PERLINDUNGAN TKI

1. PERLINDUNGAN TKI MUHAMMAD IQBAL

2. Data dan Fakta TKI • ada 6 juta TKI yang bekerja di LN baik pekerja formal maupun informal (sumber NGO) • Tersebar di 42 Negara • Berasal dari 392 kab/kota dari 500 an kab/kota • Remittance 100 Trilyun/tahun • 60 % pekerja informal • 2 juta nya ada di Malaysia • 1 - 2 juta ada di Arab Saudi dan Timur Tengah • 200.000 ada di Hongkong • 100.000 di Taiwan • 30.00 di Singapura • 30.000 di Brunei Darussalam, dll • Negara tujuan utama : Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunei Darussalam, Taiwan, Kuwait, Arab Saudi, UEA, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Jordan, Syiria, dll

3. Malaysia : 1.200.000 Arab Saudi : 927.000 Taiwan : 130.000 Hongkong : 120.000 Singapura : 80.150 Kuwait : 61.000 UEA : 51.350 Brunei : 40.450 Yordania : 38.000 Bahrain : 6500 Data TKI 2010 versi Menakertrans

4. STATISTIK WNI DI LUAR NEGERI

5. KONSENTRASI WNI DI LUAR NEGERI : KBRI : KJRI : DIT. PWNI DAN BHI • AREA KUNING : KONSENTRASI TINGGI TKI • AREA HIJAU : KONSENTRASI TINGGI PELAUT • AREA UNGU : KONSENTRASI TINGGI OVERSTAYER • DISIAPKAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN WNI DAN BHI TAHUN 2010

6. Data Penempatan TKI berdasarkan asal daerah Sumber : Data kemenakertrans per Juli 2010

7. TKI yang ditempatkan dari 2005 - 2009 di Luar Negeri: 2.885.779Sumber: Ditjen. Binapenta, Kemnakertrans dan BNP2TKI,Rakor Keppri 4-9 Februari 2010)Remittance: US$ 6.617,62 juta (2009)Sumber: Bank IndonesiaKasus TKI Bermasalah di Luar Negeri: 69.004 kasus (2009)Sumber: Dit. Perlindungan WNI dan BHI

8. Jumlah Kasus TKI Bermasalah pada 2008 • Negara penempatan Jumlah kasus • Arab Saudi 22.035 • Taiwan 4.497  • Uni Emirat Arab 3.866 • Singapura 2.937 • Malaysia 2.476 • Hong Kong 2.245 • Qatar 1.516 • Oman 1.146 • Bahrain 373 • Suriah 161 • Brunei Darussalam 84 • Korea Selatan 10 • Lain-lain 4.280 • Total 45.626*Sumber:* BNP2TKI

9. Data Kasus Kematian TKI 2008 Berdasarkan Sebab-Sebab Kematian Sumber : Laporan Bidang Konsuler KBRI Kuala Lumpur 2008 (Data diolah kembali)

10. MEREKA WAJIB DILINDUNGI !!! 10

11. PERMASALAHAN TKI DI LUAR NEGERI • Pengaduan TKI Bermasalah • Gaji tidak di bayar • Majikan cerewet • Penganiayaan • Pekerjaan terlalu berat • Pelecehan seksual • Bertengkar dengan rekan sekerja asal negara lain • B. Laporan Majikan • Ketrampilan tidak sesuai dengan biodata • Tidak paham perintah majikan • Pacaran • Sakit-sakitan • Memiliki magic/sihir • Biaya perekrutan yang tinggi tdk sesuai dg ketrampilan 11

12. Permasalahan TKI • Eksternal : • Sistem pengiriman yang amburadul/Calo • Gaji yang tidak dibayar • Pelecehan Seksual, Perkosaan • Kekerasan Fisik, Psikis • TKI” Ilegal” • Korban Trafficking dan penipuan • Internal : • Stress • Shock Culture • Masalah keluarga • Masalah penyesuaian diri

13. Implikasi Sosial • Perselingkuhan • Perceraian • Kejutan Budaya • Anak Terlantar • Menjadi TKI menjadi budaya

14. PJTKI • Membuka cabang di daerah namun segala urusan dan tanggung jawab di pusat • Biaya keberangkatan yang mahal dan potongan gaji yang besar (6-9 bulan) • Melakukan pola perekrutan diserahkan kepada pasar sehingga terjadinya perekrutan dengan modus ‘human trafficking’ (jeratan hutang, janji palsu dan eksploitasi • Menggunakan calo di lapangan

15. Kendala Birokrasi • Terpecahnya anggaran • Depnakertras (Dirjen Binapenta) • BNP2TKI • Kemensos (Direktur Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran/Dirjen Bantuan Sosial dan jaminan sosial) • Meneg PP • Menkosra • Menkoperekonomian • Deplu • Kepolisian • Menkum HAM

