Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia

1. BahanPengajaranSistemPembayaran Indonesia DirektoratAkunting dan SistemPembayaranBank Indonesia DirektoratAkunting dan SistemPembayaran Bank Indonesia 2009

2. CakupanMateri • SekilasSistemPembayaran • PeranSistemPembayarandalamPerekonomian • KomponenSistemPembayaran • RisikoSistemPembayaran • Peran Bank SentraldalamSistemPembayaran • PerkembanganSistemPembayarandi Indonesia • AturanHukum, Kebijakan, InstrumenPembayaran dan SistemSetelmen yang terkaitdalamSistemPembayarandi Indonesia • ArahPengembanganSistemPembayarandiMasaDepan

3. SekilasSistemPembayaran

4. Definisi Pembayaran Perpindahannilaiantaraduapihak (pembeli dan penjual) yang secarabersamaanterjadi pula perpindahanbarang dan jasasecaraberlawanan. Dalamsetiaptransaksiekonomiselalumelibatkanpembayaranini. Flow nilai (pembayaran) Pembeli (Payor) Penjual (Payee) Flow barang/jasa

5. Definisi Sistem Pembayaran • A payment system consists of a set of instruments, banking procedures and, typically, interbank funds transfer systems that ensure the circulation of money (CPSS Glossary – March 2003) • A payment system encompasses a set of instruments and means generally acceptable in making payments; the institutional and organizational framework governing such payments (including prudential regulation); and the operating procedures and communications network used to initiate and transmit payment information from payer to payee and to settle payments. (Guitian,1998) • Sistem yang mencakupseperangkataturan, lembaga dan mekanisme yang digunakanuntukmelaksanakanpemindahandanagunamemenuhisuatukewajiban yang timbuldarisuatukegiatanekonomi (UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1)

6. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia Barter

7. Peran SistemPembayarandalamPerekonomian

8. Ilustrasi Pentingnya Sistem Pembayaran bagi perekonomian secara sederhana dapat diilustrasikan bahwa sistem pembayaran ibarat saluran darah dalam tubuh manusia, dalam hal ini tubuh manusia diibaratkan sebagai perekonomian.

9. Literatur • Sheppard (1996) • Elemenpentingdalaminfrastrukturkeuanganuntukmendukungterciptanyastabilitassistemkeuangan • Sebagai channel utamatransmisikebijakanmoneteruntukmendukungkebijakanpengendalianmoneter yang lebihefektif dan efisien • Untukmendorongefisiensiperekonomiannasional. • Philipp M Hildebrand, Swiss National Bank (2005) Central banks have also fostered improvements in the payment system, which have reduced the cost of accessing and transfering money for business and household

10. Perspektif Sistem Pembayaran

11. KeterkaitanSistemPembayarandenganStabilitasMoneter dan StabilitasSistemKeuangan • Development in the payment system have implications for the conduct of monetary policy. Well functioning financial markets can improve the effectiveness of indirect instrument because it is through these markets that the signal of monetary policy is transmitted to the intermediate and ultimate targets of the policy (Johnson et al,1998). • The monetary authorities, therefore, have great interest in promoting efficient and sound payment system and in seeking ways to minimize systemic risk in the payment system because it has important implications for the conduct of monetary policy, the soundness of the financial institutions and the functioning of the economy as a whole (Balino et al, 1996)

12. KomponenSistemPembayaran

13. Komponen Sistem Pembayaran • Kebijakan • Hukum • Kelembagaan • Instrumenpembayaran • Mekanismeoperasional • Infrastruktur

14. Kebijakan • MerupakandasarpengembanganSistemPembayarandisuatunegara. • Kebijakandiberbagainegarasangatbervariasi, mengingatmasing-masingnegaramempunyaisejarah, karakteristik dan kebutuhanakansistempembayaran yang berbeda-beda. • Umumnyaditetapkanoleh bank sentralkarenaadaketerkaitan yang eratantarakebijakandibidang SP dengansistemmoneter dan sistemperbankan.

15. Hukum • MenjaminadanyaaspeklegalitasdalampenyelenggaraanSistemPembayaran. • Meliputi UU dan peraturan-peraturan yang mengaturaturan main berbagaipihak yang terlibat, misalnyaantar bank, antar bank dan nasabah, antar bank dan bank sentraldll.

