DASAR-DASAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

1. DASAR-DASAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK SUMARNI TJOKROMIDJOYO WIDYAISWARA MADYA PPMKP CIAWI-BOGOR

2. TIK Setelahselesaiberlatihpesertamampumemahamidanmenjelaskan : • Latar belakang dan perkembangan interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat. • Pengertian dan prinsip-prinsip kepemerintahan sebagai wujud pergeseran paradigma Pemerintah menjadi paradigma Kepemerintahan. • Pengertian dan karakteristik GG sebagai paradigma administrasi publik baru dan berkembang dewasa ini. • Implikasi dan penerapan konsep GG di Indonesia khususnya di unit kerja peserta.

3. PENDAHULUAN • Tuntutan good governance menjadi salah satu isu penting di Indonesia sejak krisis finansial pd th 1997-1998 yg meluas menjadi krisis multi dimensi; • Krisis mendorong arus balik adanya tuntutan reformasi dlm penyelenggaraan negara termasuk pemerintahannya; • Penyebab krisis karena buruknya /salah kelola dalam penyelenggaraan tata pemerintahan (poor governance), a.l. : (1) dimensi kekuasaan oleh 1 pihak terhadap pihak2 lainnya, shg pengawasan jadi sulit dilakukan; (2) terjadinya tindakan KKN; (3) rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kpd publik atau masyarakat di berbagai bidang.

4. Lanjutan • Pihak-pihak yg dituntut utk melakukan reformasi tdk hanya negara saja, tapi juga dunia usaha (corporate) dan masyarakat luas (civil society); • Secara umum tuntutan reformasi berupa penciptaan good corporate governance di sektor swasta, good public governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dan pembentukan good civil society atau masyarakat luas yg mampu mendukung terwujudnya good governance

5. Lanjutan Dalam governance terdapat 3 pilar yg terlibat: • Pertama, public governance yg merujuk pada lembaga pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai tata kepemerintahan yg baik di lembaga-lembaga pemerintahan; • Kedua, corporate governance yg merujuk pd dunia usaha, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yg baik; • Ketiga, civil society atau masyarakat luas.

6. GOVERNMENT • “Pemerintah” yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negaradan menjalankan kehendak rakyat;

7. GOVERNANCE • Seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses untuk implementasi atau tidak; • UN Commission on Human Settlements (1996) menjelaskan governance adalah kumpulan dari berbagai cara yang diterapkan oleh individu warga negaradan para lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam menangani kepentingan-kepentingan umum mereka;

8. GOVERNANCE • Mustopadidjaja (2003), Governance sebagai: (1) kepemerintahan; (2) pengelolaan pemerintahan; (3) penyelenggaraan pemerintahan; (4) penyelenggaraan negara; dan (5) administrasi negara; • Istilah “governance” lebih kompleks karena melibatkan 3 komponen stakeholders, yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam posisi yang sejajar dan saling kontrol; • Hubungan ketiganya harus dalam posisi yang seimbang dan saling kontrol (checks and balances), utk menghindari penguasaan atau “eksploitasi” oleh satu komponen terhadap komponen yang lainnya; • Bila salah satu komponen lebih tinggi dari yang lain, yang terjadi adalah dimensi kekuasaan atas dua komponen lainnya.

9. GOVERNANCE (WORLD BANK) KEPEMERINTAHAN ADALAH CARA BAGAIMANA KEKUASAAN NEGARADIGUNAKAN UNTUK MENGELOLA SUMBERDAYA EKONOMI DAN SOSIAL GUNA PEM- BANGUNAN MASYARAKAT GOVERNANCE (UNDP) PELAKSANAAN KEWENANGAN POLITIK, EKONOMIDAN ADMINIS TRATIF UNTUK MENGELOLAMASALAH-MASALAH NASIONAL PA- DA SEMUA TINGKATAN

10. GOOD PUBLIC GOVERNANCE • Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, dapat pula sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik atau administrasi negara yang baik; • Merupakan konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif, juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

11. GOOD PUBLIC GOVERNANCE • Penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diakui sebagai landasan arah bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum • Merupakan gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

12. MENGAPA INDONESIA BELUM MAMPU WEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

13. AWAS !!!Negara-negara ini akan sulit untuk maju(Dadang Solichin,2007) 1. Pernah dijajah bangsa lain (Taylor dan Hudson 1972, Bertocchi,1996, Mauro 1997, Todaro, 2002). 2. Memiliki banyak etnis (Shleifer dan Vishny 1993, Mauro 1994, Todaro,2002) 3. Yang memiliki SDA yang melimpah (Warner 2001, Hodler,2004) • Yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintahan otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar (Patrick Glynn Stephen J Kobrin dan Moizes Naim 1999). • Yang berlokasi disekitar garis khatulistiwa (Todaro,2002).

