1 / 32

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan

PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin L ingkungan. I mam Hendargo Abu Ismoyo. Deputi Bidang Tata Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan. 1. Pendahuluan. 2010. 1999. Perbaikan ( PP Nomor 27 tahun 1999). revitalisasi. 1993. Pengembangan

claire
Download Presentation

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PP No. 27 Tahun 2012 tentangIzin Lingkungan Imam Hendargo Abu Ismoyo DeputiBidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup(KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan

  2. 1 Pendahuluan

  3. 2010 1999 Perbaikan (PP Nomor 27 tahun 1999) revitalisasi 1993 Pengembangan (PP Nomor 51 tahun 1993 1986 UU Lingkungan Hidup tonggak awal (PP Nomor 29 tahun 1986) Peraturan Pemerintah tentang AMDAL 2009 TAHAPAN DAN PERKEMBANGAN PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP DAN AMDAL 1997 1982

  4. Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) Instrumen ekonomi LH KLHS a h Tata ruang b PUU berbasis LH i Baku mutu LH c Anggaran berbasis LH j Kriteria bakukerusakan LH d k Analisis risiko LH AMDAL e Audit LH l UKL-UPL f Lingkungan Instrumen lain sesuai kebutuhan m Perizinan g Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

  5. Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL Kegiatan berdampak penting terhadap LH USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL Pasal 22-33 UU 32/2009 Peraturan MENLH No 11/2006 Batas AMDAL Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota Pasal 34 UU 32/2009 Batas dokumen UKL-UPL Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil SPPL Pasal 35 UU 32/2009

  6. Beberapa Perbedaan FilosofisMendasar PP 27/1999 dengan PP 27/2012

  7. Lanjutan Beberapa Perbedaan FilosofisMendasar

  8. KEBIJAKAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FaktorPenentu AMDAL PENEGAKAN HUKUM Kompetensi & Integritas Penilai/Komisi Kompetensi & Integritas Penyusun Mutu Dokumen AMDAL Implementasi AMDAL Pandangan & Komitmen Pemrakarsa Sumber: Adiwibowo, 2005

  9. 2 PP No. 27 Tahun 2012 tentangIzin Lingkungan

  10. Proses Akhir PP No. 27 Tahun 2012 IzinLingkungan • Recall RPP Izin Lingkungan setelah diparaf oleh 3 Menteri; • Print-out di kertas Presiden; dan • Penyiapan surat pengajuan RPP Izin Lingkungan oleh Mensesneg kepada Presiden • Recall RPP Izin Lingkungan; • Print-out RPP Izin Lingkungan di Kertas Presiden; dan • Surat Mensesneg tentang permohonan paraf pada RPP Izin Lingkungan kepada MENLH, Menteri PU dan Menteri Perindustrian 13 Jan 2012 4 3 5 2 27 Des 2011 23 Februari 2012 27 Des 2011s/d 12 Jan2012 PP Izin Lingkungan Hidup diterbitkan: PP No. 27/2012 IzinLingkungan Proses paraf pada RPP Izin Lingkungan oleh 3 Menteri: MENLH, Menteri PU, Menteri Perindustrian 1 26 Des 2011 Pembahasan Terakhir RPP Izin Lingkungan, KLH dengan Setneg;

  11. Proposal Kegiatan (Sumber: M. Askary, 2010) Wajib AMDAL Wajib UKL/UPL Pengumuman & konsultasi masyarakat • IZIN PPLH • Izin pembuangan air limbah • Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah [land application] • Izin penyimpanan sementara LB3 • Izin pengumpulan LB3 • Izin pengangkutan LB3 • Izin pemanfaatan LB3 • Izin pengolahan LB3 • Izin penimbunan LB3 • Izin pembuangan air limbah ke laut • Izin dumping ke laut • Izin reinjeksi ke dalam formasi • Izin venting ke udara Penyusunan KA-ANDAL Pemeriksaan Administrasi Penilaian KA-ANDAL Penyusunan ANDAL & RKL-RPL, Permohonan Izin Lingkungan [Persyaratan Adm & Teknis] Permohonan Penilaian ANDAL & RKL-RPL Permohonan Pemeriksaan UKL/UPL Pemeriksaan Administrasi Pemeriksaan Administrasi Pemeriksaan Administrasi Pengumuman PenilaianANDAL & RKL-RPL Pemeriksaan UKL/UPL SKKLH Rekomendasi UKL-UPL TidakLayak Izin Lingkungan Pengumuman

  12. Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL IZIN LINGKUNGAN Wajib Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL Setiapusahadan/ataukegiatan yang wajibmemilikiAmdalatau UKL-UPL wajibmemilikiizinlingkungan Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan

