1 / 23

Hak Ulayat dan Hukum Adat

Hak Ulayat dan Hukum Adat. Pengertian Hak ulayat.

amity
Download Presentation

Hak Ulayat dan Hukum Adat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HakUlayatdanHukumAdat

  2. PengertianHakulayat • MenurutBoediHarsono (1994:215),Hakulayatadalahhakdarisuatumasyarakathukumadatataslingkungantanahwilayahnya, yang memberiwewenang-wewenangtertentukepadapenguasaadatuntukmengaturdanmemimpinpenggunaantanahwilayahmasyarakathukumtersebut. • Menurut Maria S.W. Sumardjono (1993),sebagaiistilahteknisyuridis, hakulayatadalahhak yang melekatsebagaikompetensikhaspadamasyarakathukumadat, berupawewenang/kekuasaanmengurusdanmengaturtanahseisinya, dengandayalakukedalamdankeluar.

  3. MenurutTerHaar (1960),HakUlayatadalahhakuntukmengambilmanfaatdaritanah, perairan (sungai, danau, perairanpantai, laut), tanaman-tanamandanbinatang yang adadiwilayahmasyarakathukumadat yang bersangkutan. • Menurutsumber lain: HakUlayatadalahhakmasyarakathukumadat yang meliputihutan, padangpenggembalaanternak, belukarbekasladang, tanah-tanahpertanian yang dikerjakansecaraberputar, perairandaratmaupunlaut, penambangantradisionaldanpenagkapanikansungaidanlaut (KPA, 1998).

  4. MenurutPasal 1 angka 4 RUU SDAgraria: HakUlayatadalahkewenanganmasyarakathukumadatuntukmengatursecarabersama-samapemanfaatantanah, perairan, tanamansertabinatang-binatang yang adadiwilayahmasyarakathukum yang bersangkutan, sepanjangtidakbertentangandengankepentingannasional • Kesimpulan: hakulayatadalahhakmasyarakathukumadatterhadaptanahdanperairansertaisinya yang adadiwilayahnyaberupawewenangmenggunakandanmengatursegalasesuatu yang berhubungandengantanahdanperairansertalingkunganwilayahnyadibawahpimpinankepalaadat.

  5. Kriteriapenentumasihadaatautidaknyahakulayat (Sumardjono, 1999) • Adanyamasyarakathukumadat yang memenuhiciri-ciritertentusebagaisubyekhakulayat, • Adanyatanah/wilayahdenganbatas-batastertentusebagailebensraum (ruanghidup) yang merupakanobyekhakulayat; • Adanyakewenanganmasyarakathukumadatuntukmelakukantindakan-tindakantertentuyang berhubungandengantanah, sumberdayaalam lain sertaperbuatanperbuatanhukum.

  6. Subyekhakmasyarakatataswilayahadatnya (hakulayat) Masyarakathukumadat MasyarakathukumadatdiIndonesia merupakanmasyarakatataskesamaan; • teritorial(wilayah), • Genealogis (keturunan), dan • teritorial-genealogis (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragamanbentukmasyarakatadatdarisuatutempatketempatlainnya

  7. Obyekhakmasyarakatataswilayahadatnya (hakulayat) • tanah, • air, • Tumbuhtumbuhan, dan • binatang,

  8. WewenangMasyarakatAdatatas Tanah danSumberDayaHutan 1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dll), persediaan (pembuatanpemukiman/persawahanbarudll), danpemeliharaantanah. 2) Mengaturdanmenentukanhubunganhukumantaraorangdengantanah (memberikanhaktertentukepadasubyektertentu) 3) Mengaturdanmenetapkanhubunganhukumantaraorang-orangdanperbuatan-perbuatanhukumyang berkenaandengantanah (jualbeli, warisandll).