14. “ Perkembangan interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat “ • Adanya pergeseran SOSPOL dimana peran swasta dan LSM meningkat, sebelumnya peran pemerintah lebih dominan. 2. Kondisi makin sulit, kompleks, dinamis, beraneka ragam, sesuai perkembangan kebutuhan manusia. 3. Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah mengakomo-dasikan kondisi diatas.

15. Lanjutan : • Adanya kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, Masyarakat. • Globalisasi, perkemb iptek, dan liberalisasi  persaingan bebas kompetensi meningkat • IPTEK merubah manajemen sektor publik & bisnis  arus informasi menembus batas ruang & waktu • Demokratisasi, HAM, pelestarian lingkungan hidupjadi tuntutan dunia yg mendesak

16. Internal Indonesia; 1. Krisis multidimensi (situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi,kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing turun. 2. Gerakan mahasiswa  kekuatan reformasi  ORBA tumbang 3 Multipartai menjelang Pemilu 1999 4. Perlu memahami jenis interaksi sosial-politik; a)interferences (gangguan/saling pengaruhi); b) interplays (keterlibatan); intervensions (campur tangan). PERLU STRATEGI BARU

17. Sebagai warga dunia, Indonesia tidak dapat menghindar dari perubahan yang bersifat global. Tuntutan penegakan demokrasi, HAM serta pelestarian lingkungan menjadi sangat kuat, Harapan masyarakat adanya tata kepemerintahan yang baik dalam pemerintahan dan pembangunan tidak dapat dielakkan lagi. Tidak ditegakkannya GGakan terlihat dari kinerja yang rendah, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas, korupsi yang merajalela serta tidak terciptanya kepastian hukum.

18. BENTUK PENYALAHGUNAAN YANG BANYAK TERJADI

19. Sebab terjadinya KKN padaproses pengadaan pemerintahakibat dari terjadinya 10 Tindak Korupsi (PBB)

20. Salah satu akibat kebocoran bagiMasyarakat & Pembangunan

21. Keppres 18/2000 sudah ada…tetapi, Prakteknya ini yang sering terjadi !

23. Lanjutan : • Tingginya perilaku menyimpang di lingkungan aparatur (pusat / daerah), akibat : - lemahnya penerapan fungsi manajemen secara konsisten & bertanggungjawab, - rendahnya disiplin dan kinerja SDM aparatur, dan lemahnya fungsi pengawasan thd kinerja, - sistem karier berdasarkan prestasi kerja juga belum sepenuhnya diterapkan, - gaji belum memadai untuk hidup layak, - dan lemahnya sistem pertanggungjawaban publik berakibat rendahnya kualitas pembangunan. • Permasalahan ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

24. Visi Indonesia 2025INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Mandiri Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Maju Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Adil Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Makmur Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup

25. ParadigmaBaruPemerintahan • 1.Hubunganantarapemerintahdgnmasyarakatbersifatsangatdinamis, bergerakseperti pendulum antarakutubsangatberkuasakekutub yang sangatlemah. • 2. Fungsiutamapemerintahadalahmelayanimasyarakat. • 3. Dalamperjalananwaktu, pemerintahmenjadisangatberkuasadan ‘menelan’ masyarakat (studikasussebelumabad 19 : pemerintahankolonialisme /monarkhiabsolut).

26. Lanjutan • Munculnyapahamdemokrasi (pemerintahandari, olehdanuntukrakyat) padaawalabad 20, masyarakatmenuntuthakuntuklebihbanyakmemegangperandalampembuatan kebijakanpublik, walaupunbanyakmenemuihambatan. • 5. Hambatan – hambatanpelaksanaanprosesdemokrasi : • Pimpinanpolitik & pemerintah yang dipilihrakyat • seringkalimenyalahgunakankepercayaan, sehingga • menimbulkanketidakpercayaan (distrust). Menurut • Fukuyama, untukmembangunbangsadiperlukan • kondisi “high trust”.