16. Kelembagaan Merupakanseluruhlembaga (entitas) yang terlibatdalamsistempembayaran

17. Instrumen Merupakan media yang digunakandalampembayaran Instrumenpembayarantunai : • uangkertas • uanglogam Instrumen non-tunai : • paper based : cek, bilyetgiro, wesel, nota debet dan lain-lain • electronic based : Transfer kredit RTGS, transfer kredit SKNBI, server based e-money • card based : kartudebet, ATM, kartukredit, kartu e-money

18. Mekanisme • Mekanismeoperasionaldiperlukanuntukmelakukanperpindahandanadarisatupihakkepihak lain. • ContohSistem/Mekanismeoperasionalantara lain kliring, sistem transfer antar bank dan settlement.

19. Infrastruktur Meliputiberbagaikomponenteknisuntukmemproses dan melakukan transfer danaseperti message format, sistemkomputer Hw & Sw), jaringankomunikasi, sistem back-up, disaster recovery plan dan lain-lain.

20. Settlement Dan RisikoSistemPembayaran

21. PENGERTIAN SETTLEMENT • Prosesterjadinyaperpindahannilaiuangdarisatupihakkepadapihaklainnnyadenganmendebitrekeningpihakpembayar (payor) danmengkreditrekeningpihakpenerima (payee) • Denganterjadinya settlement makadanatelahberpindahsecaraefektif, final dan irrevocable (tidakdapatdibatalkan) • Ada 2 jenissetelment, yaitu net setelmentdan gross setelment

22. NET VS GROSS SETTLEMENT • NET • Prosespendebitandanpengkreditantidakdilakukan per transaksi • Dilakukan off-setting terlebihdahuluantarahakdankewajibanantarpihakatastransaksi-transaksi yang timbul • Terdapat time lag sejaktransaksidilakukansampaidenganterjadinyasetelment • Umumnyadigunakandalampenyelenggaraan paper-based clearing • GROSS • Perpindahandanadilakukan per transaksidenganmendebit/mengkreditrekeningparapihaksecarasimultan • Sepanjangsaldopihakpembayarmencukupimakaprosespendebitandanpengkreditanakandilakukansaatitujuga (seketika) sehingganyaristidakada time lag sejakinstruksipembayarandilakukansampaidengan settlement dilakukan • Umumnyadigunakandalampenyelenggaraansistem transfer danaantar bank yang bernilaibesar

23. PROS & CONS NET SETTLEMENT Pros Net • Kebutuhanlikuiditasrelatifkecilbagipihak yang mempunyaikewajibanmembayaryihanyasebesar ‘net’ kewajiban yang harusdipenuhinyadiakhirsuatuperiodetertentu (biasanyaakhirhari). • Tidakdiperlukanfasilitasoverdraft intra daykarena settlement dilakukanpadaakhirhari Kons Net • Risiko terpusat di akhir hari. • Adanya risiko sistemik dimana kegagalan salah satu peserta dapat menyebabkan kegagalan peserta lainnya secara berantai. • Apabila sistem tidak di ‘backup’ dengan suatu mekanisme untuk menjamin pembayaran pihak yang ‘gagal’ maka risiko ini akan menjadi beban penyelenggara settlement (bank sentral).

24. Perhitungan Multilateral Netting Dalam Kliring *) Tagihan bank A kepada bank B = Kewajiban bank B kepada bank A (misalkan bank A menyerahkan x lembar warkat debet kepada bank B dan menerima y lembar warkat kredit dari bank B dengan total nilai nominal (x+y) sebesar 70) **) Kewajiban bank A kepada bank B = Tagihan bank B kepada bank A (misalkan bank A menerima x lembar warkat debet dari bank B dan menyerahkan y lembar warkat kredit kepada bank B dengan total nilai nominal (x+y) sebesar 90)

25. PROS & CONS GROSS SETELMEN Pros Gross • Mengeliminirrisiko-risikopembayarankhususnyabagi bank sentral, karenasetiaptransaksihanyaakandibukukansepanjangsaldocukup Kons Gross • Agar bisa melakukan pembayaran setiap saat, dibutuhkan likuiditas harian yang relatif besar. Dalam hal ini peserta ‘gross settlement’ harus dapat mengelelola dananya dengan lebih baik. • Adakalanya dibutuhkan suatu fasilitas overdraft intraday dari penyelenggara (bank sentral) untuk lebih menjamin kelancaran pembayaran.

