Download
1 / 8
100 likes | 607 Views
KELEMBAGAAN DALAM SISTEM EKONOMI. KELEMBAGAAN DAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS. KELEMBAGAAN DAN SISTEM EKONOMI SOSIALIS. KELEMBAGAAN DAN DEMOKRASI. 1. Pasar bebas dg harga sbg sinyal. 3. Pasar Bebas tanpa halangan. EMPAT PILAR EKONOMI KAPITALIS. 4. Pemisahan Kegiatan Ekonomi.
E N D
KELEMBAGAAN DALAM SISTEM EKONOMI KELEMBAGAAN DAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS KELEMBAGAAN DAN SISTEM EKONOMI SOSIALIS KELEMBAGAAN DAN DEMOKRASI
1. Pasar bebas dg harga sbg sinyal 3. Pasar Bebas tanpa halangan EMPAT PILAR EKONOMI KAPITALIS 4. Pemisahan Kegiatan Ekonomi 2. Individual Property Right Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis Kelembagaan diperkuat agar dapat menjalankan keempat pilar di atas
Seluruh kegiatan ekonomi digerakan oleh swasta Negara dikeluarkan dari aktivitas ekonomi KELEMBAGAAN PASAR BEBAS Negara hadir pada saat terjadi kegagalan pasar Slide 2
Hak Kepemilikan secara ekslusif Jamin kepemilikan pribadi PROPERTY RIGHT Nir hambatan kepemilikan pribadi Slide 2
PASAR BEBAS TANPA RINTANGAN (Free entry and exit barier) 1. Jika harga di pasaran terlau tinggi (supply terbatas) pertanda pelaku ekonomi untuk masuk pasar, jika harga murah pertanda pelaku ekonomi harus ke luar dari pasar 2. Ini sebuah market rule jika dihambat maka ada pihak yang dirugikan (produsen.konsumen) 3. Sistem ekonomi kapitalis menciptakan kelembagaan yang dapat menjamin mekanisme tersebut dapat berjalan Slide 2
PEMBAGIAN PERAN PELAKU EKONOMI Buruh menyediakan keahlian yang maksimal Kapitalis menyiapkan kebutuhan material/alat produksi Pemilik lahan memberikan jaminan tempat bagi kegiatan produksi Slide 8
KELEMBAGAAN PADA MASA YANG BERBEDA Jaman perbudakan kelembagaan ekonomi menguntungkan pemilik tenaga kerja (pemilik budak) Jaman merkantilis kelembagaan ekonomi menguntungkan kaum pedagang dan elit pemerintahan Jaman feodal kelembagaan ekonomi menguntungkan tuan Jaman kapitalis kelembagaan ekonomi menguntungkan pemilik modal Slide 1
KELEMBAGAAN DALAM SISTEM EKONOMI SOSIALIS Prinsip 1: Negara merencanakan, mengatur, menggerakan, menjalankan dan mengawasi kegiatan ekonomi secara terpusat dengan sistem regulasi yang disiapkan oleh negara. Prinsip 2: Pelaku ekonomi tidak membuat kesepakatan dengan sesama pelaku ekonomi tapi membuat kontrak kerja dengan negara sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
