1 / 55

DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. RAPAT KONSULTASI REGIONAL. DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL. BALI, 09 SEPTEMBER 2014. POKOK BAHASAN. 1. LATAR BELAKANG PERUMAHAN FORMAL. 2. CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2010-2014. 3. PROGRAM/KEGIATAN PERUMAHAN FORMAL. 4.

alexia
Download Presentation

DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RAPAT KONSULTASI REGIONAL DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL BALI, 09SEPTEMBER 2014

  2. POKOK BAHASAN 1. LATAR BELAKANG PERUMAHAN FORMAL 2. CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2010-2014 3. PROGRAM/KEGIATAN PERUMAHAN FORMAL 4. DRAF RENSTRA DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL TAHUN 2015-2019 5. USULAN DAN HASIL PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL REGIONAL I 6. PROSEDUR & TIPOLOGI BANTUAN PERUMAHAN FORMAL 7. PERAN PEMERINTAH DAERAH

  3. 1. LATAR BELAKANG PERUMAHAN FORMAL

  4. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL ASDEP PERENCANAAN PERUMAHAN FORMAL ASDEP PENYEDIAAN RUSUN & RUTAK ASDEP FASILITAS STANDARDISASI PERUMAHAN FORMAL ASDEP PENGEMBANGAN KERJASAMA & KEMITRAAN ASDEP EVALUASI PERUMAHAN FORMAL BID. MONITORING EVALUASI BID. RUMAH SUSUN BID. KERJASAMA PEMERINTAH BID. STRATEGI PERUMAHAN FORMAL BID. RUMAH SUSUN BID. PENGKAJIAN PERUM. FORMAL BID. RUMAH TAPAK BID. KEMITRAAN BADAN USAHA BID. PROGRAM DAN ANGGARAN BID. RUMAH TAPAK BID. ANALISIS DAN PELAPORAN BID. PSU RUSUN & RUTAK BID. KEMITRAAN BADAN NIRLABA BID. PENDATAAN & SOSIALISASI BID. PRASARANA & SARANA PUSAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PEMELIHARAAN PENGAMANAN PENGELOLAAN SERAH ASET TATA USAHA PEMANFAATAN PENGHUNIAN 4 KETERANGAN: RUSUN (Rumah Susun); RUTAK (Rumah Tapak)

  5. PEJABAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL

  6. LATAR BELAKANG ~ DATA BACKLOG 13,6 JUTA UNIT ANGKA KEKURANGAN RUMAH (BACKLOG Kepemilikan) PERUMAHAN TAHUN 2010 7,6 JUTA UNIT ANGKA KEKURANGAN RUMAH (BACKLOG KEPENGHUNIAN)

  7. SASARAN BANTUAN PERUMAHAN FORMAL PERUMAHAN FORMAL adalah perumahan yang diselenggarakan oleh Badan Hukum/Badan Usaha UNTUK SIAPA  MBM/R?? FASILITASI (APBN + NonAPBN ) BANTUAN (APBN ) FOKUS: MASYARAKAT (MBM/R) YANG BERPENGHASILAN (STRUK GAJI) YANG TIDAK BERPENGHASILAN (TIDAK ADA STRUK GAJI) YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI BERASRAMA (MAHASISWA, SANTRI, LAJANG) MASY. PERBATASAN, NELAYAN, KORBAN BENCANA TNI/POLRI BADAN USAHA KOPERASI NIRLABA LAINNYA (termasuk rumah sewa) PEMDA PNS INDUSTRI : PEKERJA/BURUH Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 21/Tahun 2011 Tentang Bantuan Stimulan Rusunawa

  8. 2. CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2010-2014

  9. TARGET DAN CAPAIAN RPJM NASIONAL 2010-2014 TARGET CAPAIAN 846 TB RUSUN 380 TB RUSUN TARGET-CAPAIAN RPJMN/RENSTRA 2010-2014* 6.401 Unit RUSUS 5.000 Unit RUSUS 9 Buah NSPK 9 Buah NSPK Fasilitasi Rusunami Dan RsH *) PROGNOSA CAPAIAN TA. 2014

