1 / 88

MEMBANGUN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

MEMBANGUN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK. FASILITATOR G U N A D I. LATAR BELAKANG. ISTILAH GOOD PUBLIC GOVERNANCE MULAI MENGEMUKA TAHUN 1990 DAN SEMAKIN BERGULIR PADA TAHUN 1996.

signa
Download Presentation

MEMBANGUN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MEMBANGUN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK FASILITATOR G U N A D I

  2. LATAR BELAKANG ISTILAH GOOD PUBLIC GOVERNANCE MULAI MENGEMUKA TAHUN 1990 DAN SEMAKIN BERGULIR PADA TAHUN 1996. GOVERNMENT BERASAL DARI KATA “ TO GOVERN” ARTINYA PERINTAH ATAU MEMERINTAHKAN, KEMUDIAN MENJADI PEMERINTAH/PEMERINTAHAN

  3. LANJUTAN .. PEMERINTAH YAITU LEMBAGA BESERTA APARATURNYA YANG MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB UNTUK MENGURUS NEGARA DAN MENJALANKAN KEHENDAK RAKYAT. KECENDERUNGANYA LEBIH TERTUJU KEPADA LEMBAGA EKSKUTIF (EXECUTIVE HEAVY)

  4. JUMLAH PEGAWAI R I GOLONGAN I 64.856 (1.7%) GOLONGAN II 944.533(25%) GOLONGAN III 2.112.579(56.7%) GOLONGAN IV 603.263(16.2%) INFORMASI, 27 AGUSTUS 2007 HARIAN SUARA MERDEKA

  5. GOVERNANCE … GOOD PUBLIC GOVERNANCE ATAU TATA KEPERINTAHAN YANG BAIK, LEBIH KOMPLEKS MELIPUTI KOMPONEN PEMERINTAH, DUNIA USAHA SWASTA DAN MASYARAKAT. HUBUNGAN DIANTARA KETIGANYA HARUS DALAM POSISI SEIMBANG DAN SALING KONTROL (CHECKS AND BALANCES), UNTUK MENGHINDARI DOMINASI KEKUASAAN ATAU EKSPLOITASI OLEH SATU KOMPONEN TERHADAP KOMPONEN LAINNYA.

  6. PENGERTIAN TATA KEPEMERINTAHAN TATA KEPEMERINTAHAN ADALAH PROSES PENYELENGGARAAN KEKUASAAN DALAM RANGKA MENYEDIAKAN BARANG-BARANG DAN JASA-JASA KEPADA MASYARAKAT (PUBLIK).-

  7. AGAR GOOD GOVERNANCE MENJADI KENYATAAN DAN SUKSES, DIBUTUHKAN KOMITMEN DARI SEMUA PIHAK ( PEMERINTAH, SEKTOR SWASTA, DAN MASYARAKAT ). GOOD GOVERNANCE YANG EFEKTIF MENUNTUT ADANYA “ALIGNMENT” YANG BAIK DAN INTEGRITAS, PROFESIONALISME SERTA ETOS KERJA DAN MORAL YANG TINGGI.

  8. TERSELENGGARANYA GOOD GOVERNANCE MERUPAKAN PRASYARAT UTAMA UNTUK MEWUJUDKAN ASPIRASI MASYARAKAT DLM MENCAPAI TUJUAN DAN CITA-CITA BANGSA DAN NEGARA. KEPEMERINTAHAN YANG BAIK MERUPAKAN ISSUE YANG PALING MENGEMUKA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PUBLIK DEWASA INI.

  9. DARI SEGI ASPEK FUNGSIONAL, GOOD GOVERNANCE DAPAT DITINJAU DARI APAKAH PEMERINTAH TELAH BERFUNGSI SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM UPAYA MENCAPAI TUJUAN YANG TELAH DITETAPKAN BERSAMA.

  10. TUJUAN BERSAMA BANGSA(ALINIA IV PEMBUKAAN UUD 45) • MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA • MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM • MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA • MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL.

  11. GOVERNANCE MEMILIKI TIGA KAKI ( THREE LEGS) YAITU : • ECONOMIC GOVERNANCE YAITU MELIPUTI PROSES-PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN YANG MEMFASILITASI AKTIVITAS EKONOMI DIDALAM NEGERI DAN INTERAKSI DIANTARA PARA PENYELENGGARA EKONOMI. IMPLIKASI ECONOMIC GOVERNANCE ADALAH > > EQUITY > POVERTY > QUALITY OF LIFE.

