Merumuskan Konstruksi Hukum Dalam PENEGAKAN HUKUM Kejahatan Terkait Kehutanan

1. Merumuskan Konstruksi Hukum Dalam PENEGAKAN HUKUM Kejahatan Terkait Kehutanan Grahat Nagara 2013, YAYASAN SILVAGAMA

2. Suap aparat Mencermati Peristiwa Pidana Ps. 50(3) hUU 41/99 Ps. 12e UU 13/2013 Tanpa/dokumen angkut (SKSKB) aspal Ps 13 UU 31/99 Ps. 158 UU 4/2009 Ps. 50(3) g UU 41/99 Psl. 3 UU 31/99 Operasional usaha sebelum izin Bupati menjadi pemegang saham • Satu peristiwa pidana sebenarnya dapat terdiri atas berbagai perbutan pidana. • Mencemati mana tindak pidana yang akan dilakukan advokasi menentukan runtut logika konstruksi hukum hingga ke model pemantauan dan advokasi kasus yang dibangun. Tidak bayar PNBP Ps. 50(3) d UU 41/99 Ps. 73 UU 26/07 Penebangan di luar areal izin Ps. 50(3) f UU 41/99 Izin di luar peruntukkannya Penjualan kayu ilegal Transfer pricing dan penggelapan pajak Pembukaan lahan pembakaran Bupati menerbitkan izin Ps. 50(3) e UU 41/99 Proses perencanaan ruang Permohonan izin dengan suap Harta hasil TP dialihkan ke shellcompany Indikasi kredit untuk kegiatan usaha Pengusul suap perubahan ruang Ps. 3 UU 31/99 Pasal 2, 3 UU 8/10 Ps. 13 UU 31/99 Ps. 13 UU 31/99

3. Mencermati Peristiwa Pidana • Dalam satu peristiwa pidana, ada satu perbuatan (feit) yang dapat dilihat dari beberapa pasal pidana (lexspecialis, concursus idealis, lexsystematische). Penjara 20 th denda 1milyr Penjara 5 th denda 500juta Penjara 20 th denda 10milyr Penjara 20 th denda 1milyr Menerbitkan izin dengan suap Uang suap disimpan atas nama Menerbitkan izin dengan suap Izin diberikan di luar peruntukan • Dalam satu peristiwa pidana, ada berbagai yang dapat dikualifikasi berbagai pasal pidana (concursus realis).

4. Dimensi Aturan PIDANA DALAM BERBAGAI PERUNDANG-UNDANGAN Terkait Kehutanan

5. Dimensi Aturan PIDANA DALAM BERBAGAI PERUNDANG-UNDANGAN Terkait Kehutanan

6. Mengkonstruksikan Pasal Pidana Kesalahan (schuld) Melawan hukum (wederrechte lijk) • mengkonstruksikan pasal pidana bukan hanya sekedar memenuhi fakta yang ada ke dalam rumusan pasal pidana Rumusan Pidana Pasal 50 ayat (3) e. UU 41/1999 Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang

7. Mengkonstruksikan Pasal Pidana Pasal 3 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subyek hukum Perbuatan Sanksi pidana Kesalahan Melawan hukum Dampak dan kausalitas Kualitas lain

8. CONTOH KONSTRUKSI PASAL: KORUPSI PASAL 3 UU 31/99 jo. 20/01 • Contoh 1. Kasus AzmunJa’far, Penyalahgunaan Wewenang • Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa pada kurun waktu 2001-2006, Azmun telah melakukan perbuatan melawan hukum setidaknya pada tiga titik. • Pertama, bahwa penerbitan izin terhadap perusahaan pemegang izin HTI tersebut diberikan pada lahan yang memiliki potensi kayu dan bukan pada areal kosong, dan lahan kritis sebagaimana amanat Kepmenhut 10.1/KPTS-II/2000 dan juga Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002. • Kedua, perusahaan tersebut juga dinilai tidak memenuhi dueprocedure dalam pemberian perizinan. KPK menemukan bahwa dari 15 perusahaan tersebut tidak membayar iuran, tidak memiliki peta kerja dan bahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kelayakan kelima belas perusahaan tersebut jelas diragukan mengingat perusahaan tersebut tidak mungkin memiliki kemampuan finansial bahkan teknis, terbukti penempatan ajudannya sebagai salah satu pengurus perusahaan yang diberinya izin. • Namun, perbuatan melawan hukum yang paling fatal adalah bahwa Azmun terbukti menerima gratifikasi atau suap senilai Rp. 600 juta atas dikeluarkannya izin-izin tersebut.

9. CONTOH KONSTRUKSI PASAL: KORUPSI PASAL 3 UU 31/99 jo. 20/01

10. CONTOH KONSTRUKSI PASAL: Perusakan Hutan PASAL 50 (2) UU 41/1999 • Contoh Kasus 2. Adelin Lis, Perusakan Hutan • Perusahaan (PT KNDI) yang dikendalikan oleh Adelin Lis melakukan penebangan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah silvikultur TPTI yang berlaku untuk pemegang IUPHHK-Hutan Alam. • Akibatnya terjadi kerusakan hutan dan lingkungan di dalam kawasan hutan yang ada dalam areal kerja KNDI.

11. CONTOH KONSTRUKSI PASAL: KORUPSI PASAL 3 UU 31/99 jo. 20/01

12. CONTOH KONSTRUKSI PASAL: PENCUCIAN UANG PASAL 3 UU 8/2010 • Contoh 3. Ilustrasi Kasus PT X, Pencucian Uang • Sebutlah PTX, dengan izin yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukan, kemudian melakukan penebangan kemudian melakukan penanaman perkebunan sawit. Penjualan kayu dilakukan oleh anak perusahaan PT X1 yang kemudian dirugikan (melalui transfer pricing) melalui transaksi lain dengan shellcompanyPT X2 di luar negeri yang merupakan negara yang tergolong negara bebas pajak (taxhavencountries). • Sementara hasil penjualan sawitnya juga selalu dilakukan dengan cara yang sama. Dijual kepada PTY yang merupakan shellcompany di luar negeri. Sebelumnya, PTX sebenarnya mengajukan kredit dari PTZ yang merupakan anak perusahaannya sendiri. Dengan hasil penjualan kepada PTY, PTX membayarkan cicilannya kepada PTZ.

13. CONTOH KONSTRUKSI PASAL: KORUPSI PASAL 3 Jo. 6 UU 8/2010

14. BeberaPa Perhatian • Upayakan pemenuhan delik secara penuh dan pengumpulan barang yang bisa membuktikan terjadinya perkara. • Jika dalam hal membuktikan keberatan, jelaskan detil ke mana dan bukti seperti apa yang perlu dilihat dan diperhatikan oleh penegak hukum. • Kesabaran terhadap detil aturan hingga ke level peraturan menteri bahkan direktur jenderal.

15. Terima Kasih Grahat Nagara 081222609336 grahat.nagara@silvagama.org