  10. RENSTRA & CAPAIAN PEMBANGUNAN RUSUNAWA 2010-2014 Capaian 2010-2014 : 223 %dari Target Renstra (241% dalamPeriode 2012-2014) [Capaian 2012-2014 sebesar 16,3 kali dariCapaianPeriode 2010-2011]

  11. RENSTRA DAN CAPAIAN RUSUNAWA PER TARGET GROUP Catatan: *) Prognosa Capaian RUSUN POLRI 2012-2014 sebesar 6,8 kali dariCapaianPeriode 2010-2011 Capaian RUSUN PEKERJA 2012-2014 sebesar 4,8 kali dariCapaianPeriode 2010-2011 Capaian RUSUN SANTRI 2012-2014 sebesar 96,2 kali dariCapaianPeriode 2010-2011

  12. CAPAIAN PENGHUNIAN RUSUNAWA 2006-2014 TOTAL TERBANGUN 2006-2014= 1.033 TB RUSUNAWA TA. 2006 - 2011 RUSUNAWA TA. 2012 – 2014 (Status September2014) 2012 126 TB TERHUNI 38 TB TERHUNI 162,5 TB BELUM TERHUNI 88 TB RUSUNAWA TERBANGUN 2006 – 2011 187 TB 2012/2013 90 TB TERHUNI 27 TB BELUM TERHUNI 63 TB BELUM TERHUNI 24,5 TB 2013 170 TB TERHUNI 50 TB BELUM TERHUNI 120 TB 2014 411 TB Total Terhuni 2006-2014 = 277,5 TB (32,80% terhadap 846 TB) Total Terhuni 2012-2014 = 115 TB (14,43% terhadap 797 TB) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

  13. RENSTRA & CAPAIAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS 2010-2014 Capaian 2010-2014 : 128%dari Renstra (143%dalamPeriode 2012-2014 ) ** [Capaian 2012-2014 sebesar 2,65 kali dariCapaianPeriode 2010-2011]

  14. CAPAIAN PENGHUNIAN DAN STA RUMAH KHUSUS 2006-2011 2.900 UNIT PROSES LHA OLEH INSPEKTORAT RUMAH KHUSUS TERBANGUN 2006 – 2011 3.868 UNIT (83 Kab/Kota) 968 UNIT PENCERMATAN OLEH P2P LHA: LaporanHasil Audit

  15. CAPAIAN FASILITASI RUSUNAMI DAN FASILITASI RUMAH TAPAK RENSTRA 2010-2014 FASILITASI RUSUNAMI 150.000 UNIT TOTAL CAPAIAN PEMBANGUNAN RUSUNAMI 2008-2014 117 TOWER ~ 48.428 UNIT 2005-2009 1.222.136 UNIT RENSTRA 2010-2014 FASILITASI RUMAH TAPAK 1.200.000 UNIT 2010-2014* 398.464 UNIT TOTAL CAPAIAN PEMBANGUNAN RUMAH TAPAK 2005-2014* 1.620.600 UNIT *) Status: Juli 2014

  16. CAPAIAN REGULASI PERUMAHAN FORMAL

  17. 3. PROGRAM/KEGIATAN PERUMAHAN FORMAL

  18. PROGRAM UTAMA PERUMAHAN FORMAL • BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA • BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS 1. 2. 3. 4. 5. 6. • PENGEMBANGAN KEBIJAKAN, BANTUAN TEKNIS, DAN BIMBINGAN TEKNIS • FASILITASI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN MILIK (RUSUNAMI) • FASILITASI PEMBANGUNAN RUMAH TAPAK • MENDORONG PEMANFAATAN, PENGHUNIAN, PENGELOLAAN, • DAN SERAH TERIMA ASET RUSUNAWA DAN RUMAH KHUSUS

