1 / 39

Surabaya, 1 4 April 2012

Sambutan Wamenkes: Jaminan Kesehatan sebagai Amanah Sesuai Undang-Undang No. 40/2004 t entan g SJSN dan Undang-Undang No. 24 /2011 t entang BPJS. Oleh: Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, Ph.D Wakil Menteri Kesehatan RI. Surabaya, 1 4 April 2012. Indonesian I ndonesia : Kepulauan

arnold
Download Presentation

Surabaya, 1 4 April 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Sambutan Wamenkes: Jaminan Kesehatan sebagai Amanah Sesuai Undang-Undang No. 40/2004 tentang SJSN dan Undang-Undang No. 24 /2011 tentangBPJS Oleh: Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, Ph.D Wakil Menteri Kesehatan RI Surabaya, 14 April 2012

  2. Indonesian • Indonesia : Kepulauan • Jumlah Pulau :17,508 - Jarak dr Timur ke Barat 5,120 Km= jarak London ke Moscow • Jarak Utara ke Selatan 1,760 Km- Jumlah Penduduk 237 Juta Tantangan

  3. Undang-Undang • UU No 40/2004 ttg SJSN • UU no 24/2011 ttg BPJS • RPJMN 2009-2014 • Peraturan Perundangan lainnya Kerangka Konsep & Kerja Equity dan Quality Tercapai Situasi Saat ini: Fragmentasi Pelaksanaan dan Cakupan Fragmentasi Pengumpulan dan manajemen dana Paket Manfaat antar skema Jamkes masih bervariasi dan terbatas Variasi Badan Penyelenggara dan manajemen Keterbatasan Monitoring, evaluasi dan koordinasi antar skema Jamkes Strategi: Sinkronisasi & integrasi antar skema Jamkes Perbaikan Pengumpulan dana Optimalisasi Paket Manfaat antar skema jamkes Pengembangan dan peningkatan badan penyelenggara Penguatan koordinasi, monitoring dan evaluasi Tantangan: Sistem Informasi Manajamen Kepersertaan Provider pelayanan (114,000 TT) & Paket Manfaat Pembiayaan (pemberi kerja) Manajemen dan Organisasi Badan Penyelenggara Caqkupan Jaminan Kesehatan yang diharapkan Cakupan Jaminan Kesehatan Saat ini NSSC runing well • Faktor External • Faktor Internal Sumbar

  4. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Menuju Jaminan Kesehatan Semesta Iuran/premi Mampu JK Sukarela JK wajib Pendu duk Tidak mampu Iuran/premi Pemerintah Penerima Bantuan Iuran (PBI ): Jamkesmas

  5. Pembiayaan Kesehatan Kab/Kota dlm konteks desentrallisasi 2012

  6. Pembiayaan Kesehatan Kab/Kota dlm konteks desentrallisasi 2014 SJSN Sumbar

  7. Healthcare Financing in Southeast Asia Financial protection * measured by OOP as % of THE, 2007

  8. Current Social Security in Indonesia Social Protection Financing Government  Scheme for the Poor (Jamkesmas) • Principles: • Social solidarity • Non profit • Opennes • Accountability • Secure management • Portability • Mandatory • Trust Fund • Fund managed for the sake • of beneficiaries Individual Contribution+ Employer  Social Health Insurance Individual commercial Pilar 3: Private, Social Solidarirty & Cross Subsidy Pilar 2: Mandatory + Contribution Pilar 1: Social Assistance (Paid by Govt) Jamkesmas and Jamkesda Poor Low Middle High Income

  9. Kondisi jaminan kes di Indonesia (Multi Scheme Coverage, by 2011) Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 jumlah penduduk yang belum mempunyai jaminan kesehatan yaitu sebesar 36,88 %. Hal ini menunjukan bahwa telah terjadi penurunan jumlah penduduk yang belum mempunyai jaminan kesehatan di tahun 2010 yaitu sebesar 40,93%. Sumbar

