Sistem Perpajakan Indonesia dan KUP

1. SistemPerpajakan Indonesia dan KUP

2. Sistem Perpajakan Indonesia • Definisi Pajak Pajak adalah Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Prof. Dr. PJA. Adriani

3. Sistem Perpajakan Indonesia • Definisi Pajak Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norm-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Mr.DR.N.J. Feldmann (1949)

4. Sistem Perpajakan Indonesia • Definisi Pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UUKUP psl 1 angka 1)

5. Sistem Perpajakan Indonesia • Kesimpulan pengertian pajak : • Pajak merupakan iuran/kontribusi rakyat yg dipungut oleh pemerintah (pusat atau daerah); • Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang; • Pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung; • Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, jika terdapat kelebihan, digunakan untuk membiayai public investment; • Pajak tidak hanya untuk tujuan budgetter tetapi digunakan untuk tujuan regulerend.

6. Sistem Perpajakan Indonesia • Fungsi Pajak • Fungsi Budgetair : Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara • Lihat di APBN (sebagai sumber penerimaan) • Fungsi Regulerend : Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. • Lihat kebijakan pajak bidang impor, pengenaan bea masuk, PPh, PPnBM, dll)

7. Sistem Perpajakan Indonesia • Azas perpajakan : • Ajaran Azas Pemungutan Pajak Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya An Inquiri into The Nature and Causes of the Wealth of Nations, sbb : • Asas Equality, bahwa tekanan pajak diantara subjek pajak masing-masing dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing. Tidak dibolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. • Asas certainty, Pajak yang dibayar mempunyai kepastian hukum dan tidak mengenal kompromi. Kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak dan ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran pajaknya.

8. Sistem Perpajakan Indonesia • Azas perpajakan : • Conveinent of payment, pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan yang bersangkutan. • Asas Efisiensi, bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan lebih besar dari pemasukan pajaknya.

9. Sistem Perpajakan Indonesia • Azas pemungutan pajak lainnya • Asas Tempat Tinggal / Domisili • Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. • Asas Sumber • Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana WP tersebut berdomisili. • Asas Kebangsaan • Pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan sessorang di suatu Negara. Indonesia menganut asas kebangsaan secara negative melalui Pajak bangsa Asing, yakni pengenaan pajak bagi bangsa asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

10. Sistem Perpajakan Indonesia • StelselPajak : sistempengenaanpajak • StelselNyata(Riel stelsel) • Pengenaanpajakdidasarkanpadaobjek (penghasilan) sesungguhnya, okipengenaannyabarudapatdilakukansetelahberakhirtahunpajak. • StelselAnggapan(fictievestelsel ) • Pengenaanpajakdidasarkanpadasuatuanggapan yang diaturolehundang-undang. Misal: penghasilansuatutahunpajakdianggapsamadengantahunsebelumnya. DD makapadaawaltahunpajaksudahdapatditetapkanbesarnyapajakterutangpadatahunberjalan. • StelselCampuran • Pengenaanpajak yang didasarkanpadacampuranstelsel (gabunganstelsel riel danstelselfiktif)

11. Sistem Perpajakan Indonesia • SistemPemungutanPajak • Self Assessment System • adalahsuatusistempemungutanpajakdimanawajibpajakmenetapkansendirijumlahpajakterutangsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku. • Self assessment Systemmemberikankepercayaankepadawajibpajakuntuk : • Menghitungsendiripajak yang terutang; • Memperhitungkansendiripajak yang kurangataulebihdibayar; • Membayarsendiri; dan • Melaporkansendiripajak yang terutang

12. Sistem Perpajakan Indonesia • SistemPemungutanPajak • Official Assessent System • adalahsuatu system pemungutanpajak, dimanaaparaurpajakmenetapkansendirijumlahpajak yang terutang. • Dalamsisiteminiinisiatifdankegiatandalammenghitungdanmenetapkanpajaksepenuhnyaberadaditanganaparaturpajak. • Withholding System • Adalahsuatu system pemungutanpajak, dimanapenghitungan, pemotongandanpembayaransertapelaporandipercayakankepadapihakketigaolehpemerintah. • Yang dimaksudpihakketiga, misalnyaBadan, Ditjen Bea Cukai, DitjenAnggaran, danBendaharawan.