  19. BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA • PENGERTIAN RUMAH SUSUN Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama (Undang-Undang No. 20 Tahun 2011) 1. 2. 3. • SASARAN RUMAH SUSUN SEWA Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai kemampuan untuk membeli/memiliki rumah layak huni • TARGET GROUP/SASARAN BANTUAN RUMAH SUSUN SEWA Instansi Pemerintah (Kementerian, Lembaga, TNI dan/atau POLRI), Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), Pekerja, dan Lembaga penerima bantuan lainnya (Lembaga Pendidikan Tinggi, LembagaPendidikanBerasrama, Koperasi, dan Yayasan) RUSUN TNI/POLRI RUSUN PEKERJA RUSUN PONPES RUSUN MAHASISWA

  20. BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS • PENGERTIAN RUMAH KHUSUS Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus, disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dibiayai melalui APBN dan/atau APBD, menjadi barang milik negara/daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 1 Tahun 2011) • SASARAN RUMAH KHUSUS 1. 2. 3. Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus, dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). • TARGET GROUP/SASARAN BANTUAN RUMAH KHUSUS • Petugas pengamanperbatasan, petugaskesehatan/medis, pengajartingkatdasardanmenengah, petugasmercusuar, petugasperbatasanlainnya, pemenuhan target diluarperbatasan (nelayan, rumah cagar budaya, dan masyarakat daerah terluar dan terpencil) PERBATASAN RUMAH PINTAR HONAI NELAYAN CAGAR BUDAYA

  21. FASILITASI PEMBANGUNAN RUSUNAMI • SEBARAN PROGRAM • Perkotaan Metropolitan denganjumlahpenduduk > 1,5 jutajiwa • Kota Besar/sedang yang memilikitanahdilokasistrategisdandidukungpenuholehPemerintah Kota/KabdanPemerintahProvinsi • Pemerintahkota yang memiliki program pengentasankawasankumuhdilokasistrategis 1. 2. 3. • SASARAN PROGRAM • MasyarakatberpenghasilanRp.4 Juta/bulan s/d <Rp. 7 Juta/ bulan; • Masyarakat yang mampumenyediakanuangmukamaksimum 20 % HargaJualSarusun; Individu/KeluargamaupunKorporat • BESARAN PROGRAM • Jumlah Tower Rusunami: + 1.000 unit • Rencanaalokasi Tower Rusuna : 50 % di Wilayah Jabodetabek, • 30 % diPulauJawa, luarJabodetabek • 20 % diLuarJawa • JumlahSarusun /Tower : 100 – 500 unit • JumlahLantai/Tower : 6 Lantai s/d 24 Lantai • LuasKavling/Tower Minimal : 3.000 m² s/d 5.000 m² (single building)

  22. FASILITASI PEMBANGUNAN RUMAH TAPAK • Target Fasilitasi Pembangunan RumahUmum (RumahTapak dan Susun) Tahun 2010 - 2014 sebanyak1.350.000 unit • Rumahumum (rumahtapak dahuluRsHbersubsidi) ditujukanbagimasyarakatberpenghasilanrendah (MBR) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. • Kelompoksasaran : PNS, TNI/POLRI, pegawai/pekerjaJamsostek, danpekerja informal yang diformalkan • Pembangunan rumahumumdilaksanakanolehpengembang yang tergabungdalamasosiasi REI, APERSI, PerumPerumnas, IKOPKAR, dan lain-lain • Pemerintahdaerahdapatmembantu PNS untukmemilikirumahdenganhargaterjangkaumelaluipenyediaaantanah, dan lain-lain • Terdapatfasilitasbantuanuangmuka (BUM) yang disediakanolehBapertarum-PNS (untuk PNS), JamsostekuntukpesertaJamsostek, dan YKPP-Kemenhan • Skim Pembiayaanbagi yang memenuhipersyaratandapatdifasilitasimelalui FLPP (FasilitasLikuiditasPembiayaanPerumahan), denganbunga Flat selamamasa tenor sebesar 7,25%