  12. AKTUALISASI PERAN PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI ADALAH : a. MANAJEMEN EKONOMI MAKRO b. KERANGKA PENGATURAN DAN PROMOSIONAL c. INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR. d. PERLINDUNGAN MASYARAKAT MISKIN DAN PAPA

  13. WORLD DEVELOPMENT REPORT , PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN ADALAH : • Alokasi sumber – sumber daya secara efisien • Produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan oleh publik • Regulasi perekonomian • Redistribusi dan pemerataan pendapatan masyarakat • Stabilisasi ekonomi • Koordinasi kegiatan ekonomi internasional.

  14. 2. POLITICAL GOVERNANCE ADALAH PROSES – PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN UNTUK FORMULASI KEBIJAKAN. 3. ADMINISTRATIVE GOVERNANCE ADALAH SISTEM IMPLEMENTASI PROSES KEBIJAKAN YANG TELAH DITETAPKAN.

  15. INSTITUSI DARI GOVERNANCE MELIPUTI TIGA DOMAIN YAITU : • STATE ( NEGARA ATAU PEMERINTAHAN ) • PRIVATE SECTOR ( SETOR SWASTA ATAU DUNIA USAHA ) • CIVIL SOCIETY ( MASYARAKAT MADANI )

  16. PENGERTIAN KEPEMERINTAHAN • KEPEMERINTAHAN ADALAH PROSES INTERAKSI ANTARA BERBAGAI AKTOR DALAM PEMERINTAHAN DENGAN KELOMPOK SASARAN ATAU BERBAGAI INDIVIDU MASYARAKAT. KATA KUNCI PENYELENGGARAN PEMERINTHAN : a. proses koordinasi, pengendalian (steering) b. pemengaruhan (influencing) c. penyeimbangan (balancing)

  17. 2. KEPEMERINTAHAN ADALAH, PENGARAHAN DAN ADMINISTRASI YANG BERWENANG ATAS KEGIATAN ORANG-ORANG DALAM SEBUAH NEGARA, NEGARA BAGIAN, KOTA DAN SEBAGAINYA. ( THE AUTHORITATIVE DIRECTION AND ADMINISTRATION OF THE AFFAIRS OF MAN / WOMEN IN A NATION, STATE, CITY, ETC,) 3. KEPEMERINTAHAN ADALAH LEMBAGA ATAU BADAN YANG MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA, NEGARA BAGIAN ATAU KOTA DAN LAIN SEBAGAINYA. ( THE GOVERNING BODY OF NATION, STATE, CITY, ETC.)

  18. 4. KEPEMERINTAHAN ADALAH TINDAKAN, FAKTA, POLA DARI KEGIATAN ATAU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. ( THE ACT, FACT, MANNER, OF GOVERNING ). 5. GOVERNANCE ADALAH SERANGKAIAN PROSES INTERAKSI SOSIAL POLITIK ANTARA PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DALAM BERBAGAI BIDANG YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT DAN INTERVENSI PEMERINTAH ATAS KEPENTINGAN-KEPENTINGAN TERSEBUT. (KOOIMAN 1993).

  19. MENURUT UNDP (1997) :” GOVERNANCE IS THE EXERCISE OF ECONOMIC, POLITICAL AND ADMINISTRATIVE AUTHORITY TO MANAGE A COUNTRY’S AFFAIRS AT ALL LEVELS AND THE MEANS BY WHICH STATES PROMOTE SOCIAL COHESION, INTEGRATION, AND ENSURE THE WELL-BEING OF THEIR POPULATION”. KEPEMERINTAHAN ADALAH PELAKSANAAN KEKUASAAN ATAU WEWENANG DIBIDANG EKONOMI, POLITIK, DAN ADMINISTRATIF, UNTUK MENGELOLA BERBAGI URUSAN NEGARA PADA SETIAP TINGKATANNYA, DAN MERUPAKAN INSTRUMEN KEBIJAKAN UNTUK MENDORONG TERCIPTANYA KONDISI KESEJAHTERAAN, INTEGRITAS, DAN KOHESIFITAS SOSIAL DALAM MASYARAKAT.

