Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah

1. Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I GEDE SURYANTARA, SE, MT

2. Dasar Hukum Pengalihan PBB P2 & BPHTB

3. TujuanDan Waktu Pengalihan PBB P2 & BPHTB

4. Local Taxing EmpowermentPenambahanJenisPajakKabupaten/Kota

5. KetentuanPeralihan terkait PBB-P2 dan BPHTB Pasal 180angka 5 dan angka 6 UU PDRD Padasaat UU PDRD berlaku: • UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB stdd UU No. 12 Tahun 1994 yang terkaitdenganperaturanpelaksanaanmengenaiPerdesaandanPerkotaanmasihtetapberlakusampaidengantanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan • UU No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB stdd UU No. 20 Tahun 2000 tetapberlaku paling lama 1 (satu) tahunsejakdiberlakukannya UU PDRD

6. LingkupPengalihan PBB P2 Mengalihkansemuakewenangan PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH Pendataan Penilaian Penetapan Pemungutan/Penagihan Pelayanan Pengadministrasian

7. LingkupPengalihan BPHTB Mengalihkansemuakewenangan PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH Penetapan Pemungutan/Penagihan Pelayanan Pengadministrasian

8. Penerimaan Kab/Kota Sebelum danSetelahPengalihan PBB P2 & BPHTB BPHTB

10. Pasal Terkait PBB P2 dalam UU PDRD (1)

11. Pasal Terkait PBB P2 dalam UU PDRD (2)

12. Pasal Terkait PBB P2 dalam UU PDRD (3)

13. Pasal Terkait PBB P2 dalam UU PDRD (4)

14. PasalTerkait PBB P2 dalam UU PDRD (5) Pasal 107 ayat (2) huruf: Kepala Daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya Mengurangkanataumembatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidakbenar mengurangkanataumembatalkan STPD e. mengurangkanketetapanpajakterutangberdasarkanpertimbangankemampuanmembayarWajibPajakataukondisitertentuobjekpajak Pajak Pusat Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c UU KUP danPasal 19 UU PBB

15. MatrikPerbandingan PBB P2 (1)

16. MatrikPerbandingan PBB P2 (2)

18. Pasal Terkait BPHTB dalam UU PDRD (1)

19. Pasal Terkait BPHTB dalam UU PDRD (2)

20. Pasal Terkait BPHTB dalam UU PDRD (3)

21. Pasal Terkait BPHTB dalam UU PDRD (4)

22. PasalTerkaitBPHTB dalam UU PDRD (5) Pasal 107 ayat (2) huruf: Kepala Daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya Mengurangkanataumembatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidakbenar c. mengurangkanataumembatalkan STPD d. mengurangkanketetapanpajakterutangberdasarkanpertimbangankemampuanmembayarWajibPajakataukondisitertentuobjekpajak Pajak Pusat Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c UU KUP danPasal 20 UU BPHTB

23. MatrikPerbandingan BPHTB (1)

24. MatrikPerbandingan BPHTB (2)

26. c. Pemerintah Daerah • sarana dan prasarana yang dibutuhkan; • struktur, tugas, dan fungsi; • sumber daya manusia; • peraturan pelaksanaan PBB P2dan BPHTB; • kerjasama dengan pihak terkait; • pembukaanrekeningpenerimaanPBB P2 dan BPHTB pada bank yang sehat. Menyiapkan:

28. Pemantauan dan Pembinaan

30. Tolok Ukur Keberhasilan Pengalihan PBB P2 & BPHTB

31. Terimakasih