Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran HaKI di Era Globalisasi Ekonomi

1. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran HaKI di Era Globalisasi Ekonomi Disampaikan pada Perkuliahan STMIK/STIE MDP Ryzky Yan Deriza

2. Prolog • Berkembangnya paradigma baru pada perlindungan atas hak kekayaan intelektual, maka perbuatan seperti membajak, meniru, memalsukan ataupun mengakui sebagai hasil ciptaan sendiri atas hak cipta orang lain atau pemegang izin dari ciptaan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan sanksi hukum. • Perbuatan demikian amat merugikan bagi masa depan perkembangan iptek dan kepentingan para pencipta yang telah berusaha dengan susah payah guna tercipta suatu penemuan baru untuk kemaslahatan umat manusia. • Perkembangan ini menyebabkan semua sektor kehidupan seperti ekonomi, hukum dan budaya perlu pula “berpacu dengan waktu” untuk mengejar ketinggalannya dalam era persaingan global yang kini semakin diskriminatif, komparatif dan kompetitif. • Persaingan usaha dalam perkembangan masyarakat modern merupakan hal yang wajar menuju masa depan yang lebih baik.

3. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HaKI PenegakanHukum = Sanksi Negara Sanksi : - Pidana (kurungan,penjara,seumurhidup,mati), - Perdata (penggantian), - Adminstrasi, perampasanbarangtertentu, pencabutanHakTertentu

4. Peradilan Prosesperadilan Penuntutan-penyidikan-penyelidikan-putusanPengadilan Pengadilan : • Negeri  Rakyat Non-militer • Niaga  Kepailitan Usaha • Agama  Perkawinan (orang-harta) • Militer  Alatnegara /militer • Tata Usaha Negara  Pejabat Negara

5. TujuanPenghukuman (Hukuman Fisik/efek jera) (Pencegahan) (Pemulihan) Siksaan fisik Sistem Pemasyarakatan Rehabilitasi Psikologisklinis ; Umur,riwayat,motivasi, prilaku,lingkungan Penerimaankembali MASYARAKAT

6. AlatBuktidalamPersidangan • JenisSurat : • aktaotentik, diterbitkanolehpejabatpublik yang berwenang • non aktaotentik, diterbitkanparapihak MacamSurat : • SuratBerharga (obligasi,saham) • Surat yang mempunyaiharga (sertifikat HAKI)

7. Penegakan HAKI di Indonesia • Pengadilan yang berwenang Pengadilannegeri, pengadilantinggi & MA • Yang berhakMengajukangugatan  PemegangHak/yang mewakiliatauJaksaatasnamakepentinganumum, • Pengadilanberhakmemintabarangbuktidari yang berperkaramaupunpihakketigadiluarmereka. • UpayaHukum yang dapatdigunakanuntukmelindungiinformasirahasiaadalahsidangtertutup. • Gantipembiayaanterbataspada yang dimintapenggugat,takadapenggantianmelebihikerugian yang dideritapenggugat. • Hakim berwenangmeminta info ttgpihakketiga yang terlibatdalamproduksidandistribusibarang/jasa yang melanggar HAKI • Max.perkaradiputuskan 6 bulan.

8. Kelemahanperaturan HAKI • Peredaranbaranghasilpelanggaran HaKI hanyadapatdicegahmelaluikepabeanan. • Sedangkanbarang yang didugahasilpelanggaran HaKI yang dibawamelaluibarangbawaanpenumpang,awaksaranapengangkut, barangkirimanmelalui pos ataujasatitipantidakdiberlakukan.

9. MasuknyaPeredaranbaranghasilpelanggaran HaKI • Melaluibarangbawaanpenumpang • Melaluibarangbawaanawaksaranaangkut • Barangkirimanmelalui pos/jasatitipan • Melaluikargokepabeanan • Solusi : • Profesionalitasaparathukum • Meningkatkan prestige masyarakatpenggunabarangasli • Penambahanelementeregistrasidikepabeanan.

10. SEKIAN DAN TERIMA KASIH SEMOGA MEMBERIKAN MANFAAT Lakukanlah yang terbaikuntukorang-orang yang engkausayangi, karenahidupinihanyasekali HAMONANGAN ALBARIANSYAH, S.H., M.H. Pengajar, Dosen, Senior Kampus.