16. Kelemahan Diplomasi • Pemerintah belum merativikasi Konvesi ILO no.90 tentang perlindungan buruh migra dan keluarganya. • Pemerintah tidak mendukung pembentukan konvensi mengenai PRT (pekerja rumah tangga) • Belum ada undang-undang PRT • Perjanjian masih pada taraf MoU yang sudah tentu tidak kuat dan tidak bisa menjadi landasan hukum di muka pengadilan • Belum dilibatkan Deplu secara utuh dalam perlindungan TKI sebagai ujung tombak dalam perlindunga TKI diluar negeri

17. Pungutan TKI • Dana Pembinaan dan Penyelenggaraan Penempatan TKI (DP3TKI) sebesar US$ 15 per TKI (kemana uangnya?) • Asuransi yang bermasalah dan ganda (dinegara penerima majikan wajib pula mengasuransikan TKI) • Sistem sertifikasi ganda (Sertifikat kesehatan TKI tidak laku di LN cth : Malaysia)

18. Yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dalam usaha membenahi permasalahan TKI • Membuat Undang-undang No.39 Tahun 2004 (berpihak kepada PJTKI dan tidak memiliki instrumen perlindungan • Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.6 tahun 2006 tentang Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI (tidak memiliki implikasi yang positif dan belum di jalankan sepenuhnya oleh jajaran pemerintah, menteri terkait dan pemerintah daerah) • Tahun 2007, Membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) (Konflik rebutan wewenangan dengan Depnakertrans dan tidak memiliki wewenang yang kuat) • Membuat dan memperbaharui MoU dengan negara penempatan, sudah ada 15 negara penempatan, namun baru 9 yang ada MoU. ( Mou tidak menjamin adanya perlindungan, tergantung dari apa isi Mou, justru negara yang tidak memiki Mou seperti Hongkong, Singapura, Taiwan, Australia tidak ada MoU namun perlindungan dan perlakuannya lebih bagus di bandingkan negara yang ada Mou) • Menempatkan Atas Ketenagakerjaan di kantor perwakilan R.I diluar negeri ( peran atas dikerdilkan dan tidak diberi ruang yang luas oleh deplu, sehingga tidak bisa berbuat maksimal, bahkan 4 atase terakhir yang ditempatkan oleh deplu tidak di beri paspor diplomatik) • Memberikan perlindungan asuransi Rp.400.000/tki (asuransi tidak memberikan pelayanan yang baik, bahkan mempersulit TKI dalam hal pencairan)

19. Menyediakan Shelter

20. BAGAIMANA PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ? Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tidak bisa menyeberang lautan (tidak berlaku di luar negeri)

21. Self Protection • TKI harus bisa mandiri dan tidak terlalu tergantung kepada pemerintah • TKI bukan hanya sebagai objek • TKI memerlukan aktulisasi diri dan pemberdayaan • TKI harus mampu meningkatkan kemampuan dan wawasannya • Bagaimana Solusinya?..TKI harus berserikat..

22. PERLINDUNGAN BERBASIS TKI

23. KONSEP IDEAL (NARASI BESAR) • Pelayanan dan perlindungan satu atap dengan konsep “mudah,murah dan aman” • Pemerintah mensubsidi biaya penempatan TKI, dengan memaksimalkan peran pemerintah seperti : paspor gratis (Menkumham), pemeriksaan kesehatan dan psikologi gratis (Menkes),bebas airport tax (menhub) sehingga dapat mengurangi biaya penempatan • Mengubah sistem asuransi dengan sistem membentuk badan khusus dengan sistem wali amanat (yang dapat memberikan jaminan yang holistik kepada TKI) • Membentuk sistem perlindungan yang komprehensif dengan membuka kantor teknis urusan TKI di luar negeri dan memiliki sistem yang ‘on line’ dengan pelayanan satu atap di Indonesia

24. Balai Latihan Kerja (BLK) di kelola langsung oleh pemerintah dengan membuat sistem sertifikasi bagi calon TKI sesuai dengan negara tujuan, sehingga dapat menyediakan calon TKI yang berkualitas tanpa harus menunggu “job order’ sehingga memiliki calon TKI yang siap kapan saja bila diperlukan • Melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi PPTKIS/PJTKI yang akan memberangkatkan TKI dan membuka peluang kerjasama pengiriman TKI dengan sistem G to G atau G to P di negara tujuan TKI • Mengurangi dan memperketat pengiriman TKI informal (PRT), dan mengambil alih penempatan TKI dengan sistem G to P atau G to G, dimana calon majikan mengajukan permohonan pada kantor teknis urusan TKI di luar negeri • Menaikan standar kompetensi calon TKI, seperti tingkat pendidikan minimum SMP atau SMA dan meningkatkan kualitas pelatihan

25. TERIMA KASIH