  20. UNDP MENGIDENTIFIKASI ADANYA 3(TIGA) MODEL KEPEMERINTAHAN: • MODEL KEMERINTAHAN EKONOMI ( ECONOMIC GOVERNANCE MODEL) YANG MELIPUTI PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN YANG MEMFASILITASI KEGIATAN EKONOMI DIDALAM NEGERI DAN INTERAKSI PENYELENGGARAAN EKONOMI. • MODEL KEPEMERINTAHAN POLITIK (POLITICAL GOVERNANCE MODEL) YANG MENCAKUP PROSES-PROSES PEMBUATAN BERBAGAI KEPUTUSAN UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN. • MODEL KEPEMERINTAHAN ADMINISTRATIF ( ADMINISTRATIVE GOVERNANCE MODEL) YAITU SISTEM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.

  21. KELEMBAGAAN DALAM GOVERNANCE MELIPUTI 3(TIGA) DOMAIN: • NEGARA (STATE) BERFUNGSI MEMCIPTAKAN LINGKUNGAN POLITIK DAN HUKUM YANG KONDUSIF. • SEKTOR SWASTA MENCIPTAKAN PEKERJAAN DAN PENDAPATAN BAGI MASYARAKAT. • MASYARAKAT MADANI MEMFASILITASI INTERAKSI SOSIAL DAN POLITIK, MENGGERAKKAN KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK BERPERAN SERTA DALAM KEGIATAN EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK.

  22. HAKEKAT KEPEMERINTAHAN YANG BAIK • PERANAN PEMERINTAH DIKURANGI DAN PERANAN MASYARAKAT (SEKTOR SWASTA) DITINGKATKAN DAN SEMAKIN TERBUKA AKSESNYA. • MASYARAKAT YANG PADA HAKEKATNYA SUBYEK DAN SEKALIGUS OBYEK PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK, BUKAN SEBAGAI OBYEK SAJA.

  23. KONSEPSI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK GOOD BERMAKNA : • NILAI-NILAI YANG MENJUNJUNG TINGGI KEHENDAK RAKYAT, MENINGKATKAN KEMAMPUAN RAKYAT, PEMBANGUNAN DAN KEADILAN SOSIAL. • PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL. • GOOD GOVERNANCE SEBAGAI HUBUNGAN YANG SINERGIS DAN KONSTRUKTIF DIANTARA NEGARA, SEKTOR SWASTA DAN MASYARAKAT MADANI.

  24. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE • PARTISIPASI • SUPREMASI HUKUM • TRANSPARANSI • CEPAT TANGGAP • MEMBANGUN KONSENSUS • KESETARAAN • EFEKTIF DAN EFISIEN • BERTANGGUNG JAWAB (GUGAT) • VISI STRATEGIK.

  25. GOOD GOVERNANCE : KEPEMERINTAHAN YANG MENGEMBANGKAN DAN MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP; • PROFESIONALITAS • AKUNTABILITAS • TRANSPARANSI • PELAYANAN PRIMA • DEMOKRASI • EFISIENSI • EFEKTIVITAS • SUPREMASI HUKUM • AKSEPTABEL. (PP N0. 101/2000)

  26. UNSUR-UNSUR UTAMA GOVERNANCE • AKUNTABILITAS ( ACCOUNTABILITY) • TRANSPARANSI ( TRANSPARANCY) • KETERBUKAAN (OPENNESS ) • ATURAN HUKUM ( RULE OF LAW ) • KOMPETENSI MANAJEMEN (MANAGEMENT COMPETENCE) • HAK ASASI MANUSIA ( HUMAN RIGHT)

  27. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE MENURUT UNDP (1997) • PARTISIPASI ( PARTICIPATION ) DARI SETIAP WARGA NEGARA • ATURAN HUKUM ( RULE OF LAW) • TRANSPARANSI ( TRANSPARANCY ) • DAYA TANGGAP ( RESPONSIVENESS) • BERORIENTASI KONSENSUS (CONSENSUS ORIENTATION) • BERKEADILAN (EQUITY) • EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI ( EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY ) • AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY) • BERVISI STRATEGIS (STRATEGIC VISION) • SALING KETERKAITAN ( INTERELATED).