  9. Wewenangmasyarakatadat semuayang adadiatastanah (pepohonan, binatang, bebatuanyang memilikimaknaekonomis); • didalamtanahbahan-bahangalian), danjuga • sepanjangpesisirpantai, • jugadiataspermukaan air, • didalam air maupunbagiantanahyang beradadidalamnya

  10. Wilayah Hukumadat Suatuwilayah yang didiamiolehsekelompokorang yang corakcorakkehidupantermasukhukumadatmereka yang hampirbersamaanditandaioleh : 1. Sistim garis keturunan yang sama 2. Polapolaperkawinan yang sama 3. Bahasapengantar / Bahasadaerah yang sama 4. Strukturkemasyarakatan yang sama

  11. Hukum adat dalam masyarakat Minangkabau Adatadalah : Pola kehidupan masyarakat berbentuk pola tingkah laku yang berkembangsesuaidengansejarahperkembanganmasyarakat yang bersangkutan, menyangkutsemuaaspekkehidupanmasyarakat, baikdalamaspekhiduppribadi , baikdalamhubunganantaramanusiadengan sang pencipta , hubunganmanusia dengan machluk halus, maupun hubungan antara manusia. HukumAdat : Polaprilakumasyarakat yang diberisanksiapabilamelanggarnya.

  12. 2.Pengakuan Hakulayatdanperundang-undangan Pasal3 UUPA menegaskankeberadaanhakulayatdenganmenyatakan: • Denganmengingatketentuan-ketentuandalamPasal 1 dan 2, pelaksanaanhakulayatdanhak-hakserupaitudarimasyarakat-masyarakathukumadat, sepanjangmenurutkenyataannyamasihada, harussedemikianrupasehinggasesuaidengankepentingannasionaldannegara, yang berdasarkanataspersatuanbangsasertatidakbolehbertentangandenganundang-undangdanperaturan-peraturan yang lain yang lebihtinggi.Pengakuaneksistensihakulayatoleh UUPA tetapdibatasioleheksistensinyadanpelaksanannya.  Artinya, pengakuanituakandiberikankepadahakulayat yang memangsecarafaktualmasihberlangsung, danbahwapelaksanaanhakulayatituharusmemperhatikankepentinganbangsasecarakeseluruhan.

  13. RancanganUUSDAgraria, Pasal 6 menyatakan: HakUlayatmasyarakathukumadatatastanah, perairan, tanamandanbinatangdalamwilayahnya yang menjadisumberkehidupandanmatapencahariannya, yang padakenyataannyamasihberlangsung, diakui, dihormatidandilindungisesuaidengandinamikaperkembanganmasyarakathukumadat, kepentingannasionaldannegaradanprinsip Negara Kesatuan RI sertapelaksanaannyatidakbolehbertentangandenganperaturanperundang-undangan yang lebihtinggi. • PengakuanHakUlayat yang masihberlangsung, dikukuhkandenganperaturanperundang-undanganberdasarkankriteriatertentudanhasilpenelitian yang melibatkanmasyarakathukumadatybs, instansiterkait, akademisidanlembagaswadayamasyarakat.

  14. MenurutketentuanPasal 6 ayat (3) RUU SDAgraria, kriteriamasihberlangsungnyahakulayatmeliputiunsur-unsur: • masyarakathukumadat; • wilayahtempathakulayatberlangsung; • hubungan, keterkaitandanketergantunganmasyarakathukumadatdenganwilayahnya; • adanyakewenanganuntukmengatursecarabersama-samapemanfaatantanah, perairan, tanamansertabinatang-binatang yang adadiwilayahmasyarakathukumybs., berdasarkanhukumadat yang berlakudanditaatimasyarakatnya.

  15. KetentuantersebutkemudiandiaturdalamRUU SDAgrariaPasal 6 ayat (5) menyatakan: • “Dalamhaldiatashakulayatakandiberikansuatuhaktanahatauijinpemanfaatansumberdayaagrariakepadapihakketiga, hakulayatmasyarakathukumadattersebutharusdilepaskanterlebihdahulusetelahmemperolehpersetujuantertulisdarimasyarakathukumadatybs.”

  16. DalamhalijinpemanfaatanSDAgraria, ketentuanPasal 26 ayat (3) RUU SD Agrariamenyatakan: • “Dalamhalsumberdayaagraria yang akandiberikanterletakdidalamwilayahhakulayat, makapemberianijinsebagaimanadimaksuddalamayat (1) harusdenganpersetujuantertulismasyarakathukumadat yang bersangkutan”. Dalammemperolehhaktanahatauijinpemanfaatansumberdaya, Pasal 29 ayat (3) menentukan: “Dalamhalsumberdayaagrariaterletakdalamwilayahhakulayat, tatacarasebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b, meliputi pula tatacara yang berlakudalamhukumadatybs.

