RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019 SUB- BIDANG PERUMAHAN

1. RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019 SUB- BIDANG PERUMAHAN Nugroho tri utomo direktur permukiman dan perumahan bappenas

2. “Perumahan merupakan hak dasar yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28(H) sebagaimana pendidikan” Namun belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif), bahkan LBH pernah berencana melakukan class action.

3. Permasalahan Umum Sektor Perumahan Mismatch dalam Penyediaan Hunian Layak untuk MBR Pembiayaan rumah (maturity mismatch) Penyediaan Rumah • Kenyataan: • Tenor kredit kurang dari 15 tahun; tingkat suku bunga > 10%. • Harga Tanah tidak terkendali • Kebijakan afirmasi masih kurang • Pasokan rumah < kebutuhan rumah • Kebutuhan: • Tenor kredit di atas 15 tahun; tingkat suku bunga < 10%. Kurangnya sinergi antar institusi pemerintah dalam perumusan kebijakan Belumadanyakebijakan pemerintah yang benar-benar mendukung pertumbuhan pasar perumahan MBR • Belumadanyakemudahandalamproses dan biaya administrasi pembangunan rumah MBR • Persyaratan pengajuan KPR FLPP yang cukup rumit

4. Hal dasar yang harus dilakukan...

5. 1. Mengubah paradigma DARI MENUJU Menurunkan Harga Rumah Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Meningkatkan supply rumah murah Meningkatkan Demand / Affordability Subsidi Harga Menurunkan “Barrier to Purchase” RUMAH LAYAK TERJANGKAU Well Targetted Programs (Berpihak kepada MBR) Memastikan supply benar-benar untuk MBR

6. 2. Menentukan intervensi yang dapat memberikan daya ungkit besar dan well-targeted Sistem administrasi kependudukan yang baik Penetapan Target Group Penentuan Housing Career System (siapa ditangani apa dan bagaimana) Digunakan sebagai dasar Penentuan kebijakan dan program yang dapat meningkatkan supply dan menciptakan demand Demand Supply Formal Swadaya Priority Programs? (direct intervention) Priority Programs? (direct intervention) Khusus Sosial Supporting Programs? (indirect) Supporting Programs? (indirect) Quick Win? Quick Win? Secure Tenure (Akses ke Rumah Layak)

7. Bagaimana sektor perumahan dalam lima tahun ke depan?

8. Sasaran Pembangunan* Arah Kebijakan Terfasilitasinyapenyediaanhunianlayakuntuk18,6 jutarumahtanggaberpendapatanrendah Meningkatkanaksesmasyarakatberpendapatanrendahterhadaphunian yang layak, aman, danterjangkausertadidukungolehpenyediaanprasarana, sarana, danutilitas yang memadai Meningkatkan home ownership rate menjadi 90% Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh * Perubahanindikatorpembangunandarisatuan unit menjadijumlahrumahtangga yang mendapatkanfasilitaskemudahanaksesterhadaphunianbaru/perbaikankualitas

9. Fasilitasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Manajemen lahan dan hunian di perkotaan Strategi Pengembangan Tata kelola dan keterpaduan stakeholder perumahan Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait perumahan Meningkatkanaksesmasyarakatberpendapatanrendahterhadaphunian yang layak, aman, danterjangkausertadidukungolehpenyediaanprasarana, sarana, danutilitas yang memadai Akses air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan perumahan Konsep rumah tumbuh (incremental housing)

10. Kerangka Penanganan Kumuh 2015-2019 Prinsip PENERAPAN STRATEGI melalui Didasarioleh : Penanggulangan Pencegahan Memampukan/ Enabling NILAI PRINSIP Pemerintah Daerah sebagai commander PemerintahPusatMenjadiPendukung Pemerintah Daerah Nilai

11. Peningkatan Home Ownership Rate menjadi 90% Kebutuhan Pendanaan RPJMN 2015-2019 80,18% 78,77% 78,00% TOTAL Rp 1.132,5 Triliun 90,00% 89,16% 86,66% 84,57% 82,89% 81,64% 80,91% Gap yang harusditangani8,36% (9 jutaRT) Sumber: BPS (2013-2014 merupakan angka perkiraan) Penanganan Kumuh Perkotaan menjadi 0% Rp 384 T Tren 2010-2014: 0,73% pertahun Tren 2015-2019: 1,67% pertahun Rp 605 T Rp45T Tren 2010-2014: - 4,00% pertahun Tren 2015-2019: - 2,00% pertahun Sumber: Data capaian MDG’s 2013 (2014 merupakan angka perkiraan) Catatan: Skema pembangunan 2015-2019:15% - 20% - 25% - 30% - 10%

