1 / 12

PEREKONOMIAN SEBELUM ORDE BARU

PEREKONOMIAN SEBELUM ORDE BARU. PERTEMUAN 3. 1. Gejolak Situasi Politik. Sejarah Perekonomian Indonesia: Periode 1945 – 1950 Perode Demokrasi Parlementer (1950 – 1959) Periode Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965). Periode Demokrasi Parlementer. Dikenal sebagai Periode Demokrasi Liberal.

ayoka
Download Presentation

PEREKONOMIAN SEBELUM ORDE BARU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEREKONOMIAN SEBELUM ORDE BARU PERTEMUAN 3

  2. 1. GejolakSituasiPolitik SejarahPerekonomian Indonesia: • Periode 1945 – 1950 • PerodeDemokrasiParlementer (1950 – 1959) • PeriodeDemokrasiTerpimpin (1959 – 1965)

  3. PeriodeDemokrasiParlementer • DikenalsebagaiPeriodeDemokrasi Liberal. • Berakhir 5 Juli 1959, ketikaPresiden Sukarno menerbitkansebuahdekritkembalike UUD 1945. • PolitikbersifatDemokrasiTerpimpin. • Konsepkenegaraanbersifatfederai, pemerintahanbersifatparlemen.

  4. KabinetHatta, Desember 1949 – September 1950 • Dipimpinoleh M. Hatta. • Konsentrasiutamadarikabinetinipenyatuanpolitiswilayah Indonesia kedalam Negara Republik Indonesia Serikat. • Revormasimonetermelaluidevaluasimatauangsecaraserempakdanpemotonganmatauang yang beredarpadabulanMaret 1950. • Pemotonganuangmenjadiseparuhatassemuauangkertaskeluaran De JavacsheBank yang bernilai nominal lebihdari 2,50 gulden Indonesia (sampai 22 Mei 1951), saat De Javashe Bank dinasionalisasimenjadi Bank indonesia, matauangkitabernama gulden). • Penguranganseluruhdeposito bank yang bernilai 400 gulden menjadiseparuhnya. • Sebagaipenggantipemegangdepositodiberikanobligasijangkapanjang.

  5. KabinetNatsirSeptember 1950 – Maret 1951 • Kabinetpertamadalam Negara Kesatuan RI. • SjafruddinPrawiranegarasebagaiMenteriKeuangandanSumitroDjojohadikusumosebagaiMenteriPerdagangandanIndustri. • Ekspormeningkatkarenaadaperang Korea danmampumengatasikesulitanneracapembayaran. • Impordiliberalisasikansebagaiupayamenekantingkatharga-hargaumumdalamnegeri. • Kreditbagiperusahaan-perusahaanasing yang mendominasiperekonomiandiperketat, sementaraperusahaanpribunidiperlunak. • Terjadi surplus anggarantahun 1951, karenakombinasikebijakanfiskal yang ketatdanpenerimaan yang tinggi. • RUP (RencanaUrgensi Pembangunan).

  6. KabinetSukimanApri 1951 – Februari 1952 • Nasionalisasi De Javacshe Bank menjadi Bank Indonesia (22 Mei 1951) danmemburuknyasituasifiskal. • Ekspormenurunkarenatelahberlalunya Boom Korea. • SistemKursBerganda (Multiple exchange rate system) yang telahmenjebaksistemperekonomiansejaktahun 1950, dihapuskanatas saran penasehatekonomiHjalmar Schacht. • Terjadidevisitanggaran. • Februari 1952 penandatangananPersetujuanKeamananBersamadenganAmerikaSerikat.

  7. KabinetWilopoApri 1952 - Juni 1953 • Konsepanggaranberimbang (balanced budget) dalam APBN. • Impordiperketatdanharusmembayardimuka. • Rasionalisasiangkatanbersenjatamelaluimodernisasidanpenguranganpersonil. • Menekanpengeluaranpemerintah, lebihdari 25% pertahun. • Cadangandevisamerosottajam. • Program Benteng, membentukkelasmenengahnasionaldenganjalanmembatasialokasiimporhanyakepadapengusaha-pengusahanasionaldanbersifatdiskriminatifrasial. • Efekmerugikandirasakanolehpengusaha (terutamaimportir) nonprobumisejakpertengahantahun 1953).

  8. Kabinet Ali 1Agustus 1953 Juli 1955 • Defisitbaikanggaranbelanjamaupunneracapembayaran. • Melindungiimportirpribumi. • ImportirBentengnaikdari 700 importer menjadi 4300 importer. • November 1954 restabilisasipadapembatasanimpor. • Pengendalianlajuuangberedarkurangsukses.

  9. KabinetBurhanuddinAgustus 1955 – Maret 1956 • SumitromenjabatsebagaiMenteriKeuangan. • Liberalisasiimpor (rasialismeterhadapimpordihapuskan). • Pembayarandimukaatasimporditingkatkan. Lajuuangberedarberhasilditekan. • Hargabarangeksimpormerosothingga 15%. • Nilai rupiah naiksekitar 8% terhadapemas. • DewanAlat-alatPembayaranLuarNegeri, modal asingtetapdiizinkan, pemberianbantuan yang besarkepadapengusahapribumi. • Membatalkanpersetujuan KMB yang berusahamengekalkansistemekonomikolonial.

  10. Kabinet Ali IIApril 1956 – Maret 1957 • Penyelundupanmerosotkancadangandevisa. • Defisitdalamanggarannegara. • Sertifikatpendorongekspordicairkankembali. • UtangpadaBelandadihapuskan. • Pemerintahmenerimabantuandari Dana MoneterInternasional (IMF). • Undang-undangpenanaman modal asing. • Undang-undang anti pemogokandanundang-undang anti pemilikantanahsecaratidaksah. • Rencana Lima Tahun 1956 -1960. • Bersifatlebihrinci, bertujuanuntukmendorongindustridasar, jasa-jasapelayananumumdansektorpublik, hinggamerangsangpenanaman modal olehkalanganswasta.

  11. KabinetDjuandaMaret 1957 – Agustus 1959 • Perekonomianbersifatterpimpin. • Instrumeneksporberupasertifikatpendorongekspor (SPE) diganti/disederhanakanmenjadiBuktiEkspor (BE). • Desember 1957 nasionalisasiperusahaanBelanda. • Defisitanggaran 5,5 miliaratauhampir 22 persendaripengeluaran total pemerintah. • AdanyaupayapengembalianwilayahIrian Barat (Irian Jaya). • Pendapatannasionalriilmerosot 13 persen. • Presiden Sukarno mengangkatdrinyasebagaiPerdanaMenteri, danmelakukansosialisme ala Indonesia.

  12. 2.Produksi danPEndapatan • Setengahdasawarsa (1952 – 1966), perekonomiantumbuhlamban.

More Related