi (visi, misi, tujuan) S.2 :berisi tentang rincian program dan kegiatan S.3 :berisi tentang anggaran atas program & kegiatan yg direncanakan

15. 5. Evaluasi dan Seleksi RKA-SKPD Usulan RKA-SKPD dibahas dan direview oleh pihak pemerintah sendiri review & ranking (RAPBD) diajukan kepada DPRD untuk kemudian dibahas bersama

16. 6. Pembahasan & Penetapan APBD • Pembahasan RAPBD dilakukan oleh pihak pemerintah bersama dengan DPRD • Hasil pembahasan berupa APBD dituangkan dalam peraturan daerah (Perda) selambatnya tanggal 31 Desember tahun sebelumnya

17. IndikatorKinerja Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

18. Jenis–JenisIndikatorKinerja • Kualitas • Sumber daya yang digunakan untuk pelayanan pemerintah • Masukan (Input) • Produk dari aktivitas/kegiatan yang dihasilkan unit kerja • Keluaran (output) • Berkaitan dengan biaya setiap aktivitas/kegiatan dan menjadi alat dlm membuat SAB serta menentukan standar biayanya • Efisiensi • Untuk menentukan apakah harapan konsumen sudah dipenuhi • Hasil/Manfaat (Outcome) • Menggambarkan hasil nyata dari output suatu kegiatan

19. Struktur APBD Pendapatan Semuapenerimaanuangmelaluirekeningkasumumdaerah, yang menambahekuitasdanalancar, yang merupakanhakdaerahdalamsatutahunanggaranyang tidakperludibayarkembalioleh Daerah Belanja Semuapengeluaranmelaluirekeningkasumumdaerah, yang mengurangiekuitasdanalancar, yang merupakankewajibandaerahdalamsatutahunanggaran yang tidakakandiperolehpembayarannyakembalioleh Daerah Pembiayaan semuapenerimaan yang perludibayarkembalidan/ataupengeluaran yang akanditerimakembali, baikpadatahunanggaran yang bersangkutanmaupunpadatahun-tahunanggaranberikutnya

20. Struktur APBD • PAD (pajak, retribusi, hslpengelolaankekayaandaerah yang dipisahkan) • Pendpt. Dana Perimbangan (danabagihasil, DAU, DAK) • Lain-Lain Pendpt. yang sah (hslpenjualankekayaandaerah yang dipisahkan, jasagiro, bunga, dll) Pendapatan • Belanjamenurutorganisasi • Belanjamenurutfungsi • Belanjamenurut program dankegiatan • Belanjamenurutjenisbelanja Belanja Pembiayaan • Penerimaan Pembiayaan • Pengeluaran Pembiayaan

21. KlasifikasiBelanja • KlasifikasimenurutOrganisasi (disesuaikandengansusunanorganisasipemerintahdaerah) • KlasifikasimenurutFungsi • Klasifikasimenurut Program danKegiatan (disesuaikandenganurusanpemerintahan yang menjadikewenangandaerah) • KlasifikasimenurutJenisBelanja

22. KlasifikasiBelanjamenurutFungsi • Berdasarkanurusanpemerintahan (pemerintahanprovinsidankabupaten/kota) • Fungsipengelolaankeuangannegara: • PelayananUmum • KetertibandanKeamanan • Ekonomi • LingkunganHidup • PerumahandanFasilitasUmum • Kesehatan • PariwisatadanBudaya • Agama • Pendidikan • PerlindunganSosial

23. KlasifikasiBelanjamenurutJenisBelanja • belanjapegawai; • belanja barang dan jasa; • belanja modal; • bunga; • subsidi; • hibah; • bantuansosial; • belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan • belanjatidakterduga.

24. Struktur APBD Pembiayaan Pendapatan • Pengeluaran: • Pembentukandanacadangan • Penyertaan modal Pemda • Pembayaranpokokutang • Pemberianpinjaman Surplus Defisit • Penerimaan: • SiLPAtahunsebelumnya • Pencairandanacadangan • Hasilpenjualankekayaan • daerahygdipisahkan • 4. Penerimaanpinjaman • 5. Penerimaankembali • pemberianpinjaman Belanja