300 likes | 1.21k Views
Aspek Hukum Perusahaan. Pengaturan, Pengertian, Bentuk-bentuk perusahaan, Kepemilikan, Perbuatan dan pertanggungjawaban perusahaan. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD). Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaannya sehari-hari (Pasal 2 KUHD).
E N D
Aspek Hukum Perusahaan Pengaturan, Pengertian, Bentuk-bentuk perusahaan, Kepemilikan, Perbuatan dan pertanggungjawaban perusahaan
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaannya sehari-hari (Pasal 2 KUHD)
Istilah Perusahaan UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 1 huruf (b), “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.
USAHA “setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujua memperoleh keuntungan”. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
PENGUSAHA Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
Pengertian perusahaan terkandung dua unsur utama, yakni adanya bentuk badan usaha dan jenis usaha. AKIBATNNYA terpenuhinya unsur-unsur lainnya, seperti terus menerus, tujuan perusahaan dan keuntungan, karena semua kegiatan itu jika tidak dijalankan oleh badan usaha, maka itu bukanlah perusahaan tetapi pekerjaan.
Unsur-unsur perusahaan Bentuk Badan Usaha Kegiatan ekonomi: perdagangan, pelayanan (jasa) dan industri; Terus menerus (kontinyu) tidak terputus-putus, dan bersifat tetap; Terang-terangan, artinya diketahui oleh umum dan diumumkan dalam berita negara sebagai perusahaan yang legal (berijin) Berorientasi pada keuntungan Memiliki pembukuan (Pasal 6 KUHD) terkait dengan kewajiban pajak dan kebutuhan kredit bank.
Bentuk-bentuk Hukum Perusahaan Ditinjau dari: a. Jumlah pemilik: perorangan dan persekutuan b. Status pemilik: swasta , negara dan asing c. Bentuk hukum: Badan Hukum dan Bukan badan Hukum
Teori Organ Badan Hukum adalah badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan muklutnya atau dengan perantaraan tanganya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (organen) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum. Dengan demikian menurut teori orgaan badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada.
Teori Fiksi • Badan hukum adalah suatu abtraksi. Bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Sebenarnya orang bersikap seoplah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.
Syarat Badan Hukum Ada pemisahan harta kekayaan antara kekayaan individu dan kekayaan badan hukum; Ada organisasi Ada tujuan (keuntungan) Ada tanggung jawab yang terbatas Ada pengesahan dari Menteri yang berwenang
Bentuk-bentuk badan usaha Maatschap (perseroan perdata) 1618 KUHPdt Firma (Fa) Commanditair Vennootshaap (CV) Naamloze Vennootshaap (PT)
Maatschap Merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh satu orang (persekutuan perorangan) Sekutu bertanggung jawab penuh atas kerugian maatschap Sekutu berhak melakukan hubungan hukum keluar dengan pihak ketiga dan kedalam.
Persekutuan Firma (pasal 16 – 35 KUHD) Firma adalah nama bersama Anggota firma disebut firman Anggota firma bertanggung jawab untuk berhubungan dengan pihak ketiga baik kedalam maupun keluar Jika salah satu anggota firma keluar, mengakibatkan bubarnya suatu firma. Setiap anggota firma bertanggung jawab secara penuh atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh firma. Sekutu firma tidak memiliki status badan hukum
Persekutuan Commanditaire (pasal 19-20) CV memilikisekutupasif (sekutucommanditaire) dansekutuaktif/sekutupengurus (sekutukomplementer) Sekutucommanditaireadalahsekutukerjayaitu yang menjalankanurusansehari-hariperusahaansedangkansekutukomplementeradalahsekutupenyetor modal saja (inbreng) tetapitidakturutmenjalankanperusahaan. Tanggungjawabsekutucommanditaireadalahtanggungbjawabterbatassedangkansekutukomplementerbertanggungjawabsecarapenuh CV merupakanpersekutuankomanditer yang tidakberstatussebagaibadanhukum
PERSEROAN TERBATAS • Secarakhususbadanusaha Perseroan TerbatasdiaturdalamUndang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secaraefektifberlakusejaktanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 1995 ygdiberlakukansejak 7 Maret 1996 (satutahunsetelahdiundangkan) s.d. 15 Agt 2007, UUPT th 1995 tsbsebagaipenggantiketentuanttgperseroanterbatas yang diaturdalam KUHD Pasal 36 sampaidenganPasal 56, dansegalaperubahannya
(terakhirdengan UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubahsistemhaksuaraparapemegangsaham yang diaturdalamPasal 54 KUHD danOrdonansi Perseroan Indonesia atassaham -Ordonantie op de IndonesischeMaatschappij op Aandeelen (IMA)- diundangkandalamStaatsblad 1939 No. 569 jo 717.
PENGERTIAN • Istilah Perseroan Terbatas (PT) dulunyadikenaldenganistilahNaamlozeVennootschap (NV). Istilahlainnya Corporate Limited (Co. Ltd.), SerikatDagangBenhard (SDN BHD). • Pengertian Perseroan Terbatasterdiridariduakata, yakni “perseroan”dan “terbatas”. Perseroan merujukkepada modal PT yang terdiridarisero-seroatausaham-saham. Adapunkataterbatasmerujukkepadapemegang yang tanggungjawannyasebataspadanilai nominal semuasaham yang dimilikinya.
Berdasar Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Unsur-unsur PT Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dpt disebut sbg perusahaan PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur:1. Berbentuk badan hukum, yg mrpk persekutuan modal; 2.Didirikan atas dasar perjanjian;3.Melakukan kegiatan usaha;4.Modalnya terbagi saham-saham;5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dlm UUPT serta perat. Pelaksanaannya.
PT = SUBYEK HUKUM PT merupakanperusahaan yang olehundang-undangdinyatakansebagaiperusahaan yang berbadanhukum. Dengan status yang demikianitu, PT menjadisubyekhukum yang menjadipendukunghakdankewajiban, sebagaibadanhukum, PT memilikikedudukanmandiri (persona standi in judicio) yang tidaktergantungpadapemegangsahamnya. Hanya organ yang dapatmewakili PT menjalankanperusahaan, berarti PT dapatmelakukanperbuatan-perbuatanhukumsepertiseorangmanusiadandapat pula mempunyaikekayaanatauutang (iabertindakdenganperantaraanpengurusnya).
wassalam terima kasih