PAJAK PENGHASILAN OBJEK TERTENTU

1. PAJAK PENGHASILAN OBJEK TERTENTU

2. 1.BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKON SBI DAN JASA GIRO Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk deposito berjangka sertifikat deposito, dandeposito on call, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan atau diterbitkan oleh bank. Obyek PPh ini adalah bunga deposito dan tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri lndonesia.

3. Pengecualian atas bunga deposito/tabungan diskon SBI, dan jasa giro adalah sebagai berikut: 1. Bunga deposito/tabungan diskon SBI dengan jumlah deposito dan tabungan, serta diskon SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang di pecah-pecah. 2. Bunga dan diskonto yang diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri diIndonesia. 3.Bunga deposito dan tabungan, serta diskon SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirianya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal29 UU No.11 Tahun l992 tentang Dana Pensiun. 4.Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana serta kaveling siap bangun untuk rumah sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

4. Besarnya tarif PPh sebesar 20% dari jumlah bruto dan bersifat final apabila penerima penghasilan adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Jika penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri maka akan dikenakan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan bersifat final.

5. Pihak yang wajib memotong PPh terdiri dari: 1. Bank termasuk Bank Indonesia yang membayarkan bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. 2. Bank dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan yang menjual SBI atau sertifikat deposito kepada pihak lain yang bukan bank dan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Kquangan. 3. Kantor pusat bank yang didirikan di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan pada cabang di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia. 4. Cabang bank luar negeri di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang bank luar negeri tersebut di Indonesia.

6. 2.PENJUALAN SAHAM PPh ini dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham, baik saham pendiri maupun bukan saham pendiri di bursa efek. Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% dari harga saham pada saat penawaran umum perdana.

7. Termasuk dalam pengertian saham pendiri adalah: 1. Saham yang diperoleh pendiri dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana. 2. Saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Yang tidak termasuk saham pendiri adalah: 1. Saham yang diperoleh pendiri dari pembagian dividen dalam bentuk saham. 2. Saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana yang berasal dari pelaksanaan hak memesankan efek terlebih dahulu (HMETD or right issue), waran, obligasi, serta konversi dan efek konversi lainnya. 3. Saham yang diperoleh pendiri perusahaan reksadana.

8. Atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi penjualan saham, akan dikenakan PPh dengan tarif sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Khusus untuk pemilik saham pendiri, dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan, kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usahanya

9. 3.PENJUALAN OBLIGASI Objek pengenaan pajak dari penjualan obligasi adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan atas transaksi obligasi yang diperdagangkan dan atau di laporkan di bursa efek. Dari transaksi penjualan obligasi, akan diperoleh penghasilan yang dapat berupa keuntungan modal (capital gain), bunga, atau diskonto. Capital gain merupakan selisih lebih nilai konversi obligasi yang dapat dipertukarkan dengan saham (convertible bond) di atas nilai buku obligasi tersebut pada saat terjadi pertukaran. Bunga merupakan tingkat keuntungan yang dijanjikan oleh penerbit obligasi kepada pembeli. Diskonto merupakan selisih antara nilai nominal yang dibayar oleh pembeli.

10. Pajak atas penghasilan dari transaksi obligasi yang diperdagangkan di bursa efek dikenakan pajak dengan tarif 20% bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT atau sesuai ketentuan P3B yang berlaku bagi Wajib pajak luar negeri dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebagai berikut: Bunga obligasi dengan Kupon: Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi Diskonto obligasi dengan Kupon: Selisih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo diatas harga perolehan obligasi Diskonto obligasi tanpa bunga Selisih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo diatas harga perolehan obligasi.

11. 4.PENYERAHAN HADIAH UNDIAN Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, yang pemberiannya melalui undian. Yang tidak termasuk dalam pengertian hadiah undian yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: 1.Hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi. 2.Hadiah yang diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembeliaan barang atau jasa.

12. Pajak Penghasilan atas hadiah undian dikenakan tarif PPh sebesar 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final. Pemungut PPh atas hadiah undian adalah penyelenggara undian,baik orang pribadi atau badan, kepanitiaan,organisasi, maupun penyelenggara dalam bentuk apa pun yang telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang,termasuk pengusaha yang menjual barang/jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi, misalnya bank, supermarket, perusahaan, panitia penarikan undian, dan sebagainya.

13. 5.PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN Objek pengenaan Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri. PPh yang dikenakan adalah sebesar l0% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan, serta bersifat final.Jika penyewa dan yang menyewakan Wajib Pajak Badan dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

14. 6.PENYERAHAN JASA KONSTRUKSI Jasa konstruksi meliputi jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang produk akhirnya berupa bangunan. Jasa perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi. Jasa pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi. Jasa pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa pengawasan pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi.

15. Objek pengenaan pajak adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang bergerak di bidang jasa pelaksanaan konstruksi dan Wajib Pajak badan yang bergerak di bidang usaha jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai denganR p 1.000.000.000,00.

16. Atas penghasilan dari penyerahan jasa konstruksi, akan dikenakan pajak dengan tarif: 1.Sebesar 2% dari jumlah bruto, untuk penghasilan yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. 2. Sebesar 3% dari jumlah bruto, untuk penghasilan yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan yang punya kualifikasi usaha dan tidak termasuk usaha kecil 3.Sebesar 4% dari jumlah bruto, untuk penghasilan yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, yang tidak memiliki kualifikasi usaha dan penyedia jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha. 4.Sebesar 6% dari jumlah bruto, untuk penghasilan yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha

17. 7.DIVIDEN ORANG PRIBADI Wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan dividen dikenakan pajak penghasilan final sebesar 10% dari penghasilan Dividen.

18. 8.PENGHASILAN ATAS PENJUALAN TANAH DAN BANGUNAN Wajib pajak dikenakan pajak sebesar 5% dari total harga penjualan tanah dan bangunan.

19. 9.PELAYARAN ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI Wajib Pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dalam satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Penghasilan tersebut tidak termasuk pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan lndonesia. Besarnya PPh bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah 2,64% dari peredaran bruto. Peredaran bruto bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri.

20. 10.JASA PENERBANGAN DALAM NEGERI Wajib Pajak penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter. Objek pengenaan pajak ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain diindonesia dan dari pelabuhan indonesia ke pelabuhan luar negeri. Besarnya PPh bagi Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah 1,8 % dari peredaran bruto. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan perjanjian carter dari satu pelabuhan lain diindonesia dan/atau dari pelabuhan indonesia ke pelabuhan luar negeri.

21. 11.JASA PELAYARAN DALAM NEGERI Wajib Pajak pelayaran dalam negeri adalah perusahaan pelayaran yang berkedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter. Objek pengenaan pajak ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau yang bersangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan orang penyewa kapal yang dilakukan dari: 1.Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain ke Indonesia 2.Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan diluar indonesia 3.Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia

22. Besarnya PPh bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah 1,2% dari peredaran bruto. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan perjanjian carter dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di indonesia ke pelabuhan di luar negeri.