PERLINDUNGAN HAKI

1. PERLINDUNGAN HAKI PENDAHULUAN Hak kekayaan intelektual (HAKI) merupakan salah satu agenda dari “konser” liberalisasi perdagangan bebas yang tertuang dalam Agreement Establishing Word Trade Organization. Dari sejumlah kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan di Maroko (Marrakesh Agreement) pada tanggal 15 April Tahun 1994, mengagendakan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Adapun tujuan utama dari agenda tersebut untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari pembajakan atas suatu karya inovatif, baik dibidang sastra, seni, teknologi, dan karya ilmiah.

2. Sungguh kompleks dan perlu adaptasi secara terus-menerus untuk mengikuti dinamika perkembangan teknologi serta perangkat hukum yang mengatur permasalahan baru yang sebelumnya belum diatur dalam hukum nasional. Tidak mengherankan apabila undang-undang yang mengatur tentang hak cipta, merek, dan paten selalu mengalami revisi berulang-ulang. Persoalan perdagangan bebas bagi negara berkembang, seperti halnya Indonesia, cukup menyulitkan dan dilematis walaupun dalam hal-hal tertentu terdapat peluang dan tantangan. Semakin membanjirnya investor asing di Indonesia, membawa konsekuensi terhadap pembangunan hukum, khusus bagaimana melakukan harmonisasi ketentuan konvensi internasional dalam hukum nasional. Persoalan lebih berat lagi bagaimana pemerintah mensosialisasikan undang-undang tersebut sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan karya inovatif dan kreativitasnya disentra-sentra HAKI yang ditunjuk serta membangun kesadaran untuk tidak melakukan pembajakan.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & KONVENSI INTERNASIONAL Kewajiban Indonesia untuk menegakkan hukum atas perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan konsekuensi Indonesia yang telah meratifikasi ketentuan World Trade Organization (WTO) melalui UU No. 7 Tahun 1994. Dalam struktur WTO ditegaskan dewan untuk aspek agang yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Dalam Pasal TRIPs dijabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakkan HAKI, yaitu sebagai berikut. “Perlindungan dan penegakkan hukum HAKI bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran teknologi dan diperoleh manfaat bersama antara penghasilan dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.”

4. HUKUM NASIONAL Sebagai langkah konkret dalam implementasi penegakan dan perlindungan hak-hak atas kekayaan intelektual, pemerintah RI bersama DPR telah mengeluarkan beberapa undang-undang, yaitu sebagai berikut : • UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (UU Hak Cipta). • Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Hak Paten. • Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek). • Keppres Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Kesusastraan dan Karya Artistik. • Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Treaty. • Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization. • Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Perjanjian Bilateral Hak Cipta tentang Rekaman Suara dengan Masyarakat Ekonomi Eropa. • Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi Perjanjian Bilateral Hak Cipta dengan Amerika Serikat. • Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta. • Peraturan Menteri Kehakiman No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Hak Cipta. • Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan atau Perbanyakan Hak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Pengembangan (Lembaran Negara 1989 No. 1990 No. 48). • Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. • Kecuali perundang-undangan di atas, telah disiapkan pula tentang Rancangan UU Desain Industri, RUU Desain Tata letak Sirkuit Terpadu. Dan RUU Rahasia Dagang. Keempat RUU tersebut telah diundangkan menjadi Undang-Undang pada akhir Desember tahun 2000.

5. UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI Pemerintah Indonesia secara konsekuen mengikuti aturan main dalam era perdagangan bebas di mana salah satunya adalah merespon kebutuhan atas perlindungan desain industri. Dalam mengakomodasi kepentingan tersebut beberapa ketentuan yang berlaku pada UU Desain Industri telah dirumuskan sebagai berikut : Sesuai dengan Pasal 25 persetujuan TRIPs, UU Desain Industri mengatur perihal perlindungan suatu kreasi, bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau komoditi industri dan kerajinan tangan. Dalam hal desain tekstil, perlindungan desain industri maupun perlindungan hak cipta dapat mengakomodasikan perlindungan kreasi di bidang tekstil. Hal sejalan dengan Pasal 25 ayat (2) persetujuan TRIPs. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) persetujuan TRIPs, pemilik hak desain industri mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa hak dengan sengaja membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai desain industri, atau mengimport barang-barang yang dihasilkan dari desain industri yang dilindungi apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara komersial.