  17. 3.Pengingakaran terhadaphukumadat • 1. UU No. 4 Tahun 2009Undang-undangPertambangan mineral danBatubaraDi lihatdarikewenanganpemerintahdidalampengelolaanpertambangan mineral danbatubaraterlihatdenganjelasketidakberpihakanpemerintahterhadaphakulayat yang manapenguasaantanahberdasarkanhakulayatituolehpersekutuanhukumadatitudipergunakansebesar-besarnyauntukkesejahtraandaripadapersekutuanmasyarakatadatitusendiri. Pemerintahhanyamengantisifasiapabilaterjadikonflik internal masyarakat yang adadikawasanpertambangan.

  18. Wilayah PertambanganPasal 9(1) WP sebagiandaritataruangnasionalmerupakanlandasanbagipenetapankegiatanpertambangan.(2) WP sebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditetapkanolehPemerintahsetelahberkoordinasidenganpemerintahdaerahdanberkonsultasidenganDewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia.PEMBAHASANBahwadidalamketentuanpasal 9 tersebutdiatashakulayat yang merupakanhakpenguasaantanaholehpersekutuanhukumadattidakdijadikanpertimbangankhususKalaukitatinjaudarisegiciri-cirihakulayat : hanyapersekutuanhukumitusendiribesertawarganya yang berhakdenganbebasmempegunakantanah-tanah liar diwilayahkekuasaannya. Orangluarhanyabolehmempergunakantanahdenganizinpenguasapersekutuantersebut, tanpaitudidianggapmelakukanpelanggaran. Wargapersekutuanhukumbolehmengambilmanfaatdariwilayahhakulayatdenganijinkepalapersekutuanhukumadat. Sehinggadapatdisimpulkan UU No. 4 Tahun 2009, merupakanpengingkaranterhadaphakulayatolehpemerintah.

  19. 2. UU. No. 41 TAHUN 1999 tentangpenguasaanHutanPenguasaanhutanPasal 4(1) SemuahutandiwilayahRepublik Indonesia termasukkekayaanalam yang terkandungdidalamnyadikuasaioleh Negara untuksebesar-besarkemakmuranrakyat(2) Penguasaanhutanoleh Negara sebagaimanadimaksudayat (1) memberiwewenangkepadapemerintahuntuk :a. Mengaturdanmengurussegalasesuatu yang berkaitandenganhutan, kawasanhutan, danhasilhutan.b. Menetapkan status wilayahtertentusebagaikawasanhutanataukawasanhutansebagaibukankawasanhutan; danc. Mengaturdanmenetapkanhubungan-hubunganhukumantaraorangdenganhutan, sertamengaturperbuatan-perbuatanhukummengenaikehutanan.(3) Penguasaanhutanoleh Negara tetapmemperhatikanhakmasyarakathukumadat, sepanjangkenyataanmasihadadandiakuikeberadaannya, sertatidakbertentangandengankepentingannasional.

  20. PEMBAHASANPasal 9(1) Untukkepentinganpengaturaniklimmikro, estetika, danresapan air, disetiapkotaditetapkankawasantertentusebagaihutankota.(2) Ketentuanlebihlanjutsebagaimanadimaksudpadaayat (1), diaturdenganPeraturanPemerintah.PEMBAHASANDi daerahperkotaansekalipunpastiditemukanpersekutuanhukumadat yang notabenamasihditemukanhakulayat. Denganketentuanpasal 9 diatasseringkalikitatemukanpengingkaranhakulayatbahkanpengingkaranhakmilikperorangan. Sepertiditetapkannyakawasantertentusebagaihutankotaataujalurhijau. Padasaatkepentinganmasyarakatadatdenganhakulayatataupunkepentinganperseorangandenganhakmiliknyauntukkepentingan lain sangattidakmemungkinkanmerubahketetapankawasanhutankotaataukawasanjalurhijautersebut. Sehingadapatdisimpulkanbahwa UU 41 Tahun 1999 adalahsuatupengingkaranataskeberadaanhakulayatolehpemerintah.

