1 / 18

DASAR-DASAR PERPAJAKAN

DASAR-DASAR PERPAJAKAN. Presented by: Siti Khairani, SE.,Ak.,M.Si. Definisi Pajak:. Menurut beberapa ahli, antara lain: Prof. Dr.Rochmat Soemitro,S.H S.I. Djajadiningrat Dr.N.J.Feldmann. Kesimpulan:  terdapat “unsur-unsur yang ada dalam definisi-definisi tersebut:.

buzz
Download Presentation

DASAR-DASAR PERPAJAKAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DASAR-DASAR PERPAJAKAN Presented by: Siti Khairani, SE.,Ak.,M.Si

  2. Definisi Pajak: • Menurut beberapa ahli, antara lain: • Prof. Dr.Rochmat Soemitro,S.H • S.I. Djajadiningrat • Dr.N.J.Feldmann

  3. Kesimpulan:  terdapat “unsur-unsur yang ada dalam definisi-definisi tersebut: • Pajak adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara • Sifatnya wajib dapat dipaksakan • Berdasarkan undang-undang • Tidak ada jasa timbal yang dapat ditunjuk • Pajak dipungut oleh negara baik pusat maupun daerah • Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya msh terdapat surplus, digunakan utk membiayai public investment

  4. Pungutan Lain Selain Pajak • Bea Materai • Bea Masuk dan Bea Keluar • Cukai • Retribusi • Iuran • Pungutan lain yang sah/legal berupa sumbangan wajib

  5. Fungsi Pajak: • Budgetair / Financial • “memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara” • Regulerend / Mengatur • “mengatur masyarakat dalam bidang: ekonomi, sosial maupun politik”.

  6. Beberapa contoh penerapan pajak sbg fungsi pengatur: • Pajak yg tinggi dikenakan thd brg mewah • Tarif progresif dikenakan atas penghasilan • Tarif pajak ekspor sebesar 0% • Pajak penghsl dikenakan ats penyerahan brg hsl industri tertentu, spt semen, industri rokok, inds baja, dimaksudkan agar terdpt penekanan produksi thd industri tsb krn dpt mengganggu lingk atau polusi. • Pembebasan pjk penghsl atas SHU koperasi • Pemberlakuan tax holiday: dimaksudkan utk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

  7. Kedudukan Hukum Pajak dalam Tata Hukum Nasional:  Hukum pajak merupakan bagian dari hukum Administrasi Negara • Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata • Hukum pajak selalu mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak berdasarkan perbuatan hukum pajak • Terminologi dalam hukum pajak banyak dipengaruhi oleh hukum perdata • Lex specialis derogat lex generalis (peraturan yg istimewa hrs diberi tempat yg lebih utama dari peraturan yg umum)

  8. b) Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana  Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP banyak digunakan dalam peraturan Undang-undang pajak. • PembagianHukumPajak: • HukumPajakMateriil → mengaturtimbulnya, besarnya, & hapusnyautangpjkbeserta hub. Hkmantarapemrth & wp. • HukumPajakFormil → utkmelindungifiskus & wpsertamemberijaminanbhwahkmmateriilnyadptdiselenggarakansetepatmungkin.

  9. Dasar Teori Pemungutan Pajak • Teori Asuransi • Teori Kepentingan • Teori Gaya Pikul • Teori Bakti • Teori Asas Gaya Beli

  10. Jenis Pajak • Menurut Golongan • Pajak Langsung • Pajak Tidak Langsung • Menurut Sifat • Pajak Subjektif • Pajak Objektif • Menurut Lembaga Pemungut • Pajak Pusat • Pajak Daerah

  11. Tata Cara Pemungutan Pajak  Terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak • Stelsel Pajak • Stelsel Nyata (riil) • Stelsel Anggapan (fiktif) • Stelsel Campuran

  12. 2. Asas Pemungutan Pajak • Asas Domisili • Asas Sumber • Asas Kebangsaan

  13. 3. Sistem Pemungutan Pajak • Official Assesment System • Self Assesment System • With Holding System

  14. Timbulnya Utang Pajak • Menurut Ajaran Materiil → ajaran ini konsisten dg penerapan self assesment system • Jika ada sesuatu yang menyebabkan, seperti: a. Perbuatan-perbuatan b. Keadaan-keadaan c. Peristiwa • Menurut Ajaran Formil → ajaran ini konsisten dg penerapan official assesment system  Jika ada surat ketetapan pajak oleh fiscus

  15. Berakhirnya Utang Pajak • Pembayaran/Pelunasan • Kompensasi • Penghapusan • Daluwarsa • Pembebasan

  16. Tarif Pajak • Tarif Progresif (meningkat) • Tarif pemungutan pajak yg persentasenya semakin besar bila jumlah yg dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar . Tarif progresif dibedakan menjadi 3, yaitu: • Tarif Progresif-Proposional •  Tarif berupa % tertentu yg semakin meningkat dg semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak, & kenaikan % tsb adalah tetap. • b. Tarif Progresif-Progresif •  Tarif berupa % tertentu yg semakin meningkat dg semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak, & kenaikan % tsb jg semakin meningkat.

  17. Lanjutan –Tarif Progresif • c. Tarif Progresif - Degresif • Tarif berupa % tertentu yg semakin meningkat dg semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak, & kenaikan % tsb semakin menurun. • d. Tarif Degresif (menurun) •  Tarif berupa % tertentu yg semakin menurun dg semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak,.

  18. 2. Tarif Tetap • Tarif pemungutan pajak yg besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yg dijadikan dasar pengenaan pajak. • 3. Tarif Proporsional (sebanding)  Tarif berupa % tertentu yg sifatnya tetap thd brp pun dsr pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak maka semakin besar pula jumlah pajak yg terutang dg kenaikan scr proporsional.

More Related