1 / 15

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. Oleh: Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Universitas Sebelas Maret Dosen Mata Kuliah Hukum dan Teknologi Informasi Fakultas Hukum UNS. Secara legalistik negara hadir untuk memberi perlindungan pada Data Pribadi atau Data Privasi

aysel
Download Presentation

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Oleh: Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Universitas Sebelas Maret Dosen Mata Kuliah Hukum dan Teknologi Informasi Fakultas Hukum UNS www.jamalwiwoho.com

  2. Secara legalistik negara hadir untuk memberi perlindungan pada Data Pribadi atau Data Privasi Dalam UUD 1945 khususnya pasal 28F dinyatakan : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” www.jamalwiwoho.com

  3. Sebagai realisasi hal itu, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur adanya Perlindungan atas data pribadi secara azasi. www.jamalwiwoho.com

  4. Kita tahu bahwa banyak keluhan data pribadi yang tanpa persetujuan pemilik data untuk kepentingan komersial misalnya : Asuransi, Kartu Kredit, Pola Penyedotan Pulsa, Pelanggan tidak bisa melakukan UnReg, menerima content yang tak diharapkan, Kredit tanpa agunan dengan SMS spam atau SMS broadcash. www.jamalwiwoho.com

  5. Secara historis, Perlindungan Data Pribadi ini di Uni Eropa telah ada sejak tahun 1960-an, bahkan di Jerman pada tahun 1970 telah ada UU Perlindungan Data Pribadi. www.jamalwiwoho.com

  6. Secara khusus dan perkembangan Uni Eropa secara keseluruhan tahun 1995 telah muncul dengan “directive act” dan pada negara-negara APEC dalam “Privacy Frame Work 2004” telah disepakati perlunya pengaturan Perlindungan Data Pribadi. www.jamalwiwoho.com

  7. Di Kawasan ASEAN, Negara Singapura, Philipina, Malaysia, Thailand, Brunei (dalam proses) sudah ada, hanya Indonesia, Vietnam dan Myanmar yang belum ada UU Perlindungan Data Pribadi. www.jamalwiwoho.com

  8. Dalam PP Nomor 82 Tahun 2012, antara lain: Perlindungan dari Penggunaan data tanpa ijin. Perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik Perlindungan dari akses informasi Perlindungan Interferensi illegal www.jamalwiwoho.com

  9. Secara umum, Data Pribadi yang harus dilindungi adalah Data Diri, Data Pendidikan, Data Kesehatan dan Data Demografi. www.jamalwiwoho.com

  10. Beberapa Undang-Undang di Indoensia yang ada kaitannya dengan Data Pribadi adalah: UU No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. www.jamalwiwoho.com

  11. Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE: “Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.” Data Pribadi merupakan hak pribadi sesorang www.jamalwiwoho.com

  12. Sedangkan pada Pasal 28G UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Sampai sekarang belum ada perangkat hukum (UU) yang mengatur. www.jamalwiwoho.com

  13. Pasal 84 UU Administrasi Kependudukan: Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi meliputi: nomor KK; NIK (Nomor Induk Kependudukan); tanggal/bulan/tahun lahir; keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; NIK ibu kandung; NIK ayah;dan beberapa isi catatan Peristiwa Penting www.jamalwiwoho.com

  14. POLA PELANGGARAN DATA PRIBADI Bisa oleh Pemerintah Misalnya : muncul pada saat E-KTP (Elektronik KTP) dan Penyadapan perangkat komunikasi tanpa koordinasi Bisa oleh Swasta/Perusahaan Swasta Contoh : bocornya 23 juta pelanggan Telkomsel pada tahun 2011 serta data kartu kredit yang di jual belikan. www.jamalwiwoho.com

  15. www.jamalwiwoho.com

More Related