  21. UU No. 22 Tahun 2001 TentangMinyakdan gas bumiPENGUASAAN DAN PENGGUNAANPasal 4(1) Minyakdan Gas Bumisebagaisumberdayaalamstrategistakterbarukan yang terkandungdidalam Wilayah HukumPertambangan Indonesia merupakankekayaannasional yang dikuasaiolehnegara.(2) Penguasaanoleh Negara sebagaimanadimaksuddalamayat (1) diselenggarakanolehPemerintahsebagaipemegangkekuasaanpertambangan.(3) PemerintahsebagaipemegangKuasaPertambanganmembentukBadanPelaksanasebagaimanadimaksuddalampasal 1 ayat 23.PEMBAHASANPengakuanhakulayatolehpemerintahsebatashakulayatitutidakdipergunakanolehpemerintahuntukkepentingan Negara danbangsa. Apabilahakulayatitudipakaiolehpemrintahuntukkepentingan Negara makasecaraotomatishakulayatitudikuasaioleh Negara.Begitu pula denganrencanapemerintahmembanganpertambanganminyakdan gas bumidiwilayahhakulayat, makapersekutuanhukumadatitudiharuskanuntukmenyerahkanhakulayatitumenjaditanah yang dikuasaioleh Negara yang nantinyadipakaisebagaisalahsatukekayaannasional yang dikuasaioleh Negara.

  22. Pasal 20(1) Data yang diperolehdari survey Umumdan/atauEksplorasidanEksploitasiadalahmilik Negara yang dikuasaiolehpemerintah.(2) Data yang diperolehBadan Usaha atauBentuk Usaha Tetapdi Wilayah kerjanyadapatdigunakanolehBadan Usaha atauBentuk Usaha Tetapdimaksudselamajangkawaktukontrakkerjasama.(3) ApabilaKontrakKerjaSamaberakhir, Badan Usaha atauBentuk Usaha Tetapwajibmenyerahkanseluruh data yang diperolehselamamasakontrakkerjasamakepadaMentrimelaluibadanpelaksana.(4) Kerahasiaan data yang diperolehBadan Usaha atauBentuk Usaha Tetapdi Wilayah Kerjaberlakuselamajangkawaktu yang ditentukan.(5) Pemerintahmengatur, mengelola, danmemanfaatkan data sebagaimanadimaksuddalamayat (1) danayat (2) untukmerencanakanpenyiapanpembukaan Wilayah Kerja.(6) Pelaksanaanketentuanmengenaikepemilikan, jangkawaktupenggunaan, kerahasiaan, pengelolaaan, danpemanfaatan data sebagaimanadimaksuddalamayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diaturlebihlanjutdenganPeraturanPemerintah.

  23. PEMBAHASANMelihat Dari ketentuanpasal 20 UU Minyakdan Gas Bumidinyatakaneksplorasidaneksploitasiadalahmilik Negara yang dikuasaiolehpemerintah, dalamhalinimenurutpendapatsayameskipunperusahaanminyakdan gas bumiituberbentuk BUMN tetap Negara hanyakomposisinyaadalahmenguasaibukanmemiliki, pemerintahdalamhalinimengelolasumberdayaalamitu. Kalaudalamkonteksberpikirmemilikiberartisemuaasfektanah yang dikuasaiolehpersekutuanhukumadatmaupunperseorangandapatdimilikiolehnegara , kalauituterjadibagaimanakalauterjadidampakbagimasyarakatpersekutuanadatdiwilayahperusahaanminyakdan gas bumiitu. • Di sinilahterlihatjelaspengingkaranhakulayat, kekawatiranmasyarakat yang beradadiwilayahtersebut yang tanahpersekutuanhukumadatitudipergunakanuntukpertambanganberdampakbencanaberkepanjangan yang tidakbisaditanggulangiakibatkerusakanalam. Masyarakathanyabisapasrahmenerimakenyataan yang harusmerekahadapi.

More Related