  13. Proses Izin Lingkungan Penyusunan Amdal & UKL-UPL Penilaian Amdal & Pemeriksaan UKL-UPL 1 2 Permohonan & Penerbitan Izin Lingkungan 3 Izin Lingkungan Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan

  14. Penyusunan Dokumen Amdal Tahap Perencanaan 2 1 3 4 5 Rencana Umum Studi Kelayakan Disain Rinci Konstruksi Operasi Amdaldisusunolehpemrakarsapadatahapperencanaansuatuusahadan/ataukegiatan Tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa KA ANDAL RKL-RPL 1 2 Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang 3 Dokumen AMDAL Sumber: Pasal 4-5 PP 27/2012 Izin Lingkungan

  15. Pengikutsertaan Masyarakat dalam Amdal Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal mengikutsertakan masyarakat: 1 • terkena dampak; • Pemerhati lingkungan hidup • Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal 2 3 10HARI [Pengumuman] Pengumuman 1 Konsultasi Publik 2 Pengikutsertaanmasyarakatdilakukansebelumpenyusunandokumenkerangkaacuan Pemrakarsa Saran, pendapat, dantanggapandisampaikansecaratertuliskepadapemrakarsa, Menteri, gubernur, dan/ataubupati/walikota Sumber: Pasal 9 PP 27/2012 Izin Lingkungan

  16. Penyusun Dokumen Amdal Pemrakarsa Penyusun dari Pemrakarsa sendiri 1 Menyusun Dokumen Amdal • Pihak Lain: • Penyusun Perorangan • Penyusun yang tergabung dalam LPJP Persyaratan Penting ! Penyusunan dokumen Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal 2 DILARANG ! PNS di Instansi Lingkungan Hidup (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) 3 • PendidikandanpelatihanpenyusunanAmdal; dan • Ujikompetensi 1 2 Sumber: Pasal 10-12 PP 27/2012 Izin Lingkungan

  17. Penyusunan UKL-UPL Tahap Perencanaan 2 1 3 4 5 Rencana Umum Studi Kelayakan Disain Rinci Konstruksi Operasi UKL-UPLdisusunolehpemrakarsapadatahapperencanaansuatuusahadan/ataukegiatan 1 • Identitaspemrakarsa; • Rencanausahadan/ataukegiatan; • Dampaklingkungan yang akanterjadi; dan • Programpengelolaandanpemantauanlingkunganhidup. 2 3 Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang. Tidak sesuai: tidak dapat dinilai dan dikembalikan 4 Formulir UKL-UPL Sumber: Pasal 14-15 PP 27/2012 Izin Lingkungan

  18. Penilaian Kerangka Acuan 5b Jika Hasil Penilaian: KA memerlukan perbaikan, Komisi mengembalikan KA ke pada permrakarsa. Pemrakarsamenyampaikankembaliperbaikankerangkaacuan Tidak Pemrakarsa Sekretariat 1 3 Tim Teknis Menilai KA dengan Melibatkan Pemrakarsa Komisi Penilai AMDAL Menugaskan YA Tim Teknis Hasil Penilain 3 Dokumen Kerangka Acuan 2 Kelengkapan Administrasi 4 5a Jangka waktu Penilaian, Penyampaian hasil penilaian dan penerbitan KA: 30 Hari Kerjatidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan Jika Hasil Penilaian: KA dapat disepakati, Komisi menerbitan persetujuan kerangka acuan Penerbitan Persetujuan Kerangka Acuan Sumber: Pasal 21-24 PP 27/2012 izin Lingkungan

  19. Penilaian Andal dan RKL-RPL Hasil Rapat KPA: Dok. Andaldan RKL-RPL perludiperbaiki REKOMENDASI HASIL PENILAIAN Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya 8b Tidak Hasil Rapat KPA: Dok. Andaldan RKL-RPL tidak perludiperbaiki Pemrakarsa Sekretariat 1 8a Rapat Komisi Penilai AMDAL Komisi Penilai AMDAL (KPA) YA 6 Dokumen ANDAL dan RKL-RPL 7 2 3 Kelengkapan Administrasi 4 Menugaskan 5 Hasil Penilain Jangka waktu Penilaian ANDAL dan RKL-RPL 75 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan Tim Teknis Menilai ANDAL dan RKL-RPL secara Teknis Sumber: Pasal 28-31 PP 27/2012 Izin Lingkungan Tim Teknis

  20. Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Jangkawaktupenetapan MENTERI 10 Hari Kerja Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Ketidaklayakan GUBERNUR Bupati/Walikota Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan Pernyataan kelayakanlingkungan usaha dan/atau kegiatan; Persyaratan dan kewajiban pemrakarsasesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait 1 2 Rekomendasi Hasil Penilai an Andal & RKL-RPL dari Komisi Penilai Amdal 3 4 jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH) 5 Sumber: Pasal 32-33 PP 27/2012 Izin Lingkungan