  28. NILAI YANG MENJADI PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK .( BAPPENAS, 2007 ) • WAWASAN KEDEPAN (VISIONARY) • KETERBUKAAN DAN TRANSPARANSI • PARTISIPASI MASSYARAKAT • TANGGUNG GUGAT • SUPREMASI HUKUM • DEMOKRASI • PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI • DAYA TANGGAP • KEEFISIENAN DAN KEEFEKTIFAN • DESENTRALISASI • KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA SWASTA DAN MASYARAKAT • KOMITMEN PADA PENGURANGAN KESENJANGAN • KOMITMEN PADA LINGKUNGAN HIDUP • KOMITMEN PADA PASAR YANG FAIR

  29. FORMAT BERNEGARA MASYARAKAT MADANI (MUSTOPA DIDJAJA, 1999) • PRINSIP DEMOKRASI DAN PEMBERDAYAAN, PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN NEGARA ATAS HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA. • PRINSIP PELAYANAN, SEMANGAT UNTUK MELAYANI MASYARAKAT (A SPIRIT OF PUBLIC SERVICE), MENJADI MITRA MASYARAKAT (PARTNER OF SOCIETY), KERJA SAMA DENGAN MASYARAKAT, PEMBUDAYAAN KODE ETIK.

  30. LANJUTAN FORMAT …….. 3. PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS - MENGEMBANGKAN KETERBUKAAN BIROKRASI - DIREGULASI DAN DEBIROKRATISASI ATURAN DAN PROSEDUR - MEMBUKA AKSES YANG LUAS KEPADA MASYARAKAT dan BERPERAN SERTA DALAM MENYUSUN ATURAN, KEBIJAKAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

  31. LANJUTAN FORMAT ……. 4. PRINSIP PARTISIPASI, PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENGHASILKAN BARANG DAN JASA ( PUBLIC GOODS AND SERVICES) MELALUI PROSES KEMITRAAN DAN KEBERSAMAAN. 5. PRINSIP KEMITRAAN, KEMITRAAN DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH, KESERASIAN DAN KESEIMBANGAN DUNIA USAHA DENGAN SKALA BESAR, MENENGAH DAN KECIL DALAM PRODUKSI, PEMASARAN BARANG-BARANG DAN JASA-JASA.

  32. LANJUTAN FORMAT …… 6. PRINSIP DESENTRALISASI, PEMBANGUNAN HARUS MERATA SAMPAI KE DAERAH-DAERAH, BUKAN HANYA DI PULAU JAWA, KHUSUSNYA DKI JAYA DAN JAWA BARAT. PERLU DESENTRALISASI PERIJINAN, KEBIJAKAN PAJAK, DAN INFORMASI. 7. KONSISTENSI KEBIJAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM. TEGAKNYA HUKUM YANG BERKEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM SERTA LAW ENFORCEMENT.

  33. UPAYA-UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DIDASARKAN PADA ELEMEN-ELEMEN : • LEGITIMACY, APAKAH DEMOKRASI DIJUNJUNG TINGGI?, APAKAH PEMERINTAH DIPILIH SECARA DEMOKRATIS DAN LEGITIMIT. • ACCOUNTABILITY, APAKAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG TIDAK DILAKUKAN?, APAKAH ADA KETERBUKAAN?. • SECURING HUMAN RIGHTS, APAKAH HAM DIHORMATI?, APAKAH HAK MINORITAS DIHORMATI?, APAKAH ADA UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT? • LOCAL AUTONOMY DAN DEVOLUTION, APAKAH OTONOMI DAERAH DAN PENDELEGASIAN WEWENANG DIHORMATI?. • CIVILIAN CONTROL OVER EXESSIVE ARMS MANAGEMENT AND DISARMANENT, APAKAH PENGELUARAN MILITER DIKENDALIKAN PADA PROPORSIONAL TERTENTU DARI ANGGARAN?