26. RisikoSistemPembayaran RisikoSistemPembayaranmeliputi: • Risikokredit • Risikolikuiditas • Risikosistemik • RisikoHukum • RisikoOperasional

27. RisikoKredit • Risiko yang terjadiapabila counterparty tidakdapatmemenuhikewajibannyauntukmembayarsecarapenuhbaikpadasaatjatuh tempo maupunsesudahnya. • Credit risk menyebabkankegagalansetelmenantarbank.

28. RisikoLikuiditas • Terjadiapabila counterparty memilikidana • yang cukuptetapitidakdapatmemenuhi • kewajibannyauntukmembayarsecarapenuh • baikpadasaatjatuh tempo melainkan • sesudahnya. • Resikolikuiditasdapatberakibatpadaresiko • kredit.

29. RisikoSistemik • Terjadimanakalakegagalansuatu counterparty • dalamsetelmenpembayaranmenyebabkan • pelakuatau bank lain gagalmemenuhi • kewajiannyapadasaatjatuhwaktu. • Dapatmenyebabkanmasalahlikuiditas dan • kredit yang seriusygdptmenggangguStabilitasSistemKeuangan

30. RisikoHukum • Terjadiadanyaketidakpastianhukum yang terkaitdenganmasalahtransaksipembayaran dan setelmen • Risikohukumdalam SP meliputiantara lain: definisiygjelasmengenaihak dan kewajibanparapihakdalamsuatutransaksipembayaran, persyaratanygjelasmengenaikeabsahansuatuinstrumen dan instruksipembayarandll

31. RisikoOperasional • Terjadiapabilaadanyakegagalandarimanajemenoperasisistempembayaran. • Fasilitasoperasionalsuatusistempembayaranharusterkelolasecararapi dan berfungsidgnlancar. • Sekalisuatusistemberoperasimakatidakbolehadaruangutkkegagalanteknisoperasional .

32. Peran Bank Sentraldalam SistemPembayaran

33. Operator Regulator User Owner/operator Overseer Banker to government etc Settlement accounts Catalyst/facilitator “Development coordinator” Peran Bank SentralSecaraUmumdalamSistemPembayaran Robert Lindley, 1st SEACEN Advanced Leadership Course, January 2007 In all cases the key objective is likely to be the same: to improve safety and efficiency

34. Operator • Bank sentraldisejumlahnegaraberperanaktifsebagaipenyelenggara /pesertasistempembayaran, khususnyadalamoperasisistempembayaranbernilaibesar (large-value payments) • Di Indonesia, HVPS (RTGS) dan retail system (SKNBI) diselenggarakanoleh bank sentral. • Bank Indonesia jugasebagaipenatausaharekeningseluruhpeserta (Bank dan Pemerintah)

35. Regulator • Pengawasan • Memastikanprosessistempembayaranberlangsungsecaratepatwaktu. • Terlibatdalampenetapanprinsip-prinsip yang mengaturmekanismeoperasionalsuatusistempembayaran, meliputia.l. membership criteria, guarantees or arrangements – by laws • Menyiapkanguidelinesbagi bank-bank dalamrisk management • Fasilitator/Katalisator MendorongIndustriSistemPembayaranuntuklebihefisien . Misalnyamendorong interoperability antarpenyelenggara APMK, mendorongterbentuknya self regulating organization dll • Development Coordinator Menetapkanarahpengembangansistempembayaransecaranasional, blue print, dan mengaturstruktur dan operasisistempembayaransecarakeseluruhanuntukmenjaminkeamanan dan kehandalannya.