  23. PENGHUNIAN DAN SERAH TERIMA ASET PENERIMA MANFAAT MEMBENTUK BADAN PENGELOLA KETERSEDIAAN PSU (LISTRIK, AIR BERSIH) PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL (RUSUN & RUSUS) PENERIMA MANFAAT MNGENGAJUKAN PERMOHONAN IJIN PENGHUNIAN SEMENTARA SERAH TERIMA TAHAP 2 KONTRAKTOR KE KEMENPERA PHO dan FHO KEBIJAKAN KEMENPERA (P2P) A. IJIN PENGHUNIAN SEMENTARA B. PEMELIHARAAN C. SERAH TERIMA ASET ATAS PERSETUJUAN MENKEU BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET (BAST) DARI KEMENPERA KEPADA PENERIMA MANFAAT

  24. 4. DRAF RENSTRA FORMAL TAHUN 2015-2019

  25. VISI PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL “SETIAP ORANG MENGHUNI TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK TAHUN 2030” “TERSEDIANYA RUMAH LAYAK HUNI UNTUK SETIAP ORANG”

  26. MISI PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL 1. Mengembangkan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan formal sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi koordinasi dan penyediaan rumah layak huni dan terjangkau di perkotaan 2. lemahnya koordinasi dan kelembagaan pembangunan PMeningkatkan peran pemerintah daerah, swasta, lembaga nirlaba dan badan hukum lainnya dalam pembangunan perumahan formalKP 3. Mengembangkan kebijakan dan dukungan bagi industri bahan bangunan yang mendukung pembangunan rumah layak huni dan terjangkau 4. Meningkatkan kapasitas pelaku pembangunan perumahan formal 5. Meningkatkan ketersediaan dan penghunian rumah layak huni dan terjangkau

  27. TUJUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL 1. Terciptanya iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 2. Terwujudnya koordinasi dengan seluruh stakeholder di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan 3. Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pembangunan perumahan dan permukiman 4. Meningkatnya tingkat hunian rumah layak huni dan terjangkau

  28. SASARAN STRATEGIS PERUMAHAN FORMAL 1. Tersusunnya rancangan peraturan dan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang perumahan formal 2. Terselengaranya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah 3. Terselenggaranya kerjasama dan kemitraan antar pelaku pembangunan perumahan formal di pusat dan daerah 4. Terselenggaranya kebijakan bantuan stimulan bagi industrialisasi perumahan formal sebanyak 37.500 unit 5. Terselengaranya pembinaan dan advokasi bagi pemangku kepentingan 6. Terlaksananya pembangunan rumah khusus sebanyak 16.700 unit 7. Terlaksananya pembangunan rumah/hunian sewa yang strategis nasional dan percontohan oleh pusat sebanyak 29.150 unit 8. Terlaksananya pembangunan rumah/hunian sewa yang reguler oleh Pemda sebanyak 7.650 unit 9. Terlaksananya fasilitasi penyediaan dan/atau peningkatan kualitas rumah/hunian sewa berbasis partisipasi masyarakat sebanyak 11.100unit 10. Terlaksananya fasilitasi pembangunan rumah tapak sebanyak 2.000 unit 11. Terlaksananya fasilitasi pembangunan rusunami sebanyak 5.000 unit

  29. TARGET PENANGANAN PERUMAHAN FORMAL KEBUTUHAN INTERVENSI PEMERINTAH Rumah Milik 60% 900 Ribu Unit/5 Thn 180 Ribu Unit/Thn • = Formal 30% • = 300 ribu unit B A C K L O G Hunian Sewa 40% 600 Ribu Unit/ 5Thn 120 Ribu Unit/Thn • = 1 JUTA / tahun Intervensi Pemerintah melalui KPR Swadaya 20% 140 Ribu Unit/Thn 700 Ribu Unit/ 5 Thn 700 ribu unit Swadaya 70% • = • =