  34. BEBERAPA GAMBARAN SITUASI DAN KONDISI YANG TERJADI BILAMANA TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DITERAPKAN A. BERKURANGNYA SECARA NYATA PRAKTIK KKN DI BIROKRASI: 1. TIDAK ADANYA MANIPULASI PAJAK 2 TIDAK ADANYA PUNGUTAN LIAR 3 TIDAK ADANYA MANIPULASI TANAH 4 TIDAK ADANYA MANIPULASI KREDIT 5 TIDAK ADANYA PENGGELAPAN UANG NEGARA 6 TIDAK ADANYA PEMALSUAN DOKUMEN 7 TIDAK ADANYA PEMBAYARAN FIKTIF 8 BERJALANYA PROSES TENDER DENGAN FAIR 9 TIDAK ADANYA PENGGELEMBUNGAN NILAI KONTRAK 10 ADANYA KEPASTIAN HUKUM

  35. B. TERCIPTANYA SISTEM KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFISIEN,EFEKTIF,TRANSPARAN,PROFESIONAL DAN AKUNTABEL ANTARA LAIN : • LEBIH EFEKTIF, RAMPING DAN FLEKSIBELNYA SISTEM KELEMBAGAAN/ORGANISASI • LEBIH BAIKNYA KUALITAS TATA LAKSANA DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR LEMBAGA • LEBIH EFEKTIF DAN EFISIENYA SISTEM ADMINISTRASI PENDUKUNG DAN KEARSIPAN • DAPAT DILAKUKANNYA UPAYA PENYELAMATAN, PELESTARIAN DAN PEMELIHARAAN DOKUMEN / ARSIP NEGARA • SEMAKIN BAIKNYA HASIL KERJA ORGANISASI / INSTITUSI DAN PRESTASI PEGAWAI.

  36. C. TERHAPUSNYA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN TINDAKAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF ANTARA LAIN: • MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA SWASTA • LEBIH BAIKNYA KUALITAS SDM, PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN • BERKURANGNYA HAMBATAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK • LEBIH BAKU DAN JELASNYA PROSEDUR DAN MEKANISME SERTA BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK • DITERAPKANYA SISTEM MERIT DALAM PELAYANAN • ADANYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PELAYANAN PUBLIK • LEBIH INTENSIBNYA PENANGANAN PENGADUAN PUBLIK

  37. D. MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK (FORUM KONSULTASI PUBLIK) E. TERJAMINYA KONSISTENSI DAN KEPASTIAN HUKUM SELURUH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAIK DITINGKAT PUSAT DAN DAERAH.

  38. AGENDA REFORMASI PERLU DIARAHKAN PADA : • PERUBAHAN SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS, PARTISIPATIF DAN EGALITARIAN. • REFORMASI DALAM SISTEM BIROKRASI MILITER (TNI) DIMANA KEKUATAN MILITER HARUS MENJADI KEKUATAN PROFESIONAL DAN INDEPENDEN, BUKAN MENJADI ALAT POLITIK PARTAI ATAU KEKUASAAN PEMERINTAH. • REFORMASI DALAM BIDANG ADMINISTRASI PUBLIK PERLU DIARAHKAN PADA PENINGKATAN PROFESIONALITAS BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN PENGABDIAN UMUM, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN PUBLIK. • POLA SENTRALISASI KE DESENTRALISASI, MEMBERIKAN OTONOMI SELUAS-LUASNYA KE DAERAH-DAERAH.

  39. 5. MENCIPTAKAN CLEAN GOVERNMENT, BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, DISIPLIN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA ATAU UANG RAKYAT, PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN.

  40. VISI PEMBANGUNAN NASIONAL “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG DAMAI, DEMOKRATIS, BERKEADILAN, BUDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA, DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG DIDUKUNG OLEH MANUSIA INDONESIA YANG SEHAT, MANDIRI, BERIMAN, BERTAKWA, BERAKHLAK MULIA, CINTA TANAH AIR, BERKESADARAN HUKUM DAN LINGKUNGAN, MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, MEMILIKI ETOS KERJA YANG TINGGI SERTA BERDISIPLIN” . (TAP MPR IV/MPR/1999).

  41. VISI INDONESIA 2020 “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG RELEGIUS, MANUSIAWI, BERSATU, DEMOKRATIS, ADIL, SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI, SERTA BAIK DAN BERSIH DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA”. (TAP MPR VII/MPR/2001).

  42. DALAM VISI 2020 TSB MENCAKUP: • TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN NEGARA YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, MEMILIKI KREDIBILITAS DAN BEBAS KKN. • PENYELENGGARAAN NEGARA YANG PEKA DAN TANGGAP TERHADAP KEPENTINGAN DAN ASPIRASI RAKYAT DISELURUH WILAYAH NEGARA TERMASUK DAERAH TERPENCIL DAN PERBATASAN • BERKEMBANGNYA TRANSPARANSI DALAM BUDAYA DAN PERILAKU SERTA AKTIVITAS POLITIK DAN PEMERINTAHAN.