36. User/Pengguna Bank Indonesia selaku penatausaha rekening Pemerintah menjadi peserta dalam sistem pembayaran

37. SistemPembayarandi Indonesia

38. SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA • SistemPembayaranNilaiBesar(High Value Payment System) – BI-RTGS • Transaksiuntukkepentinganpemerintahdigolongkankepadatransaksihigh valuemeskipunnilainyarelatifkecilkarenapertimbanganfaktorurgensi. • Transaksipasar modal danpasaruang, transaksivalutaasing, jualbelisuratberhargadapatdigolongkankepadatransaksihigh value tanpamemandangnilaitransaksinya • SistemPembayaranNilai Kecil/Retail(Small Value/Retail Payment System) • Sistemkliring • Transaksikartukredit / kartu debit / ATM

39. SISTEM PEMBAYARAN YANG DIOPERASIKAN OLEH BANK INDONESIA • SISTEM BI-RTGS • SISTEM KLIRING

40. SISTEM BI-RTGS

41. PENGERTIAN • Suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individual • Merupakan sistem transfer dana antar-bank (credit transfer) • Transaksi dilakukan secara elektronik dan on-line (computer to computer) dan bersifat paperless (tanpa disertai warkat antar bank) • “Gross” karena transaksi transfer diselesaikan satu persatu (tidak perlu dikumpulkan terlebih dahulu sebagaimana halnya proses kliring) • “Real-Time” karena pembukuan dan pemindahan dana antar bank dilakukan secara seketika dari rekening bank pengirim ke rekening bank penerima yang ada di BI, sepanjang ‘saldo ‘ giro bank pengirim mencukupi

42. TUJUAN • Menyediakan layanan tranfer dana yang cepat, aman dan efisien • Mengurangi Resiko Settlement (No money No games) • Meningkatkan efektivitas pengelolaan dana oleh bank • Menyediakan informasi real time bagi moneter dan early warningsystem pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

43. Alur transaksi BI-RTGS Bank Pengirim Bank Penerima Bank kirim perintah transfer dana u/u bank penerima melalui terminalnya ke sentral RTGS Terima konfirmasi dari sentral RTGS Sentral Sistem RTGS di KP-Bank Indonesia (Jakarta) • Cek kecukupan saldo bank pengirim • Jika cukup, dana langsung dipindahkan dari rek.bank pengirim ke rek.bank penerima • Jika tidak cukup, transaksi akan ditempatkan pada antrian dan tidak diproses, sampai dananya mencukupi

44. KLIRING

45. BANK A BANK B BANK F KLIRING BANK E BANK C BANK D POLA TRANSAKSI MELALUI KLIRING NON KLIRING MELALUI KLIRING BANK A BANK B BANK F BANK E BANK C BANK D

46. CONTOH WARKAT KLIRING- BILYET GIRO Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya Sandi Transaksi Sandi Bank Nomor Rekening Nominal Nomor Seri

47. CONTOH WARKAT KLIRING- CEK • Cek adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa. Sandi Transaksi Sandi Bank Nomor Rekening Nominal Nomor Seri

48. SISTEM KLIRING NASIONAL • Pengertian SKNBI adalah Sistem Kliring Bank Indonesia yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. • Manfaat • Bagi Bank Indonesia • Efisiensi waktu dan biaya • Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas • Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring. • Bagi Bank • Efisiensi biaya operasional bank • Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah

49. MEKANISME FAILURE TO SETTLE (FtS) Suatu mekanisme dan pengaturan dalam penyelenggaraan kliring (netting system) yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan settlement dalam hal terdapat peserta yang tidak dapat memenuhi kewajiban settlementnya. Dengan FtS dapat dihindari terjadinya risiko sistemik sebagai akibat dari kegagalan peserta kliring dalam memenuhi kewajibannya.

50. PerkembanganTransaksipadaSistem BI-RTGS • Profilperkembangantransaksi RTGS daritahun 2000 s.d 2008 • Nilai rata-rata hariansaatinimencapaiRp 186 triliun rupiah • Voume rata-rata harianmencapai 43 ributransaksi/hari • Perkembanganperputarantransaksi RTGS terhadap GDP • Padaawalimplementasi RTGS perputarantransaksi rata-ratabaru 2,5 kali GDP • Saatini rata-rata telahmencapai 6,5 kali GDP