  30. SKENARIO PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL 2015-2019 (PERKIRAAN IDEAL)

  31. SKENARIO PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL 2015-2019 (PERKIRAAN RIIL BERBASIS RKP 2015)

  32. SKENARIO PUSAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2015-2019 (PERKIRAAN IDEAL)

  33. SKENARIO PUSAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2015-2019 (PERKIRAAN RIIL BERBASIS RKP 2015)

  34. TARGET PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL TAHUN 2015 SESUAI RKP

  35. 5. USULAN & HASIL PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL

  36. JUMLAH USULAN BANTUAN PERUMAHAN FORMAL YANG BELUM TERBANGUN 2010-2014 STATUS :AGUSTUS 2014

  37. JUMLAH USULAN BANTUAN PERUMAHAN FORMAL YANG BELUM TERBANGUN 2010-2014 STATUS :AGUSTUS 2014

  38. CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH SUSUN SEWA TAHUN 2015 STATUS :SEPTEMBER 2014

  39. HASIL PEMBANGUNAN PERUMAHAN FORMAL

  40. 6. PROSEDUR BANTUAN PERUMAHAN FORMAL

  41. PROSEDUR BANTUAN PERUMAHAN FORMAL-1 PENGUSULAN PENETAPAN LOKASI KE DEPUTI A 1 ARAHAN MENTERI USULAN & PROPOSAL DARI CALON PENERIMA KE KEMENPERA • Layak Administrasi • Layak Teknis PENGECEKAN DOKUMEN ADMINISTRASI A 1 PENETAPAN LOKASI OLEH DEPUTI FORMAL • - Sertifikat Tanah • Luasan Tanah (Tipologi) • IMB (Difasilitasi Satker Kemenpera) • Kesanggupan Terima Aset dan Siapkan Mebeler • Surat Dukungan Pemda/ Instansi Terkait (Tata Ruang) ** Rekap Usulan oleh A1 A PENYAMPAIAN SK ke SATKER (LELANG) dan PENERIMA PENGHUNIAN SEMENTARA (SAMBIL TUNGGU SERAH TERIMA ASET)  P2P SURVEY LAPANGAN (KESIAPAN TAPAK LAHAN, NO SONDIR)  A 2 (RUSUN), A 3 (RUSUS) Satker Menunjuk Supervisi & MK Untuk Sondir dsb Bila Ada Perubahan Tapak Dikonsultasikan ke Asdep/Deputi/ Dievaluasi Satker (PPK)  Pembangunan Dimulai oleh Kontraktor (Pememnang lelang) dengan melibatkan Pemda • SertifikatTanah • IMB • Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Kontraktor ke Satker • Kesiapan Tapak Tanah Utk Bangunan (Clean & Clear) • Klarifikasi Dokumen Persyaratan • Penentuan Awal Tipologi Utk Rusunawa • Ketersediaan Jaringan Listrik dan Air serta Akses **: Segera Dicek Layak Adminsitrasi dan Teknis (Jumlahnya sekitar10-15%)

  42. PROSEDUR BANTUAN PERUMAHAN FORMAL-2 PENGUMPULAN DOKUMEN INTERNAL KMENPERA (P2P) Kontrak Fisik dan Non Fisik beserta Addendum PHO/FHO LHA oleh INSPEKTORAT SIMAK BMN • Dokumen Penganggaran • Laporan Tim Aset KARTU IDENTITAS BARANG A DOKUMEN EKSTERNAL USULAN SERAH TERIMA ASET KEPADA MENTERI KEUANGAN (P2P & Sesmen) PENGUMPULAN DOKUMEN EKSTERNAL (DARI PENERIMA MANFAAT [P2P)] Alih Status Penggunaan ke Kementerian/Lembaga HIBAH : a. PEMDA b. Yayasan yang bergerak di bidang Sosial,Keagamaan dan Kemanusiaan Kerjasama Pemanfaatan/Penyertaan Modal Pemerintah. a.BUMN/BUMD b. Yayasan Non - (Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan) • SertifikatTanah • IMB • Pernyataan Kesediaan • Menerima dari Kuasa • Pengguna/Pengguna Barang • SK Badan Pengelola • Surat Rekomendasi Yayasan