  10. Kondisi sebelum lahirnya Dasar UU SJSN • HANYA SEBAGIAN KECIL MASYARAKAT MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN.(PNS, Pensiunan, veteran, sebagain kecil pegawai pegawai formal, TNI/polri sebagian kecil asuransi swasta dan pembiayaan mikro) SEBAGIAN BESAR RAKYAT BELUM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN YANG MEMADAI. • MANFAAT YANG DIBERIKAN ATAS JAMINAN KESEHATAN BERAGAM BENTUKNYA, belum memiliki kesamaan dan belum berkeadilan karena Belummampumemberikanperlindungan yang adildanmemadaikepadaparapesertasesuaidenganmanfaat program yang menjadihakpeserta. • PERLU SINKRONISAI PENYELENGGARAANberbagaibentukjaminansosial yang dilaksanakanolehbeberapapenyelenggara agar dapatmenjangkaukepesertaan yang lebihluassertamemberikanmanfaat yang lebihbesarbagisetiappeserta.melalui suatu Sistem Jaminan Sosial Nasional

  11. I. UU SJSN

  12. MATERI UNDANG-UNDANG SJSN

  13. MATERI UNDANG-UNDANG SJSN • Azas : kemanusiaan, manfaat, dankeadilansosial. • Tujuan : memberijaminanterpenuhinyakebutuhandasarhidup yang layak. • Prinsip:Gotong-royong, Nirlaba, Keterbukaan ,Kehati-hatian, Akuntabilitas, Portabilitas, Kepesertaanbersifatwajib, Dana Amanat, Hasilpengelolaan Dana JaminanSosialsepenuhnyauntukpengembangan program.(Pasal 2 - 4) Sumbar

  14. MATERI UNDANG-UNDANG SJSN Pembentukan BPJS denganUndang-Undang (Pasal 5)

  15. MATERI UNDANG-UNDANG SJSN • Pembentukan DJSN; • Fungsi, Tugas, Wewenang DJSN; • Keanggotaan DJSN dan Sekretariat DJSN. • (Pasal 6 s.d. Pasal 12) khusus untuk pemateri

  16. MATERI UNDANG-UNDANG SJSN • Wajibsemuapenduduktermasuk WNA ygbekerjalebihdari 6 Bulan • Pemberikerjamendaftarkanpekerjanyakpd BPJS, menjadipeserta; • Pembayariuranadalahpemberikerja dan pekerja; • Pemerintahmendaftarkandanmembayariuranbagi fakir miskin. • (Pasal 13 s.d. Pasal 17)

  17. MATERI UNDANG-UNDANG SJSN • Jenis program jaminansosial meliputi: • JaminanKesehatan; • JaminanKecelakaanKerja; • JaminanKematian; • JaminanPensiun;dan • JaminanHariTua. • (Pasal 18 s.d. Pasal 46)

  18. MATERI UNDANG-UNDANG SJSN • Dana JaminanSosialdikeloladandikembangkanoleh BPJS; • Subsidisilangantardanajaminantidakdiperbolehkan; • Cadanganteknis wajib dibentuk oleh BPJS; • Pengawasanterhadap pengelolaan keuangan BPJS dilakukan oleh instansi berwenang. • (Pasal 47 s.d. Pasal 51)

  19. REGULASI JAMINAN KESEHATAN DALAM UUSJSN UU No. 40/2004 SJSN 1 UU 11 PP 10 PERPRES BPJS • TERKAIT KES: 2 PP • PP TTG PBI KESEHATAN • PP TTG IURAN BAGI PBI TERKAIT KESEHATAN ADA 6 PERPRES

  20. Pengaturan JK dalam SJSN • Pasal 19 ayat (1): (1) Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara Nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas Prinsip-prinsip Asuransi Sosial: . kegotong-royongan . kepesertaan yang bersifat wajib, . iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan . bersifat nirlaba Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.

  21. Pengaturan JK dalam SJSN • Pasal 19 ayat (2) (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Semua terapi yang berindikasi medis yang memungkinkan pasien kembali produktif, seoptimal mungkin, jika terapi secara akademis terbukti cost-effective.

  22. Garis BesarManfaat JKNasional UU SJSN Pasal 22 • Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayananpromotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. • Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.