27. KONSEPSI GOOD GOVERNANCE • Pemerintahan dibentuk dgn maksud utk membangun peradaban dan utk menjaga suatu sistem ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar; • Dalam perkembangannya, pemerintahan mengalami transformasi paradigma yg kesemuanya dimaksudkan utk membangun peradaban suatu bangsa;

28. Lanjutan • Transformasi paradigma pemerintahan meliputi a.l.: perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari yg serba negara ke orientasi pasar (market or public interest), perubahan paradigma dari pemerintahan yg kuat, besar dan otoritarian ke orientasi small and less government, egalitarian dan demokratis, dan perubahan paradigma sistem pemerintahan dari yg sentralistis ke desentralistis pengelolaan pemerintahan; • Perkembangan paradigma pemerintahan memasuki paradigma tata kepemerintahan yg baik, utk dpt memahaminya dgn segala dimensinya.

29. Menurut World Bank, Governance diartikansebagai‘the waystate power is used in managing economic and social resources for development society’. Dengandemikian, governance adalahcara, yaitucarabagaimanakekuasaannegaradigunakanuntukmengelola sumberdaya2 ekonomidansosialgunapembangunanmasyarakat. • UNDP, mengartikan governance sebagai‘the exercise of political,economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels’. Kata governance, diartikansbgpenggunaan/ pelaksanaan, yaknipenggunaankewenanganpolitik, ekonomidanadministratifuntukmengelola masalah2 nasionalpadasemuatingkatan.

30. Governance memiliki3 domain : • 1. Negara/pemerintahan : • Sebagaipembuatkebijakan, pengendali & • pengawas • 2. Swasta/Duniausaha : • Sebagaipenggerakaktivitasbidangekonomi • 3. Masyarakat : • Sebagaisubyekdanobyekdarisektor • pemerintahdanswasta.

31. ¤Posisi 3 domain dalam konsep good governance yang bersifat heterararkhis a. PegawaiNegeriSipil b. AnggotaTentaraNasional Indonesia c. AnggotaKepolisian Negara RepublikIndonesia PEMERINTAH Mencakup media, instansi non pemerintah SWASTA MASYARAKAT Mencakup masyarakat sipil

32. Governance didukungoleh3elemen : • 1. Politik • Prosespembuatankeputusanutkformulasikebijakanpublik, yang dilakukanolehbirokrasi & bersamadenganpolitisi. • 2. Ekonomi • Prosespembuatankeputusanutkmemfasilitasiaktivitasekonomididalamnegeri & interaksidiantarapenyelenggaraekonomi. • 3. Administrasi • Implementasiproseskebijakan yang telahdiputuskanolehinstitusipolitik.

33. Perbandingan Istilah Government dengan Governance

34. GOOD GOVERNANCE ? ¤ Suatu prosesinteraksi antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha swasta Masyarakat Pemerintah Nilai Redistribusi Pertumbuhan Melalui pelayanan Pasar ¤ Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka governance akan good.

35. Pilar-pilar Good governance 1. Pemerintah • Komitmen menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil • Membuat kebijakan yang efektif, berkeadilan dan transparans • Menyediakan public service yang efektif dan accountable • Menegakkan HAM • Melindungi lingkungan hidup • Mengurus standar kesehatan, pendidikan dan keselamatan publik

36. 2. Sektor Swasta • Menjalankan usaha secara sehat • Menciptakan lapangan kerja • Menyediakan insentif bagi karyawan • Meningkatkan standar hidup masyarakat • Memelihara lingkungan hidup • Mentaati peraturan • Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakat • Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

37. 3. Masyarakat Madani • Menjaga hak-hak rakyat agar terjamin • Mempengaruhi kebijakan publik melalui partisipasi aktif rakyat, baik secara perorangan maupun kelembagaan • Mengawasi jalannya kebijakan pemerintah melalui lembaga pemantau independen • Menciptakan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat • Mengembangkan SDM • Memperjuangkan Kebebasan pers • Menyalurkan aspirasi politik secara benar melalui organisasi atau partai

38. Ciri – ciri Tata Pemerintahan yang Baik : • Mengikutsertakan semua; • Transparan dan bertanggung jawab; • Efektif dan adil; • Menjamin adanya supremasi hukum; • Menjamin bahwa prioritas2 politik, sosial dan • ekonomididasarkan pada konsensus masyarakat; • 6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin &lemah dlm proses pengambilan keputusan menyangkut alokasisumber daya pembangunan.