  43. ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA SEBAGAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK DAN BERSIH (TAP MPR VI/MPR/2001) • KEJUJURAN • AMANAH • KETELADANAN • SPORTIFITAS • DISIPLIN • ETOS KERJA • KEMANDIRIAN • SIKAP TOLERANSI • RASA MALU • TANGGUNG JAWAB/GUGAT • MENJAGA KEHORMATAN SERTA MARTABAT DIRI SEBAGAI WARGA BANGSA.

  44. RUANG LINGKUP ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA MENCAKUP: • ETIKA SOSIAL BUDAYA • ETIKA POLITIK DAN PEMBANGUNAN • ETIKA EKONOMI DAN BISNIS • ETIKA PENEGAKKAN HUKUM YANG BERKEADILAN • ETIKA KEILMUAN • ETIKA LINGKUNGAN.

  45. ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KKN),UU NO. 28/2000. • ASAS KEPASTIAN UKUM • ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA • ASAS KEPENTINGAN UMUM • ASAS KETERBUKAAN • ASAS PROPORSIONALITAS – KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN • ASAS PROFESIONALITAS • ASAS AKUNTABILITAS

  46. UPAYA PEMBERANTASAN KKN (TAP MPR NO. VIII/2001 DAN UU NO.20/2001) • MEMPERCEPAT PROSES HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH, TERUTAMA APARAT PENEGAK HUKUM DAN PENYELENGGARA NEGARA YANG DIDUGA MELAKUKAN KKN • MELAKUKAN PENINDAKAN HUKUM YANG LEBIH BERSUNGGUH-SUNGGUH TERHADAP KASUS KORUPSI DI MASA LALU • MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT LUAS DALAM MENGAWASI DAN MELAPORKAN KEPADA PIHAK YANG BERWEWENANG. • MENCABUT, MENGUBAH, MENGGANTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERINDIKASI KKN • MEREVISI SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKENAAN DENGAN KKN • MEMBENTUK UU BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA UTK MEMPERCEPAT PELAKSANAAN PEMBERANTASAN KKN, DENGAN MEMBENTUK:

  47. KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI • PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN • BADAN ANTI KEJAHATAN TERORGANISASI • KEBEBASAN MENDAPAT INFORMASI • ETIKA KEPEMERINTAHAN • KEJAHATAN PENCUCIAN UANG • OMBUDSMAN.

  48. MANAJEMEN PERUBAHAN “ ADALAH KEMAMPUAN PARA PEMIMPIN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN NEGARA DAN MASYARAKAT UNTUK MENGELOLA PERUBAHAN MENJADI SANGAT KRITIS DAN STRATEGIK. TERUTAMA SENSITIFITAS DAN RESPONSIFITAS ATAS SINYAL DAN KAPAN PERUBAHAN TERSEBUT DIPERLUKAN KHUSUSNYA DALAM LOMPATAN LANGKAH-LANGKAH PENYELAMATAN, PEMULIHAN, PEMANTAPAN, DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN”.

  49. MENGAPA PERUBAHAN GAGAL?. • TIMBULNYA “ISSUE” NEGATIF DALAM PERUBAHAN YANG DIRENCANAKAN PADA KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN • BANYAKNYA PEMBOROSAN, KESIA-SIAAN DAN PENDERITAAN PADA TAHUN-TAHUN TERAKHIR INI. • SELAMA INI TELAH TERJADI KEKELIRUAN, ANTARA LAIN : a. terlalu cepat puas b. tim (koalisi) pengarah yang cukup penting “gagal” c. mencibir kekuatan visi, dan komunikasi visi dan strategi d. gagal menciptakan sukses jangka pendek e. jangan terlalu cepat mengatakan sukses f. Perubahan belum berurat berakar dalam budaya organisasi

  50. METODA REFORMASI YANG TIPIKAL • REFORMASI DISEGALA BIDANG • RESTRUKTURISASI • REKAYASA ULANG • BERVISI DAN BERMISI • KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN • PELAPORAN > LAKIP • PERUBAHAN STRATEGI • PERUBAHAN BUDAYA ORGANISASI.

More Related