KAJIAN STAF PENANGANAN KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN (INDONESIA) – SARAWAK-SABAH (MALAYSIA)

1. KAJIAN STAF PENANGANAN KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN (INDONESIA) – SARAWAK-SABAH (MALAYSIA) Unpublished paper DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

2. LATAR BELAKANG • Kawasan Perbatasan merupakan kawasan tertentu yang secara nasional di nilai mempunyai dampak penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan • Diprioritaskan pengembangannya secara serasi dan selaras dengan kawasan sekitarnya • Pengelolaan kawasan dilakukan untuk • mendorong perkembangan kawasan agar dapat mengikuti perkembangan kawasan di wilayah nasional lainnya • memanfaatkan potensi ekonomi dan sumber daya lainnya melalui kerjasama dengan negara tetangga • memelihara stabilitas hankamneg • Peran strategis kawasan perbatasan sbg “Belt of Security”, secara sosial-ekonomi sebagai nasional “image dan gateway” dan secara lingkungan sbg “buffer zone” • Paradigma baru penanganan kawasan perbatasan dari sebatas “security approach” menjadi lebih integrasi antara security dan prosperity approach • Dibandingkan kawasan perbatasan lainnya, kawasan Kalimantan-Sarawak sangat menonjol permasalahan sosial-ekonomi yang perluantisipasi segera

3. TUJUAN dan SASARAN TUJUAN Melakukan kajian staf dalam rangka memberikan masukan konsep penanganan kawasan perbatasan Kalimantan- Sarawak/Sabah (Malaysia) berdasarkan kajian dari aspek penataan ruang SASARAN Penyusunan strategi pengembangan kawasan perbatasan melalui penyediaan infrastruktur, pemberdayaan kelembagaan dan mekanisme pembiayaan

4. PROFIL KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN (INDONESIA) - SERAWAK/SABAH (MALAYSIA) • Membentang sepanjang 1200 km (di Prop. Kalbar) dan 850 km (di Prop. Kaltim) • Di Kalbar berada di 5 Kabupaten (Sambas, Bengkayang, Sintang, Sanggau dan Kapuas Hulu) • Di Kaltim berada di 3 Kabupaten (Kutai Barat, Malinau dan Nunukan) • Luas wilayah total 43.206,93 km2, terdiri 25.643,70 km2 (Kalbar) dan 17.563,230 km2 (Kaltim) • Jumlah penduduk 247.676 jiwa (th 2000) kepadatan 8 jiwa/km2 • Secara fisik bergelombang dan berbukit, banyak kawasan lindung (hutan lindung, cagar alam dan taman nasional), hulu sungai wilayah Kalimantan dan Sarawak • Aktivitas ekonomi umumnya pertanian: perikanan, perkebunan, dan hasil hutan

7. ISU STRATEGIS KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN - SARAWAK • KESENJANGAN WILAYAH antara kawasan perbatasan dengan negara tetangga dan dengan kawasan lain di Kalimantan, karena: • tingkat perkembangan ekonomi (pendapatan, nilai tukar komoditas) -> orientasi ekonomi lebih ke Sarawak • aksesibilitas rendah terhadap sistem kota di sekitarnya (Remote area) sementara akses ke kawasan negara tetangga lebih baik • Terbatasanya ketersediaan prasarana dan sarana • RESETTLEMENT kantung-kantung permukiman yang lokasinya tersebar dan kepadatan rendah, karena: • Penyediaan prasarana dan sarana tidak efisien • Memudahkan monitoring pengelolaan SDA • KETAHANAN NASIONAL, karena • Keterkaitan sosial-ekonomi yang lebih erat ke negara tetangga sehingga potensial mengurangi rasa nasionalisme penduduk kawasan perbatasan

8. PERMASALAHAN • Sulitnya hubungan proses produksi dan distribusi ke daerah perbatasan - > menghambat perkembangan kegiatan ekonomi, pendapatan dan kualitas hidup masyarakat • Tidak berfungsinya pusat-pusat permukiman (kota kecamatan) sebagai pusat pelayanan bagi kawasan sekitarnya • Eksploitasi Sumber daya alam secara illegal, terutama hasil hutan • Adanya kegiatan penyelundupan berbagai jenis komoditi dari dan ke wilayah Indonesia • Kerusakan kawasan hutan lindung di sepanjang kawasan perbatasan • Adanya gelombang TKI gelap yang masuk ke Sarawak • Tidak optimalnya pemanfaatan potensi di kawasan perbatasan, mis. pemanfaatan obyek wisata Danau Sentarum • Munculnya pos-pos lintas batas illegal yang memperbesar peluang terjadinya out migrasi “economicasset” secara illegal. Saat ini, dari 11 pos yang ada baru 2 pos yang dikategorikan legal, yaitu Entikong dan Nanga Badau

9. ANALISIS • Kawasan perbatasan Kalimantan-Malaysia merupakan kawasan berfungsi Hankam yang perlu mendapat penanganan khusus dalam pengembangannya. Konsekuensi mempertahankan fungsi Hankam dan fungsi lindung di kawasan ini adalah terjadinya kesenjangan dengan Malaysia Timur. Dengan pertimbangan fungsi-fungsi tersebut, penataan ruang kawasan perbatasan perlu diarahkan untuk memecahkan permasalahan kesenjangan sekaligus mendukung fungsi Hankam (prosperity for security). • Orientasi ekonomi lebih ke negara tetangga merupakan konsekuensi logis dan reaksi pasar yang realistis dari kesenjangan yang terjadi, baik dari sisi aksesibilitas maupun dari sisi peluang ekonomi (opportunity cost). Hal yang perlu dihindari adalah terjadinya proses penghisapan (straw effect) sumber daya kawasan perbatasan yang tidak terkendali dan berlebihan di atas beban “economic dan environment cost” yang harus ditanggung Indonesia.

10. Mengingat fungsi ruang kawasan perbatasan Kalimantan-Sarawak (daerah hulu), pada umumnya adalah sebagai kawasan lindung, proses penghisapan tersebut akan berpotensi memberikan dampak negatif pada ruang di daerah hilirnya. Hal yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengendalikan dan memonitor pemanfaatan sumber daya alam, terutama hutan • Munculnya pos-pos lintas batas illegal mengindikasikan adanya “economic asset” yang potensial di kawasan sekitarnya. Yang perlu diinvestigasi lebih mendalam adalah apakah jenis asset tersebut, apakah eksploitasinya tidak mengganggu daya dukung lingkungan kawasan sekitranya (carrying capacity), dan mana pos-post tersebut yang layak dikembangkan, baik dalam konteks “prosperity dan security).

11. REKOMENDASI • Mendorong pengembangan peran pos-pos pelintas batas sebagai pusat-pusat pelayanan dan pusat kegiatan ekonomi bagi permukiman di sekitarnya. Pusat-pusat yang potensial adalah Entikong, Nanga Badau, Jagoi Babang • Permukiman kembali (resettlement) lokasi-lokasi rumah-rumah penduduk yang tersebar pada lokasi/kawasan sehingga membentuk cluster-cluster permukiman lengkap dengan dukungan prasarana dan sarana (small and well-serviced area) serta berorientasi pada pos lintas batas terdekat • Meningkatkan aksessibilitas cluster-cluster permukiman tersebut ke sistem kota terdekat (Puttusibau, Sanggau, Malinau, dll)