39. KONDISI SUBYEKTIF YANG HARUS DAPAT DIMUNCULKAN DALAM DIRI SETIAP AKTOR YANG TERLIBAT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KONSEP KEPEMERINTAHAN • Derajat tertentu dalam sikap saling mempercayai / saling memahami (mutual trust/ understanding) • Kesiapan untuk memikul tanggung jawab bersama • Derajat tertentu keterlibatan politik dan dukungan • sosial masyarakat

40. KOORDINATIF DALAM MENGHADAPI KOMPLEKSITAS POLA PEMERINTAHAN MENGATUR//MENGENDALIKAN DALAM MENGHADAPI DINAMIKA MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN, MENCIPTAKAN KETERPADUAN DALAM MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN

41. “GOOD” dlm GOOD GOVERNANCE B. ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN A. NILAI-NILAI YANG DIJUNJUMG TINGGI KEMANDIRIAN KEINGINAN/ KEHENDAK RAKYAT PENINGKATAN KEMAMPUAN RAKYAT YANG BERTUJUAN NASIONAL UNTUK: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KEADILAN SOSIAL

42. ORIENTASI GOOD GOVERNANCE LEGITIMACY PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL MENGACU PADA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DENGAN ELEMEN –ELEMEN SBB.: ACCOUNTABILITY SECURING OF HUMAN RIGHTS AUTONOMY & DEVOLUTION OF POWER PELAKSANAAN FUNGSI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MENCAPAI TUJUAN NASIONAL ASSURANCE OF CIVIL CONTROL

43. Bagaimana dengan good governance? • Birokrasi harus bekerja dengan prinsip-2: • Akuntabilitas • Transparansi • Keterbukaan • Peduli pada stakeholder • Kesetaraan • Efektivitas dan efisiensi • Visi Strategis

44. Dasar hukum Good Governance di Indonesia Keputusan Menpan no 81/Kep/M.Pan/7/1993 tentang pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Instruksi Presiden RI tahun 1995 tanggal 6 Maret 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat Instruksi Menteri Dalam Negeri No 25 tahun 1998 tentang Pelayanan Perijinan satu atap di daerah. Keputusan Menko Was Bang Pan No 56/MK/WASPAN/6/98 tanggal 1 Juni 1998 tentang Langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat Sesuai dengan Aspirasi Reformasi UU no 25 tahun 2000 tentang Propenas yang mempertegas bahwa pelayanan publik sbg salah satu program nasional yang harus dilaksanakan tahun 2000-2004 6. UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

45. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE Tegaknya supremasi hukum Partisipasi masyarakat PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE Transparansi Keadilan Efektifitas & efisiensi Visi Strategis Saling Keterkaitan

46. KRITERIA GOOD GOVERNANCE LEGITIMASI dari pemerintahan ( menyangkut tingkat derajat demokratisasi) AKUNTABILITAS dari elemen-elemen politik & pejabat pemerintahan (menyangkut pula kebebasan media, transparansi dalam pembuatan/ pengambilan keputusan, mekanisme akuntabilitas. KOMPETENSI pemerintah dalam memformulasikan kebijakan dan memberikan pelayanan. PENGHORMATAN terhadap HAM & hukum yang berlaku (Hak-hak individu & kelompok, keamanan, kerangka hukum untuk aktifitas sosial dan ekonomi, partisipasi.

47. CIRI-CIRI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PROFESIONALITAS AKUNTABILITAS TRANSPARANSI PELAYANAN PRIMA DEMOKRASI EFISIENSI EFEKTIFITAS SUPREMASI HUKUM Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2000.

48. UNSUR UTAMA ADMINISTRASI PUBLIK YANG BERCIRIKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK Akuntabilitas UNSUR UTAMA ADMINISTRASI PUBLIK Transparansi Keterbukaan Aturan Hukum

49. Ditujukan pada per lindungan kebebas an sosial, politik dan ekonomi HUKUM/ KEBIJAKAN ASPEK GOOD GOVERNANCE ADMINISTRATIVE COMPUTANCE & TRANSPARANCY Kemampuan mem – buat perencanaan & melakukan implemen tasi scr efisien DESENTRALISASI Desentralisasi regio- nal & dekonsentrasi didalam departemen Penyempurnaan me kanisme pasar & kontrol thd makro ekonomi PENCIPTAAN PA- SAR YG KOMPETITIF

50. UNDP mengemukakanprinsip 2 ygharusdianutdandikembangkandalampraktekpenyelenggaraankepemerintahan yang baik :