  43. MEKANISME BANTUAN RUMAH SUSUN SEWA PEMOHON BANTUAN RUSUNAWA PELAKSANA KONSTRUKSI DAERAH KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT USULAN/PERMINTAAN DARI : INSTANSI PEMERINTAH PUSAT INSTANSI PEMERINTAH DAERAH LEMBAGA PENERIMA BANTUAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT WASDAL PELAKSANAAN KONSTRUKSI DEPUTI PERUMAHAN FORMAL SURAT REKOMENDASI INSTANSI TERKAIT PERBAIKAN USULAN BANTUAN RUSUNAWA VERIFIKASI LENGKAP TIDAK LENGKAP KELENGKAPAN ADMINISTRASI 31 MARET LENGKAP VERIFIKASI LAPANGAN APRIL-OKTOBER USULAN PENETAPAN LOKASI DARI DEPUTI PERUMAHAN FORMAL PROSES PEMBANGUNAN : DED PELELANGAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI PENETAPAN LOKASI OLEH MENTERI PERUMAHAN RAKYAT DESEMBER RUSUNAWA TERBANGUN PELAKSANA PEMBANGUNAN OLEH P2P PEMANFAATAN OLEH PEMOHON BANTUAN RUSUNAWA PENGELOLAAN/SERAH TERIMA ASET

  44. PERSYARATAN BANTUAN RUMAH SUSUN SEWA PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSYARATAN TEKNIS I I SURAT PERMOHONAN LOKASI Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan danPengembanganPerumahandanKawasanPermukiman(RP3KP) Kemudahan Aksesbilitas Infrastruktur II PROPOSAL HARUS DILENGKAPI DENGAN: Surat Dukungan (Pemda, Dinas Perumahan, dan Dinas Terkait) Fotokopi Legalitas Tanah (Sertifikat atas nama Yayasan Penerima Bantuan) II PEMILIKAN TANAH Luas Tanah sesuai dengan Tipologi Tanah Siap Bangun (clean and clear) Tanah Tidak Bermasalah  Bukti Penguasaan/Pemilikan LAHAN SIAP BANGUN CONTOH RP3KP

  45. MEKANISME BANTUAN RUMAH KHUSUS VerifikasiTeknis (Survey Lapangan) KoordinasidenganPemprov, Pemkab/Kota • Format Isian Survey • PersyaratanLokasi • FotoLokasi Program Bantuan Pembangunan RumahKhusus RumahdalamBentuk Tunggal, Deret, SusundiWil. Perbatasan (CQISEM) Shortlist • DATA • AngkaKebutuhanRumahKhusus • KesiapanAdministrasi: UsulanpenetapanlokasikepadaMenteri PenetapanLokasiolehMenteri KoordinasiTeknisSektoral KriteriaAdministratif DED KriteriaTeknis KoordinasiTeknis Regional KriteriaEkologis SerahTerimaAset Konstruksi IndikasiLokasi (Long List)

  46. PERSYARATAN BANTUAN RUMAH KHUSUS PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSYARATAN TEKNIS I I KABUPATEN/KOTA PENGUSUL LOKASI Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RP3KP Tersedia jalan akses, sumber air minum, dan lebih baik bila tersedia listrik Usulan disampaikan oleh Pemkab/ Pemkot/Institusi Terkait lainnya Menyediakan tanah siap bangun (clean and clear) Dukungan PSU (Alokasi Dana Pendamping) II PEMILIKAN TANAH II DUKUNGAN PROVINSI Sebaiknya Mengelompok Jelas status hukum kepemilikan dan hak atas tanah (Bukti Legalitas/Sertifikat) Tanah siap bangun (clean and clear) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Wasdal Pelaksanaan Pembangunan BERKELOMPOK LAHAN SIAP BANGUN