  21. Pemeriksaan UKL/UPL & Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL • PemeriksaanUKL-UPL & penerbitan rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh: • Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, • KepalaInstansi LH Provinsi, atau; • KepalaInstansi LH Kab/kota • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota YA Pemeriksaan Teknis UKL-UPL YA Rekomendasi UKL-UPL Kelengkapan Administrasi Hasil Pemeriksaan : UKL-UPLperludiperbaiki • Persetujuan , atau • penolakan Tidak Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL 14 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan UKL-UPL Pemrakarsa Sumber: Pasal 36-40 PP27/2012 Izin Lingkungan

  22. Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL MENTERI Menerbitkan GUBERNUR Melaluipejabat yang ditunjukMenteri, ataukepalaisntansi LH provataukab/kota Rekomendasi UKL-UPL Bupati/Walikota Pemeriksaan Teknis UKL-UPL Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL; Peryataan persetujuan UKL-UPL persyaratan dan kewajiban pemrakarsasesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL. 1 2 3 Sumber: Pasal 38 PP 27/2012 Izin Lingkungan jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH) 4

  23. Permohonan Izin Lingkungan Permohon izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau Pemeriksaan UKL-UPL • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota Permohonan tertulis • Persyaratan • Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; • Dokumenpendirian usaha dan/atau kegiatan, dan • Profilusaha dan/ataukegiatan Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Sumber: Pasal 42-43 PP 27/2012 Izin Lingkungan

  24. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Saran, Pendapat & Tanggapan 10 hari: Andal & RKL-RPL 3 hari: UKL-UPL Pengumuman Multimedia & Papan Pengumuman • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota Paling lama 5 (lima) harikerjaterhitungsejakdokumenpersyaratanadministratifsertaAndaldan RKL-RPL yang dimohonkandinyatakanlengkap Paling lama 2 (Tiga) harikerjaterhitungsejakdokumenpersyaratanadministratifsertaUKL-UPLyang dimohonkandinyatakanlengkap Masyarakat Sumber: Pasal 45-46 PP 27/2012 Izin Lingkungan

  25. Penerbitan Izin Lingkungan Hidup AMDAL SK Kelayakan LH dari Menteri Izin lingkungan dari Menteri Izin lingkungan dari gubernur SK Kelayakan LH dari gubernur Izin lingkungan dari bupati/ walikota SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota UKL-UPL Rekomendasi dari Menteri Izin lingkungan dari Menteri Izin lingkungan dari gubernur Rekomendasi dari gubernur Izin lingkungan dari bupati/ walikota Rekomendasi dari bupati/ walikota Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL Sumber: Pasal 47 PP 27/2012 Izin Lingkungan

  26. Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Media Massa dan/atau multimedia • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota Paling lama 5 (lima) harikerjasejak Izin Lingkungan diterbitkan Masyarakat Sumber: Pasal 49 PP 27/2012 Izin Lingkungan

  27. Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan • Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: • menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; • membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan • Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU; • Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan

  28. Pembinaan Penatalaksanaan Amdal & UKL-UPL Instansi Lingkungan Hidup Pusat Pembinaan Instansi Lingkungan Hidup Provinsi Komisi Penilai AMDAL Provinsi Pembinaan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota & Instansi LH Kabupaten/Kota Sumber: Pasal 64 PP 27/2012 Izin Lingkungan

  29. Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal Instansi Lingkungan Hidup Pusat • Evaluasi Kinerjadilakukanterhadap: • Pelaksanaannorma, standar, prosedur, dankriteriadibidangAmdal dan UKL-UPL; • KinerjakomisipenilaiAmdalprovinsidankabupaten/kota;dan • Kinerjapemeriksa UKL-UPL diinstansilingkunganhidupprovinsidankabupaten/kota Evaluasi Kinerja Instansi Lingkungan Hidup Provinsi Evaluasi Kinerja Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sumber: Pasal 66 PP 27/2012 Izin Lingkungan

  30. Sanksi Administratif Pasal 53: KewajibanPemegangIzinLingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan • Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutanizinlingkungan 1 Sanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat (1) diterapkanolehMenteri, gubernur, ataubupati/walikotasesuaidengankewenangannya 2 Sumber: Pasal 56 PP 27/2012 IzinLingkungan

  31. Ketentuan Penutup Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan Sumber: Pasal 73 PP 27/2012 Izin Lingkungan

  32. Terimakasih Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: KementerianLingkunganHidup(KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925 http://www.menlh.go.id/

More Related