12. Diperlukanadanyareformasikebijakanuntukmencapai target pembangunan …

13. LatarBelakangPerlunyaReformasiKebijakanSektorPerumahan Message 1: ReorientasiKebijakanPerumahansecarasignifikandanpeningkataninvestasipada 40% masyarakat yang berpendapatanrendahmelalui • Social Housing • Incremental Home Improvement • Slum-Upgrading Message 2: Restrukturisasi, ReformasidanDiversifikasiperangkatkebijakanyang dapatmengembangkandanmemperluaspasaruntukpenyediaandanpembiayaanrumah yang terjangkaubagimasyarakatberpenghasilanmenengahtanpaharusmembebanibeban APBN/APBD Message 3: Meningkatkanperandariparapemangkukepentingan di level pusat/daerahkhususnyadalamhalpembagiankewenangandananggaranuntukkebijakansektorperumahan

14. 10 Hal yang PerluDicapaidalam 2015-2019 Message 1: ReorientasiKebijakanPerumahan Pendefinisian kelompoksasaran Klasifikasi Keterjangkauan Sistem Informasi dan Manajemen yang Efisien Indikator Kesuksesan yang jelas Message 2: Restrukturisasi, ReformasidanDiversifikasiperangkatkebijakan Penetapan Housing Career System Housing Policy Mix Peningkatan Akses terhadap Lahan Program Penanganan Kumuh yang Komprehensif Message 3: Meningkatkanperandariparapemangkukepentingandi level pusat/daerah Revitalisasi Peran BUMN (Perumnas, BTN, SMF) Peran Aktif Pemerintah Daerah

15. FOKUS 2015 1 • Restrukturisasi Kebijakan • Restrukturisasi Regulasi • Restrukturisasi Kelembagaan • Restrukturisasi Pembiayaan • Restrukturisasi program/kegiatan Memperbaiki tata kelola pembangunan perumahan dan permukiman (housing sector reform) 2 Merencanakan pilot untuk discale-up pada tahun 2016 – 2019. 3 Memperkuat koordinasi dan perencanaan termasuk capacity building Kemenpera dan pemerintah daerah

16. Memperbaiki Tata Kelola Pembangunan PKP (Housing Sector Reform) • Konsep Enabling Approach: • Peran pelaku pembangunan seperti pengembang dan masyarakat perlu dioptimalkan sebagai penunjang. • Negara lebih berperan sebagai katalisator, fasilitator, dan sekaligus pengawas dalam pelaksanaan pembangunan perumahan Alternatif Strategi 2015 Peningkatan peran BUMN terkait penyediaan rumah untuk MBR Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah BTN berperan penting sebagai penyalur KPR untuk MBR Menjaga likuiditas penyalur KPR untuk MBR

17. Merencanakan Pilot untuk di Scale-Up di tahun 2016-2019 Alternatif Strategi 2015 • Menentukan suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai sebagai awalan dari suatu program yang besar • Harus dapat menciptakan momentum awal yang positif sebagai modal dasar pembangunan ke depannya Housing Career System Penerapan Subsidi Uang Muka Pendayagunaan Tanah Wakaf untuk pembangunan perumahan

18. Meningkatkan Peran dan Kapasitas Pemerintah Daerah (1) Amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Tanah Pasal 105 Ayat 1 Memberikan kemudahan pembangunan Pasal 54 Ayat 2 Merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Penertiban&Penataan Pasal 53 Ayat 2 Insentif untuk mendorong pembangunan Pasal 34 Ayat 4 Penyelenggaraan rumah&perumahan Pasal 19 Ayat 2 Kemudahan Perizinan Pasal 33 Ayat 1

19. Hal yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah ke depan.... • Pendataan Kondisi Existing dan Manajemen Aset • Peningkatan Kapasitas Pemda • Penguatan Pokja PKP • Pemberian insentif kepada pengembang • Pemberdayaan Masyarakat • Keterpaduan stakeholder di daerah • Review Peraturan Daerah

20. Terima Kasih