13. Sistem Perpajakan Indonesia • Jenis-Jenis Pajak • Menurut golongan • Pajak langsung • adalah pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan tanpa dapat dilimpahkan kepada pihak lain. • Contoh : Pajak Penghasilan • Pajak Tidak Langsung • adalah suatu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain. • Contoh : Pajak Pertambahan Nilai  yang menanggung adalah pihak konsumen (pihak ketiga) terakhir.

14. Sistem Perpajakan Indonesia • Jenis-JenisPajak • MenurutSifatnya : • PajakSubjektifadalah : pajak-pajak yang pemungutannyaberpangkalpadadiriorangnya (subjeknya), keadaandiriwajibpajakdapatmempengaruhibesarkecilnyajumlahpajak yang harusdibayar. • Contoh : PajakPenghasilan • Pajakobjektifadalahpajak yang pemungutannyaberpangkalpadaobjeknyadanpajakinidipungutkarenakeadaan, perbuatandankejadian yang dilakukanatauterjadidalamwilayah Negara dengantidakmengindahkankediamanatausubjeknya, • misalnyacukairokok, tanpamemandangsubjeknyakayaataumiskin, bujanganatausudahberkeluarga, dll.

15. Sistem Perpajakan Indonesia • Jenis-Jenis Pajak • Menurut lembaga Pemungutnya : • Pajak Pusat / Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, Departemen Keuangan dan pelaksananya adalah Kantor Pelayanan Pajak dan kantor Pelayanan PBB. • Contoh : PPN&PPnBM, PPh dll • Pajak Daerah • Pajak Daerah / Pajak Lokal adalah pajak yang dipungut oleh daerah Propinsi dan atau Kabupaten dan Kota • Contoh : Pajak kendaraan, Pajak Penerangan Jalan dll

16. Sistem Perpajakan Indonesia • Hukum Pajak Material : • mengatur norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak; • siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, apa objek pajaknya dan berapa besar pajaknya. • Hukum yang mengatur segala sesuatu tentang timbul, besar dan hapusnya utang pajak serta mengatur hubungan antara pemerintah dengan Wajib Pajak • Conoh : UU PPH, UUPPN, UUPBB dll • Sumber : R. Santoso Brotodihardjo, SH

17. Sistem Perpajakan Indonesia • HukumPajak Formal : • Peraturan-peraturanmengenaicara-carauntukmenjelmakanhukum material menjdaisuatukenyataan. • Memuatcara-carapenyelenggaraanpenetapansuatuutangpajak, kontrololehpemerintahterhadappenyelenggaraannya, kewajibanWajibPajak (sebelumdansetelahmenerimaketetapanpajak), kewajibanpihakketigadanprosedurpemungutannya • Untukmelindungifiskusdan WP, memberijaminanhukumpajak material akandapatdiselenggarapansetepat-tepatnya. • Contoh : UUKUP Sumber : R. SantosoBrotodihardjo, SH

18. Sistem Perpajakan Indonesia • Teori yg Mendukung Pemungutan Pajak • Teori asuransi • negara berhak memungut pajak karena bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. • Teori Kepentingan • Negara memungut pajak karena Negara melindungi kepentingan warganya, yaitu jiwa dan harta benda. OKI pembebanan pajak didasarkan pada seberapa tingkat kepentingan warga dilindungi oleh Negara, termasuk pelindungan atas jiwa dan harta bendanya.

19. Sistem Perpajakan Indonesia • TeoriygMendukungPemungutanPajak • Teori Gaya Pikul • Pokokpangkalteoriiniadalahazaskeadilan • Tekananpajakharusdipikulsamaberatuntuksetiaporang. • Pajakharusdibayarmenurutgayapikulseseorang • Teorigayapikuldipersamakandengansebuahjembatan : “jembatanbarudapatdilewatiolehkendaraan, jikatelahmampumemikuldirinyasendiri • Teori Gaya Beli • fungsipemungutanpajakdipandangsebagaigejalaalam , sepertisebuahpompa air , yang menyedotkemampuanmembelidarirumahtangga-rumahtanggadalammasyarakatuntukrumahtangga Negara dankemudianmenyalurkannyakembalikemsyarakatdenganmaksuduntukmemeliharahidupmasyarakatdanuntukmembawa kea rah tertentu.