6. BEBERAPA KETENTUAN DALAM DESAIN INDUSTRI Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Desain Industri, beberapa ketentuan pokok dapat dijelaskan berikut ini : • Hak atas desain industri harus diajukan atas dasar adanya permohonan (Pasal 10 RUU Desain Industri). • Desain indusri hanya diajukan untuk satu permohonan pendaftaran desain industri (Pasal 13). • Permohonan desain industri harus memenuhi persyaratan formalitas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, dan tidak mencakup Pasal 14, yaitu bertentangan ddenganperaturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan. • Desain industri harus memenuhi persyaratan dasar, yaitu mengandung nilai estetika, kebaruan, dan dapat diterapkan dalam indutri atau kerajinan tangan (Pasal 1 butir 1 dan Pasal 2 ayat (2). • Jangka waktu perlindungan desain industri diberikan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri (Pasal 5 ayat (1)). • Sertifikat desain industri mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan desain industri (Pasal 5 ayat (1)). • Hak untuk melaksanakan desain industri yang telah terdaftar berlaku sejak tanggal diberikan sertifikat desain industri (Pasal 29 ayat (1)). • Hak untuk melakukan somasi terhadap orang lain yang melaksanakan desain industri tanpa persetujuan pemegang hak dapat tertunda apabila orang lain, termasuk yang dilarang melaksanakan desain industri tersebut, mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desian industri karena tidak sesuai dengan Pasal 2 atau 4 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 39 ayat (1)). • Penyelesaian sengketa apabila terjadi perbuatan tanpa hak dan disengaja yang dianggap melanggar hak sesuai Pasal 9 UU Desain Industri dapat dilakukan melalui : a. Gugatan ganti rugi, b. Penghentian semua perbuatan yang melanggar hak pemegang desain industri, c. Atau dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui alternatif penyelesaian sengketa.

7. BEBERAPA PERISTILAHAN DALAM TRIPs INVENTION Property industri secara prinsip meliputi perlindungan atas penemuan merek, dapat berupa merek dagang dan jasa dan desain industri serta percegahan persaingan tidak sehat. Dunia teknologi memang sangat erat kaitannya dengan penemuan untuk meningkatkan daya guna serta kecanggihan dalam pengoperasiannya. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua penemuan dapat dikategorikan suatu inovasi. Penemuan ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : • Ide tersebut agar dilindungi hukum yang baru, dalam arti belum pernah dipublikasikan dan dipergunakan secara umum. • Tidak mudah dikenal, dalam arti tidak melibatkan langkah-langkah inventif. • Harus dapat dipakai dan bagus dalam dunia industri dan manufaktur

8. PATENT Selain Invention, HAKI mengatur tentang paten yang dilindungi oleh hukum di nama setiap orang atau perusahaan dilarang membajak paten atau suatu penemuan. Perlindungan hak paten dari suatu penemuan berakhir sampai dengan 20 tahun sejak pendaftaran. MARKS Mark atau merek dapat berupa kata-kata, huruf, nomor, gambar atau lukisan, emblem, warna atau kombinasi warna atau juga suatu yang tiga dimensi, penggunaan hak atas merek berlaku tanpa batas waktu dan biasanya diperpanjang setiap 10 tahun.