  47. MEKANISME SERAH TERIMA ASET SIMAK BMN • Kontrak Fisik dan Non Fisik beserta Addendum • PHO/FHO KartuIdentitasBarang DokumenEksternal • Dokumen Penganggaran • Laporan Tim Aset USULAN SERAH TERIMA ASET KEPADA MENTERI KEUANGAN Alih Status Penggunaan ke Kementerian/Lembaga HIBAH : PEMDA Yayasan yang bergerak di bidangSosial,Keagamaan dan Kemanusiaan Kerjasama Pemanfaatan/Penyertaan Modal Pemerintah. BUMN/BUMD Yayasan Non - (Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan) DOKUMEN INTERNAL KEMENPERA LHA OLEH INSPEKTORAT PENGUMPULAN DOKUMEN DOKUMEN EKSTERNAL (DARI PENERIMA MANFAAT RUSUNAWA) • SertipikatTanah • IMB • Pernyataan Kesediaan • Menerima dari Kuasa • Pengguna/Pengguna Barang • SK Badan Pengelola • AktaPendirianYayasan

  48. TIPOLOGI RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS RUMAH SUSUN PONPES RUMAH SUSUN PEKERJA RUMAH SUSUN MAHASISWA 1. 1. 1. TIPE SANGAT KECIL 3 LT 3 UNIT = 66 ORANG Luas Tanah: 13,4 m X 7,4 m TIPE SEDANG 2 LANTAI 24 UNIT = 24KK Luas Tanah: 34,9 m X 12,2 m TIPE KECIL 2 LANTAI 20 UNIT = 80 ORANG Luas Tanah: 33 m X 13 m 2. 2. 2. TIPE KECIL 3 LANTAI 6 UNIT = 132 ORANG Luas Tanah: 26 m X 7,4 m TIPE SEDANG 8 LANTAI 160 UNIT = 640 KK Luas Tanah: 46 m X 13 m TIPE SEDANG 2 LANTAI 32 UNIT = 128 ORANG Luas Tanah: 48 m X 13 m 3. 3. 3. TIPE SEDANG 2 LANTAI 8 UNIT = 224 ORANG Luas Tanah: 30 m X 13 m TIPE SEDANG 3 LANTAI 58 UNIT = 232 ORANG Luas Tanah: 46 m X 13 m TIPE SEDANG 6 LANTAI 154 UNIT = 616 ORANG Luas Tanah: 63 m X 13 m 4. 4. TIPE BESAR 2 LANTAI 8 UNIT = 352 ORANG Luas Tanah: 46 m X 13 m TIPE SEDANG 6 LANTAI 154 UNIT = 616 ORANG Luas Tanah: 63 m X 13 m RUMAH SUSUN POLRI 1. TIPE SEDANG 2 LANTAI 24 UNIT = 24 KK Luas Tanah: 43,4 m X 15 m RUMAH KHUSUS 2. TIPE SEDANG 3 LANTAI 36 UNIT = 36 KK Luas Tanah: 43,4 m X 15 m 2. 1. RUMAH PANGGUNG 8.00 meter X 6.00 meter RUMAH TUNGGAL 7.50 meter X 5.50 meter 3. TIPE SEDANG 6 LANTAI 154 UNIT = 616 ORANG Luas Tanah: 63 m X 13 m 3. RUMAH KOPEL 2 x (7.50 meter X 5.50 meter)

  49. RUSUNAWA TNI • RUSUNAWA POLRI 1. 2. • MABES TNI JATIMAKMUR PONDOKGEDE • KOTA JAKARTA TIMUR • POLDA JAWA TENGAH • KOTA SEMARANG • KODAM II SRIWIJAYA • KOTA JAMBI • MAPOLDA KEPULAUAN RIAU • KOTA BATAM

  50. RUSUNAWA PEKERJA • RUSUNAWA MAHASISWA 3. 4. • PEKERJA PEMKOT MALANG • KOTA MALANG • STAINU KEBUMEN • KABUPATEN KEBUMEN • PEKERJA PEMKOT PEKANBARU • KOTA PEKANBARU • STIKES TUANKU TAMBUSAI • KABUPATEN KAMPAR

More Related