  23. II. UU BPJS

  24. Definisi BPJS • BPJS adalah lembaga yang menyelenggarakan program-program jaminan sosial.

  25. Materi Pokok UU BPJS

  26. REGULASI JAMINAN KESEHATAN DALAM UU-BPJS UU No. 24/2011 BPJS 8 PP 7 PERPRES 1 KEPPRES TIDAK TERKAIT KESEHATAN 3 PERPRES TERKAIT KESEHATAN TIDAK TERKAIT KESEHATAN

  27. Jumlah dan Ruang Lingkup • UU BPJS membentuk 2 (dua) BPJS, yaitu: • BPJS Kesehatan; yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan • BPJS Ketenagakerjaan; Badan yg menyelenggarakan Jaminan Pensiun, Hari Tua, Kecelakaan Kerja, dan Kematian 27

  28. Bentuk dan Kedudukan • BPJS merupakan Badan Hukum Publik • BPJS bertanggungjawab langsung kepada Presiden Fungsi BPJS BPJS berfungsi menyelenggarakan program jaminan sosial. 28

  29. TUGAS KEMENTERIAN KESEHATAN 1 REGULASI 2 FASKES, SISTEM RUJUKAN, DAN INFRASTRUKTUR ( OBAT sendiri) 3 PEMBIAYAAN, PAKET MANFAAT, IURAN, KEPESERTAAN, TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DAN PROGRAM 4 SDM DAN CAPACITY BUILDING 5 KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 6 SOSIALISASI & ADVOKASI

  30. PENYIAPAN PAKET MANFAAT DASAR (1) UU 40/2004 pasal 22 : • Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayananpromotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. • Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.

  31. PAKET MANFAAT DASAR (2) PaketManfaatDasar : • Komprehensif (Promotif, Preventif, KuratifdanRehabilitatif) • SesuaiKebutuhanMedis • Untukmemenuhikebutuhandasarkesehatan

  32. The path to universal coverage in .... / Implementation Options PEMBIAYAAN Paket MANFAAT PESERTA Sumber: WHO, The World Health Report. Health System Financing; the Path to Universal Coverage, WHO, 2010, p.12

  33. KETERSEDIAAN FASILITAS KESEHATAN sbr data: 1. http://rs.upayakesehatan.info; 070112 2.. www.bankdata.depkes.go.id; 070112 * Data RisFasKes

  34. DISTRIBUSI KELAS PELAYANAN RAWAT INAP RS PEMERINTAH DAN SWASTA DI INDONESIA sbr data: http//rs.upayakesehatan.info; 070112 Dikelompokkan ulang : PPJK

  35. KELEMBAGAAN Tahapan peralihan Jamkesmas ke BPJS dibuat melalui tahapan : • Penugasan Pengelolaan Manajemen Kepesertaan Jamkesmas kepada PT Askes pada tahun 2012 • Rencana Penugasan Penyelenggaraan Jamkesmas kepada PT Askes (dalam masa transisi sebelum menjadi BPJS) pada tahun 2013. • Pengalihan Program Jamkesmas kepada BPJS Kesehatan, awal Januari 2014

  36. TAHAPAN TRANSFORMASI JAMKESMAS • Mendorong penyiapan PT Askes untuk penggunaan cara bayar paket dengan Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs) • Mendorong proses verifikasi dengan memanfaatkan Verifikator Independen Jamkesmas

  37. TRANSFORMASI PT ASKES MENJADIBPJS • Mendorong Percepatan Perubahan status PT ASKES (Persero) menjadi Badan Hukum Publik • PT Askes menuju Penyesuaian manajemen, terutama pengalihan aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan. • Transformasi Program-ProgramJaminan Kesehatan Sosial

  38. Kesimpulan • Jaminan Kesehatan menurut UU No 40 Tahun 2004 yang diikuti dengan telah disahkannya UU BPJS, telah memberi arah konkrit implementasi JK SJSN, merupakan amanah yang harus dilaksanakan • Kementerian Kesehatan telah melakukan identifikasi urusan yang harus dilakukan dalam penyiapan transformasi implementasi jaminan kesehatan terutama menyangkut; Penyiapan Regulasi, Penyiapan Paket Manfaat Dasar, Penyiapan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Kesehatan serta Kelembagaan • Perlu dukungan dan kerja sama lintas Kementerian/ Lembaga dan lintas daerah

  39. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH

More Related