9. INDUSTRIAL DESIGNS Sejalan dengan diberlakukannya TRIPs (Trade Related Aspects of Interlletual Property Rights) pada tanggal 1 Januari 2000, maka Indonesia tidak hanya cukup mengadopsi dan mengimplementasikan hukum nasional, tetapi Indonesia terikat dengan perjanjian internasional tentang TRIPs. Untuk merespons dan menyambut TRIPs dengan kinerja yang lebih baik serta mengatur beberapa hal baru, khususnya di bidang trade secreet dan industrial designs, maka dirjen HAKI tengah mempersiapkan pengajuan UU baru untuk melakukan review atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam Undang-undang Nomor 12, 13, dan 14 tahun 1997, serta perlu diundangkan UU desain Industri, UU Desain tata letak sirkit terpadu, dan UU rahasia dagang yang kesemuanya telah menjadi undang-undang pada bulan Desember tahun 2000. Secara garis besar mencakup beberapa isu penting yaitu sebagai berikut: a. Hak cipta dan sejenisnya. b. Merk dagang. c. Indikasi geografi. d. Desain industri. e. Paten. f. Denah, tata letak atau desain terpadu. g. Perlindungan atas informasi rahasia bisnis

10. PERSAINGAN TIDAK SEHAT (Unfair Competition) Persiangan tidak sehat dalam praktik bisnis atau perdagangan ialah suatu praktik yang tidak jujur. PERLINDUNGAN ATAS COPY RIGHT DAN HAK-HAK SEJENISNYA Subjek dari copy right adalah meliputi barang cetakan dan karya artistik yang merupakan hasil dari suatu kreasi yang asli dalam bidang tersebut. Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU No. 12 Tahun 1997, hak cipta dapat digolongkan antara lain sebagai berikut : • Ciptaan lagu, musik, karawitan • Drama, tari, wayangan, pantomin • Karya pertunjukan • Karya siaran Jangka waktu perlindungan ialah : • 50 tahun untuk pelaku karya pertunjukan, • 50 tahun untuk produser rekaman suara, • 20 tahun untuk lembaga penyiaran.

11. CARA MEMPEROLEH COPY RIGHTS DAN JANGKA WAKTU MENIKMATI Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur bagaiman caranya mempatenkan hasil karyanya di lembaga terkait, di mana perlindungan hak cipta akan berlaku segera setelah suatu karya diregister. Adapun mengenai jangka waktu menikmati suatu hasil karya dibeberapa negara selama lima puluh tahun dan beberapa negara lainnya selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal.

12. PERBANDINGAN HUKUM HAK CIPTA Ketentuan tersebut juga tertuang dalam Berne Convention Pasal 2 yang menyebutkan,”Ekspresi kesusastraan dan karya artistik meliputi setiap produksi di dalam kesusastraan, dominan ilmiah dan artistik, baik dalam bentuk apapun ekspresi, apakah dalam bentuk buku, pamflet dan karya tulis lain, kuliah.”

13. CIPTAAN, HAK CIPTA, DAN PEMEGANG HAK CIPTA Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, pengertian ciptaan dirumuskan bahwa setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Pasal 1 ayat (2). Pemegang hak cipta adalah : • Pencipta sebagai pemilik hak cipta; atau • Orang yang menerima hak tersebut dari pencipta; atau • Orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut undang-undang. Selain beberapa karya cipta yang ada pemegang hak ciptaan serta dilindungi oleh hukum, ada beberapa hal yang diklasifikasikan ciptaan yang tidak ada hak ciptanya. Ciptaan tersebut adalah : • Hasil rapat terbuka lembaga tinggi negara serta lembaga konstitusional; • Peraturan perundang-undangan • Putusan pengadilan dan penetapan hakim; • Pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintah; • Keputusan badan arbitrase.

14. KENDALA PERLINDUNGAN HAKI Apabila ditelaah mengenai kendala dalam penegakan perlindungan HAKI dapat disebabkan berbagai aspek yang multi-dimensional dalam masyarakat. Bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk mempatenkan hasil suatu penemuan masih jauh memadai. Hal ini dapat disebabkan tidak adanya dana untuk mempatenkan suatu hasil penelitian, bahkan relatif cukup mahal.